Menlu, Retno L.P. Marsudi
Manila, Filipina, (cb) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP
Marsudi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Manila
mengatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN harus bersatu sebagai
suatu komunitas untuk menghadapi tantangan bersama di kawasan.
"Ke depan tantangan semakin tinggi. Oleh karena itu, ASEAN harus cepat, progresif, dan open minded untuk merespon. Kita harus menjadikan kebersamaan ASEAN sebagai satu komunitas untuk merespon tantangan di kawasan," ujar Menlu Retno Marsudi di Manila, Minggu.
Menurut Menlu RI, ASEAN dalam usianya yang ke-50 telah berhasil menciptakan suatu ekosistem yang stabil, damai, dan sejahtera di kawasan Asia Tenggara.
Namun demikian, Menlu Retno menyampaikan bahwa masih ada beberapa tantangan besar di masa depan yang harus dihadapi bersama oleh negara-negara anggota ASEAN, terutama tantangan dari segi ekonomi dan politik.
Dari segi ekonomi, Menlu RI menyebutkan bahwa ASEAN masih harus menangani masalah kesenjangan pembangunan (development gap) di antara negara anggotanya.
"Tantangan kita di ASEAN dari segi ekonomi adalah development gap antara negara maju dan negara berkembang. Sudah menjadi komitmen semua negara ASEAN agar kesenjangan pembangunan bisa dipersempit," ucapnya.
Namun, Menlu Retno menilai bahwa ASEAN juga merupakan contoh keberhasilan integrasi ekonomi, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN hampir mencapai lima persen.
Selanjutnya, dari segi politik, Menlu RI menilai anggota ASEAN harus siap mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah politik dan konflik yang dapat mengganggu kestabilan di kawasan.
"Oleh karena itu, kita harus melakukan pengamatan yang baik tentang `titik-titik` yang bisa mengganggu stabilitas. Misalnya. soal keamanan di Marawi saat diduduki teroris. Indonesia berinisiatif untuk trilateral degan Filipina dan Malaysia untuk mendukung penanganan masalah tersebut secara sub-regional," ujar dia.
Negara-negara anggota ASEAN juga akan segera menunjuk Sekretaris Jenderal ASEAN yang baru untuk menggantikan Sekjen ASEAN Le Luong Minh.
"Ke depan tantangan semakin tinggi. Oleh karena itu, ASEAN harus cepat, progresif, dan open minded untuk merespon. Kita harus menjadikan kebersamaan ASEAN sebagai satu komunitas untuk merespon tantangan di kawasan," ujar Menlu Retno Marsudi di Manila, Minggu.
Menurut Menlu RI, ASEAN dalam usianya yang ke-50 telah berhasil menciptakan suatu ekosistem yang stabil, damai, dan sejahtera di kawasan Asia Tenggara.
Namun demikian, Menlu Retno menyampaikan bahwa masih ada beberapa tantangan besar di masa depan yang harus dihadapi bersama oleh negara-negara anggota ASEAN, terutama tantangan dari segi ekonomi dan politik.
Dari segi ekonomi, Menlu RI menyebutkan bahwa ASEAN masih harus menangani masalah kesenjangan pembangunan (development gap) di antara negara anggotanya.
"Tantangan kita di ASEAN dari segi ekonomi adalah development gap antara negara maju dan negara berkembang. Sudah menjadi komitmen semua negara ASEAN agar kesenjangan pembangunan bisa dipersempit," ucapnya.
Namun, Menlu Retno menilai bahwa ASEAN juga merupakan contoh keberhasilan integrasi ekonomi, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN hampir mencapai lima persen.
Selanjutnya, dari segi politik, Menlu RI menilai anggota ASEAN harus siap mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah politik dan konflik yang dapat mengganggu kestabilan di kawasan.
"Oleh karena itu, kita harus melakukan pengamatan yang baik tentang `titik-titik` yang bisa mengganggu stabilitas. Misalnya. soal keamanan di Marawi saat diduduki teroris. Indonesia berinisiatif untuk trilateral degan Filipina dan Malaysia untuk mendukung penanganan masalah tersebut secara sub-regional," ujar dia.
Negara-negara anggota ASEAN juga akan segera menunjuk Sekretaris Jenderal ASEAN yang baru untuk menggantikan Sekjen ASEAN Le Luong Minh.
Credit antaranews.com
Indonesia akan lanjutkan pembahasan inklusivias di ASEAN
Da Nang, Vietnam (CB) - Indonesia akan melanjutkan
pembahasan mengenai inklusivitas dalam KTT ASEAN 2017, di Manila.
"Masalah inklusifitas tidak hanya dibicarakan di tingkat global tapi juga regional bahkan nasional, prinsip ini perlu dan ini didukung oleh semua pimpinan," kata kata Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir, di Da Nang, Vietnam, Sabtu.
Presiden Joko Widodo pada 10-11 November 2017 menghadiri KTT Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2017, di Da Nang Vietnam. Selanjutnya pada 12-13 November 2017, Presiden akan menghadiri KTT ASEAN 2017, di Manila.
"Masalah inklusifitas tidak hanya dibicarakan di tingkat global tapi juga regional bahkan nasional, prinsip ini perlu dan ini didukung oleh semua pimpinan," kata kata Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir, di Da Nang, Vietnam, Sabtu.
Presiden Joko Widodo pada 10-11 November 2017 menghadiri KTT Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2017, di Da Nang Vietnam. Selanjutnya pada 12-13 November 2017, Presiden akan menghadiri KTT ASEAN 2017, di Manila.
Di sela KTT APEC 2017, Jokowi juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan PM Papua Nugini, Peter O'Neil.
"Presiden
bertemu dengan PM Papua Nugini sebagai ketua atau tuan rumah APEC tahun
depan dan secara gamblang Bapak Presiden menyampaikan dukungan
Indonesia terhadap keketuaan Papua Nugini tahun depan dan dukungan baik
substansi maupun dukungan administratif, keprotokolan pengamanan atau
sebagainya," kata Fachir
Indonesia rencananya akan mengusung upaya peningkatan kerjasama baik antar Anggota ASEAN maupun antara ASEAN dengan negara-negara mitranya.
"Kemarin, untuk pertama kali ada pertemuan informal APEC dan ASEAN, sejak awal Presiden (Filipina) Duterte mengatakan ingin mendengar dari semua peserta kemarin. Masukan-masukan itu akan dia bawa pada KTT ASEAN dalam waktu dekat," kata Fachir.
Sejumlah usulan Indonesia juga masuk ke dalam Deklarasi Da Nang sebagai hasil akhir KTT APEC 2017.
Indonesia rencananya akan mengusung upaya peningkatan kerjasama baik antar Anggota ASEAN maupun antara ASEAN dengan negara-negara mitranya.
"Kemarin, untuk pertama kali ada pertemuan informal APEC dan ASEAN, sejak awal Presiden (Filipina) Duterte mengatakan ingin mendengar dari semua peserta kemarin. Masukan-masukan itu akan dia bawa pada KTT ASEAN dalam waktu dekat," kata Fachir.
Sejumlah usulan Indonesia juga masuk ke dalam Deklarasi Da Nang sebagai hasil akhir KTT APEC 2017.
Credit antaranews.com
Di Pertemuan ASEAN, Indonesia Perjuangkan Rohingya
Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi.
CB, MANILA -– Delegasi Indonesia membawa misi
soal perdamaian dan nasib etnis Rohingya dalam Pertemuan ASEAN Political
and Security Community (APSC) Council di Manila, Ahad (12/11). Menteri
Luar Negeri Retno LP Marsudi menekankan situasi di negara bagian Rakhine
memerlukan komitmen dan tindakan yang konkret agar krisis kemanusiaan
dapat segera diakhiri.
Menlu RI juga menegaskan, sudah waktunya bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada masyarakat ASEAN dan dunia bahwa ASEAN dapat melindungi rakyatnya, serta mampu merespons tantangan di Asia Tenggara. Pada pertemuan APSC, Indonesia diwakili oleh Menko Polhukam Wiranto dan Menlu RI. APSC Council merupakan salah satu organ ASEAN yang memiliki mandat untuk mengoordinasikan badan-badan sektoran di bawah pilar politik keamanan ASEAN.
Pemerintah Indonesia mendorong Pemerintah Myanmar dan Bangladesh bekerja sama dalam upaya merepatriasi atau memulangkan para pengungsi Rohingya dari Bangladesh kembali ke Myanmar. "Diperlukan kerja sama antara Myanmar dan Bangladesh untuk menangani repatriasi pengungsi," kata Menlu Retno LP Marsudi di Manila, Filipina, kemarin.
Untuk itu, menurut dia, Pemerintah Indonesia terus mendorong agar Pemerintah Myanmar dan Bangladesh segera menyelesaikan dan menandatangani nota kesepahaman tentang repatriasi pengungsi dari Bangladesh kembali ke Myanmar.
"Kita menekankan bahwa semakin cepat draf MoU repatriasi ini ditandatangani mereka maka akan semakin baik. Maka kita dorong agar draf MoU repatriasi ini dapat segera ditandatangani," ujar dia.
Selain itu, Menlu juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong kemajuan perbaikan keadaan di Rakhine, Myanmar. "Keinginan Indonesia itu untuk terus membantu proses perbaikan di Rakhine. Kita bisa saja setelah suasana tidak memanas lagi, kita tinggal, tetapi kita tidak seperti itu," ujarnya.
Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi menyerahkan prakarsa Formula 4+1 kepada pemimpin Myanmar Daw Aung San Suu Kyi sebagai solusi untuk menangani krisis di negara bagian Rakhine. Solusi Formula 4+1 untuk Rakhine itu terdiri dari empat elemen utama, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; perlindungan kepada semua orang yang berada di negara bagian Rakhine, tanpa memandang suku dan agama; dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
Satu elemen lainnya adalah pelaksanaan rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine yang dipimpin mantan sekjen PBB Kofi Annan. Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran bantuan dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, tapi melibatkan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya.
Menyinggung krisis di Rakhine State, Menko Polhukam Wiranto menekankan perlunya upaya mencegah krisis ini menjadi sebuah bencana yang akan menjadi pintu masuk radikalisme dan terorisme. Mengacu pada aksi terorisme di Marawi, Filipina, ia menekankan ASEAN untuk selalu waspada dengan ancaman terorisme, khususnya peningkatan ancaman pejuang teroris asing dan terorisme lintas batas.
Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menggelar pertemuan dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela acara KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Da nang, Vietnam, Jumat (10/11). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas krisis Rohingya.
Utusan khusus Kanada untuk Myanmar Bob Rae mengonfirmasi pertemuan tersebut. Menurut Rae, Trudeau sangat mencemaskan krisis Rohingya yang hingga saat ini masih berlangsung, termasuk soal kekerasan di negara bagian Rakhine. “Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan kepada Aung San Suu Kyi, banyak yang harus dilakukan untuk menghentikan pembantaian Muslim Rohingya,” kata Rae, dikutip laman Anadolu Agency, Sabtu (11/11).
Suu Kyi, kata Rae, merespons permintaan Trudeau dengan mengatakan bahwa dia telah melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan krisis Rohingya. Menurut Suu Kyi, dia melakukan apa yang dia bisa dalam keadaan yang sulit.
Credit republika.co.id
