Dewan Keamanan PBB
CB, KAIRO -- Duta Besar Palestina untuk Liga
Arab Al-Louh meminta, Uni Eropa (UE) untuk tidak mendukung Israel
mendapatkan kursi keanggotaan di Dewan Keamanan (DK) PBB. Dia menilai,
sudah saatnya Israel memahami bahwa dunia menolak tindakan okupasi dan
pendudukan Israel terhadap Palestina.
"Sudah lebih dari setengah abad sejak dimulainya pendudukan Israel. Sudah lebih dari 15 tahun sejak negara-negara Arab mempresentasikan prakarsa perdamaian Arab pada tahun 2002 dan masih pendudukan Israel terus melanggar hukum dan perjanjian internasional serta resolusi dan keputusan PBB," kata Al-Louh ketika berpidato dalam pertemuan keenam perwakilan permanen Liga Arab, Selasa (28/11), dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.
Al-Louh mengatakan, sampai saat ini, dunia internasional belum dapat menemukan mekanisme yang sesuai untuk mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina. Dampaknya tak lain menjamurnya ketidakadilan, kejahatan, dan diskriminasi.
Dia mengungkapkan, dunia Arab telah menekankan bahwa pemecahan masalah Palestina adalah komponen terpenting untuk memerangi terorisme. Di sisi lain, menyelesaikan masalah Palestina juga merupakan kunci menuju perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.
Pada Desember 2016, kata Al-Louh, para menteri dari negara Arab telah sepakat bahwa solusi dua negara dan mengakhiri pendudukan Israel adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian. "Mereka menolak kebijakan perluasan permukiman dan menekankan bahwa pembongkaran rumah, penyitaan tanah dan harta benda dan pemindahan paksa adalah ilegal dan melanggar hukum internasional," ucapnya.
Dia mengatakan, hingga saat ini, Israel terus menghindari upaya perdamaian. Namun, sudah waktunya untuk membawa keadilan kepada rakyat Palestina. Hal ini harus dilakukan dengan mengakui sebuah negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
