NEW DELHI
- Mahkamah Agung (MA) India menolak petisi yang berupaya menghalangi
peluncuran global film Bollywood berjudul Padmavati yang memicu protes.
MA menyatakan menolak tuduhan terhadap film epik sejarah yang kontroversial tersebut. Berbagai kelompok kasta menggelar unjuk rasa menolak film Padmavati karena rumor film itu akan menggambarkan percintaan seorang ratu Hindu dan penguasa Muslim.
Film itu dijadwalkan dirilis di India pada 1 Desember tapi tertunda tanpa batas waktu yang ditentukan setelah badan sensor menolak menerbitkan izinnya. MA kemarin menolak petisi hukum untuk menunda rilis film itu di luar negeri. Menurut MA, tak ada lembaga yang seharusnya melakukan sensor sebelum film itu diklasifikasikan.
“Orang yang bertanggung jawab dengan kekuasaan dan jabatan publik mengatakan beberapa hal, dan membuat komentar pada aspek tertentu yang melanggar supremasi hukum. Kami yakin mereka akan dipandu oleh alasan sesuai hukum dan tidak selain itu,” papar keputusan MA yang dibacakan Ketua MA Dipak Misra, dikutip Channel News Asia.
Sejumlah pejabat, termasuk para pemimpin negara bagian, dari partai berkuasa yang dipimpin Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi telah berjanji melarang pemutaran film itu di wilayah mereka kecuali bagian kontroversial dibuang.
Pemimpin kelompok terkait kasta telah menawarkan imbalan USD769.000 pada siapa saja yang dapat memenggal kepala aktris Deepika Padukone atau sutradara Sanjay Leela Bhansali. Pada Januari, demonstran dari kelompok berbasis kasta Rajput Karni Sena menyerang Bhansali dan melakukan pengrusakan selama proses pembuatan film di Jaipur, Rajasthan.
Spekulasi bahwa film itu ada bagian hubungan romantis antara Ratu Rajput Padmavati yang dikenal sebagai Rani Padmini dan Raja Muslim abad 13 dan 14 Alauddin Khilji telah membuat marah para aktivis dari kasta satria Hindu.
Rajput Karni Sena menuduh pembuat film melakukan distorsi fakta sejarah. Meski demikian, para sejarawan menilai ratu itu karakter mitos dan tidak ada bukti bahwa ratu itu benar-benar ada.
Para demonstran menyerang lokasi pembuatan film lainnya di dekat Mumbai pada Maret lalu. Mereka membakar kostum dan peralatan pembuatan film.
Pengacara ML Sharma yang membawa petisi ke MA sebelumnya gagal mencegah film itu dirilis di India.
Perwakilan sutradara dan produser film Harish Salve menjelaskan, tidak ada niat merilis film itu di luar negeri hingga mereka mendapat klasifikasi di India.
MA menyatakan menolak tuduhan terhadap film epik sejarah yang kontroversial tersebut. Berbagai kelompok kasta menggelar unjuk rasa menolak film Padmavati karena rumor film itu akan menggambarkan percintaan seorang ratu Hindu dan penguasa Muslim.
Film itu dijadwalkan dirilis di India pada 1 Desember tapi tertunda tanpa batas waktu yang ditentukan setelah badan sensor menolak menerbitkan izinnya. MA kemarin menolak petisi hukum untuk menunda rilis film itu di luar negeri. Menurut MA, tak ada lembaga yang seharusnya melakukan sensor sebelum film itu diklasifikasikan.
“Orang yang bertanggung jawab dengan kekuasaan dan jabatan publik mengatakan beberapa hal, dan membuat komentar pada aspek tertentu yang melanggar supremasi hukum. Kami yakin mereka akan dipandu oleh alasan sesuai hukum dan tidak selain itu,” papar keputusan MA yang dibacakan Ketua MA Dipak Misra, dikutip Channel News Asia.
Sejumlah pejabat, termasuk para pemimpin negara bagian, dari partai berkuasa yang dipimpin Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi telah berjanji melarang pemutaran film itu di wilayah mereka kecuali bagian kontroversial dibuang.
Pemimpin kelompok terkait kasta telah menawarkan imbalan USD769.000 pada siapa saja yang dapat memenggal kepala aktris Deepika Padukone atau sutradara Sanjay Leela Bhansali. Pada Januari, demonstran dari kelompok berbasis kasta Rajput Karni Sena menyerang Bhansali dan melakukan pengrusakan selama proses pembuatan film di Jaipur, Rajasthan.
Spekulasi bahwa film itu ada bagian hubungan romantis antara Ratu Rajput Padmavati yang dikenal sebagai Rani Padmini dan Raja Muslim abad 13 dan 14 Alauddin Khilji telah membuat marah para aktivis dari kasta satria Hindu.
Rajput Karni Sena menuduh pembuat film melakukan distorsi fakta sejarah. Meski demikian, para sejarawan menilai ratu itu karakter mitos dan tidak ada bukti bahwa ratu itu benar-benar ada.
Para demonstran menyerang lokasi pembuatan film lainnya di dekat Mumbai pada Maret lalu. Mereka membakar kostum dan peralatan pembuatan film.
Pengacara ML Sharma yang membawa petisi ke MA sebelumnya gagal mencegah film itu dirilis di India.
Perwakilan sutradara dan produser film Harish Salve menjelaskan, tidak ada niat merilis film itu di luar negeri hingga mereka mendapat klasifikasi di India.
Credit sindonews.com
