Bantah Tuduhan AS, Iran tak Pasok Senjata untuk Houthi

[ilustrasi] Milis Houthi di Sana'a, Yaman.

CB, TEHERAN -- Iran membantah tuduhan bahwa pihaknya memasok senjata dan rudal kepada Houthi. Tuduhan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh Amerika Serikat (AS) pada bulan ini yang menuduh Teheran telah memasok sebuah rudal kepada kelompok pemberontak Houthi di Yaman yang ditembakkan ke Arab Saudi pada Juli lalu. AS juga meminta PBB untuk meminta pertanggungjawaban Teheran karena telah melanggar dua resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Yaman berada dalam blokade total. Bagaimana bisa kami memberi mereka rudal?" kata Waki lkepala Garda Revolusi Iran Jenderal Hossein Salami, dikutip kantor berita Fars, Sabtu (25/11). "Jika Iran bisa mengirim rudal ke Yaman, ini menunjukkan ketidakmampuan (koalisi Saudi). Tapi kami belum memberi mereka rudal," kata Salami, menambahkan.

Untuk memperkuat bantahannya, Salami mengatakan, bahwa Houthi berhasil meningkatkan jangkauan dan ketepatan rudal mereka dalam sebuah terobosan ilmiah. Sementara, Kepala Garda Revolusi Iran Mayjen Mohammad Ali Jafari mengatakan pada Kamis waktu setempat bahwa Iran hanya memberikan bantuan penasihat dan spiritual kepada Houthi.

Iran telah lama menolak mengirimkan pejuang ke Suriah untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang melawan pemberontak, dan mengatakan bahwa kehadiran Garda Revolusidi lapangan adalah penasihat. Seperti menanggapi komentar Jafari, pada Sabtu, Salami mengatakan bahwa dukungan Iran untuk Houthi bersifat politis dan spiritual.

AS telah memberlakukan sanksi sepihak kepada Iran, dengan mengatakan bahwa uji coba rudalnya melanggar Resolusi PBB yang menyerukan kepada Teheran untuk tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan rudal yang mampu mengirimkan senjata nuklir. AS menganggap bahwa program rudal Iran adalah pelanggaran hukum internasional karena rudal tersebut dapat membawa hulu ledak nuklir pada masa depan.

Namun, Iran membantah bahwa pihaknya sedang menggunakan senjata nuklir dan mengatakan, bahwa program nuklirnya hanya untuk penggunaan sipil.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID