Foto: Grandyos Zafna
Dalam neraca gas bumi yang disusun Kementerian ESDM, Indonesia butuh impor gas sebanyak 1.777 bbtud pada 2019, 2.263 bbtud pada 2020, 2.226 bbtud di 2021, 1.902 bbtud tahun 2022, 1.920 bbtud di 2023, 2.374 bbtud pada tahun 2024, dan 2.304 bbtud di 2025.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, mengungkapkan bahwa impor harus dilakukan karena kebutuhan gas domestik terus meningkat, sementara hampir separuh produksi gas Indonesia sudah terikat kontrak untuk diekspor ke luar negeri.
"Iya tahun 2019 itu kira-kira kita akan impor. Bukan karena gasnya habis, tapi karena kebutuhan naik, infrastruktur mulai terbangun, kita butuh gas tambahan," kata Wiratmaja saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Sebagai konsekuensi dari adanya impor gas, Indonesia harus menyiapkan berbagai infrastruktur, terutama Floating Storage and Regasification Unit (FSRU). Sebab, gas yang diimpor tentu berbentuk gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) yang harus ditampung dan diregasifikasi lagi agar dapat digunakan untuk industri, listrik, dan pabrik pupuk.
Wiratmaja menyatakan, sudah ada rencana pembangunan FSRU di Cilegon, Bali, dan beberapa lokasi lain.
"Iya FSRU kan beberapa tempat akan segera dibangun. Juga ada terminal LNG juga. Yang sudah ada (FSRU) Lampung, kemudian ada di Cilegon ada yang mau bangun juga terus di Bali sudah kan. Dan beberapa tempat yang sudah dalam time line. Kalau sudah setengah terbangun akan saya sampaikan," ucapnya.
Saat ini Indonesia baru memiliki 2 FSRU, yaitu FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat. Bila FSRU dan infrastruktur lainnya tak segera disiapkan, gas impor tak bisa masuk, industri di dalam negeri bakal kekurangan gas pada 2019.
Wiratmaja mengklaim bahwa persiapan sudah mulai dilakukan, FSRU sudah mulai dibangun, krisis gas di dalam negeri tidak akan terjadi.
"Sedang dibangun, saya sudah tengok kok. Ada yang lagi konstruksi dan sebagainya," tutupnya.
Credit detikfinance
