CANBERRA
- Wakil Perdana Menteri Australia, Barnaby Joyce, secara tersirat
membuat tuduhan mengejutkan, di mana Indonesia dianggap mendalangi aksi
para pencari suaka menuju wilayah Australia sebagai balasan karena
Australia melarang ekspor sapi pada 2011.
Tuduhan secara tersirat ini muncul dalam perdebatan para pemimpin regional hari Rabu, yang dikritik keras mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.
”Mungkin saya mengingatkan Anda bahwa ketika kita menutup industri ekspor hewan hidup, itu sekitar sekitar waktu yang sama ketika kita mulai melihat banyak orang tiba dengan kapal di Australia,” kata Joyce.
Tuduhan itu dianggap Marty sebagai hal mengejutkan, karena menghubungkan larangan ekspor dengan masalah pencari suaka.
Hubungan yang dikait-kaitkan seperti itu, kata Marty, sudah “terang-terangan palsu”.
Tuduhan secara tersirat ini muncul dalam perdebatan para pemimpin regional hari Rabu, yang dikritik keras mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.
”Mungkin saya mengingatkan Anda bahwa ketika kita menutup industri ekspor hewan hidup, itu sekitar sekitar waktu yang sama ketika kita mulai melihat banyak orang tiba dengan kapal di Australia,” kata Joyce.
Tuduhan itu dianggap Marty sebagai hal mengejutkan, karena menghubungkan larangan ekspor dengan masalah pencari suaka.
Hubungan yang dikait-kaitkan seperti itu, kata Marty, sudah “terang-terangan palsu”.
”Paling-paling,
itu merupakan analisis atas subjek,” kata Marty yang merupakan mantan
Menteri Luar Negeri Indonesia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
seperti dikutip Fairfax Media, Kamis (26/5/2016).
”Lebih buruk lagi, itu mengejutkan untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil risiko keselamatan dan kehidupan pencari suaka yang tidak bersalah dalam membuat perjalanan berbahaya ke Australia hanya untuk membuat titik (politik),” lanjut Marty.
Marty melanjutkan, Pemerintah Indonesia memiliki saluran komunikasi langsung dan efektif dengan Pemerintah Australia untuk membahas kedua hal itu secara konstruktif.
”Lebih buruk lagi, itu mengejutkan untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil risiko keselamatan dan kehidupan pencari suaka yang tidak bersalah dalam membuat perjalanan berbahaya ke Australia hanya untuk membuat titik (politik),” lanjut Marty.
Marty melanjutkan, Pemerintah Indonesia memiliki saluran komunikasi langsung dan efektif dengan Pemerintah Australia untuk membahas kedua hal itu secara konstruktif.
”Kita bisa membuat poin langsung, yang kami lakukan dan kami akhirnya menyelesaikan masalah,” katanya.
Australia pernah melarang ekspor ternak sapi hidup ke Indonesia pada tahun 2011 setelah merilis rekaman bahwa sapi-sapi mengalami penganiaayaan di rumah-rumah penjagalan di Indonesia.
Australia pernah melarang ekspor ternak sapi hidup ke Indonesia pada tahun 2011 setelah merilis rekaman bahwa sapi-sapi mengalami penganiaayaan di rumah-rumah penjagalan di Indonesia.
Credit Sindonews
Wakil PM Australia Dianggap Sudah Menghina Indonesia
Komentar Joyce itu muncul dalam perdebatan para pemimpin regional di Goulburn, hari Rabu. Dia secara tersirat menuduh Indonesia membiarkan para pencari suaka dengan kapal berdatangan ke Australia pada tahun 2011 karena Australia melarang ekspor ternak sapi ke Indonesia.
”Mungkin saya saya mengingatakan Anda ketika kita menutup industry ekspor sapi hidup, itu sekitar waktu yang sama ketika kita mulai melihat banyak orang tiba dengan kapal di Australia,” katanya.
Komentara Wakil PM Australia itu dibantah Pemerintah Indonesia. Bahkan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa menganggap tuduhan itu mengejutkan karena mengaitkan larangan ekspor sapi dengan masalah pencari suaka.
Tak hanya dikritik pihak Indonesia, lawan debat Joyce, Tony Windsor, menganggap Joyce tidak layak jadi pemimpin Australia.
“Apa yang Joyce lakukan tadi malam adalah membuktikan bahwa dia layak berada di debat pemimpin. Dia tidak layak menjadi pemimpin. Dia telah menghina Indonesia, tetangga terdekat kita,” katanya, seperti dikutip Guardian, Kamis (26/5/2016).
Windsor meminta PM Australia Malcolm Turnbull untuk membersihkan pernyataan wakilnya itu dan meminta maaf.
Sementara itu, pemimpin Partai Green (Partai Hijau), Richard Di Natale, kepada ABC News, ikut mengecam komentar Joyce.
”Itu adalah pernyataan yang luar biasa yang menunjukkan sebagai akibat dari tindakan yang diambil, yang entah bagaimana Pemerintah Indonesia seperti bertanggung jawab dalam kedatangan pengungsi ke Australia ,” katanya.
”Untuk secara efektif menuduh Pemerintah Indonesia sengaja mendalangi gerakan orang-orang (pencari suaka), itu mengejutkan,” ujarnya.
Dia menilai pernyataan Joyce tidak masuk akal meski sudah mengeluarkan klarifikasi bantahan.
Credit Sindonews
Wakil PM Australia Bantah Tuduh Indonesia Dalangi Aksi Pencari Suaka
Joyce berusaha untuk mengklarifikasi komentarnya yang dianggap menghubungkan maraknya kedatangan para pencari suaka dengan kapal dengan larangan ekspor sapi Australia ke Indonesia di era Pemerintah Perdana Menteri Julie Gilard tahun 2011.
Komentar yang secara tersirat menuduh Indonesia mendalangi aksi “manusia perahu” menuju Australia itu sudah ditolak Pemerintah Indonesia dan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Pada perdebatan para pemimpin regional di Goulburn, hari Rabu, Joyce mengatakan: "Mungkin saya mengingatkan Anda ketika kita menutup industri ekspor hewan hidup, itu sekitar waktu yang sama ketika kita mulai melihat banyak orang tiba dengan kapal di Australia.”
Hari ini (26/5/2016), Wakil PM Australia ini buru-buru membantah atas komentarnya. ”Saya tidak mengatakan bahwa ini menyebabkan Indonesia untuk mulai mengirim orang di seluruh (Australia). Saya tidak pernah menyarankan itu,” katanya.
“Apa yang saya jelaskan menunjukkan bahwa itu membuat sulit, itu memberi hal nyata soal kesulitan dalam bagaimana kita bernegosiasi dengan Indonesia,” lanjut dia, seperti dikutip Guardian.
Pemerintah Indonesia tegas membantah tuduhan itu. Menurut Indonesia, tidak ada hubungannya antara kebijakan larangan ekspor sapi oleh Australia ke Indonesia dengan meningkatnya jumlah pencari suaka dengan kapal ke Australia.
Credit Sindonews
