MANILA
- Maraknya aksi pembajakan dan penculikan di Laut Sulu membuat otoritas
keamanan tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia
sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan. Kerjasama ini dirasa
perlu guna meredam aksi kejahatan di perairan tersebut.
Dalam pernyataannya, Departemen Pertahanan Nasional Filipina mengatakan, ketiga negara sepakat melakukan patroli terkoordinasi di Laut Sulu. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan segitiga antara Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin, Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein dan Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu.
"Mereka sepakat untuk memastikan berbagi informasi yang relevan dan untuk tujuan ini, mengarahkan unit intelijen masing-masing untuk lebih terbuka dalam berbagi database penjahat," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (29/5/2016).
"Ide patroli terkoordinasi ini sesuai dengan Deklarasi Bersama Tindakan Segera di Wilayah Maritim yang telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri ketiga negara dan Menteri Pertahanan pada 5 Mei lalu. Kerangka dan kemudian prosedur standar operasi saat ini sedang dibuat antara petugas tingkat teknis masing-masing negara," sambung pernyataan itu.
Untuk mempertahankan dialog tingkat tinggi para menteri mengenai hal ini, kata pernyataan itu, para menteri sepakat untuk sekali lagi melakukan pertemuan trilateral pada bulan Juni 2016 di Filipina.
Dalam pernyataannya, Departemen Pertahanan Nasional Filipina mengatakan, ketiga negara sepakat melakukan patroli terkoordinasi di Laut Sulu. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan segitiga antara Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin, Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein dan Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu.
"Mereka sepakat untuk memastikan berbagi informasi yang relevan dan untuk tujuan ini, mengarahkan unit intelijen masing-masing untuk lebih terbuka dalam berbagi database penjahat," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (29/5/2016).
"Ide patroli terkoordinasi ini sesuai dengan Deklarasi Bersama Tindakan Segera di Wilayah Maritim yang telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri ketiga negara dan Menteri Pertahanan pada 5 Mei lalu. Kerangka dan kemudian prosedur standar operasi saat ini sedang dibuat antara petugas tingkat teknis masing-masing negara," sambung pernyataan itu.
Untuk mempertahankan dialog tingkat tinggi para menteri mengenai hal ini, kata pernyataan itu, para menteri sepakat untuk sekali lagi melakukan pertemuan trilateral pada bulan Juni 2016 di Filipina.
Credit sindonews
