Perusahaan di Uni Eropa mengekspor barang dan jasa dengan nilai 100 miliar dolar AS
CB,RUSSELS
-- Uni Eropa dan Jepang telah menandatangani salah satu kesepakatan
perdagangan bebas terbesar di dunia, yang meliputi hampir sepertiga PDB
dunia dan 600 juta orang.
Salah satu ekspor UE
terbesar ke Jepang adalah produk susu, sementara mobil adalah salah satu
ekspor terbesar Jepang. Langkah ini sangat kontras dengan tindakan oleh
pemerintah Trump AS, yang telah memperkenalkan tarif impor yang mahal.
Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan kesepakatan
itu menggarisbawahi "win-win solution" yang ditawarkan oleh perdagangan
bebas.
"Dampak dari perjanjian hari ini jauh
melampaui pantai kita. Bersama-sama kita membuat, dengan menandatangani
perjanjian ini, sebuah pernyataan tentang masa depan perdagangan bebas
dan adil," ujar Juncker dilansir di
BBC, Selasa (17/7).
"Kami
menunjukkan bahwa kami lebih kuat dan lebih baik ketika kami bekerja
sama. Dan kami memimpin dengan contoh, menunjukkan bahwa perdagangan
adalah lebih dari tarif dan hambatan. Ini adalah tentang nilai-nilai,
prinsip dan menemukan win-win solution untuk semua yang terkait,"
tambahnya.
AS sedang dalam pembicaraan dengan Jepang
dan negara-negara Asia lainnya 18 bulan lalu tentang perjanjian
perdagangan bebas yang luas, perjanjian perdagangan Trans-Pasifik. Namun
Donald Trump menarik diri dari perjanjian ini dalam salah satu langkah
pertamanya setelah menjadi presiden.
Sejak itu,
kebijakan "America First" -nya telah memperlihatkan tarif yang
diperkenalkan pada berbagai barang, termasuk baja, yang diekspor Jepang
dan UE ke AS. Perusahaan di Uni Eropa, zona perdagangan bebas terbesar
di dunia, saat ini mengekspor lebih dari 100 miliar dolar AS dalam
barang dan jasa ke Jepang, ekonomi terbesar ketiga di dunia, setiap
tahun.
"Pada saat ketika langkah-langkah
proteksionis mendapat dukungan global, penandatanganan kesepakatan
Jepang-UE hari ini akan menunjukkan kepada dunia sekali lagi kemauan
politik kami yang tak tergoyahkan untuk mempromosikan perdagangan
bebas." kata Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang, Toshimitsu Motegi.
