Bendera Qatar. (Flickr/Juanedc)
Doha (CB) - Qatar menuduh Uni Emirat Arab (UEA) mendalangi
"peretasan" kantor berita nasionalnya sehingga memicu krisis di Teluk.
Dugaan peretasan terhadap situs kantor berita Qatar (Qatar News Agency/QNA) pada 24 Mei dikaitkan dengan perkataan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.
Pernyataan tersebut, yang dibantah oleh Doha, mencakup subjek politik sensitif seperti Iran, kelompok Islamis Palestina Hamas, Israel dan Amerika Serikat (AS).
Qatar sebelumnya mengatakan negara tetangganya mendalangi dugaan peretasan, dan pada Kamis kepala penyelidikannya menuding UEA berada di balik peretasan itu.
Jenderal Ali Mohammed al-Mohannadi mengatakan dalam konferensi pers Kamis (20/7) bahwa "peretasan" dilakukan "dari dua tempat… di Emirat".
"Peretas mengambil kendali jaringan kantor berita, mencuri akun-akun di situs elektroniknya dan mengunggah informasi palsu," kata Mohannadi.
Wakil kepala departemen keamanan siber Qatar, Othmane Salem al-Hamoud, mengatakan kepada wartawan bahwa tersangka peretas "menemukan kelemahan dalam jaringan kantor berita yang dibagikan dengan individu lain di Skype".
"Individu ini kemudian menembusnya untuk mengendalikan jaringan QNA," katanya.
Mohannadi mengatakan hasil investigasi disampaikan ke jaksa negara yang selanjutnya akan mengambil "langkah-langkah yang sesuai". Namun dia tidak mengelaborasi pernyataannya.
Awal bulan ini Washington Post juga mengutip pejabat intelijen Amerika yang menyatakan bahwa UEA mungkin berada di balik peretasan itu.
Namun laporan itu dibantah oleh Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Anwar Gargash, yang menyebutnya "murni tidak benar."
Sementara laporan CNN bulan lalu menyebut para pejabat intelijen Amerika Serikat yakin para peretas Rusia menanam berita-berita palsu yang menyebabkan sengketa Teluk. Moskow membantah laporan itu.
Pada Juni, jaksa agung Qatar Ali bin Fetais al-Marri menuduh "negara-negara tetangga" berada di belakang serangan siber itu namun tidak menyebut secara spesifik pihak yang terlibat.
UEA, Arab Saudi, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni dan memberlakukan sejumlah sanksi terhadap kerajaan itu, termasuk menutup satu-satunya perbatasan darat mereka, karena menuduh Qatar mendukung kelompok-kelompok ekstremis.
Dugaan peretasan terhadap situs kantor berita Qatar (Qatar News Agency/QNA) pada 24 Mei dikaitkan dengan perkataan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.
Pernyataan tersebut, yang dibantah oleh Doha, mencakup subjek politik sensitif seperti Iran, kelompok Islamis Palestina Hamas, Israel dan Amerika Serikat (AS).
Qatar sebelumnya mengatakan negara tetangganya mendalangi dugaan peretasan, dan pada Kamis kepala penyelidikannya menuding UEA berada di balik peretasan itu.
Jenderal Ali Mohammed al-Mohannadi mengatakan dalam konferensi pers Kamis (20/7) bahwa "peretasan" dilakukan "dari dua tempat… di Emirat".
"Peretas mengambil kendali jaringan kantor berita, mencuri akun-akun di situs elektroniknya dan mengunggah informasi palsu," kata Mohannadi.
Wakil kepala departemen keamanan siber Qatar, Othmane Salem al-Hamoud, mengatakan kepada wartawan bahwa tersangka peretas "menemukan kelemahan dalam jaringan kantor berita yang dibagikan dengan individu lain di Skype".
"Individu ini kemudian menembusnya untuk mengendalikan jaringan QNA," katanya.
Mohannadi mengatakan hasil investigasi disampaikan ke jaksa negara yang selanjutnya akan mengambil "langkah-langkah yang sesuai". Namun dia tidak mengelaborasi pernyataannya.
Awal bulan ini Washington Post juga mengutip pejabat intelijen Amerika yang menyatakan bahwa UEA mungkin berada di balik peretasan itu.
Namun laporan itu dibantah oleh Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Anwar Gargash, yang menyebutnya "murni tidak benar."
Sementara laporan CNN bulan lalu menyebut para pejabat intelijen Amerika Serikat yakin para peretas Rusia menanam berita-berita palsu yang menyebabkan sengketa Teluk. Moskow membantah laporan itu.
Pada Juni, jaksa agung Qatar Ali bin Fetais al-Marri menuduh "negara-negara tetangga" berada di belakang serangan siber itu namun tidak menyebut secara spesifik pihak yang terlibat.
UEA, Arab Saudi, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni dan memberlakukan sejumlah sanksi terhadap kerajaan itu, termasuk menutup satu-satunya perbatasan darat mereka, karena menuduh Qatar mendukung kelompok-kelompok ekstremis.
Credit antaranews.com
Arab Saudi tetap izinkan warga Qatar berhaji
Jamaah
haji mengelilingi Kabah di Masjidil Haram menjelang puncak ibadah haji
di Makkah,Arab Saudi, Selasa (22/9). (REUTERS/Ahmad Masood )
Riyadh (CB) - Pemerintah Arab Saudi menyatakan warga Qatar
yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini akan diizinkan masuk ke
kerajaan tersebut meski sedang ada sengketa diplomatik antara kedua
negara itu.
Kementerian Haji Arab Saudi pada Kamis menyatakan warga Qatar dan orang yang tinggal di emirat Teluk bisa menunaikan ibadah haji karena mereka sudah terdaftar secara elektronik dan sudah memiliki izin dari Riyadh dan Doha.
Namun Kementerian Haji menerapkan pembatasan pada jemaah asal Qatar yang tiba menggunakan pesawat, menyatakan mereka harus menggunakan layanan maskapai yang memiliki kesepakatan dengan otoritas Arab Saudi.
Mereka juga harus memperoleh visa saat kedatangan di Jeddah atau Madinah, gerbang masuk ke Arab Saudi, menurut pernyataan Kementerian Haji yang dikutip kantor berita AFP.
Arab Saudi dan sekutunya Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dan mengenakan sanksi terhadap Qatar pada Juni, termasuk menutup wilayah udara untuk pesawat maskapai Qatar.
Keempat negara Arab tersebut menuduh Qatar mendukung ekstremis dan kian akrab dengan Iran, musuh bebuyutan Arab Saudi di kawasan itu.
Kementerian Haji Arab Saudi pada Kamis menyatakan warga Qatar dan orang yang tinggal di emirat Teluk bisa menunaikan ibadah haji karena mereka sudah terdaftar secara elektronik dan sudah memiliki izin dari Riyadh dan Doha.
Namun Kementerian Haji menerapkan pembatasan pada jemaah asal Qatar yang tiba menggunakan pesawat, menyatakan mereka harus menggunakan layanan maskapai yang memiliki kesepakatan dengan otoritas Arab Saudi.
Mereka juga harus memperoleh visa saat kedatangan di Jeddah atau Madinah, gerbang masuk ke Arab Saudi, menurut pernyataan Kementerian Haji yang dikutip kantor berita AFP.
Arab Saudi dan sekutunya Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dan mengenakan sanksi terhadap Qatar pada Juni, termasuk menutup wilayah udara untuk pesawat maskapai Qatar.
Keempat negara Arab tersebut menuduh Qatar mendukung ekstremis dan kian akrab dengan Iran, musuh bebuyutan Arab Saudi di kawasan itu.
Credit antaranews.com
