RI meminta Yordania ikut turun tangan menangani kisruh Al-Aqsa. (AFP PHOTO / Ahmad GHARABLI)
Jakarta, CB --
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta Raja
Yordania, Abdullah II, turun tangan menyelesaikan kisruh di Bukit Bait
Suci, yang merupakan kompleks Masjid Al-Aqsa.
Menteri Retno meminta Yordania bisa terus menekan Israel agar segera mengembalikan stabilitas keamanan di kompleks Masjid Al-Aqsa, menyusul pembatasan akses masuk menuju masjid oleh aparat Israel yang memicu bentrok serta amarah umat Muslim setempat.
Permintaan ini diutarakan Retno saat menelepon Menlu Yordania Ayman Al Safadi pada Rabu (19/7) malam.
“Bu Menlu semalam telepon Menlu Yordania dan menyampaikan concern kita soal situasi di Al-Aqsa kepada Raja Abdullah II yang merupakan pelindung situs suci masjid tersebut,” tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (20/7).
“Bu Menlu juga meminta Yordania bersama negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya di kawasan untuk terus memberikan tekanan kepada Israel supaya segera kembalikan stabilitas di kompleks Al-Aqsa,” ucap Arrmanatha menambahkan.
Bentrokan antara umat Muslim setempat dan aparat di kompleks Al-Aqsa mencuat sejak polisi Israel disebut membatasi akses masuk ke tempat ibadah itu.
Pembatasan akses masuk dilakukan otoritas Israel menyusul penembakan terhadap dua polisinya oleh tiga orang yang diduga warga Palestina pada Jumat pekan lalu.
Indonesia, melalui Kemlu RI, mengecam pembatasan akses bagi para umat Muslim menuju Masjid Al-Aqsa. Kementerian itu menganggap, langkah aparat keamanan Israel itu “tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan Ibadah.”
Sejak itu, pengamanan kompleks Al-Aqsa kian diperketat. Aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina.
Warga Muslim Palestina pun melakukan boikot dengan beribadah di luar masjid, di depan Lions Gate.
Bentrokan di depan tempat ibadah bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindari. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam masjid bernama Ikrima Sabri.
Sabri dilaporkan tertembak peluru karet usai memimpin salat di depan Lions Gate, ketika polisi Israel hendak membubarkan kerumunan hingga menimbulkan kericuhan. Indonesia turut mengecam peristiwa ini.
"Indonesia prihatin dan sekaligus mengecam memburuknya situasi di kompleks Al-Aqsa dan penembakan terhadap Sheikh Ikrima Sabri, Imam Mesjid Al-Aqsa di Jerusalem Timur," tulis Kemlu RI melalui pernyataan resmi.
Menteri Retno meminta Yordania bisa terus menekan Israel agar segera mengembalikan stabilitas keamanan di kompleks Masjid Al-Aqsa, menyusul pembatasan akses masuk menuju masjid oleh aparat Israel yang memicu bentrok serta amarah umat Muslim setempat.
Permintaan ini diutarakan Retno saat menelepon Menlu Yordania Ayman Al Safadi pada Rabu (19/7) malam.
“Bu Menlu semalam telepon Menlu Yordania dan menyampaikan concern kita soal situasi di Al-Aqsa kepada Raja Abdullah II yang merupakan pelindung situs suci masjid tersebut,” tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (20/7).
“Bu Menlu juga meminta Yordania bersama negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya di kawasan untuk terus memberikan tekanan kepada Israel supaya segera kembalikan stabilitas di kompleks Al-Aqsa,” ucap Arrmanatha menambahkan.
Bentrokan antara umat Muslim setempat dan aparat di kompleks Al-Aqsa mencuat sejak polisi Israel disebut membatasi akses masuk ke tempat ibadah itu.
Pembatasan akses masuk dilakukan otoritas Israel menyusul penembakan terhadap dua polisinya oleh tiga orang yang diduga warga Palestina pada Jumat pekan lalu.
Indonesia, melalui Kemlu RI, mengecam pembatasan akses bagi para umat Muslim menuju Masjid Al-Aqsa. Kementerian itu menganggap, langkah aparat keamanan Israel itu “tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan Ibadah.”
Sejak itu, pengamanan kompleks Al-Aqsa kian diperketat. Aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina.
Warga Muslim Palestina pun melakukan boikot dengan beribadah di luar masjid, di depan Lions Gate.
Bentrokan di depan tempat ibadah bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindari. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam masjid bernama Ikrima Sabri.
Sabri dilaporkan tertembak peluru karet usai memimpin salat di depan Lions Gate, ketika polisi Israel hendak membubarkan kerumunan hingga menimbulkan kericuhan. Indonesia turut mengecam peristiwa ini.
"Indonesia prihatin dan sekaligus mengecam memburuknya situasi di kompleks Al-Aqsa dan penembakan terhadap Sheikh Ikrima Sabri, Imam Mesjid Al-Aqsa di Jerusalem Timur," tulis Kemlu RI melalui pernyataan resmi.
Credit CNN Indonesia
MUI Minta RI Tekan PBB Adakan Sidang Darurat soal Al-Aqsa
MUI minta Kemlu RI mendesak PBB mengadakan rapat darurat soal kisruh Al-Aqsa. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)
Jakarta, CB
--
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam pembatasan
akses masuk ke Masjid Al-Aqsa oleh pemerintah Israel, menyusul insiden
penyerangan yang diduga dilakukan oleh tiga warga Palestina terhadap dua
polisi Israel pada pekan lalu.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, meminta pemerintah Indonesia berinisiatif menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sidang darurat membahas situasi di Al-Aqsa ini.
"Kebijakan Israel ini bentuk pelanggaran terhadap Piagam PBB tentang kebebasan beribadah. Kami meminta Pemerintah Indonesia mau menekan DK PBB supaya mengadakan sidang khusus terkait isu sensitif ini," tutur Muhyiddin dalam Jumpa Pers di Gedung MUI, Kamis (20/7).
Menurut Muhyiddin, pembatasan akses masuk ke Al-Aqsa ini semakin menunjukan arogansi Israel di kawasan, khususnya terhadap kaum Muslim.
Sejak lama, tutur Muhyiddin, Israel nampak memanfaatkan situasi dan konflik di Timur Tengah untuk bisa menguasai sepenuhnya kompleks Al-Aqsa dan bahkan kota Yerusalem secara keseluruhan, yang selama ini menjadi akar konflik antara Israel-Palestina.
Sebanyak 220 resolusi dikeluarkan DK PBB terhadap Israel sejauh ini. Sekitar 88 resolusi PBB tersebut, tutur Muhyiddin, terkait permasalahan Al-Aqsa.
"Dan seluruh 88 resolusi itu selama ini tidak pernah dipatuhi Israel. Ini menunjukan arogansi negara itu semakin nyata di kawasan," katanya.
Tak hanya pemerintah Indonesia, MUI juga mendesak Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) untuk juga segera mengadakan pertemuan khusus guna menyelesaikan permasalahan di Al-Aqsa ini.
Muhyiddin mengatakan, lembaganya berharap Indonesia dan seluruh negara OKI mampu menekan Israel supaya segera membuka kembali Al-Aqsa dan menjamin hak beribadah kaum Muslim di sekitar masjid, maupun di seluruh dunia untuk bisa beribadah secara bebas, aman, dan nyaman di tempat itu.
"Kami juga mendesak OKI untuk mengambil langkah permasalahan Al-Aqsa ini dengan segera mengadakan pertemuan khsusus. Kami juga mendesak Israel segera membuka kembali Al Quds Al Syarif bagi warga Pelstina yang ingin beribadah di sana. Apalagi hari Jumat besok, warga Palestina sepakat beribadah Jumat di masjid itu," paparnya.
"Kami juga telah berkomunikasi dengan Wakil Menlu RI, menyampaikan sikap dan gagasan kami soal permasalahan Al-Aqsa ini," kata Muhyiddin menambahkan.
Akses menuju Al-Aqsa dibatasi sejak Jumat pekan lalu, setelah dua tentara Israel ditembak oleh tiga orang yang diduga merupakan warga Palestina.
Sejak itu, aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina.
Bentrokan di depan tempat suci bagi tiga agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindarkan. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam bernama Ikrima Sabri.
Menanggapi sikap ini, Pemerintah RI melalui Kemlu RI mengecam pembatasan akses beribadah umat Muslim yang hingga menimbulkan kericuhan dan jatuhnya korban terluka.
Melalui pernyataan resmi, Kemlu RI menganggap langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke Kompleks Al-Aqsa tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan kegiatan ibadah.
Meski begitu, Kemlu RI meminta seluruh pihak untuk bisa menahan diri dan mencegah situasi tidak memburuk.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, meminta pemerintah Indonesia berinisiatif menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sidang darurat membahas situasi di Al-Aqsa ini.
"Kebijakan Israel ini bentuk pelanggaran terhadap Piagam PBB tentang kebebasan beribadah. Kami meminta Pemerintah Indonesia mau menekan DK PBB supaya mengadakan sidang khusus terkait isu sensitif ini," tutur Muhyiddin dalam Jumpa Pers di Gedung MUI, Kamis (20/7).
Menurut Muhyiddin, pembatasan akses masuk ke Al-Aqsa ini semakin menunjukan arogansi Israel di kawasan, khususnya terhadap kaum Muslim.
Sejak lama, tutur Muhyiddin, Israel nampak memanfaatkan situasi dan konflik di Timur Tengah untuk bisa menguasai sepenuhnya kompleks Al-Aqsa dan bahkan kota Yerusalem secara keseluruhan, yang selama ini menjadi akar konflik antara Israel-Palestina.
Sebanyak 220 resolusi dikeluarkan DK PBB terhadap Israel sejauh ini. Sekitar 88 resolusi PBB tersebut, tutur Muhyiddin, terkait permasalahan Al-Aqsa.
"Dan seluruh 88 resolusi itu selama ini tidak pernah dipatuhi Israel. Ini menunjukan arogansi negara itu semakin nyata di kawasan," katanya.
Tak hanya pemerintah Indonesia, MUI juga mendesak Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) untuk juga segera mengadakan pertemuan khusus guna menyelesaikan permasalahan di Al-Aqsa ini.
Muhyiddin mengatakan, lembaganya berharap Indonesia dan seluruh negara OKI mampu menekan Israel supaya segera membuka kembali Al-Aqsa dan menjamin hak beribadah kaum Muslim di sekitar masjid, maupun di seluruh dunia untuk bisa beribadah secara bebas, aman, dan nyaman di tempat itu.
"Kami juga mendesak OKI untuk mengambil langkah permasalahan Al-Aqsa ini dengan segera mengadakan pertemuan khsusus. Kami juga mendesak Israel segera membuka kembali Al Quds Al Syarif bagi warga Pelstina yang ingin beribadah di sana. Apalagi hari Jumat besok, warga Palestina sepakat beribadah Jumat di masjid itu," paparnya.
"Kami juga telah berkomunikasi dengan Wakil Menlu RI, menyampaikan sikap dan gagasan kami soal permasalahan Al-Aqsa ini," kata Muhyiddin menambahkan.
Akses menuju Al-Aqsa dibatasi sejak Jumat pekan lalu, setelah dua tentara Israel ditembak oleh tiga orang yang diduga merupakan warga Palestina.
Sejak itu, aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina.
Bentrokan di depan tempat suci bagi tiga agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindarkan. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam bernama Ikrima Sabri.
Menanggapi sikap ini, Pemerintah RI melalui Kemlu RI mengecam pembatasan akses beribadah umat Muslim yang hingga menimbulkan kericuhan dan jatuhnya korban terluka.
Melalui pernyataan resmi, Kemlu RI menganggap langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke Kompleks Al-Aqsa tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan kegiatan ibadah.
Meski begitu, Kemlu RI meminta seluruh pihak untuk bisa menahan diri dan mencegah situasi tidak memburuk.
Credit CNN Indonesia
