Selasa, 25 Juli 2017

Berbalik 180 derajat dengan dunia, Mesir akan terus blokade Qatar



Berbalik 180 derajat dengan dunia, Mesir akan terus blokade Qatar
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. (The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS )


Kairo (CB) - Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyatakan bahwa pemerintah Mesir akan terus mempertahankan blokade terhadap Qatar oleh empat negara Arab setelah negara itu dituduh mendukung terorisme. Sikap Sisi ini merupakan pembangkangan terhadap upaya internasional dalam mengakhiri krisis diplomatik Qatar.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar pada Juni setelah menuding Qatar menyokong militan islamis. Ini adalah krisis diplomatik terburuk di antara negara Arab dalam beberapa tahun belakangan.  Qatar membantah semua tuduhan itu.

"Mesir akan kukuh kepada keputusannya dan tidak akan mundur dari persoalan ini," kata Sisi dalam konferensi pemuda di Iskandariyah.

Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Jumat pekan lalu, menyatakan bahwa dia siap untuk dialog, namun solusi apa pun harus menghormati kedaulatan Qatar. Kuwait telah berupaya menjadi penengah, sedangkan AS dan Jerman mendesak segera diadakan dialog.

Presiden Turki Tayyip Erdogan telah meninggalkan Qatar kemarin setelah dua hari berada di Teluk untuk berupaya menengahi sengketa ini, namun tidak terlihat ada kemajuan yang dicapai Turki.

Keempat negara Arab menginginkan Qatar menjauhi musuh utama mereka, Iran, lalu menutup pangkalan militer Turki, dan membredel stasiun televisi Al Jazeera yang dianggap mereka sangat penting sebelum mereka berbaikan.

Turki dan Qatar adalah penyokong gerakan Ikhwanul Muslimin yang telah mengubah penguasa dunia Arab, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com


Saudi cs tambah daftar hitam pendukung Qatar

 
Saudi cs tambah daftar hitam pendukung Qatar
Peta sejumlah negara kawasan Jazirah Arab. (Repro: World Atlas)


Dubai (CB) - Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain menambahkan sembilan entitas dan sembilan orang ke dalam daftar larangan mereka karena diduga memiliki hubungan dengan Qatar terkait terorisme, menurut laporan kantor berita pemerintah Saudi SPA.

Keempat negara Arab tersebut, yang mengisolasi Qatar dengan memutus semua hubungan diplomatik dan transportasi awal Juni silam, telah menempatkan puluhan tokoh yang terkait dengan negara tersebut dalam daftar hitam.

"Pendatang baru" dalam daftar larangan tersebut mencakup entitas dari Libya dan Yaman dan orang-orang dari Qatar, Yaman dan Kuwait yang dianggap memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan otoritas Qatar, SPA melaporkan.

Negara-negara tersebut menuduh beberapa individu berperan mengumpulkan dana untuk mendukung jihadis Nusra Front dan kelompok milisi lainnya di Suriah, lapor SPA, sementara yang lainnya disebut memiliki andil dan mendukung Al Qaeda, demikian seperti dikutip dari Reuters.





Credit  antaranews.com



Erdogan kunjungi Teluk untuk redakan sengketa Qatar


Erdogan kunjungi Teluk untuk redakan sengketa Qatar
Presiden Turki Tayyip Erdogan (REUTERS/Umit Bektas)


Dubai (CB) - Presiden Turki Tayyip Erdogan melakukan perjalanan ke Arab Saudi dan Kuwait pada Minggu, kata kantor berita resmi negara Teluk, sebagai bagian dari lawatan diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan Arab dengan sekutu Ankara, Qatar.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan dan memberlakukan sanksi terhadap Qatar pada bulan lalu dan menuduhnya mendukung terorisme, namun Doha membantah tuduhan tersebut.

Negara pemboikot ingin Qatar menutup pangkalan Turki, mengekang hubungan dengan musuh mereka, Iran, dan menutup televisi Al Jazeera. Kuwait berusaha menengahi kemelut itu.

Raja Saudi Salman dan Erdogan membahas "upaya memerangi terorisme dan sumber pendanaannya", kata kantor berita Saudi tanpa menjelaskan lebih jauh.

Erdogan tiba di Kuwait pada malam hari dan dijadwalkan untuk mengunjungi Qatar untuk menyelesaikan perjalanan dua hari tersebut.

Berdasarkan atas kesepakatan 2014, Ankara mempertahankan sebuah pangkalan militer di Qatar yang pada akhirnya akan menampung 1.000 tentara.

Kedua negara itu juga menjaga hubungan ideologis, karena partai Erdogan memiliki akar Islam dan Doha adalah pendukung utama Ikhwanul Muslimin, yang oleh lawan-lawannya dari Arab dianggap sebagai organisasi teroris.

Uni Emirat Arab, satu dari empat negara Arab yang menjatuhkan sanksi kepada Qatar, mengatakan Doha perlu mengubah kebijakannya sebelum dialog bisa berlangsung.

Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash mengatakan sebuah seruan untuk dialog oleh emir Qatar Sheikh Tamin bin Hamad disambut baik, tapi hanya bisa terjadi setelah Doha melakukan perubahan.

"Dialog itu perlu dan dibutuhkan tapi tulang punggungnya adalah harus dilakukan perubahan," kata Gargash di akun Twitter-nya.

Dia mengungkapkan kekecewaannya dengan pidato Sheikh Tamim pada Jumat. Pidato pertama yang diberikan emir sejak dimulainya krisis.

"Saya berharap bahwa pidato Sheikh Tamim akan menjadi sebuah inisiatif untuk perubahan," kata Gargash.

Qatar sebelumnya mengatakan bahwa lebih banyak prajurit Turki tiba di sebuah pangkalan militer di Doha setelah Ankara mempercepat Undang-undang bulan lalu untuk mengirimkan lebih banyak tentara ke negara itu.

Pelatihan berlangsung sejak 19 Juni. Pangkalan di Qatar menampung tentara Turki di bawah sebuah kesepakatan yang ditandatangani pada 2014.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menuding negara-negara tetangganya melakukan "agresi yang tampak jelas" terhadap negaranya.

Menlu Sheikh Mohammed mengatakan tuduhan-tuduhan yang disebut oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir dengan memutus hubungan diplomatik dan transpor sebulan lalu "jelas dirancang untuk menciptakan perasaan benci Qatar di Barat".

Pertikaian Qatar dengan negara tetangganya di Teluk memunculkan kecemasan di antara para sekutu Barat yang melihat dinasti berkuasa di kawasan itu sebagai mitra dalam bidang energi dan pertahanan.

Qatar menanam modal dalam jumlah besar dalam pembangunan prasarana dan tetap memelihara kerja sama diplomatik erat dengan Amerika Serikat atas perang di Suriah, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com