RIYADH
- Mohammed bin Nayef, yang dicopot sebagai Putra Mahkota Arab Saudi
pada Juni lalu dilaporkan ikut jadi target pembersihan anti-korupsi.
Rekening bank miliknya dan beberapa kerabat dekatnya dibekukan pihak
berwenang Kerajaan Saudi.
Mohammed bin Nayef dicopot sebagai Putra Mahkota dan digantikan sepupunya, Mohammed bin Salman, putra kandung Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Penyebab pencopotan Mohammed bin Nayef masih misterius, meski ada laporan bahwa dia pecandu obat-obatan terlarang untuk mengurangi rasa sakit akibat sisa-sisa peluru al-Qaeda yang bersarang di tubuhnya.
Pembekuan rekening bank Mohammed bin Nayef ini dilaporkan kantor berita Reuters dan Wall Street Journal, Kamis (9/11/2017). Kedua laporan itu mengutip sumber yang familiar dengan masalah ini. Laporan Reuters juga ikut disiarkan media milik pemerintah Saudi.
Jika laporan itu terkonfirmasi, maka Putra Mahkota “terguling” Saudi itu memang jadi target terbaru dalam pembersihan anti-korupsi yang terus melebar. Aksi “sapu bersih korupsi” ini dilakukan komite anti-korupsi yang baru dibentuk Kerajaan Saudi atas prakarsa Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Belasan pangeran, para menteri, mantan menteri dan sejumlah pengusaha berpengaruh telah ditahan. Mereka menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk pencucian uang dan penyuapan.
Menurut laporan tersebut, jumlah rekening bank domestik yang dibekukan akibat pembersihan anti-korupsi sudah mencapai lebih dari 1.700 dan diyakini terus meningkat.
Pada hari Sabtu lalu, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud mengumumkan bahwa putranya akan mengawasi komite anti-korupsi yang baru dibentuk yang akan membersihkan negaranya dari praktik korupsi.
Pangeran Alwaleed bin Talal, miliarder yang memiliki firma investasi, Kingdom Holding, termasuk di antara para pangeran yang ditahan.
Pada hari Rabu, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ”penangkapan massal” yang dilakukan oleh Arab Saudi menimbulkan masalah hak asasi manusia.
”Pembentukan komite anti-korupsi baru-baru ini yang secara terus-menerus melakukan penangkapan massal menimbulkan kekhawatiran bahwa otoritas Saudi menahan orang secara massal dan tanpa menguraikan dasar penahanan,” kata Sarah Leah Whitson, Direktur HRW Timur Tengah.
”Sementara itu, media Saudi membingkainya karena tindakan Mohammad bin Salman terhadap korupsi, dan penangkapan massal tersebut mengindikasikan bahwa ini mungkin lebih pada politik kekuatan internal,” imbuh Sarah.
Mohammed bin Nayef dicopot sebagai Putra Mahkota dan digantikan sepupunya, Mohammed bin Salman, putra kandung Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Penyebab pencopotan Mohammed bin Nayef masih misterius, meski ada laporan bahwa dia pecandu obat-obatan terlarang untuk mengurangi rasa sakit akibat sisa-sisa peluru al-Qaeda yang bersarang di tubuhnya.
Pembekuan rekening bank Mohammed bin Nayef ini dilaporkan kantor berita Reuters dan Wall Street Journal, Kamis (9/11/2017). Kedua laporan itu mengutip sumber yang familiar dengan masalah ini. Laporan Reuters juga ikut disiarkan media milik pemerintah Saudi.
Jika laporan itu terkonfirmasi, maka Putra Mahkota “terguling” Saudi itu memang jadi target terbaru dalam pembersihan anti-korupsi yang terus melebar. Aksi “sapu bersih korupsi” ini dilakukan komite anti-korupsi yang baru dibentuk Kerajaan Saudi atas prakarsa Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Belasan pangeran, para menteri, mantan menteri dan sejumlah pengusaha berpengaruh telah ditahan. Mereka menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk pencucian uang dan penyuapan.
Menurut laporan tersebut, jumlah rekening bank domestik yang dibekukan akibat pembersihan anti-korupsi sudah mencapai lebih dari 1.700 dan diyakini terus meningkat.
Pada hari Sabtu lalu, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud mengumumkan bahwa putranya akan mengawasi komite anti-korupsi yang baru dibentuk yang akan membersihkan negaranya dari praktik korupsi.
Pangeran Alwaleed bin Talal, miliarder yang memiliki firma investasi, Kingdom Holding, termasuk di antara para pangeran yang ditahan.
Pada hari Rabu, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ”penangkapan massal” yang dilakukan oleh Arab Saudi menimbulkan masalah hak asasi manusia.
”Pembentukan komite anti-korupsi baru-baru ini yang secara terus-menerus melakukan penangkapan massal menimbulkan kekhawatiran bahwa otoritas Saudi menahan orang secara massal dan tanpa menguraikan dasar penahanan,” kata Sarah Leah Whitson, Direktur HRW Timur Tengah.
”Sementara itu, media Saudi membingkainya karena tindakan Mohammad bin Salman terhadap korupsi, dan penangkapan massal tersebut mengindikasikan bahwa ini mungkin lebih pada politik kekuatan internal,” imbuh Sarah.
Para pangeran, termasuk Alwaleed, yang ditangkap diketahui dibiarkan tidur di lantai sebuah hotel.
Credit sindonews.com
