Amerika Serikat terus mengecam
pemilihan yang diadakan pada akhir pekan lalu guna melanggengkan
kekuasaan mutlak Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. (REUTERS/Miraflores
Palace)
Jakarta, CB --
Amerika Serikat mengecam pemungutan suara yang
diadakan oleh pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada akhir
pekan lalu. Selain itu, Amerika Serikat menyebut Maduro sebagai diktator
dan akan memberikan sanksi.
“Maduro adalah seorang diktator yang mengabaikan kehendak rakyat Venezuela,” kata Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin, dalam pernyataannya dan dilansir AFP.
Mnuchin menyebut akan memberikan sanksi yang sebagian besar bersifat simbolis, yaitu membekukan aset yang mungkin dimiliki Maduro di Amerika Serikat dan melarang orang dengan lindungan hukum AS berurusan dengannya.
Meksiko, Kolombia, Peru dan beberapa negara lainnya diketahui merapat ke Amerika Serikat dan menyebut tidak mengetahui akan hasil pemilihan pada Minggu (30/7).
Hasil pemilu itu sendiri membentuk sebuah ‘Dewan Konstituen Nasional’ baru menggantikan dewan legislatif Venezuela yang sebagian besar dikuasai oposisi Maduro.
Gedung Putih pun ikut merespon dengan aksi Maduro yang tetap menyelenggarakan pemilihan di tengah tekanan baik di dalam dan luar Venezuela.
“Maduro bukan hanya pemimpin yang buruk. Dia kini seorang diktator,” kata penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, HR McMaster, diberitakan Reuters.
“Aksi baru-baru ini yang berpuncak pada perebutan kekuasaan mutlak melalui pemilihan palsu dari Dewan Konstituen menunjukkan tamparan serius untuk demokrasi di Bumi ini,” katanya.
Namun di sisi lain, Rusia, Kuba, Nikaragua, dan Bolivia mendukung keputusan Maduro. Maduro sendiri tidak peduli akan demonstrasi massa yang sudah berlangsung berbulan-bulan dan ancaman sanksi dari AS.
Komisi Pemilihan Nasional mengklaim lebih dari 40 persen dari 20 juta pemilih Venezuela telah berpartisipasi memberikan suara mereka pada akhir pekan lalu.
“Ini adalah suara revolusi terbesar yang pernah dicetak,” kata Maduro.
Bentrokan berdarah terjadi selama pemungutan suara digelar di Venezuela hari Minggu kemarin.
Ratusan pemrotes datang berhamburan ke tempat-tempat pemungutan suara, memaksa aparat keamanan melepaskan tembakan langsung hingga menewaskan 10 orang.
Sejumlah saksi mata menggambarkan para pasukan keamanan juga menembaki bangunan, selain orang-orang yang ada di ibukota.
Dua jenazah pria yang tertembak (usia 28 dan 39 tahun) ditemukan setelah unjuk rasa di negara bagian Merida. Sebelumnya, seorang pria 38 tahun ditemukan tewas setelah demonstrasi, Sabtu (29/7).
Pemimpin oposisi kaum muda, Ricardo Campos, 30, juga terbunuh saat melakukan protes menentang pemungutan suara itu.
“Maduro adalah seorang diktator yang mengabaikan kehendak rakyat Venezuela,” kata Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin, dalam pernyataannya dan dilansir AFP.
Mnuchin menyebut akan memberikan sanksi yang sebagian besar bersifat simbolis, yaitu membekukan aset yang mungkin dimiliki Maduro di Amerika Serikat dan melarang orang dengan lindungan hukum AS berurusan dengannya.
Meksiko, Kolombia, Peru dan beberapa negara lainnya diketahui merapat ke Amerika Serikat dan menyebut tidak mengetahui akan hasil pemilihan pada Minggu (30/7).
Hasil pemilu itu sendiri membentuk sebuah ‘Dewan Konstituen Nasional’ baru menggantikan dewan legislatif Venezuela yang sebagian besar dikuasai oposisi Maduro.
Gedung Putih pun ikut merespon dengan aksi Maduro yang tetap menyelenggarakan pemilihan di tengah tekanan baik di dalam dan luar Venezuela.
“Maduro bukan hanya pemimpin yang buruk. Dia kini seorang diktator,” kata penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, HR McMaster, diberitakan Reuters.
“Aksi baru-baru ini yang berpuncak pada perebutan kekuasaan mutlak melalui pemilihan palsu dari Dewan Konstituen menunjukkan tamparan serius untuk demokrasi di Bumi ini,” katanya.
Namun di sisi lain, Rusia, Kuba, Nikaragua, dan Bolivia mendukung keputusan Maduro. Maduro sendiri tidak peduli akan demonstrasi massa yang sudah berlangsung berbulan-bulan dan ancaman sanksi dari AS.
Komisi Pemilihan Nasional mengklaim lebih dari 40 persen dari 20 juta pemilih Venezuela telah berpartisipasi memberikan suara mereka pada akhir pekan lalu.
“Ini adalah suara revolusi terbesar yang pernah dicetak,” kata Maduro.
Bentrokan berdarah terjadi selama pemungutan suara digelar di Venezuela hari Minggu kemarin.
Ratusan pemrotes datang berhamburan ke tempat-tempat pemungutan suara, memaksa aparat keamanan melepaskan tembakan langsung hingga menewaskan 10 orang.
Sejumlah saksi mata menggambarkan para pasukan keamanan juga menembaki bangunan, selain orang-orang yang ada di ibukota.
Dua jenazah pria yang tertembak (usia 28 dan 39 tahun) ditemukan setelah unjuk rasa di negara bagian Merida. Sebelumnya, seorang pria 38 tahun ditemukan tewas setelah demonstrasi, Sabtu (29/7).
Pemimpin oposisi kaum muda, Ricardo Campos, 30, juga terbunuh saat melakukan protes menentang pemungutan suara itu.
Credit CNN Indonesia
Dukung Rakyat Venezuela, AS Bekukan Aset Presiden Maduro
AS menjatuhkan sanksi pada Presiden
Venezuela Nicolas Maduro pada Senin (31/7) karena dianggap merusak
demokrasi. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)
Jakarta, CB --
Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah
sanksi kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin (31/7)
sebagai respon atas keputusan Caracas menggelar pemungutan suara untuk
memilih lembaga legislatif baru.
Penjatuhan sanksi itu adalah kebijakan paling keras pemerintahan Presiden Donald Trump, yang menyebut pemungutan suara pada Minggu di Venezuela, sebagai pemilu yang "memalukan."
Sanksi-sanksi untuk Maduro berpotensi diikuti sanksi lain yang menyasar pejabat senior pemerintahan Venezuela dan juga sektor minyak negara tersebut, kata sejumlah sumber di Kongres dan seorang sumber lain di Gedung Putih.
Trump disebut tengah mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, dan orang nomor dua di Partai Sosialis, Diosdado Cabello.
Dalam saksi tersebut, Kantor Aset Luar Negeri, Kementerian Keuangan AS menyebut, semua aset Maduro yang berada di bawah yuridiksi Washington telah dibekukan. Selain itu, warga AS juga dilarang untuk melakukan hubungan bisnis dengannya.
"Dengan menjatuhkan sanksi kepada Maduro, Amerika Serikat telah menegaskan sikap penentangan kami terhadap kebijakan-kebijakan rezim Maduro dan dukungan terhadap rakyat Venezuela yang tengah berupaya mengembalikan demokrasi dalam kehidupan bernegara," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, dalam pernyataan tertulis, dikutip Reuters.
Mnuchin menambahkan semua orang yang terlibat di dalam lembaga legislatif baru di Venezuela juga berpotensi menjadi subjek sanksi lebih lanjut dari AS, karena dianggap merusak demokrasi di negara tersebut.
Adapun di Caracas, Maduro merayakan kemenangan pemilihan umum lembaga legislatif baru, yang diperkirakan akan semakin mengonsolidasikan kekuasaan Partai Sosialis. Dia membantah kritik AS terhadap pemungutan suara sebagai penghinaan terhadap demokrasi.
Namun demikian, sejumlah pengamat mengatakan sanksi kepada individu tidak akan berdampak besar pada kebijakan Maduro. Menurut mereka, sanksi yang lebih luas di sektor minyak dan finansial merupakan cara yang terbaik untuk mengubah pemerintahan Venezuela.
Penjatuhan sanksi itu adalah kebijakan paling keras pemerintahan Presiden Donald Trump, yang menyebut pemungutan suara pada Minggu di Venezuela, sebagai pemilu yang "memalukan."
Sanksi-sanksi untuk Maduro berpotensi diikuti sanksi lain yang menyasar pejabat senior pemerintahan Venezuela dan juga sektor minyak negara tersebut, kata sejumlah sumber di Kongres dan seorang sumber lain di Gedung Putih.
Trump disebut tengah mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, dan orang nomor dua di Partai Sosialis, Diosdado Cabello.
Dalam saksi tersebut, Kantor Aset Luar Negeri, Kementerian Keuangan AS menyebut, semua aset Maduro yang berada di bawah yuridiksi Washington telah dibekukan. Selain itu, warga AS juga dilarang untuk melakukan hubungan bisnis dengannya.
"Dengan menjatuhkan sanksi kepada Maduro, Amerika Serikat telah menegaskan sikap penentangan kami terhadap kebijakan-kebijakan rezim Maduro dan dukungan terhadap rakyat Venezuela yang tengah berupaya mengembalikan demokrasi dalam kehidupan bernegara," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, dalam pernyataan tertulis, dikutip Reuters.
Mnuchin menambahkan semua orang yang terlibat di dalam lembaga legislatif baru di Venezuela juga berpotensi menjadi subjek sanksi lebih lanjut dari AS, karena dianggap merusak demokrasi di negara tersebut.
Adapun di Caracas, Maduro merayakan kemenangan pemilihan umum lembaga legislatif baru, yang diperkirakan akan semakin mengonsolidasikan kekuasaan Partai Sosialis. Dia membantah kritik AS terhadap pemungutan suara sebagai penghinaan terhadap demokrasi.
Namun demikian, sejumlah pengamat mengatakan sanksi kepada individu tidak akan berdampak besar pada kebijakan Maduro. Menurut mereka, sanksi yang lebih luas di sektor minyak dan finansial merupakan cara yang terbaik untuk mengubah pemerintahan Venezuela.
Credit CNN Indonesia
