Selasa, 03 Juli 2018

Malaysia Bekukan 400 Rekening Terkait Skandal 1MDB



1MDB
1MDB

CB, Jakarta - Lebih dari 400 rekening bank yang diduga terkait mega skandal 1MDB atau  1Malaysia Development Berhad dibekukan otoritas Malaysia.
Rekening yang dibekukan itu meliputi individu, partai politik, dan organisasi non-pemerintah atau LSM tterkait dengan penyalahgunaan dana 1MDB sebesar Rp 3,9 triliun.

"Rekening ini melibatkan hampir 900 transaksi yang dilakukan antara Maret 2011 dan September 2015," demikian pernyataan Satuan tugas  1MDB, seperti dilansir Channel News Asia pada 2 Juli 2018.

Satgas 1MDB menambahkan akun dibekukan terkait dengan 81 individu dan 55 perusahaan yang diyakini telah menerima dana dari 1MDB.
Pernyataan satuan tugas itu menambahkan tidak menutup kemungkinan akan ada rekening lain yang akan dibekukan nanti sesuai dengan ketentuan hukum negara seperti biasanya.
Satuan tugas  sebelumnya mengatakan, pihanya telah membekukan rekening milik Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai politik yang pernah dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak.

Didirikan oleh Najib pada tahun 2009, 1MDB sedang diselidiki di setidaknya enam negara karena dugaan pencucian uang dan korupsi.KPK Malaysia sebelumnya mengumumkan ke publik identitas 4 tersangka dalam mega skandal 1MDB yang berstatus buronan. KPK Malaysia merilis nama dan foto tersangka utama bernama Tan Kim Loong, seperti dikutip dari Asia One, 12 Juni 2018.
Tan Kim Loong berusia 40 tahun ini disebut sebagai tokoh kunci kasus korupsi proyek skandal 1MDB.
Tiga tersangka lainnya adalah Tang Keng Chee (Casey Tang), 53, Geh Choh Heng, 47 dan Loo Ai Swan (Jasmine Loo), 45.

Rekening atas nama tersangka utama Tan Kim Loong tercatat di R.B. Coutts dan Falcon Bank. Ia sebelumnya ditetapkan sebagai buronan bersama dengan pengusaha muda Jho Low sejak Oktober 2016.Adapun tiga buron lainnya  adalah mantan karyawan 1MDB. Tang merupakan eksekutif investasi dan pelopor dalam 1MDB. Geh dan Loo juga bekerja di perusahaan yang diduga menjadi penyebab kalahnya Najib Razak dalam pemilu bulan lalu.






Credit  tempo.co