NEW YORK
- Amerika Serikat (AS) memboikot pertemuan informal Dewan Keamanan (DK)
PBB yang menandai ulang tahun ke-20 perjanjian yang menciptakan
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). AS sendiri bukanlah pihak dalam
pengadilan kejahatan perang permanen pertama di dunia.
Tidak ada persyaratan bahwa 15 anggota dewan menghadiri pertemuan informal, tetapi jarang ada anggota yang memboikot. Rusia, China, dan anggota dewan lainnya yang tidak mendukung ICC menghadiri pertemuan pada hari Jumat itu dan berpidato.
Seorang pejabat AS mengatakan bahwa pemerintahan Trump memutuskan untuk tidak berpartisipasi setelah mempertimbangan dengan cermat.
"Kami baru-baru ini mencatat kekhawatiran tentang setiap penyelidikan ICC potensial personel AS yang terkait dengan situasi di Afghanistan. Aspek lain dari kebijakan kami sedang dalam peninjauan," jelasnya seperti dikutip dari New York Times, Sabtu (7/7/2018)
Pada bulan November, jaksa ICC Fatou Bensouda meminta otorisasi peradilan untuk memulai penyelidikan kemungkinan kejahatan perang di Afghanistan.
Pada saat itu, dia mengatakan ada bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh anggota pasukan bersenjata AS di wilayah Afghanistan, dan oleh anggota Badan Intelijen Pusat AS (CIA) di fasilitas penahanan rahasia di Afghanistan yang sebagian besar dioperasikan antara 2003 dan 2004 serta di negara-negara yang menandatangani Statuta Roma yang mendirikan ICC.
Statuta Roma diadopsi pada 17 Juli 1998, tetapi ICC tidak secara resmi didirikan sampai 1 Juli 2002, dengan mandat untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
Presiden AS Bill Clinton menandatangani Statuta Roma, tetapi penggantinya, George W. Bush, menolaknya, dengan mengutip kekhawatiran bahwa warga Amerika akan dituntut secara tidak adil karena alasan politik. Meskipun AS bukan negara anggota, warganya dapat dituntut dengan kejahatan yang dilakukan di negara-negara yang menjadi anggotanya - dan Afghanistan telah menjadi anggota sejak Mei 2003.
Duta Besar Belanda, Karel Van Oosterom, yang negaranya menjadi tuan rumah ICC dan yang memimpin pertemuan itu, menekankan pentingnya pengadilan untuk menuntut individu yang dituduh melakukan kejahatan terburuk di dunia tetapi juga perannya dalam mencegah kejahatan perang dan melindungi warga sipil.
"Apa yang paling penting adalah kami akan terus berjuang dan menjunjung tinggi nilai-nilai Mahkamah Pidana Internasional," katanya.
Mengenai boikot AS, Van Oosterom mengatakan: "Ini adalah pertemuan informal Dewan Keamanan, jadi terserah kepada setiap anggota dewan apakah akan hadir."
Bensouda juga berbicara dalam pertemuan informal itu, tetapi tidak menyebutkan kasus Afghanistan. Dia fokus pada pentingnya hubungan antara ICC dan Dewan Keamanan, yang dapat merujuk kasus ke pengadilan. Ini telah dilakukan dua kali - untuk konflik di wilayah Darfur barat Sudan dan peristiwa di Libya pada tahun 2011 yang menyebabkan penggulingan dan kematian penguasa lama Moammar Gadhafi.
Bensouda mengesampingkan pertanyaan tentang boikot AS, mengatakan bahwa yang penting adalah dukungan luar biasa yang ICC miliki dari berbagai anggota dewan, tetapi juga dari keanggotaan (PBB) yang lebih luas untuk pekerjaan ICC dan untuk membuat Statuta Roma universal.
Tidak ada persyaratan bahwa 15 anggota dewan menghadiri pertemuan informal, tetapi jarang ada anggota yang memboikot. Rusia, China, dan anggota dewan lainnya yang tidak mendukung ICC menghadiri pertemuan pada hari Jumat itu dan berpidato.
Seorang pejabat AS mengatakan bahwa pemerintahan Trump memutuskan untuk tidak berpartisipasi setelah mempertimbangan dengan cermat.
"Kami baru-baru ini mencatat kekhawatiran tentang setiap penyelidikan ICC potensial personel AS yang terkait dengan situasi di Afghanistan. Aspek lain dari kebijakan kami sedang dalam peninjauan," jelasnya seperti dikutip dari New York Times, Sabtu (7/7/2018)
Pada bulan November, jaksa ICC Fatou Bensouda meminta otorisasi peradilan untuk memulai penyelidikan kemungkinan kejahatan perang di Afghanistan.
Pada saat itu, dia mengatakan ada bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh anggota pasukan bersenjata AS di wilayah Afghanistan, dan oleh anggota Badan Intelijen Pusat AS (CIA) di fasilitas penahanan rahasia di Afghanistan yang sebagian besar dioperasikan antara 2003 dan 2004 serta di negara-negara yang menandatangani Statuta Roma yang mendirikan ICC.
Statuta Roma diadopsi pada 17 Juli 1998, tetapi ICC tidak secara resmi didirikan sampai 1 Juli 2002, dengan mandat untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
Presiden AS Bill Clinton menandatangani Statuta Roma, tetapi penggantinya, George W. Bush, menolaknya, dengan mengutip kekhawatiran bahwa warga Amerika akan dituntut secara tidak adil karena alasan politik. Meskipun AS bukan negara anggota, warganya dapat dituntut dengan kejahatan yang dilakukan di negara-negara yang menjadi anggotanya - dan Afghanistan telah menjadi anggota sejak Mei 2003.
Duta Besar Belanda, Karel Van Oosterom, yang negaranya menjadi tuan rumah ICC dan yang memimpin pertemuan itu, menekankan pentingnya pengadilan untuk menuntut individu yang dituduh melakukan kejahatan terburuk di dunia tetapi juga perannya dalam mencegah kejahatan perang dan melindungi warga sipil.
"Apa yang paling penting adalah kami akan terus berjuang dan menjunjung tinggi nilai-nilai Mahkamah Pidana Internasional," katanya.
Mengenai boikot AS, Van Oosterom mengatakan: "Ini adalah pertemuan informal Dewan Keamanan, jadi terserah kepada setiap anggota dewan apakah akan hadir."
Bensouda juga berbicara dalam pertemuan informal itu, tetapi tidak menyebutkan kasus Afghanistan. Dia fokus pada pentingnya hubungan antara ICC dan Dewan Keamanan, yang dapat merujuk kasus ke pengadilan. Ini telah dilakukan dua kali - untuk konflik di wilayah Darfur barat Sudan dan peristiwa di Libya pada tahun 2011 yang menyebabkan penggulingan dan kematian penguasa lama Moammar Gadhafi.
Bensouda mengesampingkan pertanyaan tentang boikot AS, mengatakan bahwa yang penting adalah dukungan luar biasa yang ICC miliki dari berbagai anggota dewan, tetapi juga dari keanggotaan (PBB) yang lebih luas untuk pekerjaan ICC dan untuk membuat Statuta Roma universal.
Credit sindonews.com
