Seoul (CB) - Jepang pada Selasa (9/1) mengatakan pihaknya
menolak permintaan Korea Selatan untuk ambil langkah lebih lanjut
membantu "wanita penghibur", kata halus yang merujuk pada para gadis dan
wanita yang dipaksa bekerja di bordil masa perang Jepang.
Isu mengenai perempuan penghibur tersebut memecah belah kedua negara, dan menurut Jepang terselesaikan dengan kesepakatan 2015.
Jepang dan Korsel berbagi sejarah pahit yang mencakup kolonisasi Jepang pada 1910-1945, namun sekutu Amerika Serikat tersebut merupakan pusat terpenting bagi upaya mengendalikan program nuklir dan misil Korea Utara.
Sebuah penyelidikan Korsel yang ditunjuk oleh pemerintah menyimpulkan pada bulan lalu bahwa perselisihan mengenai wanita penghibur tidak dapat "diselesaikan secara mendasar" karena tuntutan korban atas kompensasi hukum belum terpenuhi.
Jepang menanggapi kesimpulan itu dengan mengatakan bahwa setiap upaya oleh Korsel untuk merevisi kesepakatan 2015, yang diserang pemerintah konservatif Korsel, akan membuat hubungan kedua negara menjadi "tidak terkendali".
Korsel tidak akan berusaha untuk merundingkan kembali kesepakatan 2015, meskipun pihaknya gagal memenuhi kebutuhan korban dan menyelesaikan perseteruan tersebut, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha pada Selasa.
Namun dirinya mengharapkan Jepang akan melakukan upaya lebih lanjut untuk membantu para wanita Korsel mendapatkan kembali kehormatan dan martabat serta menyembuhkan rasa sakit hati para wanita tersebut.
Jepang menolak saran apa pun untuk mengambil langkah memperluas kesepakatan 2015. Dalam kesepakatan tersebut, Jepang meminta maaf kepada korban dan memberikan dana sebesar 1 miliar yen (8,8 juta dolar AS) untuk sebuah lembaga dana demi mendukung kehidupan mereka, demikian Reuters.
Isu mengenai perempuan penghibur tersebut memecah belah kedua negara, dan menurut Jepang terselesaikan dengan kesepakatan 2015.
Jepang dan Korsel berbagi sejarah pahit yang mencakup kolonisasi Jepang pada 1910-1945, namun sekutu Amerika Serikat tersebut merupakan pusat terpenting bagi upaya mengendalikan program nuklir dan misil Korea Utara.
Sebuah penyelidikan Korsel yang ditunjuk oleh pemerintah menyimpulkan pada bulan lalu bahwa perselisihan mengenai wanita penghibur tidak dapat "diselesaikan secara mendasar" karena tuntutan korban atas kompensasi hukum belum terpenuhi.
Jepang menanggapi kesimpulan itu dengan mengatakan bahwa setiap upaya oleh Korsel untuk merevisi kesepakatan 2015, yang diserang pemerintah konservatif Korsel, akan membuat hubungan kedua negara menjadi "tidak terkendali".
Korsel tidak akan berusaha untuk merundingkan kembali kesepakatan 2015, meskipun pihaknya gagal memenuhi kebutuhan korban dan menyelesaikan perseteruan tersebut, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha pada Selasa.
Namun dirinya mengharapkan Jepang akan melakukan upaya lebih lanjut untuk membantu para wanita Korsel mendapatkan kembali kehormatan dan martabat serta menyembuhkan rasa sakit hati para wanita tersebut.
Jepang menolak saran apa pun untuk mengambil langkah memperluas kesepakatan 2015. Dalam kesepakatan tersebut, Jepang meminta maaf kepada korban dan memberikan dana sebesar 1 miliar yen (8,8 juta dolar AS) untuk sebuah lembaga dana demi mendukung kehidupan mereka, demikian Reuters.
Credit antaranews.com