Jumat, 26 Januari 2018 05:24 WIB
Washington (CB) - Pemimpin 21 kelompok bantuan kemanusiaan
menulis kepada pemerintahan Trump pada Rabu untuk mengajukan keberatan
dalam bentuk terkuat atas keputusan menahan dana 65 juta dolar bagi
badan PBB, yang mengurus pengungsi Palestina.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pekan lalu bahwa Washington akan menahan dana 65 juta dolar, yang direncanakan untuk membayar Badan Pemulihan dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dengan mengatakan bahwa badan itu perlu melakukan perubahan, yang tidak disebutkan.
Pemimpin kelompok bantuan tersebut memperingatkan dampak mengerikan jika pemotongan tersebut dipertahankan, kata surat itu, yang salinannya diberikan kepada Reuters.
"Kami sangat prihatin dengan dampak kemanusiaan dari keputusan itu pada bantuan untuk anak-anak, perempuan dan laki-laki di Yordania, Lebanon, Suriah, dan Tepi Barat serta Jalur Gaza," kata surat tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert pada Kamis membantah jika langkah tersebut untuk menghukum orang-orang Palestina, yang telah sangat kritis terhadap pengumuman Presiden Donald Trump bulan lalu bahwa dia akan memindahkan Kedutaan Besar A.S. ke Yerusalem dari Tel Aviv.
Dia mengulangi pandangan A.S. bahwa UNRWA memerlukan reformasi, dengan mengatakan bahwa ada lebih banyak pengungsi dalam program ini daripada sebelumnya, dan bahwa "uang yang masuk dari negara lain perlu ditingkatkan juga untuk terus membayar semua pengungsi tersebut."
Eric Schwartz, presiden Pengungsi Internasional dan mantan wakil Menteri Luar Negeri Urusan Populasi, Pengungsi dan Migrasi A.S., mengatakan komentar Nikki Haley, duta besar A.S. untuk PBB, itu ditujukan untuk menghukum para pemimpin politik Palestina dan memaksa mereka untuk membuat konsesi politik.
"Tapi salah jika menghukum pemimpin politik dengan menahan bantuan yang menopang kehidupan warga sipil. Ini berbahaya dan sangat berbeda dari kebijakan A.S. mengenai bantuan kemanusiaan internasional yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki pemerintahan dan rakyat AS," kata Schwartz dalam suratnya.
Departemen Luar Negeri juga mengatakan pada Kamis bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan bantuan pangan terpisah sebesar 45 juta dolar untuk rakyat Palestina yang dijanjikan bulan lalu sebagai bagian dari Seruan Darurat Tepi Barat/Gaza, yang dipimpin UNRWA.
Nauert mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menjelaskan kepada UNRWA bahwa 45 juta dolar itu adalah sebuah janji yang ditujukan untuk membantu badan tersebut dengan "prediksi", tapi itu bukan jaminan.
Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan di Twitter pada 2 Januari bahwa Amerika Serikat memberi rakyat Palestina ratusan juta dolar setahun, "tapi tidak memperoleh apresiasi atau rasa hormat."
Keputusan untuk mengekang pendanaan kemungkinan akan menambah kesulitan untuk menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina dan juga meremehkan kepercayaan Arab bahwa Amerika Serikat dapat bertindak sebagai mediator yang tidak memihak.
Perundingan terakhir terhenti pada 2014, sebagian karena sikap penentangan Israel terhadap kesepakatan persatuan faksi Palestina Fatah dan Hamas, dan karena pembangunan permukiman Israel di tanah jajahannya, yang diinginkan Palestina sebagai negaranya, demikian Reuters.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pekan lalu bahwa Washington akan menahan dana 65 juta dolar, yang direncanakan untuk membayar Badan Pemulihan dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dengan mengatakan bahwa badan itu perlu melakukan perubahan, yang tidak disebutkan.
Pemimpin kelompok bantuan tersebut memperingatkan dampak mengerikan jika pemotongan tersebut dipertahankan, kata surat itu, yang salinannya diberikan kepada Reuters.
"Kami sangat prihatin dengan dampak kemanusiaan dari keputusan itu pada bantuan untuk anak-anak, perempuan dan laki-laki di Yordania, Lebanon, Suriah, dan Tepi Barat serta Jalur Gaza," kata surat tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert pada Kamis membantah jika langkah tersebut untuk menghukum orang-orang Palestina, yang telah sangat kritis terhadap pengumuman Presiden Donald Trump bulan lalu bahwa dia akan memindahkan Kedutaan Besar A.S. ke Yerusalem dari Tel Aviv.
Dia mengulangi pandangan A.S. bahwa UNRWA memerlukan reformasi, dengan mengatakan bahwa ada lebih banyak pengungsi dalam program ini daripada sebelumnya, dan bahwa "uang yang masuk dari negara lain perlu ditingkatkan juga untuk terus membayar semua pengungsi tersebut."
Eric Schwartz, presiden Pengungsi Internasional dan mantan wakil Menteri Luar Negeri Urusan Populasi, Pengungsi dan Migrasi A.S., mengatakan komentar Nikki Haley, duta besar A.S. untuk PBB, itu ditujukan untuk menghukum para pemimpin politik Palestina dan memaksa mereka untuk membuat konsesi politik.
"Tapi salah jika menghukum pemimpin politik dengan menahan bantuan yang menopang kehidupan warga sipil. Ini berbahaya dan sangat berbeda dari kebijakan A.S. mengenai bantuan kemanusiaan internasional yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki pemerintahan dan rakyat AS," kata Schwartz dalam suratnya.
Departemen Luar Negeri juga mengatakan pada Kamis bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan bantuan pangan terpisah sebesar 45 juta dolar untuk rakyat Palestina yang dijanjikan bulan lalu sebagai bagian dari Seruan Darurat Tepi Barat/Gaza, yang dipimpin UNRWA.
Nauert mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menjelaskan kepada UNRWA bahwa 45 juta dolar itu adalah sebuah janji yang ditujukan untuk membantu badan tersebut dengan "prediksi", tapi itu bukan jaminan.
Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan di Twitter pada 2 Januari bahwa Amerika Serikat memberi rakyat Palestina ratusan juta dolar setahun, "tapi tidak memperoleh apresiasi atau rasa hormat."
Keputusan untuk mengekang pendanaan kemungkinan akan menambah kesulitan untuk menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina dan juga meremehkan kepercayaan Arab bahwa Amerika Serikat dapat bertindak sebagai mediator yang tidak memihak.
Perundingan terakhir terhenti pada 2014, sebagian karena sikap penentangan Israel terhadap kesepakatan persatuan faksi Palestina Fatah dan Hamas, dan karena pembangunan permukiman Israel di tanah jajahannya, yang diinginkan Palestina sebagai negaranya, demikian Reuters.
Credit antaranews.com
PBB: Penting untuk Tetap Pertahankan Bantuan ke Palestina
Credit republika.co.id