Brussel, Belgia (CB) - Uni Eropa memasukkan tujuh pejabat senior Venezuela ke daftar hitam karena menuduh mereka terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Menteri Dalam Negeri Nestor Reverol dan ketua Mahkamah Agung Venezuela termasuk di antaranya mereka yang dikenai sanksi pembekuan aset dan larangan perjalanan dalam sanksi Uni Eropa pertama yang menyasar anggota pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Uni Eropa menyampaikan keprihatinan serius mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Venezuela, tempat protes terhadap Maduro tahun lalu berubah menjadi brutal dan keruntuhan ekonomi menimbulkan kelangkaan pangan dan obat-obatan.
"Mengingat situasi yang terus memburuk di Venezuela, Dewan (menteri luar negeri Uni Eropa) memutuskan mengenakan pembatasan terhadap tujuh individu yang memegang jabatan resmi, yang berlaku segera," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP.
"Individu-individu ini tidak menghormati prinsip demokrasi atau supremasi hukum dan melanggar hak asasi manusia."
Pemberitahuan resmi mengenai sanksi itu menyebut kepala badan intelijen Gustavo Gonzalez Lopez bertanggung jawab atas "pelanggaran hak asasi manusia serius termasuk penahanan sewenang-wenang, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, dan penyiksaan.”
Ketua Mahkamah Agung Maikel Moreno dan orang nomor dua di partai sosialis Maduro yang berkuasa Diosdado Cabello juga masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa.
Uni Eropa memperingatkan bahwa situasi bisa memburuk di Venezuela, dari mana ratusan ribu orang lari untuk mencari perlindungan dari krisis ekonomi yang melanda Tanah Air mereka, yang menyaksikan kekurangan pangan dan obat parah.