JENEWA
- Badan PBB yang menangani kesejahteraan anak, UNICEF menyatakan,
sanksi yang diterapkan terhadap Korea Utara (Korut) membuat anak-anak di
negara tersebut terancam mengalami kelaparan. UNICEF memperkirakan ada
60 ribu anak yang akan terdampak sanksi ini.
Kekuatan dunia telah memberlakukan sanksi yang terus meningkat terhadap Korut, karena program rudal nuklir dan balistiknya. Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru terhadap sembilan entitas, 16 orang dan enam kapal Korut yang dituduh membantu program senjata tersebut.
UNICEF menuturkan, meski sanksi tersebut mengecualikan pasokan atau bantuan kemanusiaan ke Korut, tapi tetap saja ada potensi besar kelaparan terhadap anak-anak di negara paling terisolsasi di dunia itu.
"Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, pasokan atau operasi kemanusiaan dikecualikan dari sanksi. Tapi apa yang terjadi adalah tentu saja bank, perusahaan yang menyediakan barang atau kapal sangat berhati-hati. Mereka tidak mau mengambil risiko nantinya terkait dan dianggap melanggar sanksi," kata Wakil Direktur Eksekutif UNICEF, Omar Abdi, seperti dilansir Reuters pada Selasa (30/1).
"Itulah yang membuat lebih sulit bagi kita untuk membawa barang, jadi dibutuhkan sedikit lebih lama, terutama untuk mendapatkan uang ke negara ini, tapi juga mengirim barang ke DPRK Tidak banyak jalur pelayaran yang beroperasi di daerah itu," sambungnya.
UNICEF sendiri adalah satu dari sedikit lembaga bantuan yang memiliki akses ke negara terpencil tersebut, yang menderita kelaparan serius pada pertengahan tahun 1990-an yang menewaskan hingga tiga juta orang.
Kekuatan dunia telah memberlakukan sanksi yang terus meningkat terhadap Korut, karena program rudal nuklir dan balistiknya. Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru terhadap sembilan entitas, 16 orang dan enam kapal Korut yang dituduh membantu program senjata tersebut.
UNICEF menuturkan, meski sanksi tersebut mengecualikan pasokan atau bantuan kemanusiaan ke Korut, tapi tetap saja ada potensi besar kelaparan terhadap anak-anak di negara paling terisolsasi di dunia itu.
"Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, pasokan atau operasi kemanusiaan dikecualikan dari sanksi. Tapi apa yang terjadi adalah tentu saja bank, perusahaan yang menyediakan barang atau kapal sangat berhati-hati. Mereka tidak mau mengambil risiko nantinya terkait dan dianggap melanggar sanksi," kata Wakil Direktur Eksekutif UNICEF, Omar Abdi, seperti dilansir Reuters pada Selasa (30/1).
"Itulah yang membuat lebih sulit bagi kita untuk membawa barang, jadi dibutuhkan sedikit lebih lama, terutama untuk mendapatkan uang ke negara ini, tapi juga mengirim barang ke DPRK Tidak banyak jalur pelayaran yang beroperasi di daerah itu," sambungnya.
UNICEF sendiri adalah satu dari sedikit lembaga bantuan yang memiliki akses ke negara terpencil tersebut, yang menderita kelaparan serius pada pertengahan tahun 1990-an yang menewaskan hingga tiga juta orang.
Credit sindonews.com
