BEIJING
- China tengah menguji sistem pengenalan wajah baru yang melacak
anggota komunitas Muslim Uighur yang menjadi target. Sistem itu juga
akan memberi tahun polisi saat mereka keluar dari area aman yang
ditetapkan.
Dikutip Asean Correspondent dari Bloomberg, Jumat (26/1/2018), teknologi tersebut digunakan di desa-desa yang didominasi Muslim di wilayah Xinjiang, China barat. Menurut seseorang yang mengetahui proyek tersebut, polisi akan mendapat pemberitahuan jika seorang individu berada dalam jarak lebih dari 300 meter dari rumah atau tempat kerja mereka.
"Proyek peringatan ini menghubungkan kamera keamanan dengan database individu yang telah menarik perhatian pihak berwenang dan melacak gerakan mereka di wilayah tertentu," kata sumber Bloomberg. Ia menambahkan bahwa polisi kemudian dapat menindaklanjuti dengan mencegat individu, mengunjungi rumah mereka, atau menanyai mereka, keluarga dan teman.
Kontraktor pertahanan negara yang dikelola China, Electronics Technology Group, memimpin proyek tersebut. Kontraktor mengklaim bahwa ini adalah bagian dari usaha perusahaan untuk mengembangkan perangkat lunak guna mengumpulkan data tentang pekerjaan, hobi, kebiasaan konsumsi, dan perilaku warga biasa untuk memprediksi tindakan teroris sebelum terjadi.
Namun kritikus telah mengemukakan kekhawatiran bahwa proyek tersebut mengubah kawasan ini menjadi negara polisi berteknologi tinggi.
"Sistem seperti ini jelas sangat sesuai untuk mengendalikan orang," kata pakar keamanan Jim Harper, wakil presiden eksekutif Competitive Enterprise Institute. "'Tolong tunjukkan kartu identitas' adalah simbol yang hidup di bawah tirani di masa lalu. Sekarang, pejabat pemerintah tidak perlu bertanya. "
Wilayah Xinjiang - rumah bagi lebih dari 10 juta etnis Muslim Uighur - berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan. Wilayah ini telah menjadi salah satu tempat paling banyak dikontrol di dunia.
Pemerintah daerah telah memerintahkan penduduk untuk memasang sistem pelacakan satelit di mobil mereka. Orang harus tunduk pada pemindaian wajah untuk memasuki pasar, membeli bahan bakar atau mengunjungi tempat-tempat seperti terminal bus utama ibukota Urumqi.
Perlakuan China terhadap etnis minoritas, telah menjadi bahan kritik yang sering dilakukan oleh negara-negara AS dan Eropa.
Menurut sebuah laporan baru dari Human Rights Watch, Peraturan Anti-Ekstrimisme Xinjiang, yang melarang penggunaan jenggot atau kerudung di tempat umum, mulai berlaku pada tahun 2017.
Pihak berwenang Xinjiang juga mengeluarkan sebuah peraturan yang melarang orang tua menamai anak-anaknya dengan puluhan nama dengan konotasi religius, seperti Saddam dan Medina, atas dasar bahwa mereka dapat membangkitkan semangat religius.
Pekan ini, seorang pejabat keamanan di Kashgar mengatakan kepada Radio Free Asia, setidaknya 120 ribu orang Uighur telah terikat pada "kamp pendidikan ulang" politik yang mengingatkan pada era Mao yang melintas di seberang perbatasan barat negara itu.
Sementara China menyalahkan beberapa warga Uighur atas serangan "teroris", para ahli di luar China mengatakan Beijing telah membesar-besarkan ancaman dari orang-orang Uighur. Para ahli juga menilai bahwa kebijakan domestik yang represif bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di sana yang menyebabkan ratusan orang tewas sejak 2009.
Dikutip Asean Correspondent dari Bloomberg, Jumat (26/1/2018), teknologi tersebut digunakan di desa-desa yang didominasi Muslim di wilayah Xinjiang, China barat. Menurut seseorang yang mengetahui proyek tersebut, polisi akan mendapat pemberitahuan jika seorang individu berada dalam jarak lebih dari 300 meter dari rumah atau tempat kerja mereka.
"Proyek peringatan ini menghubungkan kamera keamanan dengan database individu yang telah menarik perhatian pihak berwenang dan melacak gerakan mereka di wilayah tertentu," kata sumber Bloomberg. Ia menambahkan bahwa polisi kemudian dapat menindaklanjuti dengan mencegat individu, mengunjungi rumah mereka, atau menanyai mereka, keluarga dan teman.
Kontraktor pertahanan negara yang dikelola China, Electronics Technology Group, memimpin proyek tersebut. Kontraktor mengklaim bahwa ini adalah bagian dari usaha perusahaan untuk mengembangkan perangkat lunak guna mengumpulkan data tentang pekerjaan, hobi, kebiasaan konsumsi, dan perilaku warga biasa untuk memprediksi tindakan teroris sebelum terjadi.
Namun kritikus telah mengemukakan kekhawatiran bahwa proyek tersebut mengubah kawasan ini menjadi negara polisi berteknologi tinggi.
"Sistem seperti ini jelas sangat sesuai untuk mengendalikan orang," kata pakar keamanan Jim Harper, wakil presiden eksekutif Competitive Enterprise Institute. "'Tolong tunjukkan kartu identitas' adalah simbol yang hidup di bawah tirani di masa lalu. Sekarang, pejabat pemerintah tidak perlu bertanya. "
Wilayah Xinjiang - rumah bagi lebih dari 10 juta etnis Muslim Uighur - berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan. Wilayah ini telah menjadi salah satu tempat paling banyak dikontrol di dunia.
Pemerintah daerah telah memerintahkan penduduk untuk memasang sistem pelacakan satelit di mobil mereka. Orang harus tunduk pada pemindaian wajah untuk memasuki pasar, membeli bahan bakar atau mengunjungi tempat-tempat seperti terminal bus utama ibukota Urumqi.
Perlakuan China terhadap etnis minoritas, telah menjadi bahan kritik yang sering dilakukan oleh negara-negara AS dan Eropa.
Menurut sebuah laporan baru dari Human Rights Watch, Peraturan Anti-Ekstrimisme Xinjiang, yang melarang penggunaan jenggot atau kerudung di tempat umum, mulai berlaku pada tahun 2017.
Pihak berwenang Xinjiang juga mengeluarkan sebuah peraturan yang melarang orang tua menamai anak-anaknya dengan puluhan nama dengan konotasi religius, seperti Saddam dan Medina, atas dasar bahwa mereka dapat membangkitkan semangat religius.
Pekan ini, seorang pejabat keamanan di Kashgar mengatakan kepada Radio Free Asia, setidaknya 120 ribu orang Uighur telah terikat pada "kamp pendidikan ulang" politik yang mengingatkan pada era Mao yang melintas di seberang perbatasan barat negara itu.
Sementara China menyalahkan beberapa warga Uighur atas serangan "teroris", para ahli di luar China mengatakan Beijing telah membesar-besarkan ancaman dari orang-orang Uighur. Para ahli juga menilai bahwa kebijakan domestik yang represif bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di sana yang menyebabkan ratusan orang tewas sejak 2009.
Credit sindonews.com
