Suu Kyi dinilai memiliki agenda tersendiri dalam krisis Rohingya.
CB,
NAYPYIDAW -- Diplomat senior Amerika Serikat (AS) Bill Richardson
mengundurkan diri dari panel internasional terkait krisis Rohingya.
Richardson menilai, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi kurang
memiliki nilai moral dalam gaya kepemimpinannya.
Seperti diwartakan
BBC, Jumat (26/1), minimnya nilai moral
yang dimiliki Suu Kyi itu pada akhirnya membuat Bill Richardson keluar
dari panel internasional tersebut. Dia mengatakan, Suu Kyi memiliki
agenda tersendiri dalam krisis Rohingya.
Richardson
mengungkapkan, kebijakan yang dilakukan Myanmar terhadap minoritas
muslim Rohingya merupakan sebuah langkah cuci tangah pemerintah. Ini,
dia mengatakan, terlihat dari kurang tulusnya pemerintah Myanmar
berkenaan dengan isu-isu kritis semisal kewarganegaraan pengungsi
Rohingya.
Richardson mengatakan, Suu Kyi juga terlihat naik
pitam saat dia menyebut dan meminta pembebasan dua Jurnalis Reuters
yang akan menghadapi peradilan di Myanmar. Kedua Jurnalis tersebut
ditangkap pemeritnah saat melakukan peliputan terkait krisis Rohingya.
"Wajahnya
bergetar dan jika dia sedikit lebih dekat dengan saya, dia mungkin akan
memukul saya, dia sangat marah," kata Richardson.
Lebih
dari 650 ribu warga etnis minoritas Rohingya melarikan diri dari Myanmar
akibat kekerasan mereka terima dari militer setempat. Berdasarkan
laporan, warga di Rakhine mengalami pemerkosaan hingga pembunuhan dalam
insiden yang terjadi pada 25 Agustus tahun lalu.
Pemerintah
Myanmar lantas tidak mengakui status kewarganegaraan yang dimiliki
etnis Rohingya. PBB kemudian menyebut insiden tersebut merupakan upaya
pembersihan etnis dan memasukan peristiwa itu dalam golongan genosida
abad ini.
"Sesungguhnya saya sangat menyukai dan
menghormatinya, tapi dia belum menunjukkan kepemimpinan bermoral pada
isu Rakhine dan itu yang sangat saya sesali," kata Bill Richardson.
Sementara,
Bill Richardson merupakan penasehat mantan Presiden AS Bill Clinton dan
sudah mengenal Suu Kyi bahkan sejak wanita 72 tahun itu menjadi tahanan
rumah pada tahun 1990-an.
Komite penasehat tersebut
merupakan organisasi yang dibentuk Pemerintahan Suu Kyi pada tahun lalu
guna memberikan saran terkait isu konflik Rohingya. Komite tersebut
memiliki sekitar 10 anggota dimana separuhnya berada di luar Myanmar,
seperti Mantan Menteri Pertahanan Afrika Selatan Roelof Meyer.
