WASHINGTON - Presiden Donald John Trump menyerukan penerapan konstitusi baru atau dikenal sebagai “nuclear option” (opsi nuklir) untuk mengakhiri penutupan (shutdown) pemerintah Amerika Serikat (AS).
“Opsi nuklir” alias opsi konstitusional adalah prosedur parlementer yang memungkinkan Senat AS untuk mengesampingkan sebuah peraturan yang mengharuskan suara supermayoritas 60 suara untuk meloloskan sebuah undang-undang.
Trump mengatakan, jika penutupan pemerintah terus berlanjut, Partai Republik harus mendanai pemerintah dengan mengubah peraturan Senat—yang saat ini membutuhkan suara mayoritas—untuk membayar tagihan atau pendanaan berbagai layanan pemerintah federal.
“Besar untuk melihat betapa kerasnya Partai Republik berjuang untuk militer dan keselamatan kita di perbatasan. Demkorat hanya ingin imigran ilegal datang ke negara kita tanpa dicentang. Jika jalan buntu terus berlanjut, Partai Republik harus mencapai 51 persen (Opsi Nuklir) dan memberi suara pada anggaran jangka panjang yang nyata,” tulis Trump via akun Twitter-nya, @realDonaldTrump, yang dikutip Senin (22/1/2018).
Namun, seruan Trump itu dengan cepat ditolak oleh Pemimpin Senat Partai Republik Mitch McConnell.
Senat Republik menentang perubahan peraturan untuk mendanai pemerintah AS dan mengakhiri shutdown saat ini dengan suara mayoritas yang sederhana.
”Konferensi Partai Republik menentang perubahan peraturan tentang undang-undang,” kata seorang juru bicara Pemimpin Senat Partai Republik dalam sebuah email, seperti dikutip vox.com.
Aturan Senat saat ini mewajibkan supermayoritas, yakni tiga per lima suara senat untuk meloloskan sebuah undang-undang. Suara supermayoritas itu biasanya 60 dari 100 suara legislator.
Seperti diberitakan sebelumnya, pendanaan untuk layanan pemerintah federal habis pada hari Sabtu pekan lalu. Perpanjangan pendanaan dihentikan setelah Presiden Trump dan senat dari kubu Demokrat gagal mencapai kesepakatan, di mana kubu Demokrat menjadikan penolakan kebijakan imigrasi Trump yang kontroversial sebagai daya tawar.
Kubu Demokrat mengatakan undang-undang pendanaan jangka pendek harus mencakup perlindungan bagi imigran ilegal yang dibawa ke AS sebagai anak-anak, yang dikenal sebagai ”pemimpi”. Kubu oposisi pemerintah itu telah mengusulkan rancangan undang-undang yang dikenal sebagai “Dream Act” untuk membela anak-anak imigran yang lahir di AS.
“Opsi nuklir” alias opsi konstitusional adalah prosedur parlementer yang memungkinkan Senat AS untuk mengesampingkan sebuah peraturan yang mengharuskan suara supermayoritas 60 suara untuk meloloskan sebuah undang-undang.
Trump mengatakan, jika penutupan pemerintah terus berlanjut, Partai Republik harus mendanai pemerintah dengan mengubah peraturan Senat—yang saat ini membutuhkan suara mayoritas—untuk membayar tagihan atau pendanaan berbagai layanan pemerintah federal.
“Besar untuk melihat betapa kerasnya Partai Republik berjuang untuk militer dan keselamatan kita di perbatasan. Demkorat hanya ingin imigran ilegal datang ke negara kita tanpa dicentang. Jika jalan buntu terus berlanjut, Partai Republik harus mencapai 51 persen (Opsi Nuklir) dan memberi suara pada anggaran jangka panjang yang nyata,” tulis Trump via akun Twitter-nya, @realDonaldTrump, yang dikutip Senin (22/1/2018).
Namun, seruan Trump itu dengan cepat ditolak oleh Pemimpin Senat Partai Republik Mitch McConnell.
Senat Republik menentang perubahan peraturan untuk mendanai pemerintah AS dan mengakhiri shutdown saat ini dengan suara mayoritas yang sederhana.
”Konferensi Partai Republik menentang perubahan peraturan tentang undang-undang,” kata seorang juru bicara Pemimpin Senat Partai Republik dalam sebuah email, seperti dikutip vox.com.
Aturan Senat saat ini mewajibkan supermayoritas, yakni tiga per lima suara senat untuk meloloskan sebuah undang-undang. Suara supermayoritas itu biasanya 60 dari 100 suara legislator.
Seperti diberitakan sebelumnya, pendanaan untuk layanan pemerintah federal habis pada hari Sabtu pekan lalu. Perpanjangan pendanaan dihentikan setelah Presiden Trump dan senat dari kubu Demokrat gagal mencapai kesepakatan, di mana kubu Demokrat menjadikan penolakan kebijakan imigrasi Trump yang kontroversial sebagai daya tawar.
Kubu Demokrat mengatakan undang-undang pendanaan jangka pendek harus mencakup perlindungan bagi imigran ilegal yang dibawa ke AS sebagai anak-anak, yang dikenal sebagai ”pemimpi”. Kubu oposisi pemerintah itu telah mengusulkan rancangan undang-undang yang dikenal sebagai “Dream Act” untuk membela anak-anak imigran yang lahir di AS.
Credit sindonews.com
Pemerintah Trump Tutup dan Artinya bagi 14 Layanan AS
WASHINGTON - Pemerintah Presiden Donald Trump akhirnya mengalami shutdown
atau tutup setelah presiden gagal mencapai kesepakatan dengan kubu
senator Partai Demokrat terkait perpanjangan pendanaan pemerintah AS
hingga 16 Februari. Setidaknya, 14 sektor layanan AS semestinya terkena
dampaknya.
Shutdown ini terjadi setelah pemerintah Trump berkuasa, di mana pemerintah AS kehabisan uang untuk pendanaan berbagai sektor layanan terhitung pada Jumat tengah malam waktu setempat atau hari ini (20/1/2018).
Kongres AS saat ini sejatinya didominasi para legislator Partai Republik atau partai pendukung Trump. Namun, untuk meloloskan sebuah undang-undang perpanjangan pendanaan jumlah suara senat Republik tak cukup tanpa dukungan suara senat Partai Demokrat.
Berikut artinya shutdown pemerintah AS bagi 14 sektor layanannya, sebagaimana dilansir news.com.au;
1. Militer
Departemen Pertahanan mengklaim sebuah penutupan atau shutdown pemerintah tidak akan mempengaruhi perang militer AS di Afghanistan atau operasinya terhadap militan ISIS di Irak dan Suriah. Sekitar 1,3 juta personel militer yang bertugas aktif akan tetap pada status tugas normal.
Namun, Menteri Pertahanan James Norman Mattis mengakui banyak operasi layanan militer AS di seluruh dunia akan terhenti karena dampak shutdown. Operasi yang terhenti antara lain pelatihan, pemeliharaan, dan intelijen.
”Kegiatan pemeliharaan kami mungkin akan cukup banyak yang ditutup. Lebih dari 50 persen, seluruhnya dari angkatan kerja sipil yang dihantui. Kami melakukan banyak operasi intelijen di seluruh dunia dan harganya mahal, mereka pasti akan berhenti,” ujar Mattis.
2. Kehakiman
Departemen Kehakiman memiliki banyak pekerja penting. Di bawah rencana kontijensi shutdown, sekitar 95.000 dari hampir 115.000 staf departemen akan terus bekerja.
3. Bursa Keuangan
Komisi Sekuritas dan Bursa Pemantau Pasar mengklaim akan mendanai diri mereka sendiri dengan mengumpulkan biaya dari industri keuangan, namun anggarannya ditetapkan oleh Kongres. Di masa lalu, komisi itu tetap dapat melanjutkan operasinya ketika pemerintah mengalami shutdown.
4. Gedung Putih
Menurut Administrasi Trump, lebih dari 1.000 staf dari total 1.715 karyawan di Gedung Putih akan dibebastugaskan terkait dampak shutdown. Namun, Presiden Trump akan diberi dukungan yang cukup untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, termasuk staf yang dibutuhkan untuk sebuah perjalanan yang direncanakan ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
5. Taman Nasional
Jika pemerintah AS mengalami shutdown semestinya layanan Taman Nasional akan berhenti beroperasi karena pendanaannya juga dari pemerintah. Namun, Administrasi Trump berencana untuk tetap menjaga Taman Nasional tetap terbuka dengan mempekerjakan penjaga dan satpam.
6. Pajak
Otoritas Center for American Progress mengatakan Internal Revenue Service kehilangan 90 persen stafnya saat pemerintah AS shutdown pada tahun 2013. Untuk kejadian serupa kali ini, otoritas itu belum bisa menjelaskan dampaknya.
Shutdown ini terjadi setelah pemerintah Trump berkuasa, di mana pemerintah AS kehabisan uang untuk pendanaan berbagai sektor layanan terhitung pada Jumat tengah malam waktu setempat atau hari ini (20/1/2018).
Kongres AS saat ini sejatinya didominasi para legislator Partai Republik atau partai pendukung Trump. Namun, untuk meloloskan sebuah undang-undang perpanjangan pendanaan jumlah suara senat Republik tak cukup tanpa dukungan suara senat Partai Demokrat.
Berikut artinya shutdown pemerintah AS bagi 14 sektor layanannya, sebagaimana dilansir news.com.au;
1. Militer
Departemen Pertahanan mengklaim sebuah penutupan atau shutdown pemerintah tidak akan mempengaruhi perang militer AS di Afghanistan atau operasinya terhadap militan ISIS di Irak dan Suriah. Sekitar 1,3 juta personel militer yang bertugas aktif akan tetap pada status tugas normal.
Namun, Menteri Pertahanan James Norman Mattis mengakui banyak operasi layanan militer AS di seluruh dunia akan terhenti karena dampak shutdown. Operasi yang terhenti antara lain pelatihan, pemeliharaan, dan intelijen.
”Kegiatan pemeliharaan kami mungkin akan cukup banyak yang ditutup. Lebih dari 50 persen, seluruhnya dari angkatan kerja sipil yang dihantui. Kami melakukan banyak operasi intelijen di seluruh dunia dan harganya mahal, mereka pasti akan berhenti,” ujar Mattis.
2. Kehakiman
Departemen Kehakiman memiliki banyak pekerja penting. Di bawah rencana kontijensi shutdown, sekitar 95.000 dari hampir 115.000 staf departemen akan terus bekerja.
3. Bursa Keuangan
Komisi Sekuritas dan Bursa Pemantau Pasar mengklaim akan mendanai diri mereka sendiri dengan mengumpulkan biaya dari industri keuangan, namun anggarannya ditetapkan oleh Kongres. Di masa lalu, komisi itu tetap dapat melanjutkan operasinya ketika pemerintah mengalami shutdown.
4. Gedung Putih
Menurut Administrasi Trump, lebih dari 1.000 staf dari total 1.715 karyawan di Gedung Putih akan dibebastugaskan terkait dampak shutdown. Namun, Presiden Trump akan diberi dukungan yang cukup untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, termasuk staf yang dibutuhkan untuk sebuah perjalanan yang direncanakan ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
5. Taman Nasional
Jika pemerintah AS mengalami shutdown semestinya layanan Taman Nasional akan berhenti beroperasi karena pendanaannya juga dari pemerintah. Namun, Administrasi Trump berencana untuk tetap menjaga Taman Nasional tetap terbuka dengan mempekerjakan penjaga dan satpam.
6. Pajak
Otoritas Center for American Progress mengatakan Internal Revenue Service kehilangan 90 persen stafnya saat pemerintah AS shutdown pada tahun 2013. Untuk kejadian serupa kali ini, otoritas itu belum bisa menjelaskan dampaknya.
7.Pengiriman PosPengiriman akan berlanjut seperti biasa karena US Postal Service tidak menerima pajak dollar AS untuk operasi sehari-hari.
8. PerjalananPelancong via pesawat dan kereta api di AS tidak merasakan dampak yang besar pada shutdown tahun 2013 karena petugas keamanan dan pengendali lalu lintas udara tetap di tempat kerja. Proses paspor juga berjalan meski ada beberapa penundaan.
9. Pengadilan
Kantor Administrasi Pengadilan AS mengatakan bahwa pengadilan federal, termasuk Mahkamah Agung, dapat terus beroperasi secara normal selama sekitar tiga minggu ke depan tanpa tambahan dana.
10. Kesehatan
Pada tahun 2013, program asuransi kesehatan Medicare untuk lansia sebagian besar tetap berlanjut tanpa gangguan. Namun, untuk kali ini belum jelas.
11. Keamanan Sosial
Pada tahun 2013, dana jaminan sosial dan cek untuk diabilitas tetap dikeluarkan tanpa ada perubahan tanggal pembayaran. Kantor lapangan tetap terbuka, namun menawarkan layanan terbatas. Ada penundaan dalam proses peninjauan untuk pemohon baru.
12. Pinjaman
Proses layanan gadai dan pinjaman lainnya tertunda ketika pemberi pinjaman tidak dapat mengakses layanan pemerintah seperti verifikasi pendapatan dan verifikasi jaminan sosial.
13. Veteran
Sebagian besar pegawai di Departemen Urusan Veteran (VA) tidak akan mengalami cuti panjang. Rumah sakit VA akan tetap terbuka dan para veteran akan terus terlayani. Namun, menurut departemen tersebut, bantuan pendampingan pendidikan dan banding kasus akan tertunda.
14. EnergiDepartemen Energi mengatakan pada hari Jumat bahwa karena sebagian besar alokasinya untuk beberapa tahun, karyawan harus melapor untuk bekerja seperti biasa selama shutdown sampai ada pemberitahuan selanjutnya.
Sebelumnya Presiden AS Donald Trump men-tweet ketidaksenangannya karena gagal mendapatkan dukungan senat dari kubu Demokrat untuk perpanjangan pendanaan pemerintah federal.
Credit sindonews.com
