Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut AS berupaya mengintervensi pemilu Rusia. (AFP Photo/Maxim Shemetov)
Tindakan dimaksud adalah penyusunan laporan Kementerian Keuangan AS yang bisa memperluas sanksi atas Rusia karena ikut campur dalam pemilihan umum presiden Amerika, 2016 lalu.
Senin malam (30/1), Kemenkeu AS mesti mengirim daftar pengusaha kaya Rusia, beserta detail terkait hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, kepada Kongres.
Presiden AS Donald Trump menandatangani legislasi yang memerintahkan penyusunan laporan tersebut pada Agustus lalu.
Persetujuan itu dilakukan Trump dengan terpaksa dan penyidik meyakini dia adalah pihak yang paling diuntungkan oleh intervensi Rusia.
"Kami yakin (laporan tersebut) merupakan upaya langsung dan jelas-jelasan yang dilakukan bertepatan dengan pemilu kami dalam rangka memengaruhi," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan.
"Kami tidak setuju dengan hal tersebut, dan kami yakin tindakan itu tidak akan berpengaruh," ujarnya, dikutip CNN.
Peskov mengatakan publikasi laporan itu "akan dianalisis di Moskow sehingga kepentingan kami dan kepentingan perusahaan-perusahaan kami terjamin.
Rusia akan menggelar pemilu pada 18 Maret. Pemungutan suara ini diprediksi dapat dimenangkan dengan mudah oleh petahana Presiden Putin karena ia membatasi pergerakan lawan politiknya dengan ketat.
Peskov mengatakan dirinya tidak menilai Navalny sebagai ancaman bagi kekuasaan Putin. "Popularitas Putin jauh melampaui perbatasan Rusia dan saya pikir tidak ada yang meragukan fakta bahwa Putin adalah pemimpin absolut."
Credit cnnindonesia.com