DOHA
- Qatar berencana memperluas pangkalan udara terbesar Amerika Serikat
(AS) di Timur Tengah sebagai upaya untuk membuatnya menjadi pangkalan
permanen. Sekitar 200 unit perumahan akan ditambahkan lagi ke Pangkalan
Udara Al-Udeid.
Rencana itu disampaikan Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammad Al Attiyah. Menurutnya, perluasan itu akan membuat pasukan AS yang ditempatkan di sana bisa menjadi permanen dan dapat merasa berada “di rumah”.
Pangkalan Udara Al-Udeid merupakan fasilitas penting bagi operasi kontra-teroris koalisi yang dipimpin AS.
Attiyah mengatakan, Kerajaan Qatar sedang merenovasi pelabuhan angkatan lautnya sehingga Angkatan Laut AS dapat ditempatkan ke negara tersebut di samping sekitar 10.000 tentara AS yang telah ditempatkan di pangkalan udara Al-Udeid di dekat Doha.
Untuk memastikan fasilitas apa saja yang kurang untuk pasukan AS selama penempatan jangka panjang mereka, Qatar telah memutuskan segera untuk membangun 200 unit perumahan untuk petugas dan keluarga perwira. Sebuah sekolah baru juga dibangun di dalam kompleks tersebut.
”Ini akan segera menjadi tempat yang berorientasi keluarga bagi teman Amerika kami di sana. Kami ingin lebih banyak keluarga menjadi stabil dan merasa lebih nyaman saat tinggal di dalamnya,” kata Attiyah, saat berbicara di diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok think tank AS, Heritage Foundation.
Attiyah melanjutkan, Al-Udeid adalah sebuah ”kota yang penuh” dengan sendirinya.”Orang Amerika selalu diterima di negara ini, terlepas dari apa yang dipikirkan kawasan ini,” ujarnya.
Dia untuk pertama kalinya mengungkapkan sebuah rencana besar Qatar untuk membuat pangkalan udara Al-Udeid menjadi permanen.
”Rekan kerja di Departemen Pertahanan AS enggan menyebutkan kata permanen, tapi kami bekerja dari pihak kita untuk membuatnya permanen,” tegasnya, seperti dikutip Russia Today, Selasa (30/1/2018).
Menteri Attiyah memperkirakan bahwa 80 persen pengisian bahan bakar udara di wilayah itu berasal dari Al-Udeid. Artinya, sebagian besar serangan udara AS di Irak dan Suriah tidak mungkin dilakukan jika tidak kerja sama dengan Qatar.
”Kami adalah orang-orang yang membuat burung Anda tetap terbang,” ujar Attiyah.
Pangkalan Al-Udeid telah menjadi rumah bagi Pusat Operasi Gabungan Udara AS untuk Timur Tengah sejak 2003. Fasilitas tersebut mendukung kepentingan militer AS sejak diluncurkannya operasi koalisi pimpinan AS dalam melawan kelompok Islamic State atau ISIS.
Kendati demikian, konflik diplomatik antara Qatar dengan tetangga Arabnya—Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir—telah membuat posisi AS menjadi canggung. Kedua kubu yang telah memutuskan hubungan diplomatik sejak Juni 2017 lalu itu sama-sama sekutu AS.
Rencana itu disampaikan Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammad Al Attiyah. Menurutnya, perluasan itu akan membuat pasukan AS yang ditempatkan di sana bisa menjadi permanen dan dapat merasa berada “di rumah”.
Pangkalan Udara Al-Udeid merupakan fasilitas penting bagi operasi kontra-teroris koalisi yang dipimpin AS.
Attiyah mengatakan, Kerajaan Qatar sedang merenovasi pelabuhan angkatan lautnya sehingga Angkatan Laut AS dapat ditempatkan ke negara tersebut di samping sekitar 10.000 tentara AS yang telah ditempatkan di pangkalan udara Al-Udeid di dekat Doha.
Untuk memastikan fasilitas apa saja yang kurang untuk pasukan AS selama penempatan jangka panjang mereka, Qatar telah memutuskan segera untuk membangun 200 unit perumahan untuk petugas dan keluarga perwira. Sebuah sekolah baru juga dibangun di dalam kompleks tersebut.
”Ini akan segera menjadi tempat yang berorientasi keluarga bagi teman Amerika kami di sana. Kami ingin lebih banyak keluarga menjadi stabil dan merasa lebih nyaman saat tinggal di dalamnya,” kata Attiyah, saat berbicara di diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok think tank AS, Heritage Foundation.
Attiyah melanjutkan, Al-Udeid adalah sebuah ”kota yang penuh” dengan sendirinya.”Orang Amerika selalu diterima di negara ini, terlepas dari apa yang dipikirkan kawasan ini,” ujarnya.
Dia untuk pertama kalinya mengungkapkan sebuah rencana besar Qatar untuk membuat pangkalan udara Al-Udeid menjadi permanen.
”Rekan kerja di Departemen Pertahanan AS enggan menyebutkan kata permanen, tapi kami bekerja dari pihak kita untuk membuatnya permanen,” tegasnya, seperti dikutip Russia Today, Selasa (30/1/2018).
Menteri Attiyah memperkirakan bahwa 80 persen pengisian bahan bakar udara di wilayah itu berasal dari Al-Udeid. Artinya, sebagian besar serangan udara AS di Irak dan Suriah tidak mungkin dilakukan jika tidak kerja sama dengan Qatar.
”Kami adalah orang-orang yang membuat burung Anda tetap terbang,” ujar Attiyah.
Pangkalan Al-Udeid telah menjadi rumah bagi Pusat Operasi Gabungan Udara AS untuk Timur Tengah sejak 2003. Fasilitas tersebut mendukung kepentingan militer AS sejak diluncurkannya operasi koalisi pimpinan AS dalam melawan kelompok Islamic State atau ISIS.
Kendati demikian, konflik diplomatik antara Qatar dengan tetangga Arabnya—Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir—telah membuat posisi AS menjadi canggung. Kedua kubu yang telah memutuskan hubungan diplomatik sejak Juni 2017 lalu itu sama-sama sekutu AS.
Perseteruan diplomatik itu terjadi setelah Qatar dituduh mendukung terorisme. Namun, Doha telah berulang kali menyangkalnya.
Presiden AS Donald Trump pada awal krisis Qatar sempat melabeli Doha sebagai “sponsor teroris tingkat tinggi”. Tapi, militer AS dan Qatar tidak menghentikan kerja sama dan bahkan mengadakan latihan perang gabungan.
Menurut Attiyah, terserah pada Trump untuk mengakhiri konflik yang ada di mana dia hanya perlu mengangkat telepon dan melakukan sejumlah panggilan.
”Saat ini, saya pikir satu-satunya orang yang bisa mengatasi krisis GCC (Dewan Kerja Sama Teluk) adalah Presiden Trump. Dan saya pikir dia bisa menyelesaikannya dalam sebuah panggilan telepon,” kata menteri Qatar itu.”Qatar dapat mendiskusikan apapun, (namun) tidak akan memenuhi syarat pra-kondisi dan tidak akan melepaskan kedaulatannya.”
”Kami orang yang tangguh. Kami tidak menerima prasyarat. Tapi pada saat yang sama, kami sangat terbuka untuk membahas masalah yang membuat mereka khawatir,” tegas dia yang mencatat bahwa satu-satunya penerima manfaat dari krisis Teluk adalah teroris yang sebenarnya.
Credit sindonews.com
