NEW YORK
- Utusan khusus PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov mengatakan,
rekonsiliasi Palestina adalah kunci untuk terciptanya perdamaian dengan
Israel. Menurutnya, kelanjutan pembicaraan dengan Israel bergantung pada
sukses atau tidaknya rekonsiliasi tersebut.
Berbicara di depan Dewan Keamanan (DK) PBB, Mledenov menyatakan, pembicaraan rekonsiliasi antara rival Palestina Fatah dan Hamas harus berhasil, dan memperingatkan bahwa kegagalan pembicaraan itu kemungkinan besar akan menghasilkan konflik lainnya.
"Kesepakatan 12 Oktober antara Hamas dan Fatah, yang bertujuan memulihkan pemerintahan Otoritas Palestina adalah awal dari sebuah jalan panjang yang dapat menyebabkan rekonsiliasi," kata Mladenov, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (21/11).
Namun, dia mengatakan bahwa faksi-faksi yang bersaing tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan krisis kemanusiaan bagi dua juta penduduk Gaza, dan mengembalikan kontrol wilayah tersebut ke Otoritas Palestina.
Pembicaraan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sendiri saat ini masih berlangsung. Meski demikian, Hamas mulai menyerahkan kontrol atas Gaza, dan juga perbatasan kepada pemerintah Palestina.
Berbicara di depan Dewan Keamanan (DK) PBB, Mledenov menyatakan, pembicaraan rekonsiliasi antara rival Palestina Fatah dan Hamas harus berhasil, dan memperingatkan bahwa kegagalan pembicaraan itu kemungkinan besar akan menghasilkan konflik lainnya.
"Kesepakatan 12 Oktober antara Hamas dan Fatah, yang bertujuan memulihkan pemerintahan Otoritas Palestina adalah awal dari sebuah jalan panjang yang dapat menyebabkan rekonsiliasi," kata Mladenov, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (21/11).
Namun, dia mengatakan bahwa faksi-faksi yang bersaing tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan krisis kemanusiaan bagi dua juta penduduk Gaza, dan mengembalikan kontrol wilayah tersebut ke Otoritas Palestina.
Pembicaraan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sendiri saat ini masih berlangsung. Meski demikian, Hamas mulai menyerahkan kontrol atas Gaza, dan juga perbatasan kepada pemerintah Palestina.
Credit sindonews.com
