Ilustrasi.
Kerusakan Bekas Tambang Warga Kampung Jerenong, Desa Lebak Denok,
Citangkil, Kota Cilegon, Banten, memperhatikan tiang listrik tegangan
tinggi (SUTET) yang menggantung di area bekas galian tambang pasir,
Selasa (25/11). Meski berulangkali warga berunjuk rasa memprotes
kerusakan lingkungan galian tambang pasir namun pemda setempat tidak
berbuat apa-apa. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Seluruh butir kesepakatan ini akan menjadi suara daerah dalam berbagai negosiasi menuju konfrensi Habiat III di Ekuador tahun 2016."Wangiwangi, Sultra (CB) - Konferensi "United Cities and Local Goverments-Asia Pasific" menghasilkan delapan kesepakatan yang akan dibawa pada sidang UN-Habitat (United Nations Human Settlements Programme) di Quito, Ekuador, Oktober 2016.
Ke delapan kesepakatan tersebut dibacakan Sekretaris Jenderal UCLG - ASPAC, Bernadia Irawati Tjandradewi pada saat penutupan acara konfrensi di Patuno Resor, Minggu malam.
"Delapan butir kesepakatan ini merupakan komitmen bersama seluruh kepala daerah di kawasan Asia Pasifik yang menjadi peserta konferensi UCLG-ASPAC untuk disuarakan pada sidang UN-Habitat di Quito, Eduador, Oktober 2016," kata Bernadia.
Ke delapan butir kesepatan bersama yang dibacakan Sekjen UCLG-ASPAC tersebut antara lain, seluruh kepala daerah berkomitmen menyelengarakan pemeneritahan yang bersih, mengatasi masalah urban kota secara berkelanjutan dan mewujudkan masyarakat rendah karbon.
Selain itu, para kepala daerah juga bersepakat menyediakan lingkungan kota yang layak untuk kehidupan masyarakat, berinvestasi di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia, mereformasi jabatan struktural, memobilisasi sumber daya lokal dan persiapan menghadapi bencana.
"Seluruh butir kesepakatan ini akan menjadi suara daerah dalam berbagai negosiasi menuju konfrensi Habiat III di Ekuador tahun 2016," katanya.
Sementara itu Bupati Wakatobi, Hugua sebagai tuan rumah penyelengara konferensi UCLG -ASPAC dan dihadiri para kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota akan mendorong pembangunan masyarakat tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan.
"Menganggu keseimbangan lingkungan untuk sebuah kegiatan pembangunan, harganya terlalu mahal karena harus dibayar dengan bencana demi bencana yang dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan korban jiwa," kata Hugua.
Oleh karena, membiarkan alam dengan segala keasliannya menjadi kewajiban pemerintah bersama masyarakat untuk menjaga dan melindunginya.
"Kita tidak ingin lingkungan rusak hanya karena ambisi kepala daerah yang ingin membangun sesuatu yang monumental. Ambisi-ambisi yang merusak lingkungan itu, akan sangat membahayakan kehidupan umat manusia dan ekosistem di muka bumi," katanya.
Credit ANTARA News
