Istana Singgung Persekongkolan di Balik Kebakaran Hutan

 

Asap kebakaran hutan masih mengepul di hutan wilayah lereng Gunung Sumbing seperti terlihat dari Desa Wonoroto, Windusari, Magelang, Jawa Tengah, Senin (7/9). (ANTARA/Anis Efizudin)

 

Jakarta, CB -- Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menyatakan Presiden Joko Widodo mempertanyakan mengapa kebakaran hutan seperti dibiarkan terus berlangsung. Jokowi berpendapat hal itu merupakan bentuk praktik manajemen pemerintah yang tidak benar.

Saat menyambangi lokasi kebakaran hutan Minggu (6/9), Jokowi juga mendapat informasi bahwa motif pembakaran hutan bisa bermacam-macam. "Yang harus diproses itu kalau memang ada upaya dari pemilik lahan untuk mengurangi biaya land clearing (pembersihan lahan) dan pengolahan kebun dengan cara dibakar. Padahal mereka dari bank sudah dapat anggaran per hektare Rp19 juta," kata Teten.

Teten menyatakan, Presiden akan segera menghentikan para pemilik lahan yang sengaja membakar lahan untuk mengurangi biaya. Jokowi bahkan mencurigai ada persekongkolan karena terdapat indikasi bahwa lahan yang terbakar dibiarkan begitu lama dan aparat pemerintah daerah tidak bergerak.

"Ini yang kami cari penyelesaian, terutama menyangkut tindakan administratif dan hukum terhadap para pelaku pembakaran. Kalau yang Presiden lihat, misalnya mungkin yang melakukan pembakaran itu rakyat biasa, tapi Presiden ingin melihat siapa yang melakukan atau menyuruh rakyat biasa ini, karena jelas memang ada keuntungan dari pembakaran ini kalau dilihat dari biaya pengolahan lahan," ujar Teten.

Terkait isu ada oknum berpangkat jenderal yang melindungi perusahaan-perusahaan yang sengaja membakar lahannya untuk mengurangi biaya pembersihan lahan, Teten mengaku tidak tahu. Namun jika memang ada, harus diproses secara hukum.

"Jadi Presiden menegaskan sekali lagi, perlu ada tindakan tegas pada pelaku pembakaran hutan. Kalau itu indikasi (pelakunya) pemilik lahan untuk perkebunan, kalau perlu izin usahanya dicabut selain dipidanakan. Saya kira ini tidak main-main," ujar Teten di Jakarta.

Menurut Teten, Presiden menghendaki sistem pencegahan yang membuat para pemilik lahan terikat tanggung jawab dengan lahan yang dikuasainya sehingga jika terjadi kebakaran.

Sejauh ini Presiden memerintahkan mengerahkan seluruh tenaga dan sumber daya untuk memadamkan kebakaran hutan, misalnya dengan alat pemadam modern. Ia juga meminta institusi terkait untuk mengantisipasi gangguan pernapasan pada masyarakat.

Mimpi Indonesia Bebas Asap

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei yang baru dilantik kemarin sore, Senin (7/9), optimistis Indonesia bisa menjadi negara yang bebas asap kebakaran hutan.

Namun Willem tak bisa memperkirakan kapan mimpi itu akan terwujud. Ini karena penyebab utama kebakaran hutan adalah akibat dibakar oleh manusia. Selama 17 tahun terakhir, kebakaran hutan terjadi tiap tahun.

“Kita perlu mengefektifkan lagi upaya pencegahan dan tanggap darurat," ujar Willem di Jakarta.

Jika tindakan preventif ditingkatkan, Willem yakin tidak akan terjadi kebakaran hutan. Langkah preventif itu misalnya dengan memperkuat sistem peringatan dini (early warning), deteksi dini (early detection), dan sosialisasi melalui pemberian pemahaman pada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan.

"Itu sangat merugikan masyarakat. Dampaknya luar biasa di bidang ekonomi dan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil dan anak balita. Selain itu, terjadi penundaan penerbangan di beberapa bandara," kata Willem.

Pemerintah juga harus lebih banyak melibatkan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan.
Credit  CNN Indonesia