Amerika Serikat "mengutuk keras" Israel yang menyetujui rencana pembangunan pemukiman baru di Tepi Barat.
Gedung
Putih dan Kementerian luar negeri AS mengatakan rencana pembangunan
kembali 300 rumah baru dan zona industri di Tepi Barat dapat menciderai
prospek penyelesaian solusi dua-negara dalam konflik Israel-Palestina.Tetapi Israel bersikeras bahwa mereka hanya menyetujui pembangunan kurang dari 100 rumah.
Kementerian luar negeri negara Israel mengatakan rumah baru akan dibangun di wilayah pemukiman yang sudah ada.
Pemukiman ini dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, walaupun Israel menolak anggapan itu.
"Tindakan pemerintah Israel yang menyetujui rencana pembangunan ini melemahkan upaya perdamaian," kata juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest.
Sementara, juru bicara Departemen luar negeri AS Mark Toner mengatakan pemukiman baru itu "sangat menganggu" upaya perdamaian yang terus diupayakan.
Pengumuman rencana pembangunan pemukiman baru itu terjadi setelah kunjungan Presiden Barack Obama ke Yerusalem pekan lalu saat pemakaman mantan presiden Israel Shimon Peres.
Palestina menginginkan pendirian negaranya di wilayah Tepi Barat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Credit BBC
AS Sebut Israel Berkhianat karena Perluas Permukiman Yahudi
Ilustrasi permukiman Yahudi di Tepi Barat. (Reuters/Ronen Zvulun)
Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest pada Rabu (5/9) mengatakan bahwa pembangunan permukiman yang terdiri dari 300 unit rumah tersebut terletak jauh ke dalam Tepi Barat, hampir mendekati Yordania ketimbang merapat ke wilayah Israel.
"Kami telah menerima jaminan dari Israel yang bertolak belakang dengan langkah mereka kali ini," ujar Earnest, dikutip AFP.
Komentar Gedung Putih kali ini dianggap salah satu yang terkeras terhadap Israel. Pengumuman pembangunan permukiman ini dilakukan selang beberapa hari setelah Presiden Barack Obama menyetujui rencana paket bantuan militer AS untuk Israel sebesar US$38 miliar.
Pembangunan permukiman Yahudi adalah salah satu biang keladi mandeknya perdamaian Israel-Palestina yang berlandaskan solusi dua-negara. Pada April tahun 2014, Netanyahu mencabut moratorium pembangunan permukiman yang membuat AS berang dan perundingan damai terhenti.
Israel berdalih pembangunan kali ini bukanlah permukiman baru, melainkan bagian dari perluasan Shilo, proyek perumahan pemukim Yahudi yang terletak antara Ramallah dan Nablus, Tepi Barat.
"Permukiman ini akan dibangun di tanah negara di permukiman Shilo dan tidak akan mengubah batas atau jejak geografis," ujar pernyataan Kemlu Israel.
Pembangunan permukiman yang mencaplok wilayah Tepi Barat oleh dianggap ilegal dan pelanggaran hukum internasional. Juru bicara Kemlu AS Mark Toner menegaskan Israel harus memilih antara solusi dua-negara dengan Palestina atau memperluas permukiman.
"Membangun permukiman kali ini adalah langkah lain dalam membentuk satu-negara dengan pendudukan secara terus menerus yang secara fundamental tidak konsisten dengan masa depan Israel sebagai negara Yahudi dan demokrasi," ujar Toner.
Credit CNN Indonesia