Jutaan buruh dari puluhan serikat
buruh India mengancam akan mogok selama 24 jam, memprotes kebijakan PM
Narendra Modi yang dianggap tidak pro-buruh. (Reuters/Adnan Abidi)
Dikutip dari Channel Newsasia, sepuluh serikat buruh telah menyerukan mogok 24 jam ke seluruh negeri akibat inisiatif pemerintah yang pro-perusahaan, pasca dialog dengan Menteri Keuangan Arun Jaitley yang tak mencapai titik temu.
Mereka meminta pemerintah membatalkan rencana penjualan saham perusahaan milik negara untuk meningkatan pendapatan publik dan menutup pabrik yang kurang produktif.
"Kami melawan kebijakan anti-buruh ini. Pemerintah sedang mencoba mengubah hukum demi korporasi," kata Gurudas Dasgupta, Sekretaris Kongres Serikat Dagang India yang beranggotakan 3,6 juta pekerja.
|
|
Para pemimpin serikat buruh mengklaim, buruh yang bekerja di sektor bank, pabrik, konstruksi, dan tambang batubara adalah beberapa yang akan kehilangan pekerjaannya.
Perdana Menteri Modi menang mutlak pada pemilu Mei lalu. Ia menjanjikan reformasi yang bersahabat dengan sektor bisnis untuk menarik investor asing dan menghidupkan kembali ekonomi terbesar ketiga di Asia itu.
Nyatanya, pajak unggulan dan reformasi tanah dipersulit, sehingga justru menimbulkan kekhawatiran investor dan menyulut kemarahan kaum buruh.
Dua serikat yang memiliki relasi dengan partai Modi, Partai Bharatiya Janata, telah menarik diri dari pemogokan ini. Namun para pekerja domestik, pedagang asongan, dan buruh dengan pendapatan harian dari sektor kecil informal diperkirakan akan ikut ambil bagian pada aksi kali ini.
"Pemerintahan Modi telah menutup mata pada berbagai masalah yang menimpa kaum buruh," kata Umar dalam konferensi pers. "Pemerintah harus memikirkan kembali kebijakannya untuk pekerja. Modi sudah mengejek kami dengan mengajak seluruh dunia untuk datang ke India karena buruhnya paling murah."
Di kuarter pertama tahun ini, ekonomi India memang tumbuh lebih lambat dari perkiraan 7.0 persen.
Beberapa aksi mogok sebelumnya sempat melumpuhkan kota dan merugikan ekonomi India sebesar jutaan dolar dari hilangnya produksi.
Credit CNN Indonesia
