Status Darurat Militer Thailand Dicabut

 

Status darurat militer setelah kudeta oleh junta di Thailand yang banyak diprotes, akhirnya dicabut. (Getty Images/Chatchai Somwat)

 

Jakarta, CB -- Thailand tidak akan mengalami masa darurat militer lagi. Junta militer di Thailand telah mengumumkan itu secara resmi pada Rabu (1/4) lewat pernyataan di televisi. Disebutkan bahwa darurat militer yang melingkupi Thailand sejak sebelum kudeta 10 bulan lalu, akan dicabut.

"Kami mencabut status darurat militer di seluruh negara," demikian bunyi pernyataan junta militer melalui televisi setempat. "Darurat militer tidak dibutuhkan lagi. Raja telah mengizinkan darurat militer dicabut sejak 1 April," pernyataan itu berlanjut.

Pencabutan status darurat militer di Thailand telah melalui persetujuan Raja Bhumibol Adulyadej. Sebab, status itu membuat seluruh pertemuan politik dilarang dan kekuatan militer terlalu luas, sangat tidak terbatas.

Militer Thailand mengambil alih kuasa sejak 22 Mei lalu dari Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, yang menjadi alasan di balik protes jalanan selama berbulan-bulan. Tak jarang kekerasan terjadi di Thailand pada masa itu. Hampir 30 orang meninggal karenanya.

Perdana Menteri sekarang, Prayuth Chan-ocha yang juga kepala junta militer mengatakan, pihaknya akan mengganti pemerintahan lama dengan tatanan baru namun masih mempertahankan kekuatan yang signifikan untuk militer.

Dewan Nasional untuk Ketenteraman dan Ketertiban mengatakan bahwa hukum militer akan digantikan oleh Pasal 44, yang memberi Prayuth kekuasaan penuh terhadap pemerintahan, hukum, dan ketertiban di Thailand.

Pasal itu membuat militer berada di atas segalanya. Militer boleh menangkap siapa pun tanpa surat perintah pengadilan dan menyerahkannya pada tim investigasi. Militer juga boleh membantu penyelidikan demi kepentingan keamanan nasional.

Pemberlakuan Pasal 44 itu menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan kelompok pejuang hak asasi, partai politik, dan akademisi. Mereka memprediksi masa pemerintahan Prayuth akan sulit dikendalikan dan tanpa batas.

Namun bagaimana pun, pencabutan status darurat militer merupakan impian semua warga di Thailand, terutama yang bergerak di bidang pariwisata. Mengutip Reuters, sektor itu menyumbang hampir 10 persen dari pendapatan kotor Thailand. Sejak kudeta, ia terpuruk.

Status darurat militer pun membuat wisatawan enggan membeli tiket mengunjungi Thailand.



Credit  CNN Indonesia