Recep Tayyip Erdogan (Ilustrasi)
CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip
Erdogan memberlakukan negara dalam keadaan darurat selama tiga bulan,
Rabu. Kebijakan itu diambil untuk 'membersihkan' mereka yang terlibat
dalam kudeta militer.
Menurut Erdogan, langkah tersebut sejalan dengan konstitusi Turki serta tak bertentangan aturan hukum dan kebebasan warga Turki. Dengan status darurat, presiden dan kabinet dapat membuat aturan hukum tanpa persetujuan parlemen.
Pengumuman tersebut disampaikan Erdogan melalui siaran televisi langsung di depan menteri pemerintahan. Sebelumnya Erdogan terlebih dahulu bertemu dengan Dewan Keamanan Nasional.
Sinyal penetapan keadaan darurat sudah disampaikan sebelumnya oleh sekutu Erdogan. Salah satu tokoh paling senior di Turki, Mustafa Sentop mengatakan, penetapan negara dalam keadaan darurat ini memang telah diperbolehkan oleh konstitusi.
Setiap keadaan darurat biasanya akan bertahan sampai enam bulan dan tidak akan mempengaruhi kehidupan warga. Dia juga menyerukan pemulihan hukuman mati terhadap tindakan kejahatan yang ditujukan untuk mengubah tatanan konstitusional.
Menurut Erdogan, langkah tersebut sejalan dengan konstitusi Turki serta tak bertentangan aturan hukum dan kebebasan warga Turki. Dengan status darurat, presiden dan kabinet dapat membuat aturan hukum tanpa persetujuan parlemen.
Pengumuman tersebut disampaikan Erdogan melalui siaran televisi langsung di depan menteri pemerintahan. Sebelumnya Erdogan terlebih dahulu bertemu dengan Dewan Keamanan Nasional.
Sinyal penetapan keadaan darurat sudah disampaikan sebelumnya oleh sekutu Erdogan. Salah satu tokoh paling senior di Turki, Mustafa Sentop mengatakan, penetapan negara dalam keadaan darurat ini memang telah diperbolehkan oleh konstitusi.
Setiap keadaan darurat biasanya akan bertahan sampai enam bulan dan tidak akan mempengaruhi kehidupan warga. Dia juga menyerukan pemulihan hukuman mati terhadap tindakan kejahatan yang ditujukan untuk mengubah tatanan konstitusional.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
