Rabu, 27 Juli 2016

2 Jenderal Turki Dituduh Terlibat Kudeta Ditangkap di Dubai

 2 Jenderal Turki Dituduh Terlibat Kudeta Ditangkap di Dubai
Aparat kepolisian mengamankan sejumlah tentara militer yang diamuk massa karena telah menggelar aksi kudeta di Jembatan Bosphorus di Istanbul, Turki 16 Juli 2016. Aksi kudeta tersebut membuat Presiden Turki menyerukan kepada warga untuk turun ke jalan. REUTERS
CB, Dubai - Dua petinggi militer Turki yang selama ini bertugas di Afganistan ditangkap di bandara internasional Hamid Karzai, Dubai, Uni Emirat Arab.  Kedua jenderal itu segera dipulangkan ke Turki atas dugaan terlibat kudeta tiga pekan lalu.

Dua petinggi militer Turki itu adalah i Mayor Jenderal Cahit Bakir, yang memimpin pasukan Turki di bawah komando NATO di Afghanistan, dan Brigadir Jenderal Sener Topuc, bertanggung jawab untuk pendidikan dan bantuan di Afganistan.

Seperti yang dilansir i24 News pada 26 Juli 2016, penahanan tersebut dilakukan setelah Turkish National Intelligence Organisation (MIT) melakukan kerjasama dengan otoritas UEA.

Lebih dari 100 jenderal telah ditahan. Namun penangkapan dua jenderal ini  menandai penangkapan pertama pejabat tinggi di luar Turki.

Pemerintah Turki melakukan penangkapan secara besar-besaran kepada orang-orang yang dicurigai dan dianggap terlibat dalam kudeta 15 Juli. Kudeta gagal tersebut dimulai ketika sebuah faksi militer Turki menyatakan bahwa akan mengendalikan negara karena pemerintah tidak bisa bertanggung jawab. Tank, helikopter, dan tentara kemudian bentrok dengan polisi dan rakyat pendukung Presiden Recep Tayyip Erdogan di jalan-jalan ibukota, Ankara, dan Istanbul.

Lebih dari 250 orang tewas dalam upaya kudeta tersebut dan ribuan lainnya menderita luka-luka. Puluhan ribu orang telah ditangkap, diskorsing dan dipecat dari pekerjaanya.

Sebelumnya pada Selasa pekan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengulangi niat pemerintah untuk memperkenalkan kembali hukuman mati, yang telah dianulir pada 2004, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi syarat guna bergabung dengan Uni Eropa (EU).




Credit  TEMPO.CO