Hal ini dilontarkan untuk memenangkan dukungan ekstremis anti-Arab jelang pemilu.
CB,
YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut, Israel
bukan negara untuk semua warganya, melainkan hanya untuk orang-orang
yahudi. Hal ini dilontarkan sebagai upaya memenangkan dukungan ekstremis
anti-Arab menjelang pemilihan umum.
"Israel bukan negara untuk semua warganya, menurut hukum
kewarganegaraan dasar, Israel adalah negara orang-orang yahudi," ujar
Netanyahu dilansir di
The Independent, Senin (11/3).
Netanyahu
tidak mempermasalahkan warga Arab Israel yang tinggal di negara
tersebut. Mereka memiliki hak yang sama. Orang Arab yang tinggal di
Israel sebanyak 1,6 juta atau hampir seperlima dari total populasi.
Pernyataan
Netanyahu ini dinilai sebagai upaya menunjukkan sikap nasionalis dan
ekstremis sayap kanan. Jajak pendapat menunjukkan, Netanyahu berada
dalam posisi yang cukup berbahaya oleh koalisi sayap tengah. Apalagi,
Netanyahu sedang menghadapi dakwaan korupsi dan secara konsisten
mempertajam kampanye bahwa penantangnya, Benny Gantz akan membangun
koalisi yang berkuasa dengan bantuan partai-partai parlemen Arab di
Israel.
Direktur Anti-Defamation League's Israel, Carol
Nuriel mengkritik pernyataan Netanyahu. Menurutnya, retorika anti-Arab
akan meresahkan jika terus menerus berlanjut. Selain itu, retorika
tersebut juga dapat merusak demokrasi Israel yang dinamis.
"Representasi
orang Arab Israel di Knesset secara historis menjadi sumber kebanggaan
bagi Israel, hal ini menyoroti karakter demokratisnya," kata Nuriel.
Sebelumnya,
Jaksa Agung Israel akan menuntut Netanyahu atas dakwaan korupsi, enam
pekan sebelum pemilu Israel. Ini pertama kalinya perdana menteri Israel
yang menjabat masuk dalam daftar gugatan hukum dan membuat Netanyahu,
pemimpin partai sayap kanan, semakin tersudut bersaing dengan koalisi
sayap tengah.
Menurut laporan
Reuters, 1 Maret
2019, Kementerian Kehakiman Israel mengatakan dakwaan yang dilayangkan
terkait pasal suap, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan, namun proses
ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Persidangan perdana kemungkin
digelar setelah pemilihan 9 April, dan memberikan Netanyahu untuk
membujuk Jaksa Agung Avichai Mandelblit, untuk tidak menuntutnya.
Netanyahu
diduga secara ilegal menerima hadiah senilai 264 ribu dolar AS, yang
menurut jaksa penuntut termasuk cerutu dan sampanye, dari para
pengusaha. Dia juga diduga berkolusi dengan pemimpin telekomunikasi agar
media Israel memberitakan laporan yang positif terhadapnya untuk
pencitraan. Netanyahu terancam 10 tahun penjara jika terbukti melakukan
suap, dan hukuman maksimum tiga tahun untuk penipuan dan penyalahgunaan
wewenang.
