PBB akhiri misinya di Haiti

Port-au-Prince (CB) - Misi PBB yang telah lama berjalan di Haiti secara resmi berakhir pada Kamis (5/10) setelah 13 tahun, tetapi tujuannya untuk memulihkan stabilitas di negara Karibia itu belum sepenuhnya dicapai.

Akhir Misi Stabilisasi PBB di Haiti, MINUSTAH, ditandai dengan penurunan bendera PBB di pangkalan militer utamanya dengan dihadiri otoritas nasional dan beberapa diploma.

"Masih ada banyak yang perlu dilakukan bagi Haiti untuk mempertahankan stabilitas dan perkembangan yang berkelanjutan yang diharapkan semua orang," ujar Sandra Honore, yang memimpin MINUSTAH selama empat tahun terakhir.

Misi tersebut dikerahkan pada 2004 untuk membantu membendung aksi kekerasan politik setelah pengunduran diri presiden Jean-Bertrand Aristide.

Banyak pendukung Aristide telah lama menganggap misi tersebut sebagai tentara pendudukan.

Reputasi misi tersebut kemudian ternoda pada 2010, ketika penjaga perdamaian PBB Nepal menularkan kolera, memicu wabah yang menewaskan ribuan warga Haiti.

Pada Kamis, para demonstran turun ke jalanan di Port-au-Prince dalam serangkaian protes yang dipicu oleh kemarahan atas masalah anggaran, seperti diwartakan AFP. 

Credit  antaranews.com

Aksi unjuk rasa besar terjadi di Haiti terkait kenaikan pajak

Ilustasi - Warga berdiri di dekat api yang dinyalakan oleh pendukung Partai Fanmi Lavalas mantan presiden Jean-Bertrand Aristide ketika hasil awal menyatakan pebisnis Jovenel Moise adalah pemenang resmi pada pemilihan Presiden yang diadakan pada bulan November 2016 di Port-au-Prince, Haiti, Selasa (3/1/2017). (REUTERS/Jeanty Junior Augustin)

Port-au-Prince, 13/9 (CB) - Para pengunjuk rasa di Haiti merusak sejumlah bangunan di ibu kota dan membakar beberapa mobil pada Selasa, melampiaskan kemarahannya kepada pemerintah atas kenaikkan pajak yang terjadi di saat menurunnya bantuan luar negeri.

Aksi unjuk rasa di Port-au-Prince, memberi banyak kejutan dan menjadi aksi unjuk rasa terbesar terhadap pemerintahan presiden Jovenel Moise sejak dia mulai menjabat pada awal tahun ini.

"Revolusi baru saja dimulai. Jovenel Moise harus menarik kembali keputusannya menaikkan pajak atau dia harus segera mundur," kata Jacques Menard, seorang demonstran berusia 31 tahun.

"Dan ini peringatan karena aksi selanjutnya dapat sangat kejam," tambahnya.

Para pengunjuk rasa turun ke jalan dalam kelompok terpisah di sejumlah distrik wilayah metropolitan Port-au-Prince, membakar barikade, menutup lalu lintas dan terlibat kerusuhan dengan polisi yang menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara.

Beberapa orang ditangkap, kata polisi, namun tidak ada laporan terkait kematian atau korban yang menderita luka parah.

Anggota parlemen pada akhir pekan lalu menyetujui kebijakan yang tidak populer itu, untuk menaikkan pajak atas produk termasuk rokok, alkohol dan paspor.

Pada saat bersamaan, bantuan luar negeri ke Haiti melambat. Negara itu merupakan salah satu yang termiskin di Amerika dan pernah dilanda bencana gempa dahsyat pada 2010 dan topan Matthew pada tahun lalu.

"Jika Jovenel Moise cerdas, dia akan menahan diri dalam memutuskan kebijakan itu, kalau tidak dia akan menghadapi aksi unjuk rasa jalanan lanjutan yang akan mempersulit keadaan," kata Jean-Charles Moise dalam siaran radio setempat.

Pejabat pemerintah tidak segera bersedia untuk memberikan tanggapan, namun Menteri Ekonomi dan Keuangan Jude Alix Patrick Salomon mempertahankan kebijakan anggaran itu pada akhir pekan lalu.

"Ada orang yang menyalahkan banyak hal terhadap anggaran dan itu tidak benar," kata Salomon kepada wartawan sesaat setelah rencana anggaran disetujui.

"Terdapat pihak yang memanipulasi opini publik," tambahnya seperti dikutip dari Reuters.

Credit  antaranews.com