PBB: Imigran Arab 'Hilang' Saat Mencari Suaka di Algeria

Aljazair

Seratus imigran itu telah diusir karena dicurigai sebagai militan.

CB, PBB -- Badan pengungsi PBB (UNHCR) mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan 100 warga Arab yang hilang setelah mencari suaka di Aljazair. Pejabat lokal mengatakan, para migran tersebut tak diterima di Aljazair.


"Sekitar 120 warga Suriah, Palestina dan Yaman tertahan di Tamanrasset Center di selatan Aljazair sebelum di bawa ke area dekat pos perbatasan Guezzam pada 26 Desember," ungkap UNHCR dalam pernyataan resmi seperti dilansir The National.

UNHCR mengungkapkan dari 120 migran tersebut, 20 di antaranya masih terdampar di gurun. Gurun ini terlekat beberapa kilometer dari pos perbatasan Guezzam. "100 individu lainnya yang dibawa ke perbatasan tak ada penjelasannya," papar UNHCR.

Pejabat Kementerian Dalam Negeri Aljazair Hacen Kacimi mengungkapkan bahwa 100 orang tersebut telah diusir karena dicurigai berkaitan dengan kelompok militan. Keseratus orang yang diusir tersebut sebagian besar merupakan warga Suriah dari Aleppo.

Kacimi mengatakan, para imigran tersebut masuk ke Aljazair secara ilegal. Mereka telah menjalani sidang pada September lalu dan pengadilan memutuskan agar mereka diusir.



Komentar ini diungkapkan setelah Algerian League for Defence of Human Right mengecam deportasi 50 imigran ke Niger. Imigran yang dideportasi termasuk perempuan adan anak-anak.
Oktober lalu, PBB mendesak Aljazair untuk berhenti mengusir imigran Afrika secara kolektif di area perbatasan dengan Niger. Pernyataan ini dikeluarkan setelah kelompok kanan menuduh Aljazair mengumpulkan ribuan orang kemudian membuang mereka ke gurun.

Aljazair yang tak memiliki aturan suaka tengah menghadapi lonjakan imigran dari sub-Sahara dalam beberapa tahun erakhir. Diperkirakan ada sekitar 100 ribu imigran yang masuk ke negara tersebut dalam beberapa tahun belakangan.

Credit  republika.co.id

Bangladesh dan Myanmar Sepakati Repatriasi Rohingya

Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque.

Foto: EPA

PBB menekankan repatriasi tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan matang.

CB, DHAKA -- Bangladesh dan Myanmar sepakat melakukan repatriasi atau pemulangan ratusan ribu Muslim Rohingya yang dimulai pertengahan November. Lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya berada di Bangladesh untuk melarikan diri dari penumpasan tentara Myanmar

"Kami berharap untuk memulai repatriasi pada pertengahan November," kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque, Selasa (30/10).

Hal itu ia sampaikan setelah pertemuan dengan delegasi Myanmar yang dipimpin pejabat senior Kementerian Luar Negeri, Myint Thu di Dhaka pada Selasa (30/10). Myint Thu mengklaim pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah memastikan para pengungsi memiliki lingkungan yang aman.

"Kami telah menempatkan sejumlah langkah untuk memastikan bahwa mereka yang kembali akan memiliki lingkungan yang aman untuk kepulangan mereka," kata Myint Thu.

Namun, badan pengungsi PBB (UNHCR) memandang kondisi di negara bagian Rakhine belum kondusif untuk kembali. UNHCR menyatakan, tidak ada perlindungan dan hanya memiliki akses terbatas terhadap media serta pengawas independen lainnya.

"Sangat penting bahwa pengembalian tidak terburu-buru atau prematur. Kami akan menyarankan agar tidak memaksakan angka jadwal atau target untuk repatriasi," kata juru bicara UNHCR Andrej Mahecic kepada Reuters di Jenewa.

PBB melaporkan Rohingya masih melintasi perbatasan ke Bangladesh. Hampir 14 ribu orang mengungsi tiba tahun ini di Bangladesh. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengatakan pada bulan lalu, dalam keadaan apapun para pengungsi tidak akan diizinkan untuk menetap secara permanen.

Credit  republika.co.id

UNHCR katakan tidak dorong pengungsi Suriah pulang dari Lebanon

Utusan Khusus UNHCR aktor Angelina Jolie berpartisipasi dalam konferensi pers di markas pusat NATO di Brussels, Belgia, Rabu (31/1/2018). (REUTERS/Yves Herman )

Beirut, Lebanon, (CB) - Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) pada Selasa (4/9) mengatakan organisasi itu tidak mendorong pengungsi Suriah di Lebanon pulang ke negeri mereka karena kondisi tidak aman di sana.

"Kami tidak mendorong kepulangan pengungsi Suriah karena kondisi kemanusiaan yang layak tidak ada di Suriah dan UNHCR tak bisa hadir di banyak daerah Suriah sampai lembaga ini sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di sana," kata Cameron Rashleigh, Kepala Kantor Lapangan UNHCR di Lebanon Selatan, sebagaimana dikutip media Lebanon.

Sebanyak 541 pengungsi Suriah pulang ke tanah air mereka pada Selasa melalui tempat penyeberangan perbatasan Masnaa dari titik pertemuan di Shabaa, Burj Hammoud dan Tripoli.

Rashleigh mengatakan kepulangan pengungsi Suriah diselenggarakan oleh Dewan Keamanan Umum Lebanon, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Meskipun pekerja UNHCR ada untuk mendukung pengungsi, lembaga tersebut tidak ikut dalam pengaturan kepulangan mereka.

Itu bukan pertama kali UNHCR menyampaikan sikap hati-hati sehubungan dengan kepulangan pengungsi Suriah ke tanah air mereka.

Pada awal Juni, UNHCR dituduh oleh Menteri Luar Negeri sementara Lebanon Gebran Bassil menakut-nakuti pengungsi agar tidak pulang ke tanah air mereka dengan peringatan dan ancaman.

Dugaan itu membuat Bassil mengeluarkan instruksi untuk membekukan pembaruan izin tinggal staf UNHCR sampai pemberitahuan lebih lanjut.

UNHCR belakangan mengumumkan bahwa badan bantuan tersebut akan "mendorong kepulangan sukarela pengungsi dan bekerjasama dengan timnya di dalam Suriah untuk menghilangkan penghalang yang membahayakan mereka yang mau pulang".

Credit  antaranews.com

Harapan buat Pengungsi Asing di Indonesia

Sebanyak 13.840 pengungsi asing di Indonesia terancam tak bisa ditempatkan di negara ketiga, UNHCR mencari peluang buat pengungsi yang tak boleh bekerja. ( CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Sebagian besar dari 13.840 pengungsi asing di Indonesia terancam tak bisa ditempatkan di negara ketiga.

Kepala Misi Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNHCR) untuk Indonesia, Thomas Vargas, mengatakan peluang resettlement atau penempatan pengungsi semakin kecil setelah sejumlah negara besar yang semula berkomitmen menerima pencari suaka menutup diri dan mengurangi kuota penerimaan pengungsi.

"Penempatan membutuhkan persetujuan negara ketiga yang menerima pengungsi. Situasi saat ini menjadikan peluang penempatan terus berkurang. Negara seperti Australia dan Amerika Serikat yang secara tradisional selalu menerima, sekarang mengurangi kuota mereka," ucap Vargas kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.


Vargas mengatakan ada sekitar 22,5 juta pengungsi di dunia yang lari dari negaranya karena konflik dan perang. Namun, hanya segelintir negara yang bersedia menjadi negara ketiga yang menerima mereka.

Sebab, negara penerima pengungsi harus bisa menyediakan advokasi dan perlindungan bagi pengungsi termasuk akses publik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga politik. Singkatnya, negara tersebut harus bisa menjamin hidup para pengungsi sebagaimana pemerintah menjamin warganya sendiri.

Selama ini, Vargas mengatakan Amerika Serikat menjadi negara penerima pengungsi dengan kuota terbanyak. Sementara itu, sejumlah negara lainnya seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan negara Nordik juga membuka peluang penempatan bagi pengungsi meski tak sebanyak AS.




Di masa pemerintahan Barack Obama, Vargas mengatakan Washington bisa menerima hingga 120.000 pengungsi untuk ditempatkan per tahunnya. Namun, sejak Donald Trump mengambil alih Gedung Putih, kuota penerimaan pengungsi dipangkas menjadi hanya 45.000 orang per tahun.

Di selatan Pasifik, Australia juga mulai membatasi kuota penerimaan pengungsi dengan menutup sejumlah pusat penampungan pencari suaka seperti di Pulau Nauru dan Pulau Manus.

Perubahan kebijakan sejumlah negara itu, papar Vargas, membuat kesempatan penempatan pengungsi di dunia termasuk Indonesia kian kecil. Ia mengatakan tahun lalu UNHCR hanya bisa menempatkan sedikitnya 322 pengungsi di Indonesia.

Padahal, sebelum krisis pengungsi kian memburuk, Vargas mengatakan UNHCR bisa memproses 800 proses penempatan pengungsi di Indonesia setiap tahunnya.

"Ada 17,2 juta pengungsi di dunia yang menjadi perhatian UNHCR pada 2016 lalu, tapi hanya 1 persen yang bisa ditempatkan pada tahun itu. Pada 2017 lalu, kami juga hanya bisa menempatkan sekitar 322 pengungsi dari Indonesia," uajr Vargas.



"Jika kita bandingkan angka pengungsi dengan kuota penerimaan negara ketiga itu terlihat bahwa peluang penempatan kurang dari 1 persen. Kita harus bisa cari opsi lain selain penempatan," lanjutnya.


Izinkan Pengungsi Bekerja

Vargas mengatakan minimnya peluang penempatan membuat para pengungsi harus mencari jalan lain membangun hidup mereka. Selain resettlement, ia mengatakan UNHCR kerap membujuk para pengungsi dan pencari suaka untuk pulang ke kampung halamannya.

"Beberapa orang memutuskan untuk kembali ke negara asalnya secara sukarela. Jika mereka menginginkan itu, UNHCR tidak bisa menyetop mereka, kami coba bantu sebisa mungkin untuk memulangkan mereka. Yang utama adalah mereka pulang bukan karena dipaksa, jika dipaksa itu melanggar hukum internasional," ujarnya.

Vargas mengatakan UNHCR juga tengah mencari solusi jangka pendek bagi para pengungsi selama menunggu penempatan. Ia mengatakan organisasinya sedang bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan yang bisa memberdayakan para pengungsi agar dapat bertahan selama menunggu kejelasan nasib mereka, termasuk izin bekerja.



Sebab, selama terdampar di Indonesia, Vargas mengatakan para pengungsi tak memiliki hak untuk bekerja, sekolah, dan menerima akses lainnya seperti kesehatan. Seluruh kebutuhan pengungsi ditanggung oleh UNHCR dan juga Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

"Di situasi yang tidak pasti seperti ini, kami tengah mencoba mengajukan proposal kepada pemerintah di kawasan termasuk Indonesia agar mengizinkan para pengungsi bisa berkontribusi terhadap komunitasnya dengan keterampilan yang mereka punya supaya tidak hanya bergantung pada bantuan organisasi," kata Vargas.

"Kami tidak meminta pemerintah mengizinkan pengungsi untuk bekerja. Kami hanya ingin pemerintah memberikan kesempatan pengungsi dilibatkan dengan proyek-proyek wiraswasta lokal yang dapat membantu kelancaran bisnis dan di saat bersamaan bisa membantu dirinya sendiri dan keluarganya untuk bertahan hidup," lanjutnya.

Selain itu, Vargas mengatakan masih ada beberapa pilihan yang tersedia bagi pengungsi seperti mencari sponsor negara yang ingin menempatkan mereka. Beberapa negara bahkan menggelar program reuni bagi pengungsi yang masih terdampar di negara transit dengan keluarganya yang telah lebih dulu ditempatkan di negara ketiga.

Namun, kedua cara itu tetap membutuhkan persetujuan negara ketiga dengan proses yang cukup panjang.

"Yang utama adalah bagaimana kita semua bisa meyakinkan para pengungsi bahwa masih ada harapan selain opsi penempatan. Jika penempatan tidak memungkinkan, masih ada opsi lain sehingga jangan putus harapan. Itu tugas paling sulit kami, adalah meyakinkan mereka [pengungsi] bahwa masih ada harapan ke depan," katanya.




Credit  cnnindonesia.com

Bangladesh-UNHCR Kompak Bantah Klaim Repatriasi Rohingya Myanmar

Kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh. Foto/Istimewa

DHAKA - Pemerintah Bangladesh dan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa Bangsa (UNHCR) membantah klaim Myanmar bahwa mereka telah memulangkan lima anggota keluarga Rohingya. Keduanya mengatakan baik pemerintah Bangladesh maupun UNHCR tidak memiliki keterlibatan dalam repatriasi tersebut.

Komisaris Pengungsi dan Pemulangan Pengungsi pemerintah Bangladesh, Abul Kalam mengatakan, sebuah keluarga yang terdiri dari lima orang yang berada di wilayah Konakarara telah masuk kembali ke wilayah Myanmar dan telah dibawa ke pusat penerimaan yang didirikan oleh Myanmar. Konakarara adalah sebuah tanah tak bertuan di antara kedua negara itu

"Itu sama sekali bukan repatriasi, melainkan propaganda," katanya kepada Reuters, Senin (16/4/2018).

Secara terpisah, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan langsung tentang kasus ini dan tidak diajak konsultasi atau terlibat dalam laporan repatriasi ini.

Dalam pernyataannya, UNHCR menyerukan kepada Myanmar untuk memastikan setiap pengembalian bersifat sukarela, aman dan bermartabat. Badan itu mengatakan setiap pengungsi yang kembali harus secara berkelanjutan diintegrasikan kembali ke masyarakat.

Terkait hal ini, juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan hal itu bukan sebuah propaganda. Menurutnya keluarga etnis Rohingya itu memutuskan untuk kembali dengan kemauan mereka sendiri.

"Kami merawat mereka," katanya.

Reuters tidak dapat menghubungi keluarga yang bersangkutan, atau memverifikasi lokasi pasti dari mana mereka telah kembali.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam, Myanmar mengatakan telah memulangkan keluarga Rohingya pertama dari pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh. Dikatakan sebuah keluarga yang terdiri dari lima orang, termasuk seorang individu bernama Aftar Ar Lwan, telah kembali ke salah satu pusat penerimaannya di negara bagian Rakhine.

Myanmar dan Bangladesh setuju pada bulan Januari untuk menyelesaikan repatriasi sukarela para pengungsi dalam dua tahun. Myanmar mendirikan dua pusat penerimaan dan apa yang dikatakannya adalah sebuah kamp sementara di dekat perbatasan di Rakhine untuk menerima kedatangan pertama.


Klaim Myanmar mengenai repatriasi pertama terjadi hanya beberapa hari setelah UNHCR mengatakan kondisi di Myanmar tidak kondusif bagi kembalinya pengungsi.

Credit  sindonews.com

Drone dan satelit ungkap kebusukan Myanmar terhadap Rohingya

Pengungsi Rohingya tiba di pantai setelah menyeberang dari Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, Minggu (15/10/2017). (ANTARA/REUTERS/Jorge Silva )

London (CB) - Krisis pengungsi Rohingya adalah kisah lama mengenai keterceraiberaian dan penderitaan, namun teknologi modern saat ini telah membantu menyediakan wahana untuk mengatasi krisis ini, kata lembaga-lembaga HAM dan kemanusiaan seperti dikutip Reuters.

Adalah drone dan satelit yang telah membantu mengungkapkan penderitaan sekitar 800 ribu pengungsi Rohingya yang menyeberangi Bangladesh dari Myanmar. Dua alat canggih itu juga membantu menyediakan bukti kekejaman yang bisa membantu menguatkan dunia internasional dalam menuntut keadilan untuk Rohingya.

"Kami bisa mempertontonkan selama berjam-jam jumlah besar pengungsi menyeberangi perbatasan dan bagaimana begitu cepatnya kamp-kamp pengungsi menjamur, satu foto menangkap semuanya," kata Andrej Mahecic, juru bicara badan urusan pengungsi PBB (UNHCR).

UNHCR memanfaatkan video dan foto dari drone untuk menunjukkan besarnya skala krisis pengungsi itu, dan sekaligus menjadi alat untuk meyakinkan masyarakat dan donator untuk turut meringankan Rohingya.

UNHCR juga menggunakan satelit untuk menghitung dan mengidentifikasi keluarga pengungsi berdasarkan lokasi mereka di kamp-kamp Bangladesh demi memastikan siapa dari mereka yang lebih dulu harus ditolong, kata Mahecic kepada Thomson Reuters Foundation lewat email.

Foto atau video dari drone yang menangkap masuknya pengungsi ke Bangladesh telah menaikkan donasi untuk pelayanan kesehatan, air bersih dan makanan, kata Komisi Darurat Bencana (DEC), sebuah aliansi dari 13 badan kemanusiaan Inggris.

Sedangkan badan-badan HAM berharap citra satelit bisa menyediakan bukti yang akan membantu diseretnya pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan ke meja hijau.

Foto satelit pernah digunakan Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) guna membuktikan ada eksekusi massal pada 1995 di Srebrenica.

Namun teknologi semacam ini belum maksimal digunakan karena terbatasnya anggaran dan berbedanya metodologi standar yang diterima pengadilan, kata para pakar.

Human Rights Watch sendiri pernah membagikan foto-foto yang memperlihatkan pembakaran sekitar 300 desa di Myanmar, cuplikan video atau foto dari ponsel pengungsi, dan kesaksian para pengungsi, kepada Kantor Komisi HAM PBB.

"Kami menemukan sebuah lapangan dari citra satelit di mana orang-orang dieksekusi, yang bersesuaian dengan kesaksian dari banyak saksi mata," kata Josh Lyons, analis citra satelit dari HRW.

Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein pernah menyebut kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar adalah "terang-terangan pembersihan etnis". Komisi HAM PBB kini tengah mempelajari apakah yang menimpa Rohingya itu masuk kategori genosida.

Credit  antaranews.com

PBB Masukan 130 Perusahaan Israel dalam Daftar Hitam

PBB memasukkan ratusan perusahaan Israel dan puluhan perusahaan multinasional dalam daftar hitam karena beroperasi di daerah pendudukan. Foto/Ilustrasi/Istimewa

NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memasukkan sejumlah perusahaan Israel dan internasional yang beroperasi di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan dalam daftar hitam. Mereka dianggap telah melanggar hukum internasional dan resolusi PBB.

Sebanyak 130 perusahaan Isrel dan 60 perusahaan internasional menerima surat peringatan dari Komisioner PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid bin Ra'ad al-Hussein, tentang inklusi mereka yang akan masuk dalam daftar hitam.

Daftar tersebut, yang kabarnya akan diterbitkan pada akhir Desember, termasuk di dalamnya Israel Aerospace Industries, raksasa telekomunikasi, firma teknologi internasional, bank, dan bahkan kafe.

Sementara perusahaan Amerika yang menerima surat tersebut adalah Coca-Cola, TripAdvisor, Airbnb, dan Caterpillar.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley mengecam daftar hitam sebagai yang terbaru dalam serangkaian tindakan memalukan yang panjang yang diambil oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC). Pada bulan Juni Haley memperingatkan AS bisa menarik diri dari 47 anggota badan tersebut.

"Ini dapat menyebabkan perusahaan investasi besar atau dana pensiun membawa saham dari berbagai perusahaan Israel untuk melakukan divestasi di dalamnya karena mereka kemudian beroperasi di permukiman," kata seorang pejabat senior Israel seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (26/10/2017).

Ia menambahkan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan efek bola salju yang akan sangat merugikan ekonomi Israel pada akhirnya.

Sementara pihak perusahaan mengatakan penciptaan daftar itu bermotif politik dan inklusi mereka dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak merek mereka. Mereka dilaporkan tengah menimbang untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Komisaris dan UNHRC.

Pada bulan September, Komisaris PBB telah memperingatkan lebih dari 150 perusahaan bahwa aktivitas mereka di wilayah Palestina yang diduduki dapat membuat mereka masuk ke dalam daftar hitam. Pasalnya operasional mereka bertentang dengan hukum internasional dan bertentangan dengan resolusi PBB.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB melakukan pemungutan suara untuk resolusi yang akan merumuskan basis data perusahaan Israel dan internasional secara langsung atau tidak langsung melakukan bisnis di Tepi Barat, Yerusalem Timur atau Dataran Tinggi Golan. Resolusi yang didorong oleh otoritas Palestina dan negara-negara Arab ini diterima meski mendapat tekanan dan kritik dari AS. 

Credit  sindonews.com

15.000 pengungsi baru Rohingya terjebak, PBB minta Bangladesh bertindak

Seorang perempuan tersenyum, melihat dari dalam gubuknya di sebuah kamp pengungsi Rohingya dekat Cox's Bazar, Bangladesh, Minggu (8/10/2017). (REUTERS/Damir Sagolj )

Jenewa (CB) - Badan urusan pengungsi PBB UNHCR mendesak Bangladesh mempercepat pemindahan sekitar 15.000 pengungsi Rohingya yang terjebak di dekat perbatasan setelah menyeberangi negara itu dari Myanmar, untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan lebih baik.

Sekitar 582.000 warga Rohingya kini telah meninggalkan kampung halamannya sejak kekerasan meletup di Myanmar pada 25 Agustus di bagian utara negara bagian Rakhine di mana akses mereka ke makanan dan kesehatan ditutup Myanmar, kata PBB.

"Kami prihatin sekali atas kondisi kemanusiaan di Bangladesh di mana ribuan pengungsi baru terjebak di dekat perbatasan," kata juru bicara UNHCR Andrej Mahecic dalam briefing pers di Jenewa.

Menurut dia, sekitar 10.000 sampai 15.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh melalui pos pemeriksaan perbatasan Anjuman Para sejak Minggu malam lalu yang banyak di antaranya terlebih dahulu harus berjalan selama seminggu untuk mencapai perbatasan.

Mahecic mengatakan terjadi penundanaan akibat pemeriksaan oleh pasukan perbatasan Bangladesh yang disebutnya sebagai hak pemerintah mana pun.

Lembaga-lembaga bantuan PBB tidak diberi akses ke penduduk Rohingya yang jumlahnya sudah menyusut di Rakhine sejak serangan pemberontak Rohingnya 25 Agustus ke berbagai pos polisi yang memicu pembalasan besar-besaran militer Myanmar yang disebut PBB sebagai "pembersihan etnis".

Jens Laerke, juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), menyatakan Rohingya di Rakhine kini menghadapi "pilihan yang putus asa antara harus bertahan atau pergi", bukan hanya karena kekerasan tetapi juga kepentingan kemanusiaan.

"Kekurangan makanan, kekurangan layanan kesehatan dan sebangsanya. Jadi itu sudah pasti  faktor yang sangat berperan saat ini," kata dia.

Hampir 60 persen dari 582.000 pengungsi yang meninggalkan Myanmar sejak 25 Agustus itu adalah anak-anak dan ribuan pengungsi baru yang menyeberang ke Bagladesh setiap pekan, kata juru bicara UNICEF Marixie Mercado.

UNICEF, yang menyediakan air bersih setiap hari kepada 40.000 orang di Cox's Bazar, Bangladesh, dan telah membangun ribuan toilet, mungkin harus menghentikan operasinya akhir November kecuali bantuan diperbanyak, kata dia seperti dikutip Reuters.

Credit  antaranews.com

Australia Terpilih Jadi Anggota Komite HAM PBB

Tempat penampungan pengungsi di Pulau Manus

CB, MELBOURNE --Australia akhirnya menjadi salah satu di antara 15 negara yang terpiliahn untuk duduk di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC).

Setelah dua tahun berkampanye untuk bergabung UNHRC, Australia sekarang akan menjalani masa jabatan tiga tahun di badan yang bertanggung jawab melindungi HAM di seluruh dunia, mulai 1 Januari 2018.
Angola, Kongo, Senegal, Slowakia, Ukraina, Cile, Meksiko, Peru, Afghanistan, Nepal, Pakistan, dan Spanyol juga terpilih dalam pemilihan semalam, sementara Nigeria dan Qatar terpilih untuk periode kedua.
Menjelang pemilihan tersebut, sebuah laporan mengenai catatan HAM Australia mengritik negara ini dalam penanganan pengungsi dan masyarakat Aborigin. "Australia berutang kewajiban kepada orang-orang tersebut," kata Hugh de Krester, direktur eksekutif Human Rights Law Centre.
Namun apa yang selama ini dilihat sebagai persaingan tiga pihak antara Australia, Prancis, dan Spanyol untuk mendapatkan dua kursi yang tersedia, mulai terlihat seperti kepastian bagi Australia setelah Prancis menarik diri awal tahun ini. Sementara meski Kongo terpilih tanpa penentangan ke dewan yang beranggotakan 47 negara tersebut, namun Inggris dan Amerika Serikat menyatakan kritik mereka.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, yang meminta agar suara Dewan HAM kompetitif, mengatakan pemilihan Kongo membahayakan kredibilitas badan tersebut. "Negara yang secara agresif melanggar HAM di dalam negeri seharusnya tidak berada dalam posisi untuk menjaga HAM orang lain," kata Haley dalam sebuah pernyataan.
AS saat ini sedang meninjau keanggotaannya di dewan tersebut. Posisi AS berada di tahun pertama periode kedua, namun Pemerintahan Presiden Trump telah meminta reformasi untuk menghapus apa yang disebutnya sebagai "bias anti-Israel yang kronis".

Credit  REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com

Reputasi HAM Australia Dipertanyakan

Ada lebih dari 200 pengungsi Tamil di Nauru dan Manus Island.

CB, MELBOURNE -- Koalisi kelompok masyarakat dan hak asasi manusia (HAM) dijadwalkan untuk menyampaikan gambaran mengerikan tentang apa yang disebut 'sisi kelam Australia' di bidang HAM ketika mereka menyampaikan laporan ke sebuah panel ahli dari Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (16/10).

Australia menghadapi tinjauan rutin oleh komite tersebut, dengan beberapa perwakilan Pemerintah Federal Australia dijadwalkan hadir pada pertengahan minggu ini di Jenewa, Swiss.
Kelompok organisasi non-pemerintah (NGO) -yang dipimpin oleh Pusat Hukum HAM Australia -akan berpendapat kebijakan Australia untuk terus melanjutkan penahanan terhadap 2.000 pencari suaka di pusat penahanan lepas pantai tanpa batas waktu bersama dengan tren penurunan tingkat kesehatan, pendidikan serta lapangan kerja bagi warga Aborigin dan Selat Torres, berarti reputasi terpuji Australia akan tercoreng.
Direktur Eksekutif dari Pusat Hukum HAM Hugh de Kretser mengatakan lembaganya mengkoordinasikan 56 NGO yang merupakan bagian dari koalisi itu, termasuk Kongres Nasional Warga Australia Pertama dan Dewan Pengungsi Australia. De Kretser mengatakan bahwa, mayoritas pencari suaka di pusat penahanan telah dinyatakan sebagai pengungsi.
"Australia berutang kewajiban terhadap orang-orang itu.Kami telah berjanji menyediakan keselamatan bagi orang-orang yang lari dari penyiksaan sebagai bagian dari konvensi PBB, tapi ternyata kami masih menahan mereka di kamp-kamp terpencil di kepulauan Pasifik. Ditambah lagi, kebijakan pemulangan kapal masih berlangsung secara rahasia di lautan," katanya.
Salah satu pimpinan Kongres Nasional Warga Pertama Australia, Jackie Huggins mengatakan pemotongan anggaran negara bagian dan federal telah menyebabkan sejumlah target di bawah kebijakan 'Closing the Gap' (mempersempit kesenjangan) milik Pemerintah Australia tak terpenuhi.
Dr Huggins mengatakan, tingginya tingkat penahanan warga Aborijin dan Selat Torres, khususnya perempuan, adalah kekhawatiran utama. "Kami mengalami tingkat penahanan warga asli (pribumi) tertinggi di dunia. Perempuan Aborigin adalah populasi penjara yang paling cepat tumbuh," ujarnya.

Australia akan duduki kursi di dewan HAM

Laporan NGO di Jenewa tersebut muncul menjelang pemilihan Australia sebagai salah satu anggota Komite HAM PBB untuk pertama kalinya di New York, pada Selasa (17/10). Apa yang tadinya sempat menjadi persaingan antara Australia, Prancis dan Spanyol untuk dua kursi yang kosong, kini tampaknya posisi itu semakin aman bagi Australia menyusul pengunduran diri Prancis, awal tahun ini.
De Kretser mengatakan, terpilihnya Australia untuk duduk dalam dewan tersebut adalah kesempatan bagi negara ini untuk memperbaiki reputasinya sebagai penegak HAM dan memberi contoh kepada negara-negara lain. "Untuk mendapatkan kredibilitas itu secara internasional, kami harus memperbaiki masalah kami sendiri," sebutnya.
"Terkadang, Australia telah mengkompromikan prinsip-prinsipnya terhadap pengungsi dan sejumlah kebijakan lain dikarenakan kebutuhan politik domestik."
"Australia sudah terlalu lama berdiam diri menanggapi pelanggaran HAM di Nauru, Papua Nugini, Myanmar, Kamboja dan Sri Lanka."

Credit  REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com

PBB cemas arus pengungsi Rohingya membesar lagi

Arus Pengungsi Masih Terus Terjadi Pengungsi rohingya berjalan melintasi sungai usai melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Teknaf, Cox Bazar, Bangladesh, Jumat (29/9/2017). Setiap hari ribuan pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Bangladesh. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay) ()

Jakarta (CB) - Paling sedikit 11.000 pengungsi baru Rohingya tiba di Bangladesh hanya dalam jangka satu hari dari Rakhine di Myanmar, Senin lalu. Situasi terakhir ini mendorong PBB mengeluarkan maklumat bahwa lembaga supranasional itu kembali ke situasi waspada penuh untuk mengantisipasi gelombang besar baru pengungsi Rohingya.

Sekitar setengah juta pengungsi Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Dan Selasa kemarin terjadi gelombang pengungsi memasuki daerah tenggara Bangladesh, kata pejabat Bangladesh kepada Radio Free Asia.  Para pejabat Bangladesh bahkan menyatakan puluhan ribu lainnya sudah menunggu menyeberang ke Bangladesh.

"Mereka yang baru tiba di sini berkata kepada kami bahwa masih banyak yang sedang menanti diseberangkan ke Bangladesh," kata Md Ali Hossain, wakil komisioner distrik Cox’s Bazar.

Zafar Alam, pemimpin Rohingya di Kamp Kutupalong yang merupakan kamp pengungsi terbesar Rohingya, mengungkapkan kesebelas ribu pengungsi baru itu berasal dari sembilan desa di Buthidaung dan Rathedaung yang berada di pedalaman Rakhine.

"Mereka menyeberangi Sungai Naf bersama anak-anak mereka. Mereka dibawa ke berbagai penampungan di berbagai tempat di Teknaf. Hampir 50.000 orang lainnya masih menunggu diseberangkan ke perbatasan Bangladesh," kata Zafar Alam.

Di Jenewa, badan urusan pengungsi PBB (UNHCR) menyatakan tengah bersiap  memasok secara besar-besaran bantuan ke Bangladesh demi menjawab arus besar baru pengungsi Rohingya ke negeri ini.

Credit  antaranews.com

Eksodus Rohingya ke Bangladesh capai 270.000 menurut UNHCR

Pengungsi Rohingya berjalan melalui air setelah menyebrangi perbatasan menggunakan perahu di Sungai Naf, Teknaf, Bangladesh, Kamis (7/9/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Cox's Bazar, Bangladesh (CB) - Sekitar 270.000 warga Rohingya telah mencari perlindungan ke Bangladesh dalam dua pekan terakhir menurut badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang pada Jumat mengumumkan lonjakan dramatis jumlah pengungsi yang menyelamatkan diri dari kekerasan di Rakhine State, Myanmar.

Satu kelompok hak asasi manusia mengatakan citra-citra satelit menunjukkan sekitar 450 bangunan telah dibakar di satu kota kecil Myanmar yang kebanyakan penghuninya Rohingya dalam apa yang disebut minoritas Muslim itu sebagai upaya untuk mengusir mereka.

Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (U.N. High Commissioner for Refugees/UNHCR) menyatakan estimasi jumlah Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh sejak kekerasan meletus di Myanmar pada 25 Agustus telah meningkat dari 164.000 pada Kamis, setelah para pekerja bantuan menemukan kelompok-kelompok besar di perbatasan.

"Kami mengidentifikasi lebih banyak orang di daerah-daerah berbeda yang tidak kami ketahui sebelumnya," kata Vivian Tan, juru bicara UNHCR, menambahkan bahwa penghitungan ganda bisa saja terjadi.

"Jumlahnya sangat mengkhawatirkan - ini sungguh berarti kami harus meningkatkan respons dan bahwa situasi di Myanmar harus segera diatasi," katanya sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

Orang-orang Rohingya mulai kembali mengungsi dua pekan lalu setelah pemberontak Rohingya menyerang pos-pos polisi di Rakhine State, memicu serangan balasan militer yang menyebabkan sedikitnya 400 orang tewas.

Amerika Serikat, pendukung utama pemimpin pemerintahan sipil Muanmar Aung San Suu Kyi yang berkuasa di Myanmar sejak tahun lalu, menyatakan bahwa ada keterbatasan pasukan keamanan dan pemerintah Myanmar dalam mengatasi situasi itu.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyampaikan keterangan singkat mengenai kekerasan di Myanmar ke Dewan Keamanan PBB pada Jumat. Rusia dan China tidak mengirim diplomat mereka menurut orang yang ada dalam pertemuan itu.

Myanmar menyatakan bergantung pada China dan Rusia untuk melindungi mereka dari kritik Dewan Keamanan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara dengan Suu Kyi lewat telepon pada Rabu dan menegaskan kembali keprihatinannya mengenai situasi di Rakhine State, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada Reuters.

Credit  antaranews.com