Indonesia Belajar Teknologi HTGR untuk PLTN dari Cina

Seorang operator bekerja di ruang simulator pengontrol PLTN di Ostrovets, Belarusia, 19 April 2016. PLTN pertama di Belarusia ini direncakan akan rampung pada 2018. REUTERS

CB, Solo - Indonesia akan mempelajari teknologi Reaktor Pendingin Gas Temperatur Tinggi (High Temperature Gas Cooled Reactor/HTGR) untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dari Cina sebelum membuatnya sendiri.

"Untuk nuklir, kita mesti belajar dulu. Teknologi HTGR itu sebenarnya dari Jerman, Cina dan Jepang mempelajari dan ternyata Cina sekarang lebih maju, kita belajar sekarang dari mereka," kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir usai menandatangani tiga MoU dengan Menteri Riset dan Teknologi Cina Wan Gang dalam Pertemuan Pejabat Tinggi ke-3 Hubungan Antarmasyarakat Indonesia-Cina di Solo, Selasa, 28 November 2017.
Menurut Nasir, kesepakatan yang ingin dibuat adalah kerja sama riset khusus HTGR di mana harapannya akan ada pembangunan laboratorium di Indonesia. "HTGR ini tidak hanya bisa untuk jadi pembangkit listrik saja tapi sumber panasnya itu juga bisa untuk keperluan macam-macam," lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnubroto kepada Antara mengatakan kerja sama penelitian Reaktor Pendingin Gas Temperatur Tinggi untuk tujuan keamanan dan energi antara Indonesia dan Cina ini akan memperkuat program pengembangan Reaktor Daya Eksperimen (RDE) yang sedang dikerjakan di Puspiptek, Serpong.
"Kebetulan Cina sudah miliki teknologi ini dan sedang membangun yang lebih besar," kata Djarot.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kedua negara memang menginginkan adanya "joint laboratory" di mana kedua belah pihak bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam program HTGR tersebut.
Saat ditanya apakah akan ada pendanaan pembangunan RDE, ia mengatakan belum ada pembicaraan ke arah sana. Belum ada pembicaraan soal harga ataupun kontrak, karena Indonesia sebenarnya tetap terbuka dengan negara lain.
Selain itu, Batan ingin membangun sendiri apa yang memang sudah dikuasai, dan sisi yang baru belum dikuasai akan dipelajari dari negara yang lebih maju. "Tapi kemungkinan mereka ingin lebih ke arah ekspor teknologi," ujar Djarot.

Teknologi HTGR sendiri, menurut Djarot, memiliki masa depan bagus terutama untuk industri smelter, pencairan batubara dan lain sebagainya. Jadi teknologi ini tidak hanya dipergunakan untuk PLTN saja.

Credit  TEMPO.CO

Indonesia Bakal Produksi Alat Detektor Sinyal Nuklir

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bappeten). Logo/IST

JAKARTA - Konsorsium dalam negeri akan memproduksi alat detektor sinyal nuklir atau Radiology Delta Monitoring System (RDMS). Rencananya konsorsium tersebut akan mulai memproduksi RDMS tahun depan.

"Ada konsorsium yang akan membuat RDMS untuk mengurangi impor. Jadi (alat ini) akan diproduksi di dalam negeri," ujar Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Jazi Eko Istianto, saat tampil sebagai pembicara pada Penganugerahan Bapeten Safety and Security Award 2017 di Jakarta, akhir pekan lalu.

Jazi mengungkapkan, konsorsium tersebut terdiri atas Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), PT LEN Industri, dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini, kata Jazi, konsorsium tersebut sedang melakukan uji coba pembuatan RDMS.

Selama ini, pengadaan RDMS masih bergantung impor dari Eropa. Apabila uji coba tersebut berhasil, kata Jazi, impor RDMS akan dihentikan. "Kalau berhasil, akan kita produksi massal. Saat ini prototipenya sudah selesai, tapi belum tahu apakah bisa langsung diproduksi atau enggak," ungkap Jazi.

Jazi mengatakan, saat ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mengkaji anggaran untuk proteksi nuklir sehingga saat ini pengadaan impor tidak terlalu membebani Bapeten. "Bappenas memasukkan program kita soal peningkatan infrastruktur keamanan nuklir masuk di anggaran," kata Jazi.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi Bapeten Khoirul Huda mengatakan, Indonesia membutuhkan 126 sinyal proteksi nuklir. Saat ini RDMS baru terpasang enam pemancar di Indonesia. "Sekarang ini baru ada enam di Pulau Jawa," katanya.

Khoirul menyebutkan, RDMS yang dipasang kebanyakan produk impor dari Eropa. Bapeten mengusahakan pengadaan alat setiap tahun tergantung dari anggaran yang ada. "Impor dari Eropa kebanyakan RDMS. Kita usahakan setiap tahun," ungkap Khoirul.

Khoirul mengatakan tentang perlunya partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penggunaan atau pemanfaatan energi nuklir. "Dalam hal penyelenggaraan perizinan, kami sudah menerapkan perizinan secara online sehingga lebih mudah bagi pengguna, lebih transparan, akuntabel, dan tentunya prosesnya lebih cepat," tutur Khoirul.

Credit  sindonews.com

Indonesia dalam Ancaman Radiasi Nuklir

Ilustrasi Bendera Merah Putih. Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menilai ancaman keamanan Indonesia terhadap masuknya potensi radiasi nuklir sangat besar. Apalagi sampai saat ini dari 172 pelabuhan pintu masuk di Indonesia, hanya ada enam radiation portal monitor (RPM) yang dimiliki negara ini.

Enam RPM itu ada di Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara), Soekarno Hatta (Makassar), Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Batu Ampar (Batam), dan Tanjung Emas (Semarang).

Menurut Kepala Bapeten Jazi Eko Istiyanto, kebutuhan memiliki RPM sangat mendesak. Di tengah ancaman terorisme yang menguat, maka Indonesia membutuhkan peningkatan keamanan terhadap potensi penggunaan nuklir untuk terorisme.

“Ancaman nuklir itu nyata,” kata Jazi dalam Konferensi Informasi Pengawasan (Korinwas) keamanan nuklir nasional di Jakarta, kemarin.

Salah satu contoh nyata ancaman radiasi nuklir adalah kejadian bom di Bandung baru-baru ini. Dalam kasus itu, menurut Jazi, pelaku memanfaatkan kaos lampu petromax yang mengandung zat radioaktif thorium.

"Sebenarnya kadarnya kecil, namun ini menjadi kewaspadaan juga. Karena mereka pasti belajar," katanya.

Oleh karena itulah, menurut Jazi, dengan demikian infrastruktur keamanan nuklir nasional perlu dibangun, antara lain dengan peraturan perundang-undangan dan koordinasi dan kerja sama antar institusi pemerintah terkait.

Selain itu juga perlu kerja sama regional maupun internasional, peralatan dan fasilitas, sumber daya manusia untuk upaya pencegahan, serta deteksi dan penanggulangan.

Jazi menambahkan, untuk meningkatkan keamanan dari potensi bahaya radiasi nuklir, Presiden Joko Widodo juga sudah meminta agar ada pemasangan RPM di seluruh pintu masuk ke NKRI.

Selain peningkatan infrastruktur keamanan, Indonesia juga membutuhkan program peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM dibidang keamanan nuklir, serta pertukaran data dan informasi dalam bidang keamanan nuklir.

Deputi Perizinan dan Inspeksi Bapeten Khoirul Huda menambahkan, dalam kasus bom petromax di Bandung, pemerintah sudah melakukan pembatasan produksi kaos lampu petromax.

"Kebutuhan petromax juga makin kecil," katanya.

Dia juga menyebutkan, perlu ada kajian yang lebih dalam apakah dalam kasus tersebut, pelaku memang sengaja membuat bom dengan memanfaatkan potensi radiasi atau ketidaksengajaan. 

Untuk menekan potensi penyalahgunaan materi radioaktif, menurut Khoirul, memang pemerintah perlu segera memasang RPM di seluruh pintu masuk NKRI.

Bahkan ke depan, pemasangan RPM juga perlu dilakukan di pintu keluar. Sebab, banyak negara yang sudah mewajibkan barang yang di impor melewati RPM terlebih dahulu sebelum masuk ke negaranya.



Credit  sindonews.com

BATAN: Listrik dari Tenaga Nuklir Menghemat Pembayaran 50 Persen

Peneliti memantau reaksi nuklir di ruang kontrol reaktor berkapasitas 2.000 kW Triga 2000 di Badan Tenaga Nuklir Nasional, Bandung, Jawa Barat, pada peringatan 50 tahun beroperasinya reaktor nuklir pertama di Indonesia tersebut, 2 Desember 2015. TEMPO/Prima Mulia

CB, Makassar - Kepala  Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Wisnusubroto mengatakan penggunaan aliran listrik dengan tenaga nuklir bakal menghemat pembayaran listrik hingga 50 persen jika dibandingkan tenaga uap. "Tenaga uap itu biayanya 12 sen per kwh, sedangkan nuklir bisa mencapai 6-8 sen per kwh," ujarnya di Makassar, Kamis 12 Oktober.

Hasil survei, menurutnya, juga menunjukkan dukungan atas PLTN yang semakin meningkat. Dengan alasan untuk meningkatkan dukungan PLTN yang tidak ada pemadaman listrik.
Bahkan dukungan masyarakat meningkat mencapai 75,3 persen pada 2015 menjadi 77,53 persen pada 2016, dengan penyebaran kuesioner kepada 4.000 responden dari 34 provinsi di Indoneisa.
BATAN, tambah Djarot, akan terus mewacanakan pembangunan pembangkit listrik dengan tenaga nuklir di Indonesia. Hal itu demi pembangunan nasional tenaga nuklir. "Ini tujuannya baik," ujarnya.
Menurut dia, setiap tahun BATAN keliling ke universitas-universitas untuk memperkenalkan energi nuklir. Namun, lanjut dia, yang dilakukannya bukan ingin mengimbangi kerja dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Kita perkenalkan ke anak bangsa dari sisi sainsnya saja. Dan menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir juga terbilang aman, apalagi kalau bisa gambar merah putih," tutur Djarot.
Kendati demikian, lanjut dia, masih banyak masyarakat yang belum menerima hal tersebut. Sebab mereka khawatir bahaya yang akan ditimbulkan. "Itulah kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama akademisi dan mahasiswa karena banyak yang salah kaprah," ujarnya.
Djarot menambahkan jika nuklir merupakan salah satu Energi Baru Terbarukan (EBT) yang digunakan hingga bisa menghasilkan 5.000 megawatt aliran listrik pada tahun 2025. "Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut eksekusi dari pemerintah," tambah Kepala BATAN tersebut.

Credit  TEMPO.CO

Ternyata, Orang RI Sehari-hari Sudah Lama Pakai Nuklir

Photo : Twitter/@humasbatan

Reaktor riset nuklir di Serpong, Tangerang            

CB – Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan sudah masuk dalam tahap desain awal atau Basic Engineering Design (BED) untuk pembuatan Reaktor Daya Eksperimental (RDE). RDE direncanakan beroperasi pada 2023.
RDE merupakan reaktor riset yang digadang dapat menghasilkan listrik dengan kapasitas 10 MWt atau sekitar 3 MWe.

Nah, untuk saat ini sebagian besar masyarakat masih meragukan keamanan nuklir. Padahal, sebenarnya dalam terapan kehidupan sehari-hari, masyarakat sudah menggunakan nuklir.
Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto, menyebutkan, Indonesia sudah mempunyai reaktor nuklir lebih dari 52 tahun.
"Kita mempunyai tiga reaktor di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong. Ketiga-tiganya impor, dua yang pertama buatan Amerika dan terakhir Jerman," ujar Djarot melalui pesan singkat kepada VIVA.co.id, Jumat 29 September 2017.
Reaktor-reaktor tersebut, Djarot menjelaskan, fungsinya dapat menghasilkan radioisotop untuk kesehatan, baik pengobatan maupun diagnosis. Kemudian, melalui pancaran partikelnya bisa untuk analisis pencemaran lingkungan di udara, membuat material baru, maupun bagi uji tak merusak pada industri.
"Di samping tentu saja untuk melatih SDM (sumber daya manusia) Indonesia mengoperasikan dan merawat fasilitas nuklir," kata Djarot.
Sementara itu, tiga reaktor yang ada tersebut tidak menghasilkan daya listrik. Berbekal pengalaman yang lama dalam memfungsikan reaktor, kata Djarot, Batan menggagas RDE yang dirancang oleh anak bangsa.
Ke depan, menurutnya, RDE akan menjadi basis Indonesia untuk mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

"Ketakutan masyarakat ada, tapi selama ini di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong, keberadaan reaktor nuklir tidak menjadi masalah bagi masyarakat," ujar dia.




Credit   viva.co.id

Desain Reaktor Baru Batan Karya Anak Bangsa Diluncurkan

Prof. Dr. Djarot S. Wisnubroto, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). TEMPO/Charisma Adristy

CB, Tangerang Selatan - Dokumen Basic Design Engineering (BDE) Reaktor Daya Ekperimental (RDE) milik Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) kini sudah diselesaikan.
"RDE ini nantinya dijadikan sebagai percontohan bagi seluruh masyarakat bahwa bangsa Indonesia mampu membangun dan mengoperasikan reaktor dengan aman dan selamat," kata Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto, Kamis, 28 September 2017.
Djarot menuturkan peluncuran dokumen BDE juga semakin mempertegas bahwa bangsa Indonesia mampu menyusun desain RDE sebagai cikal bakal reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Merah Putih di Indonesia.
Menurut Djarot, pembelian reaktor biasanya dilakukan dengan membeli yang sudah jadi dari negara asalnya. Dalam hal ini, Batan mendesainnya sendiri sesuai dengan kebutuhan.
Kepala Pusat Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir Batan Geni Rina mengatakan BDE ini merupakan pengembangan dari desain konseptual yang sebelumnya telah dibuat PT Renuko pada 2015.
"PT Renuko merupakan pihak yang memenangi lelang sebagai pembuat desain konseptual RDE. Konseptual desain seperti peta buta, sedangkan basic design sudah jauh lebih rinci. Yang membuat ada 31 orang di dalam satu tim, namanya Tim Desain dan Kajian Keselamatan RDE," ujarnya.
BDE yang diluncurkan saat ini kata Geni merupakan versi nol, dan tahun depan akan dilakukan uji secara eksperimental dari beberapa bagiannya. Dari uji tersebut, data yang didapatkan akan dijadikan masukan balik ke basic design untuk versi selanjutnya.
"BDE ini diklaim sebagai desain reaktor daya pertama yang dihasilkan Indonesia. Selain itu, pada 2018, Batan akan membuat alat uji, seperti fuel handling system, helium purifikasi, dan control rod, untuk melakukan uji coba secara eksperimen,” ucapnya.
Menurut Geni, selain menghasilkan listrik, kelebihan RDE yang bertipe high temperature gas cooled reactor adalah dapat menghasilkan uap panas yang bisa digunakan untuk aplikasi industri, seperti pelelehan batu bara, pembuatan gas hidrogen, pembuatan gas metan dari gas alam, desalinasi air laut, dan proses kimia lain yang membutuhkan panas tinggi.
Dengan selesainya BDE reaktor versi nol ini, Geni melanjutkan, Batan akan merambah ke validasi dengan data eksperimental serta dikerjakan secara konsorsium yang melibatkan universitas dan industri.

Credit  TEMPO.CO

Batan: Tak Ada Ilmuwan RI di Proyek Nuklir Korut

Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto



CB – Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan menegaskan bahwa tidak ada laporan mengenai ilmuwan asal Indonesia bergabung dalam proyek senjata nuklir Korea Utara.
Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto, mengatakan, lembaganya tetap memantau adanya informasi tersebut serta memberikan perhatian khusus terkait uji coba bom hidrogen yang dilakukan Korea Utara beberapa waktu lalu.

"Sampai sekarang belum ada laporan, dan saya berharap jangan sampai ada (ilmuwan nuklir Indonesia bergabung di Korut)," kata pria lulusan Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu, 27 September 2017.
Djarot pun sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam menyikapi tindakan nekad negeri paling tertutup di dunia tersebut.
"Apa yang dilakukan (Korut) itu (uji coba bom hidrogen) adalah tindakan ‘gila’. Kita juga sudah menyatakan pendapat resmi atas apa yang sudah dilakukan Korut," dia menegaskan.
Bom hidrogen merupakan versi yang lebih maju dari bom atom dan tingkat kesulitannya sangat tinggi. Selain itu, bom hidrogen memiliki perbedaan secara kimia.

Bom ini berbeda dengan bom eksplosif yang digunakan teroris internasional yang kerap digunakan di Indonesia atau negara lain. Dampak dari ledakan bom hidrogen pun ribuan kali lebih dahsyat ketimbang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, saat Perang Dunia II.



Credit  VIVA.co.id

Indonesia Pamer Aplikasi Nuklir Untuk Kesehatan di Wina

Ilustrasi aplikasi Quick disaster. TEMPO/Charisma Adristy

CB, Wina - Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria Darmansjah Djumala membuka pameran pemanfaatan nuklir untuk kesehatan yang diselenggarakan Indonesia di sela acara Sidang Umum ke-61 Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina, Austria.
Dalam pameran tersebut delegasi Indonesia menampilkan karya anak bangsa seperti alat renograf untuk deteksi dini fungsi ginjal, serta kit radioisotop dan radiofarmaka. Ketiga alat itu adalah hasil kerja sama hilirisasi antara BATAN, PT. Kimia Farma, dan Kementerian Kesehatan.
“Kesehatan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah RI dan modal kunci dalam mendukung pembangunan nasional. Ini merupakan salah satu contoh konkret hasil kerja sama dengan IAEA di bidang aplikasi nuklir untuk tujuan damai,” kata dia seperti dilansir dalam siaran pers, Sabtu, 23 September 2017.
Djumala juga menjelaskan, sebagai negara kepulauan dengan distribusi populasi yang menyebar secara tidak merata, akses kesehatan menjadi tantangan utama Indonesia di bidang kesehatan, selain semakin tingginya harga peralatan kesehatan.

“Teknologi Renograf yang dibuat anak bangsa ini sangat bermanfaat dan accessible, karena harganya relatif terjangkau, berkat teknologi aplikasi nuklir. Ke depannya, Indonesia berharap IAEA dapat terus mendorong pengembangan program peralatan kesehatan yang terjangkau dan aman bagi msyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Dirjen IAEA Bidang Aplikasi Nuklir, Aldo Malavasi, memuji kemajuan aplikasi nuklir Indonesia di bidang kesehatan. Dia berjanji IAEA akan siap membantu Indonesia mengembangkan aplikasi nuklir di bidang yang bermanfaat untuk masyarakat.
“Ini merupakan langkah nyata kolaborasi IAEA dengan Indonesia dalam rangka mencapai Sustainable Development Goals,” kata Malavasi.

Credit  tempo.co