Selandia Baru beri izin tinggal permanen bagi penyintas Christchurch

Petugas kepolisian berjaga di depan Masjid Wellington saat pelaksanaan Shalat Jumat pertama pascapenembakan di dua masjid kota Christchurch pada Jumat (15/3) di Kilbirnie, Wellington, Selandia Baru, Jumat (22/3/2019). ANTARA FOTO/Ramadian Bachtiar/wpa/hp.

Wellington (CB) - Selandia Baru berencana memberi izin tinggal permanen bagi semua penyintas penembakan massal di dua masjid Christchurch, yang menewaskan 50 orang, kata pemerintah pada Selasa (23/4).

Warga Australia yang berusia 28 tahun, Brenton Tarrant, tersangka supremasi kulit putih, didakwa dengan 50 dakwaan pembunuhan. Aksi tersebut merupakan penembakan massal paling keji dalam sejarah Selandia Baru. Serangan teroris tersebut juga melukai 50 orang lagi saat sedang menunaikan shalat Jumat.

Pemerintah mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan pemberian visa bagi para penyintas, namun tidak ada keputusan yang diumumkan. Informasi pada Selasa itu hanya dirilis sebagai tautan di situs migrasi.

Migrasi Selandia Baru mengatakan kategori visa baru yang disebut visa Christchurch Response (2019) telah dibuat. Bagi jemaah yang hadir di dua masjid tersebut, saat mereka diserang pada 15 Maret dapat mengajukan, begitu pun dengan anggota keluarga langsung.

Pemohon harus sudah tinggal di Selandia Baru pada hari serangan terjadi, sehingga visa tidak tersedia bagi turis ataupun pengunjung jangka pendek. Pengajuan visa tersebut sudah dapat dilakukan mulai Rabu.

Credit  antaranews.com

Selandia Baru Bantah Teror Sri Lanka dan Christchurch Terkait

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern. (Reuters/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Pemerintah Selandia Baru menyatakan sampai saat ini belum menemukan bukti serangan teror bom di Sri Lanka adalah aksi balas dendam terhadap penembakan di dua masjid di Kota Christchurch pada 15 Maret lalu. Sebab, pemerintah Sri Lanka yang terlebih dulu menarik kesimpulan awal itu.

"Kami paham penyelidikan yang dilakukan Sri Lanka masih tahap awal. Selandia Baru belum menerima informasi intelijen yang mendukung kesimpulan itu," demikian pernyataan juru bicara Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, melalui surel.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (24/4), teror penembakan di Kota Christchurch menewaskan 50 warga Muslim yang menunaikan Salat Jumat. Aksi keji itu dilakukan oleh seorang lelaki warga Australia yang bermukim di Selandia Baru, Brenton Harrison Tarrant, di dua masjid, Al Noor dan Linwood.

Tarrant berhasil ditangkap ketika hendak kabur. Dalam manifesto yang disebarkan sebelum beraksi, Tarrant mengaku dia penganut paham supremasi kulit putih.


Tarrant kini diajukan ke pengadilan dan dijerat nyaris 90 dakwaan.

"Selandia Baru menentang terorisme dan kekerasan dalam bentuk apapun. Terkait serangan di dua masjid di Christchurch, kami mengutuk perbuatan pelaku dan kami tetap bersatu demi perdamaian," demikian lanjut pernyataan Ardern.

Menteri Pertahanan Sri Lanka, Ruwan Wijewardene, yang menyatakan delapan serangan bom beruntun saat perayaan Hari Paskah pada Minggu (21/4) merupakan balasan atas penembakan massal di dua masjid Kota Christchurch.

Sampai saat ini, kepolisian Sri Lanka mengatakan sebanyak 320 orang tewas akibat insiden beruntun itu, sementara 500 lainnya luka-luka.

Hingga saat ini, kepolisian telah menahan 40 orang terkait serangan bom itu. Meski begitu, kepolisian tidak menjelaskan detail waktu penahanan dan identitas para tersangka.

Pemerintah Sri Lanka meyakini serangan itu dilakukan oleh kelompok ekstremis lokal, Jemaah Tauhid Nasional (NTJ). Pemerintah Sri Lanka juga masih menyelidiki kemungkinan hubungan NTJ dengan kelompok teror dunia, yakni ISIS atau Al Qaidah.

Credit  cnnindonesia.com

Selandia Baru berisiko alami campur tangan asing

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern (kedua dari kiri) menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Keqiang (tak tampak dalam foto) di Balai Agung Rakyat di Beijing, China, 1/4/2019. Naohiko Hatta/Pool via REUTERS (REUTERS/POOL)

Wellington (CB) - Kepala badan intelijen Selandia Baru, Kamis, mengatakan badan tersebut prihatin dengan kegiatan aktor negara asing, termasuk upaya terselubung untuk memengaruhi politikus dan mengawasi komunitas ekspatriat yang tinggal di negara Pasifik Selatan tersebut.

Campur tangan asing dalam pemilu Selandia Baru juga dimungkinkan karena maraknya upaya global untuk ikut campur dalam politik nasional meningkat, kata direktur Dinas Intelijen Keamanan Selandia Baru, Rebecca Kitteridge.

"Secara umum dapat saya katakan, kita melihat banyak aktivitas oleh aktor negara yang memprihatinkan kita," ungkap Kitteridge, merujuk upaya untuk memengaruhi politikus termasuk melalui sumbangan terselubung.

"Saya juga dapat katakan, bahwa para aktor negara yang termotivasi mahir menemukan kelemahan atau wilayah abu-abu untuk membantu mereka membangun dan memproyeksikan pengaruh secara terselubung," kata dia di hadapan komite parlemen yang meninjau kembali risiko campur tangan asing dalam pemilu terakhir 2017. Selandia Baru kembali menggelar pemilu pada 2020 mendatang.

Kitteridge mengungkapkan bahwa badan keamanan tersebut berencana menanggapi ancaman campur tangan asing meskipun tidak menjumpai adanya hal itu pada pemilu 2017 lalu.

"Campur tangan oleh aktor negara dalam pemilu Selandia Baru merupakan hal yang masuk akal dan tetap demikian," kata dia.

Menurutnya, badan tersebut mengetahui upaya-upaya negara asing untuk mengawasi kelompok diaspora secara diam-diam, namun ia menolak menyebutkan negara tersebut demi alasan keamanan.

Perdana Menteri Jacinda Ardern menuturkan pemerintah telah meminta komite parlemen untuk melihat risiko seputar campur tangan asing dalam pemilu untuk memeriksa bahwa undang-undangnya memadai.

"Kami perlu memastikan bahwa kami cekatan". "Yang saya harapkan adalah kita dapat menghasilkan konsensus yang nyata di seluruh parlemen tentang apakah perubahan undang-undang perlu dilakukan dan seperti apa perubahan tersebut," kata Ardern kepada wartawan, Kamis.

Credit  antaranews.com

Selandia Baru Sahkan Amandemen UU Senjata Pasca Serangan Christchurch

Parlemen Selandia Baru mensahkan amandemen undang-undang senjata negara itu pasca serangan Christchurch. Foto/Ilustrasi/Istimewa

WELLINGTON - Parlemen Selandia Baru mensahkan amandemen undang-undang senjata setelah pembahasan ketiga atau terakhir pada Rabu malam. Keputusan ini diambil kurang dari sebulan setelah serangan masjid Christchurch yang menewaskan 50 orang.

UU senjata baru yang diusulkan, diberi nama Amandemen UU Senjata (Senjata Api Terlarang, Magazine dan bagiannya), memenangkan dukung mayoritas di parlemen. Amandemen UU Senjata itu disahkan dengan suara 119 berbanding 1 seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (11/4/2019).

Amandemen itu diperkirakan akan menerima Persetujuan Kerajaan dari gubernur pada hari Jumat sebelum menjadi undang-undang, ketika senjata semi otomatis gaya militer (MSSA) dan senapan serbu serta bagian-bagian terkaitnya akan ilegal.

Menurut undang-undang tersebut, kepemilikan senjata api yang dilarang bisa menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.

Dapat dipahami bahwa kompensasi akan diberikan untuk senjata api dan bagian-bagian berdasarkan merek, model dan kondisi, tetapi hanya untuk barang-barang yang diperoleh secara sah.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern adalah orang pertama yang berbicara selama pembacaan amandemen undang-undang tersebut. Ia berkata bahwa dia bangga dengan pekerjaan yang telah dilakukan untuk meloloskan regulasi tersebut.

Pemerintah Selandia Baru telah berjanji untuk melarang MSSA segera setelah serangan teroris Christchurch, yang juga melukai puluhan orang pada 15 Maret. 

Credit  sindonews.com

Dapat Ancaman, Doa Bersama Muslim Selandia Baru Batal

Ilustrasi. (AP Photo/Vincent Thian)

Jakarta, CB -- Sesi doa bersama secara Islam dalam rangka peringatan hari pahlawan Selandia Baru atau Hari Anzac pada 25 April mendatang dikabarkan batal karena ada ancaman kekerasan dari sejumlah veteran dan masyarakat.

Salah satu panitia acara sekaligus pengurus The Returned and Services Association (RSA) untuk wilayah Titahi Bay, Simon Strombon, mengatakan doa bersama itu direncanakan digelar untuk mendoakan korban penembakan massal di dua masjid Kota Christchurch pada 15 Maret lalu.

Awalnya, doa bersama itu akan masuk dalam rangkaian upacara militer Hari Anzac pada pukul 06.00 pagi waktu lokal.


Namun, sejumlah veteran menolak rencana itu lantaran menilai upacara ditujukan hanya untuk mengenang tentara Selandia Baru dan Australia yang tewas dalam perang. 

Hari Anzac memang merupakan hari peringatan militer yang dirayakan Australia dan Selandia Baru untuk mengenang warga mereka yang gugur dalam seluruh perang sejak Perang Dunia I.

Akhirnya, doa bersama itu pun diundur menjadi pada pukul 10.00 pagi dalam bentuk peringatan sipil.

"Apa yang terjadi di Christchurch memang mengejutkan dan kita semua sepakat bahwa kejadian itu benar-benar salah dari segala hal. Saya percaya langkah-langkah tepat telah diambil untuk menyampaikan bahwa komunitas Muslim adalah bagian dari kita dan kita adalah bagian dari mereka," kata salah seorang veteran Selandia Baru di Perang Vietnam, Dave Brown, seperti dikutip news.com.au.

"Hari Anzac digelar untuk mengenang semua orang yang pergi ke luar negeri dan melayani negara mereka baik yang selamat maupun yang tidak. Itulah signifikansi dan satu-satunya tujuan Hari Anzac digelar, dan saya rasa perayaan ini harus tetap berjalan seperti itu."

Beberapa orang juga menganggap doa bersama itu menunjukkan langkah "yang benar-benar tidak menghargai budaya Selandia Baru."

Sementara itu, Strombon, yang juga pernah ikut berperang di Afghanistan, mengaku terkejut setelah melihat beberapa komentar kecaman hingga ancaman di akun Facebook RSA Titahi Bay.

Komentar-komentar itu muncul setelah RSA Titahi Bay mengumumkan bahwa "komunitas Muslim akan menutup peringatan Hari Anzac tahun ini dengan doa dari Al Quran."

Strombon juga mengaku menerima "beberapa surat elektronik yang tidak menyenangkan" terkait rencananya itu.

"Kami mengundang (imam Masjid Newlands) untuk memberikan sesuatu (seperti ceramah dan doa). Saya pikir ini lebih dari pantas untuk dilakukan mengingat keadaan baru-baru ini," tutur Strombon.

"Saya menerima sejumlah surat dan email berisi kebencian yang sangat agresif melalui situs RSA Titahi Bay. Hal ini sangat disesalkan bagi saya karena saya pikir tentara Selandia Baru, terutama yang pernah beroperasi di lapangan, memiliki sensitivitas akan budaya dan kemampuan beradaptasi."

Sebagai seorang mayor, Strombon pernah memimpin sebuah pasukan yang juga terdiri dari tentara-tentara Muslim. Ia mencatat lebih banyak korban tewas dalam teror di Christchurch daripada 37 tentara Selandia Baru yang tewas dalam Perang Vietnam. 

Credit  cnnindonesia.com

Usul Alquran Dikumandangkan pada Anzac Day, Presiden RSA Diancam

Para warga dari Australia dan Selandia Baru saat mengikuti layanan doa pada Anzac Day, 25 April 2016. Foto/REUTERS/File Photo

WELLINGTON - Presiden Returned and Service Association (RSA) lokal di Selandia Baru, Simon Strombom, menerima berbagai ancaman kekerasan setelah mengusulkan bacaan ayat Alquran dikumandangkan dalam layanan Anzac Day.

Anzac Day adalah hari nasional di Australia dan Selandia Baru untuk memperingati semua warga kedua negara yang telah bertugas dan meninggal dalam seluruh peperangan, konflik dan operasi penjaga perdamaian. Peringatan itu akan berlangsung 25 April 2019 mendatang.

RSA Teluk Titahi mengumumkan di halaman Facebook-nya Rabu pekan lalu bahwa layanan fajar Anzac Day akan diakhiri dengan doa dari ayat-ayat Alquran di pantai.

Tetapi banyak anggota RSA menanggapi dengan marah posting tersebut. "Saya merasa bahwa hanya doa Kristen yang sesuai untuk layanan fajar," bunyi salah satu komentar di posting Facebook yang sekarang telah dihapus.

Presiden RSA Teluk Titahi Simon Strombom, seorang veteran perang di Afghanistan, mengatakan kepada The AM Show bahwa orang-orang jauh lebih tidak sopan ketika mereka menghubunginya secara langsung.

"Seorang anak lelaki mengancam akan menendang kepala saya pada pagi ini dan segala macam," katanya. "Mereka membuat (ancaman)-nya sangat pribadi," ujarnya, yang dilansir Kamis (4/4/2019). Usulan itu muncul beberapa pekan setelah serangan teroris melanda dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Serangan berupa penembakan brutal saat salat Jumat itu menewaskan 50 orang.

Presiden RSA nasional BJ Clark mengatakan gangguan apa pun pada layanan normal Anzac Day dapat menyebabkan ketegangan dan orang-orang dipersilakan untuk menyampaikan pendapat pribadi mereka tentang apakah usulan itu sesuai atau tidak.

"Jika kita melihat di masa lalu, kita belum memiliki doa Muslim dan saya kira di situlah masalah ini muncul, di mana ada beberapa poin diskusi," katanya kepada The AM Show.

"Apakah ini tentang layanan Anzac, atau apakah kita bingung tentang apa layanan itu?," ujarnya.

Tetapi dia tidak akan mendikte RSA lokal tentang apa yang harus dilakukan dengan layanan doa mereka.

"Karena kita bebas untuk melakukan di Selandia Baru, harus ada pilihan oleh RSA lokal apakah mereka termasuk itu atau tidak," katanya.

Sekitar 2.500 orang diperkirakan akan menghadiri layanan doa Anzac Day nanti. 

Credit  sindonews.com

Polisi dikirim ke Auckland Barat cegah kemungkinan penembakan

Perdana Menteri Selandia Baru terlihat dalam peringatan korban pembunuhan teroris di Christchurch, Jumat (29/3-2019). (Anadolu Agency)

Wellington (CB) - Kepolisian Selandia Baru mengirimkan pasukan khusus yang bersenjata ke pinggiran Auckland Barat pada Rabu pagi untuk menanggapi laporan akan kemungkinan terjadi penembakan.

"Polisi melakukan penyelidikan ... pasukan bersenjata telah diberangkatkan ke lokasi sebagai pencegahan." kata seorang juru bicara kepada Reuters melalui telepon, dengan menambahkan bahwa jalan-jalan utama di kawasan tersebut telah ditutup.

Media setempat melaporkan bahwa sekolah-sekolah dan pra-sekolah di kawasan tersebut juga ditutup.

Negara tersebut dalam kewaspadaan keamanan yang tinggi sejak 15 Maret ketika seorang pria bersenjata menyerang dua masjid di kota Christchurch dan menewaskan 50 korban.

Credit  antaranews.com

Usai Christchurch, Australia Tambah Anggaran Kontra-Terorisme

Mendagri Australia, Peter Dutton, mengatakan bahwa negaranya menambah anggaran untuk melawan ancaman terorisme sebanyak Rp3,8 miliar sebagai tanggapan atas teror di Christchurch, Selandia Baru, pada Maret lalu. (AFP Photo/Sean Davey)

Jakarta, CB -- Australia menambah anggaran untuk melawan ancaman terorisme sebanyak A$381 juta atau setara Rp3,8 miliar hingga empat tahun ke depan sebagai tanggapan atas penembakan massal di masjid di Christchurch, Selandia Baru, Maret lalu.

"Kejadian tragis di Christchurch bulan lalu menunjukkan keperluan untuk tetap waspada atas ancaman kekerasan ekstremisme," kata Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, dalam pernyataan resmi terkait peningkatan anggaran itu.

Melalui pernyataan itu, Dutton kemudian menjelaskan bahwa anggaran tambahan itu akan digunakan untuk membiayai tim investigasi.

Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk mengadopsi metode baru dalam menghadapi ancaman teror yang semakin tinggi.


Dalam rancangan anggaran yang dilihat Reuters, tertera bahwa A$35 juta atau setara Rp352,1 miliar akan disiapkan untuk melawan intervensi asing.

Menurut Dutton, pemerintah juga akan membangun Pusat Penyelidik Ancaman Asing yang akan dioperasikan oleh kepolisian dan Organisasi Keamanan Intelijen Australia.

Selama beberapa tahun belakangan, Australia memang menghadapi ancaman intervensi asing. Pada 2017, Perdana Menteri Malcolm Turnbull menerapkan undang-undang baru untuk melindungi negara dari intervensi asing di tengah ketegangan hubungan dengan China.

Awal tahun ini, pemerintah Australia menyatakan bahwa ada aktor asing menjadi dalang di balik serangan siber pada jaringan parlemen dan tiga partai politik besar di negaranya.

Credit  cnnindonesia.com

Nama Korban Dibacakan di Acara Peringatan Teror Christchurch

Dalam pidato sambutannya, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan bahwa kejahatan berdasarkan kebencian adalah musuh bersama. (Reuters/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Nama 50 korban yang tewas dalam penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, menggema dalam upacara peringatan teror tersebut di Hagley Park pada Jumat (29/3).

Ribuan orang berdiri dalam hening ketika kelima puluh nama korban yang tewas di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood pada 15 Maret lalu itu dibacakan.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan bahwa kejahatan berdasarkan kebencian adalah musuh bersama.


"Tantangan kita sekarang adalah berusaha sebaik mungkin dalam keseharian karena kita tidak imun terhadap virus kebencian, ketakutan, dan orang lain," ucap Ardern sebagaimana dikutip Reuters.

Di hadapan perwakilan pemerintahan dari sejumlah negara asing, Ardern kemudian mengatakan bahwa lingkaran ekstremisme semacam ini hanya dapat dihapuskan dengan kerja sama global.

"Jawabannya terletak pada konsep sederhana yang tidak terpaku pada batasan domestik, tak berdasar pada etnis, kekuasaan, atau bahkan format pemerintahan. Jawabannya ada pada kemanusiaan," tuturnya.

Mendengar pidato Ardern, seorang yang hadir dalam upacara tersebut, Farid Ahmed, terus mengangguk. Istri Ahmed, Husna, merupakan salah satu korban tewas dan ia mengaku sudah memaafkan pelaku.

Ahmed mengatakan bahwa ia tidak mau lagi memiliki "hari yang mendidih layaknya gunung berapi. Saya ingin punya hati yang penuh cinta dan kepedulian, penuh kasih dan memaafkan dengan mudah karena hati itu tidak ingin ada lagi nyawa yang hilang."

Ia kemudian mengajak semua pihak bekerja sama untuk perdamaian dan mengubah cara pandang dengan menganggap semua orang sebagai keluarga.

"Saya mungkin berasal dari satu kultur, kalian dari kultur lain. Saya mungkin punya satu kepercayaan, kalian juga punya kepercayaan lain, tapi jika bersama, kita adalah taman yang indah," katanya.

Credit  cnnindonesia.com

Selandia Baru Gelar Peringatan Nasional Teror Christchurch

CHRISTCHURCH. Orang-orang berkumpul di Haley Park untuk melaksanakan March for Love sebagai penghormatan pada korban terorisme di Christchurch, Selandia Baru, Sabtu (23/3) waktu setempat.

Foto: AP Photo/Mark Baker

PM Selandia Baru mengajak semua orang lebih toleran.

CB, CHRISTCHURCH -- Ribuan orang hadir dan diam di taman Christchucrh saat nama-nama 50 orang yang ditembak mati disebutkan dalam upacara peringatan nasional, Jumat (29/3). Para pembicara menyerukan Selandia Baru akan lebih toleran setelah insiden penembakan.

"Tantangan kami sekarang adalah melakukan yang terbaik dalam realitas sehari-hari. Karena kita tidak kebal terhadap virus kebencian, dari ketakutan, dan yang lain," ucap Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern.

Belasan perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bergabung dengan Ardern di layanan peringatan di Hagley Park, dekat masjid Al Noor. Di masjid tersebut lebih dari 40 korban tewas dari seorang supremasi kulit putih selama shalat Jumat pada 15 Maret

"Tapi kita bisa menjadi bangsa yang menemukan penawarnya. Dan masing-masing dari kita saat pergi dari sini kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan," ujar Ardern.

Ardern menyerukan, dunia harus mengakhiri lingkaran ekstremisme dan membutuhkan upaya secara global.

"Jawabannya terletak pada konsep sederhana yang tidak terikat oleh perbatasan domestik, yang tidak didasarkan pada etnis, basis kekuatan, atau bahkan bentuk pemerintahan. Jawabannya ada pada kemanusiaan kita," kata Ardern.

Selama peringatan berlangsung, pengamanan ketat diterapkan untuk tetap waspada. Komisaris polisi, Mike Bush mengatakan, itu adalah salah satu keamanan terbesar yang pernah dilakukan polisi.

Salah satu keluarga korban, Farid Ahmed, yang istrinya terbunuh mengatakan pada banyak orang, sebagai orang yang beriman ia telah mengampuni pembunuh istrinya. Sebab, ia tidak ingin memiliki hati yang penuh dengan kebencian.

"Saya ingin hati yang penuh cinta dan perhatian, penuh belas kasih dan mudah memaafkan, karena hati ini tidak ingin ada lagi nyawa yang hilang," kata dia.

Ahmed menyebutkan, orang-orang harus bekerja sama demi terciptanya perdamaian, dan mengubah sikap untuk melihat semua sebagai satu keluarga.

"Saya mungkin berasal dari satu budaya, Anda mungkin berasal dari budaya lain. Saya mungkin memiliki satu keyakinan, Anda mungkin memiliki satu keyakinan, tetapi bersama-sama kita adalah (ibarat) taman yang indah," ungkap Ahmed.

Credit  republika.co.id

Selandia Baru Gelar Operasi Intelijen Pasca Teror Penembakan

Masjid Al Noor di Kota Christchurch, Selandia Baru, yang menjadi salah satu lokasi teror penembakan. (REUTERS/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Pemerintah Selandia Baru memutuskan menggelar operasi intelijen besar-besaran, selepas aksi teror penembakan di dua masjid di Kota Christchurch. Sebab, peran badan mata-mata negara itu dipertanyakan karena tidak mampu mengungkap potensi kekerasan dari kelompok supremasi kulit putih, dan disebut terlalu fokus mengawasi kalangan radikal Islam.

"Saya telah memberikan wewenang kepada seluruh lembaga terkait untuk menggelar aktivitas mata-mata yang agak mengganggu berlandaskan surat perintah, jumlahnya surat perintahnya tidak bisa saya sampaikan," kata Menteri Bidang Intelijen Selandia Baru, Andrew Little, dalam wawancara dengan Radio New Zealand, seperti dilansir pada Rabu (27/3).

Little memimpin dua badan intelijen Selandia Baru, yakni GCSB dan SIS. Menurut dia selama ini mereka hanya mengawasi sekitar 30 hingga 40 orang yang terlibat dalam gerakan radikal sayap kanan dan supremasi kulit putih.


Akan tetapi, jumlah orang yang diawasi karena diduga terlibat gerakan sayap kanan di Selandia Baru bakal bertambah. Menurut Little, mereka akan memantau setiap jengkal aktivitas dengan cara membuntuti dan menyadap arus komunikasi orang-orang itu.

"Seluruh aktivitas pemantauan ini bisa dibilang mengganggu. Fungsi surat perintah untuk membuat kegiatan mata-mata yang selama ini dianggap melanggar hukum tidak menyalahi aturan," kata Little.

Little menyangkal aparat keamanan Selandia Baru gagal mencegah aksi teror dan terlampau menganggap enteng pelaku penembakan itu, Brenton Tarrant, yang merupakan seorang warga Australia. Sebab mereka tidak mampu mendeteksi potensi Brenton yang pindah ke negara itu dan melakukan serangan.

"Sampai ada evaluasi rinci terhadap peran dan kekeliruan agensi intelijen, saya tidak bisa menyatakan hal itu," kata Little.

Menurut laporan, kepolisian Selandia Baru pada Selasa (26/3) malam dan Rabu dini hari menggeledah dua lokasi di Christchurch. Ketika dikonfirmasi mereka enggan membeberkan kegiatan itu, dan hanya menyatakan hal itu terkait dengan penyelidikan yang tengah berlangsung.

Aksi teror Tarrant dilakukan pada pada 15 Maret 2019 di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood. Dia menggunakan senapan serbu AR-15 dan shotgun dalam aksinya, dan sudah menyiapkan beberapa senjata lain. Polisi menyatakan sebenarnya Tarrant hendak melakukan aksinya di tiga masjid, tetapi berhasil dicegah aparat.

Tarrant merekam perbuatannya dan disiarkan langsung melalui akun Facebook-nya. Tarrant berhasil ditangkap setelah menyerang Masjid Al Noor, ketika hendak pergi menggunakan mobil.

Jumlah korban meninggal dalam kejadian itu mencapai 50 orang. Sedangkan korban luka tercatat juga 50 orang.

Salah satu korban meninggal adalah warga Indonesia, mendiang Lilik Abdul Hamid. Sedangkan WNI yang menjadi korban luka adalah Zulfirmansyah dan anaknya.

Tarrant, yang merupakan penganut ideologi supremasi kulit putih, menyatakan tidak mengajukan keberatan atas seluruh dakwaan. Persidangan lelaki Australia itu bakal dilanjutkan pada 5 April mendatang, dan kemungkinan besar dia bakal menghadapi dakwaan berlapis.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, kemudian melarang penjualan senapan serbu dan semi-otomatis sebagai respons terhadap penembakan itu. Dia memaparkan siapa pun yang menyimpan senjata ke depannya akan menghadapi denda hingga NZ$4.000 dan terancam tiga tahun penjara.

Credit  cnnindonesia.com

Ekstrem Kanan Austria Diduga Terima Sumbangan Penembak Masjid

Ilustrasi lokasi teror penembakan di Selandia Baru. (AP Photo/Mark Baker)

Jakarta, CB -- Aparat keamanan Austria menggeledah rumah seorang pemimpin gerakan supremasi kulit putih setempat, Martin Sellner. Penyebabnya adalah dia disebut menerima sumbangan dana dari seseorang yang bernama belakang Tarrant, seperti nama pelaku teror penembakan di Selandia Baru, Brenton Tarrant.

Seperti dilansir The Guardian, Rabu (27/3), aparat Badan Intelijen Dalam Negeri Austria (BVT) menggeledah apartemen Sellner di Wina pada Senin lalu. Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Austria, Christoph Poelzl, aparat menyita sejumlah peralatan elektronik milik Sellner atas surat perintah kejaksaan Graz.

Sellner adalah Ketua Gerakan Identitarian Austria. Kanselir Austria, Sebastian Kurz, menyatakan memerintahkan mengusut tuntas dugaan keterkaitan antara Sellner dan Brenton Tarrant.


"Segala macam hubungan antara pelaku teror Christchurch dan anggota Identitarian di Austria harus diusut tuntas dan menyeluruh," kata Kurz.

"Penting supaya perangkat hukum tetap mandiri sehingga bisa menggunakan segala sumber daya untuk menyelidiki jaringan ini. Kegiatan kelompok ekstremis harus diungkap jelas," ujar Kurz.

Menurut juru bicara Kejaksaan Graz, Hansjoerg Bacher, penyelidikan terhadap Sellner adalah bagian dari pengungkapan dugaan pelanggaran transaksi keuangan.

"Tujuan dari penyelidikan ini adalah mengungkap hubungan antara Sellner dan pelaku teror Christchurch," kata Bacher.

Bacher menolak merinci kapan sumbangan itu diberikan. Namun, dia menyatakan jumlahnya paling besar di antara penyumbang lain.

Bahkan menurut Bacher, penyelidikan ini didasarkan atas undang-undang anti teror Austria. Apalagi Tarrant dilaporkan sempat berkunjung ke Austria sebelum melakukan aksinya. Akan tetapi, Sellner menyangkal dia terlibat aksi teror Tarrant.

"Saya tidak ada urusan dengan serangan itu," kata Sellner melalui rekaman video yang diunggah di situs Youtube.

Beberapa isi dari manifesto yang diunggah Tarrant di dunia maya sebelum melakukan mirip dengan pandangan Gerakan Identitarian. Kelompok itu dekat dengan salah satu partai yang menjadi koalisi pemerintah Austria, Partai Kebebasan.

Wakil Kanselir Austria, Heinz-Christian Strache juga meminta aparat mengungkap apakah ada hubungan antara Tarrant dan kelompok sayap kanan Austria.

"Segala macam tindakan ekstremis baik mereka sayap kanan, kiri, atau berlandaskan agama, fanatisme tidak punya tempat di Austria," kata Strache.

Aksi teror Tarrant dilakukan pada pada 15 Maret 2019 di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood. Dia menggunakan senapan serbu AR-15 dan shotgun dalam aksinya, dan sudah menyiapkan beberapa senjata lain. Polisi menyatakan sebenarnya Tarrant hendak melakukan aksinya di tiga masjid, tetapi berhasil dicegah aparat.

Tarrant merekam perbuatannya dan disiarkan langsung melalui akun Facebook-nya. Tarrant berhasil ditangkap setelah menyerang Masjid Al Noor, ketika hendak pergi menggunakan mobil.

Jumlah korban meninggal dalam kejadian itu mencapai 50 orang. Sedangkan korban luka tercatat juga 50 orang.

Salah satu korban meninggal adalah warga Indonesia, mendiang Lilik Abdul Hamid. Sedangkan WNI yang menjadi korban luka adalah Zulfirmansyah dan anaknya.

Tarrant, yang merupakan penganut ideologi supremasi kulit putih, menyatakan tidak mengajukan keberatan atas seluruh dakwaan. Persidangan lelaki Australia itu bakal dilanjutkan pada 5 April mendatang, dan kemungkinan besar dia bakal menghadapi dakwaan berlapis.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, kemudian melarang penjualan senapan serbu dan semi-otomatis sebagai respons terhadap penembakan itu. Dia memaparkan siapa pun yang menyimpan senjata ke depannya akan menghadapi denda hingga NZ$4.000 dan terancam tiga tahun penjara.

Credit  cnnindonesia.com

Donasi Donatur Cina untuk Christchurch Ditolak, Mengapa?

Hari solidaritas hijab di Dunedin, Selandia Baru untuk membuat muslimah nyaman usai penembakan di masjid Christchurch, Kamis (21/3).

Foto: RNZ/Tess Brunton

Petisi Muslim Christchurch meminta dana lebih baik untuk etnis Uighur.

CB, CHRISTCHURCH – Jaringan wanita Muslim Christchurch meminta Pemerintah Selandia Baru mengembalikan dana sumbangan dari Cina untuk korban terorisme di Christchurch.


Alasannya, jaringan wanita Muslim beranggapan sumbangan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat (AS) itu lebih baik diberikan pada etnis Uighur dan minoritas Muslim di negara tersebut.

Seperti dilansir di Newshub pada Selasa (26/3), saat terjadi aksi terorisme pada 15 Maret lalu, Wali Kota Auckland, Phil Goff menghadiri acara makan malam untuk delegasi dari Teochew International Federation, termasuk Cina.


Dalam acara tersebut, para delegasi berjanji menyumbangkan hampir 500 ribu dolar AS kepada para koran. Jumlah sumbangan terus bertambah hingga mencapai 2,1 juta dolar AS.


Salah satu donatur adalah pengusaha kontroversial Zhang Yikun yang terkenal karena keterlibatannya dalam perselisihan antara politikus Selandia Baru, Jami-Lee Ross dan Partai Nasional.


Goff memberikan donasi itu pada Yayasan Christchurch, Our People, Our City.


Goff menyebut sumbangan itu sebagai gerakan kepedulian kepada masyarakat Christchurch dan komunitas Muslim di Selandia Baru.


Namun, Jaringan Kepemimpinan Khadija menyerukan agar sumbangan dikembalikan dan diberikan pada etnis Uighur dan minoritas Muslim yang teraniaya di Cina.

Dalam sebuah petisi yang ditujukan kepada Perdana Menteri (PM), Anggota Parlemen, Wali Kota Goff, dan Federasi Asosiasi Islam Selandia Baru (FIANZ), jaringan tersebut beranggapan sumbangan dapat digunakan lebih efektif di tempat lain untuk memerangi Islamofobia.


“Meskipun sikap itu sangat menyentuh hati, kami menyerukan permintaan yang sangat spesifik tentang bagaimana sumbangan ini harus digunakan,” potongan kalimat dalam petisi itu.


Organisasi itu beranggapan sumbangan yang terhimpun untuk para korban melalui situs crowdfunding Launch Good and Givealittle, bantuan keuangan dari Pemerintah, sumbangan Teochew, seharusnya digunakan untuk membantu warga Uighur yang kebanyakan adalah Muslim.


"Banyak orang di komunitas Muslim yang ingin mengatasi masalah umat Islam Uighur dan mengambil sikap menentang Islamofobia," tulis petisi jaringan itu. 


Organisasi tersebut sadar, sumbangan itu bukan uang dari pemerintah Cina. Namun, mereka menegaskan bantuan paling berarti adalah menghentikan penganiayaan terhadap orang-orang yang mempraktikkan agama Islam di seluruh dunia.


Petisi itu juga menuding Pemerintah Selandia Baru menutup mata terhadap ketidakadilan di Cina lantaran hubungan historis dan bisnis dengan Negeri Tirai Bambu itu.


Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern akan melakukan perjalanan ke Cina pada Ahad, bertemu dengan pemimpin Xi Jinping di tengah spekulasi hubungan yang memburuk.


Namun, Ardern belum mengonfirmasi apakah akan mengangkat masalah orang-orang Uighur dalam pertemuan itu.


Secara terpisah, sebelumnya Human Rights Watch mengatakan etnis Uighur menjadi sasaran pengawasan ketat dari pemerintah Tiongkok. Sekitar satu juta orang ditahan di kamp “pendidikan ulang” di negara tersebut.   

Credit  republika.co.id

Australia Ancam Bui Bos Medsos Terkait Teror Selandia Baru

Proses pemakaman korban penembakan di Christchurch, Selandia Baru. (REUTERS/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Australia mengancam akan memenjarakan bos perusahaan teknologi dan media sosial yang gagal memblokir konten atau materi terkait penembakan di dua masjid Christchurch, Selandia Baru, pada platform mereka.

Peringatan itu diutarakan Jaksa Agung Australia, Christian Porter, setelah bertemu dengan sejumlah petinggi perusahaan teknologi termasuk Facebook, Twitter, dan Google pada Selasa (26/3).

Porter mengatakan tanggapan dari para petinggi perusahaan teknologi itu "benar-benar mengecewakan" dalam pertemuan tersebut.


"Isu utama yang sebenarnya kami ingin diskusikan adalah bagaimana Anda (perusahaan) merespons situasi seperti itu lebih cepat lagi atau bahkan mencegah agar siaran langsung dan penyebaran konten-konten seperti itu tidak terjadi. Dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak terlalu memuaskan," papar Porter di Canberra.

Porter mengatakan Australia mempertimbangkan kemungkinan untuk memberi sanksi penjara bagi para petinggi yang dinilai lalai dalam undang-undang baru yang tengah digodok pemerintah.

Dia memperingatkan undang-undang tersebut memiliki "jangkauan ekstra-teritorial" di mana pun perusahaan itu berada.

Meski begitu, ahli keamanan dunia maya dari Universitas New South Wales, Nigel Phair, meragukan kemampuan UU tersebut untuk menjerat perusahaan teknologi yang sebagian besar berbasis di luar Australia.

Pertemuan itu juga dihadiri Perdana Menteri, Scott Morrison, yang ingin mengetahui rencana setiap perusahaan untuk menjaga platform mereka digunakan sebagai "senjata" para teroris dan kelompok ekstremis.

"Platform media sosial bisa mengirimkan iklan kepada Anda dalam waktu setengah detik. Mereka harus dapat menarik seluruh konten dan material yang berbau terorisme dan sejenisnya yang juga sangat berbahaya dalam waktu yang sama," ucap Morrison sebelum pertemuan berlangsung di Canberra seperti dikutip AFP.

"Mereka juga harus bisa menerapkan kapasitas besar mereka untuk menghadapi tantangan nyata ini demi menjaga keamanan warga Australia."

Facebook menyatakan telah menghapus sedikitnya 1,5 juta video yang sempat beredar terkait penembakan Christchurch "dengan cepat".

Sebelumnya, rekaman video selama 17 menit marak beredar di media sosial tak lama setelah penembakan terjadi. Video itu memperlihatkan Brenton Tarrant, pelaku penembakan, melancarkan terornya.

Tarrant, warga Australia, menyiarkan aksi kejamnya itu secara langsung melalui Facebook Live. Ia juga sempat mengunggah sejumlah manifesto berisikan motivasinya melakukan penembakan itu di akun Twitternya.

Walaupun saat ini cuplikan video Tarrant tersebut telah ditarik seluruh media sosial dan portal berita, sejumlah ahli menganggap rekaman-rekaman itu bisa diunduh dengan mudah oleh pengguna internet bahkan beberapa jam setelah kejadian berlangsung.

Credit  cnnindonesia.com

Selandia Baru Usut Fungsi Intelijen Terkait Teror Masjid

Salah satu korban penembakan di Kota Christchurch, Selandia Baru saat menghadiri ibadah salat Jumat pekan lalu. (REUTERS/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, memerintahkan penyelidikan independen untuk menelusuri kemungkinan intelijen dan polisi dapat mencegah teror penembakan di dua masjid Kota Chirstchurch pada 15 Maret lalu.

Ardern menuturkan penyelidikan komisi kerajaan diperlukan untuk mengetahui bagaimana Brenton Tarrant, pelaku penembakan yang merupakan warga Australia, bisa melakukan aksi terornya sendirian hingga menewaskan 50 orang jemaah.

"Adalah penting bahwa tidak ada poin yang terlewat untuk mengetahui bagaimana tindakan terorisme ini bisa terjadi dan bagaimana kami bisa menghentikannya," ucap Ardern kepada wartawan di Wellington, Senin (25/3).


"Satu pertanyaan yang perlu kami jawab adalah apakah kami bisa atau seharusnya tahu lebih banyak (sebelum teror terjadi). Selandia Baru bukan negara pengintai, tetapi pertanyaan ini perlu dijawab," paparnya.

Ardern menuturkan rincian penyelidikan oleh Komisi Kerajaan sedang dirumuskan. Ia berjanji dokumen itu akan menyeluruh dan dirilis tepat waktu.

Menurut Ardern, penyelidikan akan mencakup penelusuran terhadap kegiatan dinas intelijen, polisi, bea cukai, imigrasi, dan lembaga pemerintah terkait lainnya sebelum teror terjadi.

Sejak penembakan itu terjadi, intelijen Selandia Baru terus mendapat kritikan lantaran dianggap terlalu fokus terhadap ancaman kelompok ekstremis Islam, dan luput memperhatikan ancaman dari kelompok radikal lainnya.

Sementara itu, seluruh korban penembakan kemarin merupakan umat Muslim. Pembantaian juga dilakukan oleh seorang pria yang mengaku dirinya penganut pemikiran supremasi kulit putih, yang meyakini bahwa umat Muslim ingin "menyerang" negara-negara Barat.

Meski begitu, Ardern mengesampingkan Selandia Baru akan memberlakukan kembali hukuman mati untuk menghukum Tarrant.

Pernyataan itu diutarakan Ardern menanggapi komentar kontroversial Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menyebut negaranya siap menghukum Tarrant jika Selandia Baru tak mau melakukannya.

Erdogan mendesak Selandia Baru untuk menerapkan hukuman mati terhadap pria 28 tahun itu.

Selain desakan itu, Erdogan juga membuat marah Selandia Baru lantaran memutar potongan rekaman teror Christchurch yang dilakukan Tarrant.

Padahal, Selandia Baru telah meminta seluruh masyarakat dan media sosial untuk tak menyebarkan serta menayangkan rekaman tersebut.

"Video tidak boleh disebarkan. Itu adalah konten yang berbahaya," ucap Ardern seperti dikutip AFP.

Credit  cnnindonesia.com

PM Ardern Minta Penyelidikan Serangan Teroris Christhurch Tak Pakai Lama

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengenakan kerudung saat berkunjung ke Christchurch. Foto/REUTERS

WELLINGTON - Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern pada hari Senin (25/3/2019) mengumumkan bahwa Royal Commission resmi membuka penyelidikan atas serangan teroris di dua masjid kota Christchurch yang menewaskan 50 orang. Dia minta investigasi yang mencakup pada badan intelijen negara dilakukan sesingkat mungkin.

Royal Commission adalah sebuah badan penyelidikan publik formal di beberapa monarki, seperti Inggris Raya, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Arab Saudi.

Serangan teroris melanda Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood saat salat Jumat berlangsung, 15 Maret lalu. Serangan berupa penembakan brutal ini dilakukan pria Australia, Brenton Harrison Tarrant.

Dalam konferensi pers siang ini, Ardern mengatakan Royal Commission akan fokus pada peristiwa yang mengarah ke serangan itu, pada badan intelijen negara dan meninjau apakah otoritas terkait telah memfokuskan sumber daya mereka dengan tepat.

"Satu pertanyaan yang perlu kami jawab adalah apakah kami bisa atau seharusnya tahu lebih banyak," kata Ardern.

“Selandia Baru bukan negara pengintai dan telah menjadi arahan yang jelas dari anggota masyarakat, tetapi pertanyaan, tentu saja, perlu dijawab di sekitar apakah ini adalah kegiatan individu yang dapat atau seharusnya kita ketahui tentang hal tersebut. Dan (apakah) agen-agen itu sendiri menyambut pengawasan dan investigasi independen atas pertanyaan itu," papar Ardern, dikutip news.com.au.

Ardern mengakui Royal Commission akan memakan waktu lama dalam investigasi tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa penyelidikan akan memiliki kerangka acuan yang ketat untuk membuatnya menjadi sesingkat mungkin.

“Saya benar-benar menerima bahwa orang-orang menginginkan jawaban dan mereka tidak ingin dibiarkan menunggu lama, tetapi kami juga harus memberikan waktu bagi penyelidikan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi kami menimbang semua itu," kata Ardern.

Ardern pada akhir pekan lalu mengikuti upacara peringatan nasional di Christchurch untuk menghormati para korban serangan teroris di Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood. "Dalam seminggu sejak serangan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi curahan kesedihan dan cinta di negara kita," katanya. 

“Layanan ini akan menjadi kesempatan untuk sekali lagi menunjukkan bahwa Selandia Baru penuh kasih, inklusif dan beragam, dan bahwa kami akan melindungi nilai-nilai itu," katanya.



Credit  sindonews.com

Larangan Manifesto Penembak di Christchurch Tuai Kontroversi

Pimpinan kepolisian Selandia Baru yang juga seorang Muslim Inspektur Naila Hassan saat menyampaikan pidato terkait penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, Sabtu (16/3).

Foto: FACEBOOK/NZ POLICE

Selandia Baru melarang penyebaran manifesto pelaku penembakan di Christchurch.

CB, DUNEFIN -- Selandia Baru melarang penyebaran manifesto pelaku penembakan dua masjid di Christchurch yang menewaskan 50 muslim. Larangan tersebut dikeluarkan pada Sabtu (23/3).

Siapa pun yang tertangkap memiliki manifesto itu di komputernya dapat menghadapi tuntutan 10 tahun penjara sementara siapa pun yang menyebarnya dituntut 14 tahun penjara. Larangan itu menuai perdebatan di Selandia Baru.

Banyak yang mengkritiknya karena larangan ini terlalu berlebihan dan berisiko membuat dokumen dan pelaku penembakan menjadi mistik dan terkultuskan. Perdana Menteri Jacinda Ardern telah bersumpah untuk tidak akan menyebut nama pelaku.

Di sisi lain manifesto itu menyediakan gambaran terbaik atas karakter dan cara berpikir pelaku. Karena tetangga dan orang-orang yang bertemu dengannya gym tempat pelaku pernah bekerja mengatakan pelaku adalah orang baik.

Kepala Sensor Selandia Baru David Shanks mengatakan manifesto tersebut berisi justifikasi atas aksi kejamnya membunuh anak-anak dan mendorong orang lain untuk melakukan aksi teror yang sama. Manifesto itu berisi tempat-tempat yang bisa disasar dan metode untuk melakukan serangan.

Dalam dokumen larangan tersebut, Shanks mengatakan mereka khawatir larangan dapat membuat pelaku menarik banyak perhatian. Tapi pada akhirnya mereka memutuskanharus memperlakukan manifesto itu selayaknya propaganda kelompok teror lainnya seperti ISIS.

Shanks juga sudah melarang kepemilikan dan penyebaran video penembakan berdurasi 17 menit yang dilakukan pelaku penembakan. Ia mengatakan peneliti dan jurnalis dapat mengajukan pengecualian untuk mendapat dua dokumen terlarang tersebut. 

Sementara itu, pembela kebebasan berbicara mengatakan larangan manifesto tersebut terlalu berlebihan. Walaupun mereka tidak mempertanyakan tentang larangan kepemilikan dan penyebaran video.

"Orang akan lebih percaya satu sama lain dan pemimpin mereka ketika tidak ada ruang untuk konspirasi teori, tidak ada yang disembunyikan," kata juru bicara Free Speech Coalition dan pengacara konstitusi Stephen Franks, Senin (25/3).

"Kerusakan dan risiko yang disebabkan tekanan ini akan jauh lebih besar daripada mempercayai masyarakat untuk membuat kesimpulan dan melihat kebiadapan dan kegilaan itu sendiri," tambahnya. 

Frank mengatakan ia tidak tertarik untuk membaca manifesto tersebut sebelum dilarang. Sekarang justru ia penasaran. Frank mengatakan manifesto itu menjadi seperti 'buah terlarang'. Ia khawatir banyak orang yang merasakan hal yang sama seperti dia.

Frank mengatakan larangan tersebut tidak masuk akal karena sementara di sisi lain warga Selandia Baru dapat dengan bebas membeli buku Adolf Hitler Mein Kampf. Sebelumnya pada pekan lalu Ardern mengatakan ia tidak akan memberikan apa yang pelaku inginkan.

"Ia mencari banyak hal dari tindakan terornya, salah satunya menjadi terkenal, itulah mengapa Anda tidak akan mendengar saya menyebut namanya," kata Ardern.

Credit  republika.co.id

Selandia Baru Akan Gelar Peringatan Korban Teror Christchurch

PM Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan bahwa negaranya akan menggelar upacara peringatan nasional untuk mengenang 50 korban yang tewas dalam teror Christchurch. (New Zealand Prime Minister's Office/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Selandia Baru akan menggelar upacara peringatan nasional untuk mengenang 50 korban yang tewas dalam teror penembakan di dua masjid di Christchurch pada 15 Maret lalu.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan bahwa upacara itu akan digelar di Christchurch pada 29 Maret mendatang tepat pukul 10.00 waktu setempat.

"Upacara peringatan nasional ini memberikan kesempatan bagi penduduk Christchurch, warga Selandia Baru, dan semua orang di dunia untuk bersama-sama mengingat korban serangan teroris," kata Ardern melalui sebuah pernyataan, Minggu (24/3).

Ardern kemudian menyatakan bahwa upacara ini juga akan menjadi wadah untuk simpati masyarakat Venezuela yang begitu besar sejak teror penembakan itu terjadi.


"Dalam sepekan setelah serangan teror itu, terlihat dua dan cinta tiada henti di negara ini," kata Ardern sebagaimana dilansir AFP.

Masyarakat Venezuela memang menunjukkan simpatinya dengan berbagai cara, mulai dari menari haka, memakai kerudung, hingga mengawal umat Muslim yang sedang salat di depan masjid lokasi penembakan.

"Upacara ini akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk menunjukkan bahwa warga Selandia Baru berbelas kasih, merangkul, dan beragam, dan bahwa kami akan melindungi nilai-nilai kami," tutur Ardern.

Semua dukungan ini memang dianggap sangat dibutuhkan oleh korban selamat yang kebanyakan mengalami trauma, termasuk seorang pengungsi Afghanistan, Abdul Aziz.

Aziz dianggap sebagai pahlawan karena mengadang pelaku penembakan di depan Masjid Linwood sehingga tak lebih banyak orang menjadi korban.

Ketika Masjid Linwood kembali dibuka, Aziz datang ke tempat ibadahnya tersebut. Namun, ia sempat tak tahan berada di sana.

"Ketika saya masuk, ada semacam tekanan di kepala saya. Ingatan saya kembali. Namun, saya harus melupakannya. Perlu waktu untuk pulih, tapi kami harus tetap kuat," katanya.

Credit  cnnindonesia.com

Menlu Retno puji kepemimpinan Jacinda Ardern

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kedua kanan bawah) menghadiri pertemuan World Assembly for Women (WAW!) di Tokyo, Jepang, Sabtu (23/3/2019). (Kemlu RI)

Saya sangat percaya, dengan kekuatan peran perempuan dalam mendorong perdamaian

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno RI memuji kualitas kepemimpinan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, yang didukung dengan rasa empati, melindungi, dan solidaritas tinggi sehingga menempatkannya sebagai agen perdamaian.

Dalam pertemuan World Assembly for Women (WAW!) di Tokyo, Jepang, Sabtu (23/3), Menlu Retno mengatakan bahwa Ardern menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin yang baik saat menghadapi serangan teror di Christchurch minggu lalu.

"Langkah-langkah yang diambil PM Selandia Baru menghadapi tragedi penembakan Christchurch, menunjukan empati yang besar, yang mampu menumbuhkan solidaritas dan menunjukan pernannya sebagai 'ibu’ bangsa,” kata Menlu Retno dalam keterangan tertulis Kemlu RI, Minggu.

Menurut Menlu, kepemimpinan perdana menteri perempuan seperti Jacinta Arden menunjukan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk berperan dan berkontribusi terhadap perdamaian.

“Saya sangat percaya, dengan kekuatan peran perempuan dalam mendorong perdamaian. Mari kita bekerja sama dalam mendorong peran serta perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi,” kata Retno.

“Mari kita bekerjasama mendorong peran serta perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi,” ujarnya

Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan pentingnya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan sebagai negosiator dan mediator.

Berkaitan dengan hal ini, Indonesia dan ASEAN akan menyelenggarakan Pelatihan Regional tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan untuk diplomat perempuan dari semua negara ASEAN.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun jaringan negosiator dan mediator perdamaian perempuan di Asia Tenggara.

Menlu RI juga mendorong para menteri perempuan untuk mengambil langkah serupa di kawasannya untuk meningkatkan kapasitas perempuan sebagai negosiator dan mediator perdamaian.

Jaringan ini selanjutnya diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan jaringan serupa di kawasan lainnya, sebagai kontribusi nyata perempuan dalam penciptaan stabilitas dan perdamaian global.

“Saya yakin negosiatior dan mediator perempuan akan berkontribusi lebih dalam menjaga perdamaian dan kestabilan,” kata Menlu Retno dalam pertemuan WAW! yang dihadiri Wakil Presiden Panama serta para menteri luar negeri perempuan dari delapan negara.

Pertemuan WAW! ke-5 diselenggarakan oleh pemerintah Jepang bekerjasama dengan Women 20, sebuah engagement group G-20 yang menyuarakan isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, pertumbuhan yang inklusif dalam sektor ekonomi internasional.

Forum WAW! merupakan bentuk komitmen Jepang untuk pengarusutamaan isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang.

Credit  antaranews.com

PBB sebut serangan teroris di Selandia Baru Islamfobia

Para ahli hak asasi manusia pada Kamis (21/3) menggambarkan serangan teroris di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, sebagai Islamfobia. .

Jenewa (CB) - Para ahli hak asasi manusia pada Kamis (21/3) menggambarkan serangan teroris di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, sebagai Islamfobia.

Tendayi Achiume, Rapporteur Khusus PBB mengenai Rasisme, dan Michal Balcerzak, Ketua Kelompok Kerja Ahli mengenai Rakyat Keturunan Afrika, mengeluarkan pernyataan bersama dalam kesempatan Hari Internasional bagi Penghapusan Dikskriminasi Rasial.

"Kurang dari sepekan lalu, seorang supremasi kulit-putih melakukan serangan teroris Islamfobi terhadap dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, dan menewaskan 50 orang serta melukai banyak orang lagi," demikian bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadulu.

"Peristiwa tragis ini mengingatkan kita bahwa rasisme, kebencian kepada orang asing dan kebencian terhadap agama mematikan ...," kata para ahli. Mereka menyatakan kekerasan rasial dan diskriminasi berpangkal dengan idelologi supremasi dan populisme etnik-nasionalis.

Para ahli tersebut mendesak semua negara agar melakukan peran mereka secara sungguh-sungguh dan mensahkan kebijakan yang akan melindungi penduduk yang rentan dan menjamin kesetaraan rasial.

Mereka juga mendesak rakyat yang terlibat dalam keistimewaan rasial agar menghapuskan rasisme, xenofobia dan intoleransi yang berkaitan dengan semua itu.

Credit  antaranews.com