Trump Ancam Tutup Perbatasan AS dengan Meksiko

Presiden Donald Trump kembali mengancam akan menutup perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko demi membendung arus imigran ilegal. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump kembali mengancam akan menutup perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko demi membendung arus imigran ilegal.

"Mungkin menutup Perbatasan Selatan. Meksiko tak melakukan apa pun untuk membantu menghentikan arus imigran ilegal ke negara kami. Mereka hanya berbicara tanpa tindakan," kata Trump melalui Twitter.

Trump kemudian juga menyerang negara-negara asal para imigran, seperti Honduras, Guatemala, dan El Salvador.

"Begitu pula Honduras, Guatemala, dan El Salvador yang menerima uang kami selama bertahun-tahun, tapi tak melakukan apa pun. Partai Demokrat juga tak peduli, hukum yang benar-benar buruk," tulis Trump.

Menanggapi ancaman Trump ini, Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez-Obrador, mengaku bahwa ia sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi isu imigran ini.

"Kami juga akan menolong dengan cara apa pun yang kami bisa. Kami tidak ingin ada konfrontasi dengan Amerika Serikat," ujarnya sebagaimana dikutip Reuters.

Menurut Lopez-Obrador, cara terbaik menangani isu imigran ini adalah dengan mengatasi akar masalah di negara asal.

Para imigran dari Amerika Tengah itu biasanya kabur ke AS untuk menghindari segala bentuk kekerasan, termasuk akibat persaingan kartel narkoba.

Sejak dilantik, Trump terus berupaya menerapkan pendekatan keras terhadap imigran ilegal ini karena dianggap membahayakan AS.

Salah satu usulan kontroversialnya adalah pembangunan tembok kuat di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko.

Karena usulan anggaran pembangunan tembok yang ia ajukan terus ditolak Kongres, Trump akhirnya mendeklarasikan situasi darurat nasional.

Dengan deklarasi darurat nasional, pemerintah dapat memanfaatkan anggaran militer dan dana negara lainnya untuk membangun tembok pembatas di sepanjang perbatasan dengan Meksiko yang situasinya dianggap sudah mendesak.

Credit  cnnindonesia.com

Presiden Lopez Tuntut Maaf Raja Spanyol karena Jajah Meksiko

Andres Manuel Lopez Obrador, Presiden Meksiko. Sumber: edition.cnn.com

CB, Jakarta - Pemerintah Spanyol menolak permintaan presiden Meksiko yang menuntut meminta maaf karena menjajah negaranya lima ratus tahun lalu.
Presiden Andres Manuel Lopez Obrador, seorang sayap kiri Meksiko, melayangkan surat kepada Raja Spanyol King Felipe VI dan Paus Fransiskus, agar mereka meminta maaf kepada orang-orang pribumi Meksiko.

 "Ada pembantaian dan penindasan. Yang disebut penaklukan itu dilakukan dengan pedang dan salib. Mereka membangun gereja-gereja mereka di atas kuil," kata Lopez Obrador dalam sebuah pesan video, seperti dikutip dari The Telegraph, 27 Maret 2019.

Labrador merekam pesan video di monumen peringatan suku Maya atas perang pertama melawan penakluk Spanyol Hernan Cortes melawan pribumi lima ratus tahun lalu.

Keluarga Kerajaan Spanyol saat Raja Spanyol Felipe VI bersiap menuju pelantikan(kedua dar kiri) di La Zarzuela Palace di Madrid, 19/6. REUTERS / Zipi / Pool
Beberapa jam setelah pesan pemimpin Meksiko diunggah ke media sosial, pemerintah Spanyol mengeluarkan pernyataan yang menyayangkan pernyataan Lopez Obrador.
"Kedatangan orang Spanyol di tempat yang sekarang adalah tanah Meksiko 500 tahun yang lalu tidak dapat dinilai berdasarkan pemikiran kontemporer. Rakyat kita selalu dapat menafsirkan masa lalu kita bersama tanpa kemarahan dan dengan perspektif yang konstruktif. Ada ikatan kasih sayang antara orang Spanyol dan Meksiko," balas pemerintah Spanyol

Lima abad silam, Hernan Cortes memulai penaklukan dari pesisir Tabasco dan dibantu oleh kelompok pribumi setempat. Cortes memimpin skuadron tempurnya di Tenochtitlan (yang sekarang adalah Mexico City), dan menang dua tahun kemudian pada 1521. Kemudian kerajaan Aztec hancur dan seluruh penduduk pribumi beralih memeluk Kristen.

Di depan pendukungnya, Lopez Obrador menatakan ingin mendamaikan Meksiko, Kerajaan Spanyol dan Vatikan, dengan melihat kembali sejarah invasi dan tiga abad kolonisasi.
Lopez Obrador mengatakan ingin mengubah interpretasi Spanyol bahwa peristiwa 500 tahun lalu di Meksiko sebagai pertemuan dua budaya, karena menurutnya itu adalah pembunuhan pribumi Meksiko.

Credit  tempo.co

Presiden Meksiko: Negara Jadi Pelaku Utama Pelanggaran HAM

Presiden baru Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador

Foto: The Independent

Sebanyak 10 ribu orang hilang di Meksiko.

CB, MEXICO CITY -- Presiden Meksiko Andres Lopez Abrador mengatakan di masa lalu negara adalah pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia. Ia menyalahkan kebijakan pemerintah sebelumnya yang 'neo-liberal' atas kekerasan dan penghilangan paksa di Meksiko.

"Ada waktu di mana negara menjadi pelanggar hak asasi manusia yang utama, pelanggar hak asasi yang hebat, hal itu sudah berakhir," kata Lopez Obrador dalam acara yang berencana menghapus penghilangan paksa di Meksiko, Senin (25/3).

Sepuluh ribu orang tercatat menghilang di Meksiko. Negara itu sedang berperang melawan kartel-kartel narkoba dan bentrokan dengan pasukan keamanan dianggap penyebab kematian 200 ribu orang sejak 2006.

"Saya, sebagai presiden, dan di waktu yang sama komandan tertinggi angkatan bersenjata, tidak akan pernah memberikan perintah untuk melakukan pembantaian, untuk menindas rakyat Meksiko," kata Lopez Obrador.

Kekerasan di Meksiko kerap diselingi dengan pembunuhan massal. Paling keji terjadi pada 2014 di mana ada 43 siswa dan guru di sebelah barat kota Iguala dibantai.

Pemerintah mengatakan para siswa dibantai setelah polisi korup menyerahkan mereka ke gang narkoba setempat, yang membakar mayat mereka. Tapi masih banyak pertanyaan tentang nasib para guru. Insiden itu yang paling menghancurkan reputasi Enrique Pena Nieto, presiden Meksiko sebelum Lopez Abrador.

Lopez Abrador yang naik ke tampuk kekuasaan pada Desember lalu berusaha menghentikan semua kebijakan pemerintah sebelumnya. Ia mengatakan tidak akan mendukung kebijakan 'mata dibalas mata'.

Angka pembunuhan di Meksiko masih tetap tinggi dan mencapai rekor sejak Lopez Obrador berkuasa. Acara yang digelar Lopez Obrador ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara pihak berwenang, keluarga, dan pusat layanan darurat di bawah 'sistem pencari nasional' yang dirancang untuk melacak orang-orang hilang.

Lopez Obrador mengatakan pemerintah tidak akan meminta biaya apa pun untuk pencari orang hilang. Sudah ada 26 ribu nama yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut.

Dalam acara yang dihadiri keluarga dan kerabat orang-orang yang dihilangkan paksa, Lopez Obrador menyerang kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya. Ia mengatakan pemerintah sebelumnya korup, memandekkan Meksiko, dan mendorong kekerasan.

"Ini yang membuat kami menderita, buah busuk ekonomi neo-liberal yang diresepkan selama 36 tahun," katanya.

Credit  republika.co.id

100 lebih migran asal Amerika Tengah ditahan di Meksiko utara

Sekelompok migran Amerika Tengah menyerah kepada Agen Patroli Perbatasan Amerika Serikat Jose Martinez di selatan pagar perbatasan Amerika Serikat-Meksiko di El Paso, Texas, Amerika Serikat, Rabu (6/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Lucy Nicholson/cfo (REUTERS/LUCY NICHOLSON)

Mexico City (CB) - Polisi Meksiko dan petugas federal pada Sabtu menahan 107 orang migran asal Amerika Tengah yang mencoba memasuki Amerika Serikat di perbatasan Reynosa, menurut pejabat pemerintah di wilayah negara bagian utara Tamaulipas.

Polisi yang mengikuti suatu petunjuk mencegat para migran yang diturunkan dari sebuah truk di belahan barat kota yang membentang di sepanjang perbatasan McAllen, Texas.

Di lokasi tersebut beberapa orang bersenjata menembaki polisi dan salah seorang penyerang terbunuh dalam tembakan balasan, demikian pernyataan dari pihak berwenang di Tamaulipas.

Dalam pernyataan tersebut dikabarkan bahwa polisi menyita sejumlah senjata api dan peluru tetapi tidak memberikan keterangan lebih terperinci apakah ada orang bersenjata lainnya yang juga ditangkap dan siapakah mereka.

Secara terpisah polisi menemukan satu kelompok pria dan wanita Amerika Tengah di pinggi jalan raya Reynosa. Mereka mengundang petugas migrasi federal yang sekarang sedang mengkaji status hukum mereka dalam penahanan di Amerika Tengah, kata pemerintah.

Institut Migrasi Nasional menghitung mereka terdiri atas 51 warga Guatemala, 47 dari Honduras dan sembilan orang Salvador, demikian ditambahkan.

Pemerintah Meksiko menerapkan peraturan baru untuk mengatur membanjirnya arus orang dari Amerika Tengah ke perbatasan utara mereka untuk berusaha mengurangi ketegangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyangkut pelanggaran keimigrasian menuju AS.

Credit  antaranews.com

Maskapai Meksiko tangguhkan Boeing 737 MAX 8

Sejumlah warga berjalan melewati reruntuhan di tempat pesawat Ethiopian Airlines Penerbangan ET 302 jatuh, di dekat Kota Bishoftu, di tenggara Addis Ababa, Ethiopia, pada Minggu (10/3/2-019) ((REUTERS/TIKSA NEGERI)

Mexico City (CB) - Maskapai penerbangan Meksiko Aeromexico mengatakan, Senin (11/3), pihaknya telah menangguhkan penggunaan enam unit pesawat Boeing 737 Max 8 miliknya sampai perusahaan tersebut mendapat informasi yang jelas soal penyelidikan kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines.

Pesawat nahas milik Ethiopian Airlines itu itu jatuh pada Minggu (10/3) di dekat Kota Addis Ababa.

"Penerbangan yang menggunakan pesawat-pesawat ini (Boeing737 Max 8, red) akan diganti dengan memakai seluruh (pesawat, red) dalam armada (yang kami miliki, red)," kata Aeromexico dalam pernyataan.

Credit  antaranews.com

15 tewas dalam penembakan di kelab malam Meksiko

Polisi terlihat berjaga-jaga di jalanan dekat kelab malam La Playa, tempat sedikitnya 13 orang tewas dalam penembakan pada Sabtu (9/3/2019) dini hari di Kota Salamanca, Meksiko. REUTERS/Jesus Lara

Mexico City (CB) - Sedikitnya 15 orang tewas dan tujuh lainnya terluka dalam penembakan di sebuah tempat hiburan malam pada Sabtu (9/3) dini hari di Guanajuato, negara bagian di Meksiko yang dilanda kekerasan, menurut kantor kejaksaan setempat.

Belum ada kejelasan soal siapa pelaku kejahatan tersebut.

Sebelum matahari terbit, sekelompok pria bersenjata tiba dengan menggunakan tiga mobil `van` di kelab khusus pria La Playa di Kota Salamanca. Mereka menyerbu ke kelab tersebut dan kemudian memuntahkan peluru, menurut laporan media setempat.

Kelompok-kelompok kuat penyelundup minyak telah mencuri bahan bakar dalam jumlah sangat besar dari pengilangan minyak di Salamanca.

Pekan ini, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador meluncurkan serangan besar untuk menangkap pemimpin gerombolan lokal Jose Antonio Yepez, yang dikenal sebagai "El Marro".

Sebuah video, yang diambil dari jalanan di dekat kelab malam itu pascapenembakan, memperlihatkan barisan kendaraan polisi. Di latar belakang, seorang perempuan terlihat meraung-raung tanpa terkendali saat sebuah ambulans memasuki daerah tersebut.

Menurut pernyataan kantor kejaksaan Negara Bagian Guanajuato, 13 pria ditemukan tewas di tempat hiburan itu dan dua lainnya meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Kejaksaan menambahkan bahwa agen-agennya sedang mengusut kejahatan tersebut.

Salamanca berada di Negara Bagian Guanajuato dan merupakan bagian dari wilayah yang menjadi magnet bagi perusahaan-perusahaan pembuat mobil, seperti Volkswagen AG, General Motors Co dan Toyota Motor Corp. Namun tahun lalu, Salamanca mengalami kasus pembunuhan dengan jumlah dua kali lipat hingga membuat kota itu menjadi salah satu wilayah Meksiko yang paling parah dirongrong kekerasasan, menurut data resmi.

Lebih dari satu dasawarsa setelah upaya diluncurkan dengan mengerahkan militer untuk memerangi kartel-kartel obat bius, upaya terbaru akan menjadi pengujian atas kemampuan Pemerintah untuk membatasi pergerakan kejahatan terorganisasi.

Credit  antaranews.com

Gaya Bepergian Presiden Meksiko Buat Pusing Paspampres

Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador. (AFP PHOTO / RONALDO SCHEMIDT)

Jakarta, CB -- Gaya sederhana Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, ternyata kerap membuat para ajudannya kerepotan, terutama ketika berpergian. Tak seperti kebanyakan petinggi negara yang menggunakan fasilitas kelas satu yang disediakan negara, Obrador lebih senang bepergian menggunakan pesawat komersial di kelas ekonomi.

Obrador juga sering melayani warga yang ingin berswafoto dengan dirinya hingga mencium, memeluk, bahkan merangkulnya.

"Tentu saja, foto seperti apa saja yang Anda suka," kata Obrador kepada seorang wanita di bandara yang ingin berfoto dengannya saat hendak menaiki pesawat menuju Sinaloa, Selasa (19/2).


Dikutip AFP, Obrador memang dikenal sebagai sosok yang sederhana. Lelaki yang akrab disapa dengan inisialnya, AMLO, bahkan telah menjual puluhan pesawat pemerintah, termasuk pesawat kepresidenan yang bernilai US$218 juta pada awal Desember lalu, dua hari setelah dirinya resmi menjabat sebagai presiden.

Dia merasa tak pantas berpergian dengan pesawat jutaan dolar itu, ketika masih banyak warganya yang terhimpit kemiskinan.

Selain enggan menggunakan pesawat kepresidenan, Obrador juga ogah dikawal dengan banyak ajudan. Dalam penerbangannya menuju Sinaloa, pria 65 tahun itu juga hanya ditemani oleh lima ajudannya yang tak bersenjata.

Padahal, Sinaloa merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi dan sarang kartel narkoba pimpinan Joaquim "El Chapo" Archivaldo Guzmán Loera.

Para ajudan Obrador itu juga disebut bukan berasal dari agen spesialis keamanan. Mereka dikabarkan direkrut untuk mengamankan sang presiden hanya berdasarkan "kesetiaan atau loyalitas."

Sebagai contoh, Obrador menunjuk Danel Asaf, sebagai kepala ajudannya. Asaf merupakan seorang mantan pekerja restoran asal Libanon dan kandidat anggota legislatif Mexico City, tanpa latar belakang keamanan.

Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador. (Reuters/Goran Tomasevic)

Tak hanya para ajudan, petugas bandara dan pramugari pesawat juga kerap dibuat kelimpungan jika Obrador tengah berpergian.

"Ketika dia harus menunggu di bandara, itu adalah momen yang paling buruk," ucap seorang kepolisian bandara yang tak ingin disebutkan namanya.

"Orang-orang menyerbunya (Obrador). Jika suatu hari seseorang ingin melakukan hal yang buruk padanya, kami tidak akan bisa menghentikan mereka karena dia (Obrador) tidak suka dikhawal. Dia tidak bisa terus seperti ini, dia harus mau menggunakan ruang VIP."

Seorang pramugari pesawat yang ditumpangi Obrador, Alejandra Martinez, mengaku perjalanan bersama sang presiden membuatnya sakit kepala.

"Sangat mengerikan bahwa dia ada di dalam penerbangan bersama saya. Orang-orang jadi mengabaikan instruksi (keselamatan). Mereka meninggalkan tempat duduk pesawat bahkan selama turbulensi," kata Martinez.

"Sejumlah wartawan yang ikut juga tidak bisa mengerti bahwa mereka tidak bisa menggunakan kamera saat sedang terbang di udara karena bisa menjadi proyektil ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi."

Menanggapi pengamanannya, Obrador menyatakan dia berserah diri dan yakin Tuhan akan selalu melindunginya.

"Saya memiliki banyak perlindungan, ini adalah perisai saya," ucapnya sambil menunjukan gambar Yesus.

Sikap dekat dengan rakyatnya itu cukup ampuh mengerek popularitas Obrador. Berdasarkan hasil jajak pendapat Mitofsky, Obrador meraih dukungan dari rakyatnya hingga 80 persen, tertinggi dalam sejarah.

Credit  cnnindonesia.com

Penasihat Trump Yakin Tembok Meksiko Rampung Sebelum Pemilu

Penasihat senior Presiden Donald Trump, Stephen Miller, menargetkan pembangunan tembok Meksiko rampung sebelum pemilihan umum pada 2020 mendatang. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Penasihat senior Presiden Donald Trump, Stephen Miller, menargetkan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko rampung sebelum pemilihan umum pada 2020 mendatang.

"Kalian akan melihat ratusan kilometer (tembok) bahkan mungkin beberapa ratus kilometer" pada September 2020, dua bulan sebelum pemilu, demikian pernyataan Miller dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada Minggu (17/2).

Miller menerangkan bahwa target itu sangat mungkin tercapai karena pekan lalu Trump sudah mengumumkan deklarasi darurat nasional di perbatasan dengan Meksiko.


Deklarasi tersebut membenarkan pemanfaatan anggaran militer dan dana lainnya untuk membangun tembok pembatas.

Rencana deklarasi itu diumumkan Trump setelah kecewa karena melihat draf kesepakatan anggaran antara dua kubu di Kongres untuk membiayai tembok perbatasan ini.

Draf itu hanya menyediakan US$1,375 miliar untuk tembok perbatasan, jauh dari jumlah yang diminta Trump, yakni US$5,7 miliar atau setara dengan Rp80,5 triliun.

Menggemakan argumen Trump, Miller mengatakan bahwa perbatasan yang tidak aman memungkinkan narkoba dan penjahat untuk masuk ke negara itu. Dia menolak data pemerintah yang menunjukkan bahwa imigran ilegal telah menurun.

"Anda tidak bisa memiliki area perbatasan yang tidak terkontrol dan tidak aman di mana orang dapat masuk dengan bebas tanpa terdeteksi," katanya.

Meski demikian, pembangunan tembok ini diperkirakan bakal langsung dihalangi oleh tantangan hukum dari berbagai pihak.

Xavier Becerra, jaksa agung California, mengatakan kepada ABC bahwa wilayahnya akan mengajukan gugatan terhadap proyek itu "dengan pasti, dan dalam waktu dekat."

Dia mengatakan California dan negara bagian lain memiliki kedudukan hukum dalam kasus ini karena mereka berisiko kehilangan uang yang sebenarnya bisa dipakai untuk proyek militer, bantuan bencana, dan keperluan lainnya.

Anggota Demokrat yang lain, Senator Tammy Duckworth dari Illinois, mengatakan dia pikir Kongres dapat mengeluarkan resolusi untuk memblokir tindakan Trump. Namun, mereka kemungkinan akan kalah suara menghadapi hak veto Trump.

Miller memperkirakan Trump akan menjatuhkan veto, dengan mengatakan, "Dia akan melindungi deklarasi darurat nasionalnya, dijamin."

Beberapa senator dari partai tempat Trump bernaung sendiri, Republik, juga mengecam deklarasi darurat nasional tersebut. Menurut mereka, hal itu dapat menjadi preseden berbahaya dan sama dengan melampaui batas wewenang eksekutif.

Seorang politikus Partai Republik terkemuka, William Weld, bahkan menganggap pencalonan Trump dalam pemilu 2020 sebagai lelucon.

Dalam wawancara dengan ABC, Minggu (17/2), Weld mengatakan warga AS tidak akan tahan enam tahun lagi dengan seorang presiden yang "ingin memecah belah negara" dan "ceroboh".

Dia mengatakan deklarasi darurat itu adalah contoh ketika Trump mencoba "membuat dirinya tampak sangat diperlukan," padahal "Dia sama sekali tidak diperlukan."

Credit  cnnindonesia.com

Trump Tak Senang dengan Kesepakatan Tembok Meksiko

Presiden Donald Trump mengaku tak senang dengan draf kesepakatan mengenai pembangunan tembok di perbatasan Meksiko. Pemerintahan AS pun terancam kembali tutup. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengaku tidak senang dengan draf kesepakatan antara kubu Republik dan Demokrat mengenai pendanaan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Meksiko. Pemerintahan Amerika Serikat pun terancam kembali tutup.

"Saya harus mempelajarinya. Saya tidak senang," ujar Trump merujuk pada draf kesepakatan pendanaan yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan dan Senat juga tanda tangan sang presiden demi menghindari penutupan pemerintahan.

Sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (13/2), draf kesepakatan itu berisi rencana anggaran pembangunan tembok Meksiko yang diminta Trump dan dana untuk membiayai pemerintahan hingga akhir masa fiskal pada September mendatang.



Jika Kongres kembali tak mencapai kesepakatan anggaran pada tenggat waktu 15 Februari mendatang, pemerintahan AS terancam tutup lagi setelah situasi serupa terjadi sejak Desember hingga akhir Januari lalu.


Hambatan besar dalam kesepakatan ini adalah permintaan Trump untuk menyediakan anggaran US$5,7 miliar guna membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko demi menghalau imigran ilegal.

Partai Republik yang menguasai Senat memperjuangkan permintaan Trump, sementara Partai Demokrat sebagai pemegang suara mayoritas di Dewan Perwakilan menganggap dana tersebut terlalu besar.


Ketika ditanya apakah pemerintahan harus ditutup kembali jika ia tak suka dengan kesepakatan tersebut, Trump berkata, "Saya kira kalian tidak akan melihat penutupan pemerintahan. Jika ya, itu kesalahan Demokrat."

Sejumlah sumber mengatakan bahwa Trump jengkel karena dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menganggarkan US$1,37 miliar untuk pembangunan tembok berbahan tonggak baja di perbatasan sepanjang 90 kilometer.

Demokrat juga menawarkan pengurangan jumlah penutup tempat tidur di fasilitas detensi imigran dari 40.520 menjadi 35.520. Dana penyediaan penutup itu kemudian dapat digunakan untuk membiayai tembok Meksiko.

Selama ini, Partai Demokrat mendesak pemerintahan Trump agar mengurangi jumlah imigran yang ditahan selagi menunggu proses deportasi. Mereka mengusulkan pemasangan alat deteksi untuk terus memantau pergerakan imigran yang sedang menanti deportasi tersebut.

Namun, Trump sendiri selama ini ingin semua imigran ilegal yang bersiap dipulangkan ke negara asalnya ditahan di fasilitas detensi.

Meski Trump tak mendapatkan semua yang diinginkan, Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, berharap sang presiden mau menandatanganinya demi menghindari penutupan pemerintahan.

"Saya berharap ia memutuskan untuk menandatanganinya," kata McConnell.




Credit  cnnindonesia.com

Anggota Dewan AS Capai Kesepakatan Dasar soal Tembok Meksiko

Ilustrasi kompleks Kongres AS. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Negosiator anggota Dewan Perwakilan dan Senat Amerika Serikat mengaku sudah mencapai kesepakatan dasar mengenai pendanaan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko demi menghindari penutupan pemerintahan.

Senator dari Partai Republik, Richard Shelby, dan anggota Dewan Perwakilan dari Partai Demokrat, Nita Lowey, mengatakan bahwa kesepakatan itu tercapai pada Senin (11/2) malam setelah serangkaian rapat selama satu hari.

Sebagaimana dilansir Reuters, Shelby mengatakan bahwa ia berharap Gedung Putih akan menerima kesepakatan yang sudah dicapai anggota Senat dan Dewan Perwakilan tersebut.

Shelby dan tak menjabarkan lebih lanjut isi kesepakatan tersebut. Namun sebelumnya, Partai Republik terus memperjuangkan permintaan Presiden Donald Trump agar Kongres mengucurkan dana US$5,7 miliar untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko.


Permintaan yang dianggap terlalu besar oleh kubu Demokrat ini sempat membuat Kongres tak menyepakati rancangan anggaran sehingga pemerintahan AS harus tutup selama lebih dari 30 hari, terlama dalam sejarah.

Trump akhirnya sepakat membuka sementara pemerintahan hingga 15 Februari dengan jaminan Kongres akan membahas pendanaan tembok tersebut.

Demi menghindari penutupan pemerintahan, Partai Demokrat akhirnya mengajukan tawaran untuk mengurangi ruang dalam tahanan bagi para imigran yang menghadapi deportasi.

Demokrat menolak usulan Trump untuk memperluas kapasitas tahanan bagi para imigran yang ditangkap Aparat Bea Cukai dan Imigrasi AS (ICE).

Mereka pun menawarkan pengurangan jumlah penutup tempat tidur di fasilitas detensi imigran dari 40.520 menjadi 35.520. Dana penyediaan penutup itu kemudian dapat digunakan untuk membiayai tembok Meksiko.

Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, menganggap proposal itu bagai "pil racun" karena dapat membuat AS harus melepaskan ribuan imigran ilegal.

Kubu Demokrat kemudian menyatakan bahwa ada banyak cara untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melepaskan imigran dari pusat detensi, tapi memasangkan detektor pada tubuhnya agar dapat terus dipantau.

Ketua Komite Alokasi Dana Dewan Perwakilan AS, Nita Lowey, pun berharap negosiasi berjalan lancar sehingga pemerintahan tidak harus ditutup lagi.

"Kami akan mencoba dan berupaya mencapai kesepakatan. Saya selalu optimistis kami dapat melakukannya," katanya.




Credit  cnnindonesia.com

Kepolisian Kanada Bebaskan 43 Warga Mesiko dari Perbudakan

Ilustrasi. (Istockphoto/menonsstocks)

Jakarta, CB -- Kepolisian Kanada membebaskan 43 warga Meksiko yang menjadi korban penipuan dan perbudakan setelah dipekerjakan di negara tersebut nyaris tanpa imbalan.

Kepolisian Ontario (OPP) menyatakan bahwa para pekerja yang kebanyakan laki- laki itu dipikat ke Kanada oleh sindikat perdagangan manusia.


Awalnya, mereka membayar sejumlah besar uang kepada sindikat itu dengan iming-iming bisa belajar di Kanada, atau mendapatkan visa kerja dan status kependudukan tetap.

Begitu tiba di Kanada, mereka ditempatkan dalam kawasan kumuh di bagian tengah dan timur kota Ontario. Mereka kemudian dipaksa bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel-hotel.

"Perdagangan manusia adalah pebudakan modern. Eksploitasi adalah adalah elemen kunci dari pelanggaran ini," kata Wakil Komisaris OPP, Rick Barnum, sebagaimana dikutip AFP.

Dua pejabat perusahaan jasa kebersihan di daerah Barrie, Ontario, diduga terlibat dalam kasus ini. Namun, sejauh ini mereka belum ditahan.

"Tidak dapat dibayangkan bahwa kejadian ini terjadi di lingkungan kami," kata Kepala Kepolisan Daerah Barrie, Kimberly Greenwood.




Credit  cnnindonesia.com

Ramai skandal pelecehan seksual di gereja, Meksiko berhentikan 152 pastor

Bendera Meksiko (REUTERS/Seth Wenig)

Mexico City (CB) - Sedikitnya 152 pastor Katolik di Mexico diberhentikan dari pelayanan dalam sembilan tahun terakhir karena pelecehan seksual terhadap anak, kata Uskup Agung Meksiko untuk Monterrey, Senin.

Hal tersebut mendorong pengacara para terduga korban pelecehan mempertanyakan keseriusan dari pihak Gereja.

"Beberapa pastor nakal berada di penjara dan sejumlah pastor lainnya diberhentikan dari pelayanan mereka. Dalam sembilan tahun terakhir, sebanyak 152 pastor dipensiunkan," kata Uskup Agung untuk Monterrey, Rogelio Cabrera kepada Reuters, Minggu.

Pengumuman Gereja Meksiko tersebut muncul di tengah maraknya skandal pelecehan seksual di seluruh gereja Katolik di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Chile, Australia dan Jerman. Meksiko merupakan rumah bagi komunitas Katolik terbesar kedua di dunia seteah Brazil.
Paus Fransiskus akan menerima para uskup di Vatikan akhir Februari guna membahas pengungkapan pelecehan seksual di Gereja di seluruh dunia, yang telah merusak kredibiltas lembaga tersebut.

Pengacara Martin Faz Mora, yang mewakili 19 terduga korban pelecehan oleh seorang pastor di Negara Bagian San Luis Potosi, Meksiko Tengah, menyatakan keraguan tentang pengumuman Gereja tersebut.

"Itu menjadi contoh yang tak bertanggungjawab lantaran para korban masih menunggu ganjaran atas penodaan terhadap mereka," kata Faz kepada Reuters, Senin. "Dalam hal apapun Gereja tidak membicarakan masalah untuk mengobati penderitaan korban".

Paus Fransiskus kerap berjanji bahwa tidak ada toleransi bagi pastor yang melakukan pelecehan terhadap anak namun sejumlah kritikus menuntut tindakan yang lebih.

Credit  antaranews.com

Lawan Trump, California Tarik Pasukan dari Perbatasan Meksiko

Gubernur California memerintahkan penarikan dua pertiga tentara dari perbatasan AS dan Meksiko, menentang kebijakan Donald Trump yang ingin membendung imigran. (Reuters/Delcia Lopez)

Jakarta, CB -- Gubernur California, Gavin Newsom, menandatangani perintah untuk menarik lebih dari dua pertiga tentara Garda Nasional dari perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, menentang kebijakan Presiden Donald Trump yang mengklaim ingin membendung arus imigran ilegal.

Newsom mengatakan bahwa 360 personel Garda Nasional akan ditarik, sementara 100 lainnya masih akan berjaga di perbatasan sebagai bagian dari satuan tugas untuk memberantas perdagangan narkoba.

"Semua masalah perbatasan ini adalah krisis yang dibuat-buat. Kami tidak tertarik ikut serta dalam teater politik," ujar Newsom sebagaimana dikutip Reuters, Senin (11/2).


Politikus Partai Demokrat itu kemudian mengatakan bahwa penerobosan perbatasan oleh imigran ilegal sudah berkurang, bahkan mencapai angka terendah sejak 1971.


Selain itu, populasi imigran tak berdokumen juga merosot hingga titik terendah dalam sepuluh tahun terakhir, bertolak belakang dengan narasi Trump yang selama ini menyiratkan imigrasi sebagai salah satu masalah terbesar AS.

"Ini murni politik, titik," kata Newsom.


Sebelumnya, Gubernur New Mexico, Michelle Lujan Grisham, juga menarik sebagian besar pasukan dari perbatasan daerahnya dengan Meksiko.

"Saya menolak anggapan pemerintah federal bahwa ada krisis keamanan nasional yang luar biasa di perbatasan selatan negara kita, di mana justru beberapa komunitas di sana merupakan yang paling aman di negara ini," kata Grisham.

Perintah penarikan pasukan dilakukan Grisham beberapa saat sebelum Trump menyampaikan pidato kenegaraannya di Gedung Capitol.

Trump memberlakukan pengetatan kebijakan imigrasi, termasuk penjagaan di perbatasan, sejak akhir 2017 lalu. Presiden ke-45 itu menganggap gelombang imigran ilegal dari Meksiko dan sejumlah negara Amerika Selatan lainnya mulai mengkhawatirkan.

Sejauh ini, Trump telah mengerahkan 3 ribu personel ke perbatasan. Kementerian Pertahanan bahkan menyatakan akan mengerahkan sedikitnya 3.750 personel tambahan ke perbatasan AS-Meksiko untuk membantu memasang penghalang kawat berduri.

Rencana pengerahan pasukan tambahan ke perbatasan ini muncul menjelang tenggat waktu yang diberikan Trump kepada Kongres untuk menyetujui pendanaan pembangunan tembok perbatasan.

Perdebatan anggaran tersebut sempat memicu penutupan pemerintah atau government shutdown selama sebulan sejak 22 Desember lalu, yang terlama sepanjang sejarah.




Credit  cnnindonesia.com

Meksiko Kirim 10.200 Personel ke Wilayah Rawan Pembunuhan

Ilustrasi polisi Meksiko. (Reuters/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Meksiko mengirimkan 10.200 personel gabungan polisi dan tentara untuk mengurangi tingkat pembunuhan di 17 titik rawan di negara tersebut.

Menteri Keamanan Meksiko, Alfonso Durazo, mengatakan bahwa pemerintah akan menempatkan masing-masing 600 personel ke 17 distrik yang telah ditetapkan sebagai langkah awal. Wilayah pengiriman selanjutnya akan diperluas.

Salah satu kota yang menjadi sasaran pertama adalah Tujuana, kota dengan tingkat pembunuhan tertinggi hingga mencapai 202 kasus pada Desember lalu.


Kota lainnya yang berbatasan dengan AS, Ciudad Juarez, Reynosa, dan Nuevo Laredo, juga dijadwalkan menerima pasukan, begitu pula Acapulco yang merupakan kota destinasi turis karena wisata pantainya.


"Melaksanakan operasi keamanan dan membawa pasukan dari Kota Meksiko ke Tijuana, Reynosa, Nuevo Laredo, dan membawa mereka kembali. Situasi akan sangat berbeda dengan memiliki angkatan militer permanen," kata Durazo.

Pengerahan pasukan ini dilakukan di tengah peningkatan kasus pembunuhan hingga sepertiga dari jumlah kasus tahun lalu, memecahkan rekor selama dua tahun berturut-turut.


Situasi ini menjadi tantangan nyata bagi presiden baru Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, untuk mengendalikan kekerasan yang meningkat dalam satu dekade terakhir di tengah perang melawan perdagangan narkoba.

Menjabat pada Desember lalu, Obrador mengusulkan untuk memperkuat angkatan bersenjata dengan Garda Nasional yang baru, sembari mengatakan bahwa perang melawan penyelundup narkoba telah usai.

Dia juga menelusuri tumbuhan yang dapat menggantikan tanaman terlarang serta amnesti bagi pengedar narkoba tingkat rendah dan juga petani.





Credit  cnnindonesia.com

Tentang Trump, Gubernur Usir Militer dari Perbatasan Meksiko

Gubernur New Mexico, Michelle Lujan Grisham, memerintahkan penarikan sebagian besar pasukan penjaga nasional Amerika Serikat dari perbatasan dengan Meksiko. (Reuters/Delcia Lopez)

Jakarta, CB -- Gubernur New Mexico, Michelle Lujan Grisham, memerintahkan penarikan sebagian besar pasukan penjaga nasional Amerika Serikat dari perbatasan dengan Meksiko.

Langkah itu dilakukan Grisham sebagai bentuk penentangannya terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang mengerahkan ribuan personel ke perbatasan dengan Meksiko untuk membendung gelombang imigran ilegal masuk AS.

"Saya menolak anggapan pemerintah federal bahwa ada krisis keamanan nasional yang luar biasa di perbatasan selatan negara kita, di mana justru beberapa komunitas di sana merupakan yang paling aman di negara ini," kata Grisham melalui pernyataan pada Selasa (5/2).


Selain New Mexico, perintah penarikan pasukan mencakup sebagian besar wilayah perbatasan AS di Arkansas, Kansas, Kentucky, New Hampshire, South Carolina, dan Wisconsin. Kantor Grisham mengatakan ada sekitar 118 pasukan yang ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut.


Meski begitu, beberapa pasukan penjaga nasional akan tetap ditempatkan di wilayah perbatasan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi komunitas-komunitas yang menangani gelombang imigran.

"Kami akan mendukung wilayah tetangga kami yang membutuhkan bantuan sangat besar. Dan kami akan menawarkan bantuan ketika kami sanggup kepada orang-orang rentan yang tiba di perbatasan kami," kata Grisham seperti dikutip AFP.

"Tetapi New Mexico tidak akan ikut menjadi bagian dalam sandiwara ketakutan Presiden soal perbatasan dengan menyalahgunakan pasukan penjaga nasional."


Grisham mengatakan pihaknya akan mengerahkan pasukan jika dibutuhkan dan ketika "kehadiran mereka dapat membuat perbedaan nyata dalam memastikan keselamatan publik dan meredakan kekhawatiran di perbatasan."

Perintah penarikan pasukan dilakukan Grisham beberapa saat sebelum Trump menyampaikan pidato kenegaraannya di Gedung Capitol.

Trump memberlakukan pengetatan kebijakan imigrasi, termasuk penjagaan di perbatasan, sejak akhir 2017 lalu. Presiden ke-45 itu menganggap gelombang imigran ilegal dari Meksiko dan sejumlah negara Amerika Selatan lainnya mulai mengkhawatirkan.

Sejauh ini, Trump telah mengerahkan 3 ribu personel ke perbatasan. Pada akhir pekan lalu, Kementerian Pertahanan bahkan menyatakan akan mengerahkan sedikitnya 3.750 personel tambahan ke perbatasan AS-Meksiko untuk membantu memasang penghalang kawat berduri.

Rencana pengerahan pasukan tambahan ke perbatasan ini muncul menjelang tenggat waktu yang diberikan Trump kepada Kongres untuk menyetujui pendanaan pembangunan tembok perbatasan.

Perdebatan anggaran tersebut sempat memicu penutupan pemerintah atau government shutdown selama sebulan sejak 22 Desember lalu, yang terlama sepanjang sejarah.

Penutupan ini terjadi karena Kongres tak menyepakati rencana anggaran. Partai Republik mendukung permintaan Trump, sementara Partai Demokrat menolak.

Trump menganggap penambahan anggaran digunakan untuk memperluas bagian dinding perbatasan demi menghentikan para imigran ilegal yang masuk dari Meksiko. Ia menganggap gelombang imigran itu sebagai "invasi penjahat yang tidak terkendali."






Credit  cnnindonesia.com

Pentagon Kerahkan 3.750 Tentara Tambahan AS ke Perbatasan Meksiko

Para pasukan Amerika Serikat yang ditugaskan di wilayah yang berbatasan dengan Meksiko. Foto/Airman First Class Daniel A. Hernandez/Air Force

WASHINGTON - Pentagon mengirim 3.750 tentara tambahan Amerika Serikat (AS) ke wilayah barat daya negara tersebut yang berbatasan dengan Meksiko. Ribuan pasukan tambahan ini akan bertugas selama tiga bulan untuk mendukung agen-agen perbatasan.

Dalam pengumumannya, Pentagon mengatakan pengerahan tentara itu akan meningkatkan jumlah pasukan aktif yang mendukung agen Pabean dan Perlindungan Perbatasan di sana menjadi sekitar 4.350 personel.

Pentagon mengungkapkan angka resmi pasukan tambahan tersebut beberapa hari setelah seorang anggota parlemen dari Demokrat mengatakan sekitar 3.500 tentara tambahan bersiap dikerahkan.

Presiden Donald Trump, yang telah menggambarkan situasi di perbatasan sebagai krisis, diharapkan berbicara tentang imigrasi dan usulannya untuk tembok di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko selama pidato kenegaraan tahunan Serikat pada hari Selasa (5/2/2019).

Permintaan Trump agar uang untuk tembok dimasukkan ke dalam legislasi pengeluaran memicu kebuntuan dengan kubu Demokrat yang menyebabkan penutupan atau shutdown pemerintah federal secara parsial selama 35 hari. Penutupan itu berakhir pada 25 Januari lalu.

Jika anggota parlemen tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai situasi keamanan perbatasan pada 15 Februari, Trump mengancam akan membiarkan pemerintah ditutup lagi atau untuk menyatakan darurat nasional sebagai cara untuk menghindari penolakan Kongres dan mendapatkan anggaran untuk membangun tembok perbatasan.

"Saya tidak mengambil apa pun dari meja," katanya dalam siaran wawancara CBS pada hari Minggu, yang dikutip Reuters, Senin (4/2/2019).

Pentagon pertama kali menyetujui penyebaran pasukan aktif AS ke perbatasan Meksiko pada Oktober, sebelum pemilihan anggota Kongres November 2018. Langkah pengerahan pasukan mendapat dukungan dari para pendukung Trump, termasuk para politisi Republik di Kongres.

Pentagon mengatakan militer AS akan mengoperasikan kamera pengintai mobile di Arizona, California, New Mexico, dan Texas. Misi tersebut dijadwalkan akan berjalan hingga 30 September 2019. Beberapa pasukan tambahan juga akan merangkai kawat berduri lebih dari 240 mil (240 km).

Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Patrick Shanahan menyetujui pengerahan tentara terbaru pada 11 Januari lalu. Namun, sampai hari Kamis lalu Shanahan tidak mengungkap angka pasti pasukan tambahan tersebut. Ketua Komite Angkatan Bersenjata Parlemen dari Demokrat; Adam Smith, kemudian menyebut sekitar 3.500 pasukan tambahan sedang dikirim ke perbatasan.

Smith mengkritik pejabat senior Pentagon karena gagal mengungkapkan informasi selama sidang di depan komite di Kongres tentang masalah itu. 

Credit  sindonews.com

AS Kembalikan Pencari Suaka Pertama ke Meksiko

Ilustrasi. (Reuters/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat mengembalikan pencari suaka dari Amerika Tengah ke Meksiko agar menunggu proses di negara tersebut, Selasa (29/1).

Seorang juru bicara Kementerian Keamanan Dalam Negeri mengonfirmasi bahwa pencari suaka yang dikembalikan ke Meksiko pada Selasa adalah seorang warga Honduras, Carlos Gomez.

Gomez tiba di Meksiko untuk melanjutkan perjalanan ke AS pada tahun lalu. Ia sempat tinggal di AS selama menunggu proses pengajuan suaka.


Namun, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memberlakukan aturan baru, Protokol Perlindungan Migran (MPP), yang memungkinkan pengembalian pencari suaka non-Meksiko untuk menunggu proses suaka di Meksiko.


Gomez sendiri sudah mendapatkan visa kemanusiaan untuk menunggu proses suakanya di Meksiko hingga akhir November mendatang.

Nantinya, Gomez akan menerima surat undangan hadir ke persidangan jika permintaan suaka sudah masuk tahap pertimbangan pengadilan imigrasi.

Selama proses pengadilan, Gomez harus tinggal di Meksiko. Jika kasus Gomez kalah di pengadilan, ia akan dipulangkan ke negara asal.


Sebagaimana dilansir Reuters, para pencari suaka dari negara-negara Amerika Tengah biasanya mendapatkan izin untuk tinggal di AS selama permintaan suaka mereka diproses.

Regulasi ini diberlakukan karena gelombang pencari suaka dari negara-negara Amerika Tengah, seperti Honduras dan Guatemala, semakin besar dalam beberapa tahun belakangan.

Berdasarkan data keimigrasian AS, sekitar 93 ribu orang mengajukan suaka di perbatasan selatan, meningkat 67 persen dari tahun 2017.






Credit  cnnindonesia.com

Sepuluh orang tewas dalam baku-tembak di Meksiko

Seorang polisi penyelidik berbicara melalui telepon di TKP penembakan yang menewaskan dua polisi di kotamadya Guadalupe, bersebelahan dengan Monterrey pada Rabu (19/1). Para penembak menembak dua polisi kota dalam tembak lari pada Rabu sore, menurut media setempat. (ANTARA/REUTERS/Tomas Bravo/djo)

Mexico City (CB) - Sepuluh orang tewas dan dua lainnya mengalami cedera dalam baku tembak pada Minggu (27/1) antara dua kelompok bersenjata di Negara Bagian Guerrero, Meksiko barat daya, menurut informasi pemerintah negara bagian tersebut.

Pihak berwenang keamanan dalam satu penyataan menyebutkan bahwa baku tembak terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat (21.00GMT) di dekat Kota Chilapa, bagian timur Ibu Kota Negara Bagian Chilpancingo.

Sejumlah senjata ditemukan di lokasi kejadian, tempat sepuluh jasad ditemukan di dua kendaraan yang hancur akibat tembakan. Dua orang lagi mengalami cedera.

Pihak berwenang mengatakan kedua kelompok menggambarkan diri mereka sebagai polisi masyarakat. Belum diketahui pasti apa yang menjadi latar belakang mereka berkelahi.

Guerrero merupakan tempat resor pantai ternama Acapulco, yang telah lama dirusak sejumlah kekerasan paling parah di Meksiko.

Credit  antaranews.com

Meksiko setujui pembentukan garda nasional penumpas kejahatan

Omar Trevino Morales, yang dikenal dengan sebutan "Z-42" dan merupakan pemimpin kartel narkoba Zetas, dikawal tentara saat konferensi media mengenai penahanannya di Kota Meksiko, Meksiko, Rabu (4/3). Pasukan keamanan Meksiko berhasil menangkap Morales, pemimpin kartel narkoba Zetas dan salah satu orang paling dicari di Meksiko, kata pejabat keamanan Rabu lalu. Omar Trevino Morales merupakan saudara dari mantan pemimpin Zetas yang telah telah ditangkap sebelumnya yaitu Miguel Angel Trevino Morales. (REUTERS/Edgard Garrido )

Mexico City (CB) - Legislator Meksiko dalam pemungutan suara pada Rabu menyetujui pembentukan garda nasional baru beranggotakan 60.000 personel untuk memerangi kejahatan terorganisasi.

Pembentukan garda itu didukung penuh oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador .

Proposal pembentukan garda disetujui oleh sekitar tiga perempat anggota majelis rendah Kongres, 362 memilih setuju berbanding 119 suara menolak. Perubahan konstitusi Meksiko memerlukan dua pertiga suara dukungan di kedua majelis.

Partai MORENA naungan Obrador bekerja sama dengan sekutu-sekutu kecil berhaluan kiri dan legislator dari Partai Revolusioner Institusional (PRI) dalam menyetujui pembentukan garda nasional baru yang akan menggantikan angkatan bersenjata dalam memerangi kejahatan termasuk  terhadap kartel-kartel narkoba.

Kalangan pengkritik mengkhawatirkan bahwa pembentukan garda baru akan menimbulkan militerisme lebih lanjut dalam perang terhadap kejahatan serta berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Beberapa penentang proposal itu bahkan menyerukan perubahan yang dapat membatasi pengerahan kekuatan dan menghilangkan perlindungan terhadap penuntutan bila personelnya melakukan kejahatan terhadap warga sipil.

Pada tahap awal, garda tersebut akan terdiri atas sekitar 60.000 personel dari pasukan militer dan kepolisian federal, namun masih belum jelas apakah garda akan diperkuat oleh tenaga rekrut baru.

Menurut naskah proposal tersebut, kepala pasukan garda akan dijabat warga sipil, namun kepala operasionalnya akan dijabat perwira militer.

Proposal itu masih harus mendapat persetujuan dari Senat, lalu mayoritas legislator negara bagian. Meskipun demikian, keduanya kemungkinan besa menyetujui mengingat kekuatan politik MORENA dan sekutu-sekutunya di penjuru Meksiko.

Obrador, yang menjabat pada 1 Desember, mengatakan dia juga ingin menyelesaikan masalah lama Meksiko atas kekerasan dan pelanggaran hukum geng dengan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Dia mengisayaratkan kemungkinan pengampunan bagi sejumlah pelaku aksi kriminal yang lebih ringan.

Pembentukan garda nasional ini bukanlah hal baru yang diupayakan pemerintah untuk mengatasi masalah keamanan dengan diplomasi yang berbeda.

Pemerintahan mantan presiden Enrique Pena Nieto sebelumnya membentuk gendarmeri untuk mengawasi penumpasan kejahatan terorganisasi, namun kekuatan satuan itu kemudian dipangkas.

Lebih dari satu dasawarsa sebelumnya, mantan presiden Felipe Calderon pernah mengerahkan angkatan bersenjata untuk memerangi kartel narkoba. Tapi ketika kebijakan itu berhasil menewaskan atau menangkap para pemimpin kartel, kelompok kriminal menjadi terpecah dan kekerasan geng merenggut lebih dari 170 ribu jiwa.

Credit  antaranews.com

Pentagon Setujui Tambah Pasukan AS di Perbatasan Meksiko

Ilustrasi pasukan Amerika Serikat di perbatasan Meksiko. (Reuters/Delcia Lopez)

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) menyetujui permintaan perpanjangan masa dan penambahan jumlah serdadu ke sepanjang wilayah perbatasan dengan Meksiko. Hal itu diajukan oleh Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS, dengan alasan mengadang laju pendatang gelap.

"Menanggapi permintaan dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri pada 27 Desember, pelaksana tugas Menteri Pertahanan Pat Shanahan menyetujui bantuan tambahan prajurit hingga 30 September 2019," dikutip dari pernyataan resmi Pentagon, seperti dilansir CNN pada Selasa (15/1).

Pernyataan tersebut juga menjelaskan militer AS saat ini sedang melakukan transisi terhadap perlindungan keamanan perbatasannya di barat daya, dari pengetatan menjadi pengawasan dan deteksi. Hal ini juga akan dilakukan bersamaan dengan penempatan kawat berduri di berbagai akses masuk perbatasan.



Pada akhir November 2018, militer AS telah membentangkan kawat berduri sepanjang lebih dari 10 mil di Texas, Arizona dan California.


Permintaan atas bantuan itu adalah upaya berbeda yang dilakukan Gedung Putih dalam menggunakan dana Pentagon, untuk membantu pembangunan bagian baru dari tembok perbatasan.

Pejabat Pentagon juga mengatakan kepada CNN mereka masih menentukan besar dan komposisi pasukan yang akan dilibatkan untuk sistem baru ini.

Oleh karena itu, masih belum jelas apakah nantinya mereka akan mengerahkan pasukan militer aktif, atau pasukan Garda Nasional AS.



Sekitar 2.300 serdadu aktif berada di perbatasan AS-Meksiko sebenarnya dijadwalkan untuk pulang pada 15 Desember lalu. Namun, masa tugas mereka diperpanjang sampai akhir Januari sesuai permintaan.

Biaya pengerahan pasukan yang mecapai 5.800 pasukan itu diperkirakan akan mencapai US$ 132 juta.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah memerintahkan pengerahan pasukan Garda Nasional untuk membantu mengamankan perbatasan. Terdapat sekitar 2.200 pasukan di dalamnya yang terlibat perjanjian misi pengamanan tersebut. Pengerahan yang dijadwalkan untuk berakhir pada September itu diperkirakan menggunakan biaya sebanyak US$308 juta (sekitar Rp4,3 triliun).

Pentagon membantah untuk mengungkap sumber anggaran pengerahan pasukan tersebut.

Perselisihan berkepanjangan antara Presiden Donald Trump dan fraksi Partai Demokrat di Kongres membuat sebagian pemerintahan tutup hingga lebih dari tiga pekan.

Penutupan pemerintahan merupakan situasi ketika pemerintah AS dan Kongres gagal menyepakati anggaran negara yang akan dicairkan. Dalam situasi ini, pemerintah AS pada umumnya berhenti menyediakan sejumlah layanan publik dan akibatnya para pegawai negeri terpaksa cuti tanpa digaji.

Penutupan pemerintah AS dimulai sejak 22 Desember 2018 lalu, dan dinyatakan terus berlanjut setelah negosiasi antara kubu Partai Demokrat dan Partai Republik mentok.


Hingga kini, Trump masih berkeras meminta anggaran US$5,6 miliar untuk membiayai proyek tembok perbatasan AS-Meksiko. Dia menyatakan akan tetap mempertahankan penutupan pemerintahan selama anggaran proyek yang diajukannya belum disetujui.




Credit  cnnindonesia.com