Czech Batal Pindahkan Kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem

Jemaah berlutut dan berdoa di depan pintu tertutup Gereja Makam Yesus di Kota Tua Yerusalem, 25 Februari 2018. Para pemimpin gereja di Yerusalem menutup gereja ini untuk memprotes kebijakan pajak Israel yang baru dan undang-undang pengambilalihan lahan. REUTERS/Amir Cohen

CB, Jakarta - Pemerintah Republik Czech membatalkan keputusannya memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem yang dikuasai Israel.

"Republik Czech, sahabat Israel di Uni Eropa, terpaksa membatalkan keputusannya untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, akan mempertimbangkan pemindahannya ke tempat lain," ujar pernyataan pemerintah Czech yang dimuat di surat kabar Israel Hayom dan dikutip Middle East Monitor, 23 April 2018.

Adeeb Joudeh (L), seorang Muslim yang dipercaya sebagai penjaga kunci Gereja Makam Yesus, berdiri di depan pintu gereja yang tertutup, di Kota Tua Yerusalem, 25 Februari 2018. Gereja ini akan tetap ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. REUTERS

Menurut surat kabar ini, keputusan Prague tersebut sebagai hasil tekanan dari Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dan beberapa negara kunci di UniE ropa termasuk Jerman dan Prancis.

Tekanan terhadap Prague dilakukan agar kebijakan Uni Eropa sejalan dengan kebijakan anggotanya. Uni Eropa tidak mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Prague mengikuti keputusan Presiden Amerika Serikat Donadl Trump yang memutuskan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 15 Mei lalu, bersamaan dengan peringatan 70 Tahun warga Palestina terusir dari negeri kelahirannya yang dikenal sebagai Nakba Day dan Israel kemudian menguasai kawasan itu.

Credit  TEMPO.CO

Pengadilan Czech Bebaskan Pemimpin Kurdi, Turki Kecewa Berat

Salih Muslm, eks pemimpin Kurdi, bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk membicarakan masalah krisis Suriah. [http://en.hawarnews.com]

CB, Jakarta - Pengadilan Czech pada Selasa, 27 Februari 2018 memerintahkan pembebasan seorang pemimpin Kurdi, Saleh Muslim, yang pada akhir pekan lalu ditahan di Praha atas permintaan Turki. Hubungan diplomatik Turki dan Republik Czech langsung merenggang setelah Republik Czech menolak memperpanjang masa tahanan Muslim dan membebaskannya.
“Pengadilan memerintahkan Mr. Muslim agar dibebaskan,” kata Marketa Puci, juru bicara Pengadilan Kota Praha, seperti dikutip dari Reuters.
 

Salim Muslim, eks pemimpin Kurdi. Turki minta Ceko mengekstradisi Muslim untuk diadili. [EPA]

Dengan terbitnya putusan ini, pemerintah Turki bisa mengajukan permintaan ekstradisi dalam tempo 40 hari ke depan. Walau pun begitu, Muslim sudah diberikan kebebasan untuk meninggalkan Praha. Menjawab putusan pengadilan itu, Muslim mengatakan akan tetap tinggal di wilayah Uni Eropa dan akan bekerja sama terkait proses hukum lebih lanjut.
Proses evaluasi untuk sebuah permintaan ekstradisi di Republik Czech bisa memakan waktu berbulan-bulan dan meskipun pengadilan mengabulkan permintaan itu, putusan akhir ada pada Menteri Kehakiman Republik Czech . 

Pemerintah Turki menuding Muslim, yang berkewarganegaraan Suriah telah melakukan pembunuhan dan mengganggu stabilitas Turki. Namun Muslim mengatakan tuduhan itu palsu. Dia pun terkejut dengan penahanannya di Czech, padahal sebelumnya dia sudah bepergian dengan bebas di Belgia, Jerman dan Perancis.
“Saya ini warga negara Suriah dan bukan warga negara Turki. Saya ini juga bukan politisi. Tidak ada seorang pun yang menanggapi tuntutan pemerintah Turki dengan serius dan saya tidak mengerti di Republik Czech ini mereka menanggapi permintaan pemerintah Turki dengan serius,” kata Muslim.
Dalam keterangannya, Muslim belum mengetahui hendak berlindung kemana setelah Republik Czech. Namun dia mengklaim sudah mengantongi izin untuk tinggal di Finlandia, yang juga anggota Uni Eropa.

Credit  TEMPO.CO