Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed (kanan) menandatangani perjanjian damai dengan Eritrea di Jeddah, Arab Saudi, Ahad (16/9).
Foto: Saudi Press Agency via AP
Belum jelas peran apa yang dimainkan Saudi dalam perjanjian damai tersebut.
CB,
RIYADH -- Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dan Presiden Eritrea
Isaias Afwerki menandatangani perjanjian damai di Arab Saudi pada Ahad
(16/9). Ini adalah kesepakatan damai kedua yang dicapai sejak Juli
antara negara Afrika yang pernah bertikai tersebut.
Para
pemimpin Ethiopia dan Eritrea menandatangani deklarasi perdamaian dan
persahabatan bersama pada 9 Juli lalu. Ini merupakan normalisasi
hubungan antara kedua negara yang mulai berperang pada 1998.
Perincian lebih lanjut dari perjanjian perdamaian yang
ditandatangani di kota Laut Merah Jeddah ini belum dipublikasikan oleh
pemerintah Saudi. "Kesepakatan itu akan memberikan kontribusi untuk
memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan itu secara luas," kata
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir di Twitter.
Abiy
dan Afwerki menandatangani perjanjian di hadapan Raja Salman, Putra
Mahkota Mohammed bin Salman, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio
Guterres. Para pemimpin Ethiopia dan Eritrea menyampaikan penghargaan
mereka kepada Raja Salman dan putra mahkota atas dukungannya terhadap
kesepakatan damai itu.
Namun hingga saat ini masih
belum jelas peran apa yang dimainkan Arab Saudi dalam memperantarai
perjanjian damai yang dicapai dua bulan lalu. Tetangga Teluk Uni Emirat
Arab (UEA) mengatakan, negara itu membantu menyatukan Ethiopia dan
Eritrea.
Kantor berita Reuters melaporkan
UAE secara pribadi telah memberikan penghargaannya untuk kesepakatan
itu. Para pemimpin Ethiopia dan Eritrea melakukan perjalanan ke UAE
setelah penandatanganan perjanjian Juli lalu untuk bertemu dengan Putra
Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammad bin Zayed al-Nahyan.
Pembukaan perbatasan memuluskan jalan bagi perdagangan kedua negara yang bermusuhan
CB,
ADDIS ABABA -- Pemimpin Ethiopia dan Eritrea membuka kembali
perlintasan di tapal batas bersama mereka pada Selasa (11/9). Ini
merupakan pertama kalinya wilayah perbatasan kedua negara dibuka setelah
20 tahun ditutup.
Pembukaan wilayah perbatasan ini memuluskan jalan bagi perdagangan
kedua negara bekas musuh itu setelah rujuk tercapai. Ribuan orang dari
kedua negara itu menyaksikan upacara di Zalambessa, kota di perbatasan
Ethiopia, yang berubah menjadi puing setelah permusuhan di antara dua
negara tetangga itu pecah pada 1998.
Tentara dan warga,
yang mengibarkan bendera Ethiopia dan Eritrea, berbaris di sisi jalan
sementara Perdana Menteri Ethiopia Abiy ahmed dan Presiden Eritrea
Isaias Afwerki membuka perbatasan dalam upacara, yang disiarkan langsung
TV Ethiopia.
"Ini hari paling menggembirakan dalam hidup
saya," kata Ruta Haddis, warga Eritrea dari kota Senate, yang terletak
di seberang perbatasan, "Saya tidak pernah berpikir ini akan terjadi
dalam hidup saya."
Perang memperebutkan perbatasan dan
isu-isu lain menewaskan sekitar 80 ribu orang sebelum peperangan antara
Eritrea dan Ethiopia berakhir tahun 2000 setelah keduanya menandatangani
perjanjian perdamaian.
Ketegangan terjadi terkait posisi
wilayah terdepan - hingga PM Abiy menawarkan untuk mengakhiri kebuntuan
militer tahun ini sebagai bagian dari paket reformasi yang membentuk
kembali perpolitikan di Tanduk Afrika itu dan selebihnya.
Sejak
itu, Ethiopia yang tak memiliki laut membuat prioritas untuk membuka
kembali jalan-jalan yang menghubungkannya dengan Eritrea, yang mempunyai
pelabuhan-pelabuhan di Laut Merah. Kedua pemimpin juga membuka tempat
perlintasan lain di Bure, kata Menteri Informasi Eritrea Yemane Meskel
dalam satu kicauannya.
Foto-foto yang diunggah dalam
jejaring oleh kepala staf Abiy menunjukkan para pemimpin itu berbicara
dan berjalan bersebelahan. Abiy mengenakan seragam militer yang
disamarkan dan Isaias bersandal dan mengenakan baju safari.
Sejumlah
pertempuran sengit terjadi di kawasan Bure dalam perang tahun
1998-2000. Eritrea dan Ethiopia berbagi perbatasan yang membentang lebih
1.000 km, tetapi belum ada rincian mengenai pembukaan perbatasan di
tempat lain pada Selasa.
Para pemimpin Eritrea dan Ethiopia
segera mengambil kebijakan untuk mengakhiri permusuhan mereka yang
berlangsung dua dasawarsa sejak penandatanganan perjanjian terobosan di
Asmara pada 9 Juli untuk memulihkan hubungan. Eritrea membuka kembali
kedutaannya di Ethiopia pada Juli dan Ethiopia melakukan hal sama pada
pekan lalu.
Ilustrasi - Peta sengketa wilayah perbatasan Ethiopia dan Eritrea pada 1998. (Wikimedia Commons)
Nairobi (CB) - Eritrea mengangkat duta besar pertama dalam
dua dasawarsa terkini untuk ditempatkan di negara tetangganya, Ethiopia.
Kedua negara itu, yang sebelumnya bermusuhan, berupaya memulihkan hubungan.
Jabatan duta besar diberikan kepada Semere Russom, menteri pendidikan
Eritrea saat ini serta mantan duta besar untuk Amerika Serikat, kata
Menteri Penerangan Yemane Meskel di Twitter, seperti dikutip Reuters.
Sejak menandatangani kesepakatan di Asmara pada 9 Juli untuk memulihkan
hubungan, pemimpin Eritrea dan Ethiopia segera mengambil langkah untuk
menghentikan permusuhan dua dasawarsa mereka, sejak perang meletus di
antara kedua negara tetangga di wilayah Tanduk Afrika itu pada 1998.
Sementara itu, Ethiopia pada Kamis mengangkat Redwan Hussein, yang
merupakan mantan duta besar Ethiopia untuk Irlandia, untuk menjadi
kepala perwakilan Addis Ababa di Asmara.
Langkah memperbaiki hubungan itu dipicu dengan dimulainya jabatan
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed pada April. Ahmed mengumumkan bahwa
ia ingin menerapkan kesepakatan perdamaian yang telah mengakhiri
peperangan.
Kedua pemimpin telah saling berkunjung dan Presiden Eritrea Isaias
Afewerki pekan ini sudah membuka kembali kedutaan besar negaranya di
Addis Ababa.
Perusahaan penerbangan nasional Ethiopia, Ethiopia Airlines, pada Rabu
melakukan penerbangan pertama kali ke Asmara dalam dua puluh tahun
belakangan.
Penerbangan perdana itu disambut para penari, yang melambai-lambaikan
bendera dan bunga, sementara para keluarga, yang terpisah karena perang
dan permusuhan, berkumpul lagi dalam suasana penuh keharuan.
Ethiopia dan Eritrea tak memiliki hubungan diplomatik sejak perang dimulai pada 1998
CB,
ADDIS ABABA -- Untuk pertama kalinya, dua pemimpin dari negara yang
bermusuhan bertemu untuk mengakhiri salah satu konflik terlama di
Afrika. Perdana Menteri baru reformis Ethiopia Abiy Ahmed tiba di
ibukota Eritrea dan disiarkan secara langsung oleh televisi pemerintah
Eritrea.
Bahkan, Presiden Isaias Afwerki menyambutnya di bandara. Mereka lalu berpelukan, yang disebut sebagai pelukan persaudaraan.
Menyambut
kebahagian atas mesranya dua pemimpin tersebut, banyak orang menari dan
bernyanyi untuk para pemimpin, dan sepangjang jalanan Asmara
sampai-sampai mdipajang bendera Ethiopia dan Eritrea. Abiy dan Afwerki
melakukan perjalanan melintasi ibu kota dalam iring-iringan mobil besar
ketika orang-orang mengenakan kaos dengan gambar para pemimpin sambil
bersorak-sorai.
Para pemimpin kemudian bertemu satu-satu,
dengan Abiy yang tersenyum ke arah Afwerki di bawah dinding yang
terdapat foto mereka. Kunjungan itu terjadi sebulan setelah Abiy
mengejutkan orang-orang dengan sepenuhnya menerima perjanjian damai,
yang mengakhiri perang perbatasan dua tahun antara dua negara Afrika
Timur yang menewaskan puluhan ribu orang.
Ethiopia
dan Eritrea belum memiliki hubungan diplomatik sejak perang dimulai pada
tahun 1998. ''Kedua negara kami berbagi sejarah dan ikatan yang tidak
seperti yang lain. Kita sekarang bisa mengatasi dua dekade
ketidakpercayaan dan bergerak ke arah yang baru,'' kata Kepala staf
Abyy, Fitsum Arega, Ahad (8/7).
Kementerian luar negeri
Ethiopia menyebut kunjungan itu bagian dari upaya untuk menormalkan
hubungan dengan Eritrea. Abiy diharapkan berbicara dengan pimpinan
Eritrea tentang bagaimana memperbaiki pagar perbatasan.
Keputusan
untuk sepenuhnya menerima perjanjian damai adalah reformasi terbesar
dan paling mengejutkan yang belum diumumkan oleh perdana menteri
Ethiopia, yang mulai menjabat pada bulan April. Ia dengan cepat memulai
gelombang reformasi, membebaskan jurnalis dan tokoh-tokoh oposisi dari
penjara, menjalankan ekonomi negara secara terbuka dan membuka blokir
ratusan situs web setelah bertahun-tahun protes anti-pemerintah yang
menuntut lebih banyak kebebasan.