Hanan Ashrawi, salah seorang tangan kanan
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan ditolak masuk ke Amerika
Serikat, Senin (13/5). (ABBAS MOMANI/AFP)
Jakarta, CB -- Hanan Ashrawi, salah
seorang tangan kanan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan
ditolak masuk ke Amerika Serikat, Senin (13/5).
"Resmi, pengajuan visa AS saya ditolak. Tidak ada penjelasan," kata Ashrawi melalui akun Twitter pribadinya.
Kepada AFP, Ashrawi mengaku ini pertama kalinya dia ditolak masuk AS, tempat anak perempuan dan cucunya tinggal.
"Saya
berusia lebih dari 70 tahun dan merupakan seorang nenek. Saya telah
menjadi aktivis pejuang untuk Palestina sejak akhir 1960. Saya selalu
jadi pendukung kuat perlawanan tanpa kekerasan," kicaunya di Twitter.
"Saya
telah bertemu (dan bahkan bernegosiasi) dengan setiap pejabat negara
sejak (George) Shultz dan setiap presiden AS sejak George H.Q Bush
(pemerintahan AS saat ini tidak termasuk)."
Ashrawi merupakan anggota komite eksekutif dan mantan Menteri Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Ia
telah berkecimpung dalam politik Palestina selama beberapa dekade
terakhir dan mendapatkan penghargaan atas kinerjanya, termasuk Legion of
Honour dari Prancis.
Hingga kini, belum ada respons langsung dari kedutaan besar AS terkait penolakan visa Ashrawi.
Hal
ini terjadi ketika relasi AS dan Palestina tengah memanas sejak
Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara
sepihak pada Desember 2017 lalu.
Palestina
menganggap langkah Trump itu menunjukkan sikap bias AS yang sangat
pro-Israel. Sejak itu, Abbas memutus interaksi dengan Negeri Paman Sam.
Abbas
juga berulang kali menegaskan tidak akan menerima proposal perdamaian
gagasan Trump yang rencananya akan dirilis awal Juni setelah bulan
Ramadan.
Walau belum mengungkap begitu banyak detail, Washington
mengisyaratkan bahwa proposal damai yang diharapkan dapat menyelesaikan
konflik Israel-Palestina itu tak akan menyertakan solusi dua negara di
dalamnya.
Selama ini, solusi dua negara diyakini komunitas
internasional sebagai jalan keluar terbaik untuk penyelesaian konflik
tersebut, di mana Israel dan Palestina akan berdiri beriringan sebagai
dua negara berdaulat.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
memimpin diskusi informal "Arria Formula" Dewan Keamanan PBB tentang
Palestina di Markas PBB, New York, Amerika Serikat pada Kamis
(9/5/2019). ANTARA/HO-Kemenlu RI/aa
Jakarta (CB) - Selama beberapa dekade hingga sekarang, Palestina
telah menjadi sasaran kebijakan Israel untuk menggusur rakyat Palestina
dari tanah mereka sendiri. Pengungsi Palestina terkungkung dalam
pengungsian terbesar dan terlama di dunia, dan warga Palestina terus
menanggung penjajahan terpanjang dalam sejarah kontemporer.
Permasalahan Palestina itu pun telah menjadi pembahasan yang terus
berlanjut dan berlarut-larut di berbagai forum internasional. Di antara
banyak negara yang mendukung perjuangan Palestina, Indonesia adalah
salah satu negara terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat
Palestina.
Indonesia selama ini secara sinergis membantu upaya perjuangan Palestina
melalui dukungan politik serta bantuan kemanusiaan, juga peningkatan
kapasitas bagi rakyat Palestina, baik melalui mekanisme bilateral,
trilateral, maupun forum multilateral. Indonesia berkomitmen untuk terus
mengawal perjuangan bangsa Palestina.
Untuk itu, Pemerintah RI memberi perhatian khusus pada perjuangan
Palestina selama masa keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunannya
pada Januari tahun ini, menegaskan bahwa isu Palestina akan terus
menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia pada 2019,
termasuk saat Indonesia berperan di DK PBB.
Tidak terpinggirkan
Selanjutnya, pemerintah Indonesia memastikan bahwa isu Palestina tidak
akan terpinggirkan dan tetap berada di radar, bahkan menjadi pusat
perhatian di Dewan Keamanan PBB.
Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS)
Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas mengatakan Pemerintah
akan terus mendorong pembahasan isu Palestina di DK PBB.
"Penyelesaian masalah Palestina itu harus. Kita berupaya untuk tetap
dihidupkannya perhatian dunia kepada Palestina. Kita dorong pertemuan
dalam segala format untuk membahas Palestina agar menjadi perhatian DK
PBB," ujar Grata.
Dia menekankan bahwa Pemerintah RI berkomitmen untuk memanfaatkan
keanggotaan Indonesia di DK PBB periode 2019-2020 serta masa jabatan
Indonesia sebagai presiden DK PBB pada Mei 2019 untuk terus mendorong
pembahasan masalah Palestina dan menggalang dukungan bagi Palestina.
Itulah sebabnya, Indonesia pada saat menjabat sebagai Presiden Dewan
Keamanan PBB menggelar diskusi informal berbentuk "Arria Formula"
mengenai Palestina, yang dilangsungkan pada 9 Mei 2019 di Markas PBB di
New York, Amerika Serikat.
Pertemuan Arria Formula biasanya dilakukan untuk membahas isu yang belum
ada kejelasan atau kesamaan pandangan di antara negara-negara DK.
Karena itu, pertemuan Arria Formula bersifat informal dan dapat
mengundang pihak luar sebagai narasumber.
Pertemuan Arria Formula tentang Palestina yang diadakan dalam rangka
keketuaan Indonesia itu bertujuan untuk menghidupkan kembali pembahasan
Palestina di DK PBB serta menampung pandangan dari para ahli dan
berbagai negara, khususnya anggota DK PBB, sehingga dapat memetakan
dukungan bagi Palestina.
Diskusi informal yang diketuai bersama oleh Indonesia, Kuwait dan Afrika
Selatan itu terbuka bagi semua anggota PBB dan mengikutsertakan para
ahli sebagai narasumber.
Pemukiman ilegal
Dalam diskusi informal di Dewan Keamanan itu, Indonesia memfokuskan
pembahasan pada pembangunan berbagai kawasan permukiman ilegal (illegal settlement)
oleh Israel, yang menduduki tanah milik rakyat Palestina, khususnya
terkait aspek hukum dan kemanusiaan dengan penekanan pada Resolusi DK
PBB No. 2334 tahun 2016.
Resolusi tersebut mendesak penghentian pemukiman Israel di atas tanah
Palestina. Resolusi itu menyebutkan bahwa permukiman tersebut "suatu
pelanggaran di bawah hukum internasional".
Pertemuan Arria Formula tersebut mengangkat tema "Pemukiman dan Pemukim
Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang
terhadap Perdamaian". Pada awal pertemuan, diputar satu video singkat
yang menggambarkan penderitaan warga Palestina akibat pemukiman ilegal
Israel.
Beberapa ahli yang menjadi narasumber dalam pertemuan itu, seperti
pengacara sekaligus aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man dan ahli hukum
internasional Universitas Ohio Profesor John Quigley, menyampaikan
tentang pelanggaran dan dampak dari pemukiman ilegal Israel di tanah
Palestina.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan
yang mengawali pertemuan itu menekankan bahwa pembangunan permukiman
ilegal di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, semakin
memudarkan harapan solusi dua negara (two-state solution).
Pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993
menjadi sekitar 620 ribu pada 2017. Menurut Menlu RI, terus perluasan
permukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi perwujudan
perdamaian antara Israel dan Palestina.
Selain itu, Indonesia memandang bahwa pembangunan permukiman ilegal
merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat
Palestina.
"Kegiatan pemukiman ilegal merupakan sumber dan dalih untuk kebijakan
(Israel) yang melanggar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap
rakyat Palestina. Hal itu telah direncanakan dengan cara yang konstan,
strategis, dan sistematis dan mengakibatkan bencana kemanusiaan," ujar
Menlu Retno.
Untuk itu, pemerintah Indonesia menyerukan penghentian pembangunan
pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. "Terus berlangsungnya
pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina
tidak dapat diterima," kata Menlu Retno, menegaskan.
Pemerintah Indonesia mendorong masyarakat internasional untuk menekan
Israel agar menghentikan kegiatan pemukiman ilegal. Menlu Retno
mengatakan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk
menghentikan kebijakan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel.
"Perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk
menghentikan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang
dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas
Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal," katanya.
Kritik Amerika Serikat
Pertemuan Arria Formula yang diprakarsai Indonesia untuk menyuarakan hak
rakyat Palestina di DK PBB bukanlah tanpa hambatan atau kritikan.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengkritik Indonesia dan dua co-chair
lainnya, yakni Kuwait dan Afrika Selatan, karena dinilai lalai dengan
tidak mengikutsertakan Israel dalam diskusi informal di DK PBB itu.
Utusan Khusus Amerika Serikat Jason Greenblatt, yang datang dari
Washington, mengkritik pertemuan itu sebagai forum yang "bias dan
anti-Israel".
"Apa yang kita capai ketika kita terus berkumpul untuk pertemuan seperti
ini di mana kita mengutuk perilaku Israel, yang bahkan tidak diundang
untuk berbicara pada sesi ini? Pertemuan ini sendiri mengejutkan dan
tidak adil, alih-alih melihat ke depan dan mencoba mencari solusi yang
realistis," ujar Greenblatt.
Menanggapi kritik itu, Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Dian
Triansyah Djani mengatakan bahwa Indonesia dalam berbagai platform
multilateral selalu melibatkan semua negara anggota PBB, dan pertemuan
Arria Formula itu merupakan wadah bagi semua negara dan pihak untuk
menyampaikan pandangan terkait isu Palestina, terutama tentang
permukiman ilegal.
"Ini (Arria Formula tentang Palestina) forum untuk menyampaikan concern seluruh negara di dunia terhadap isu Palestina. Ini jadi kepedulian seluruh warga dunia," ujar dia.
Dian menilai bahwa Amerika Serikat mencoba untuk menyimpangkan isu yang
dibahas dalam pertemuan itu dari persoalan utama, yakni masalah
permukiman ilegal Israel.
"Ada satu negara (Amerika Serikat,red) yang mencoba membelokkan isu illegal settlement ke isu-isu lain," katanya.
Namun, secara keseluruhan dari berbagai pernyataan yang disampaikan para
wakil negara yang hadir dalam pertemuan itu, semua negara, kecuali
Amerika Serikat, berpandangan bahwa pemukiman ilegal oleh Israel
melanggar kesepakatan internasional dan resolusi PBB.
Utusan khusus AS, dalam pernyataannya, menyebutkan AS tidak sependapat
bahwa pemukiman ilegal oleh Israel melanggar kesepakatan internasional
dan resolusi PBB . Pendapat AS itu berbeda dengan 14 negara anggota DK
PBB sisanya, termasuk Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan.
"Semua negara, kecuali satu (AS), menganggap tindakan Israel telah
melanggar berbagai resolusi dan kesepakatan di PBB, terutama Resolusi
No. 2334 tahun 2016. Tindakan pendudukan Israel itu akan semakin
mempersulit pencapaian two-state solution. Hal itu yang disampaikan beberapa anggota DK di Arria Formula," ujar Dubes Dian.
Dia menambahkan bahwa seluruh negara anggota DK PBB, kecuali AS, juga
memandang bahwa pendudukan Israel berdampak pada aspek HAM, hukum, dan
kehidupan rakyat Palestina.
Tekanan internasional
Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mendorong masyarakat
internasional agar menekan Israel untuk mengakhiri pendudukan di tanah
Palestina.
"Tekanan publik dari komunitas internasional untuk mengakhiri pendudukan
benar-benar vital," ucap Menlu Retno dalam pernyataannya pada diskusi
informal DK PBB itu.
Menlu RI menekankan bahwa komunitas internasional perlu memastikan
akuntabilitas dan penghormatan hukum internasional oleh Israel.
Dia menambahkan bahwa, sebagai mitra sejati untuk perdamaian, Indonesia
tidak akan berhenti berusaha untuk memastikan masalah Palestina tetap
menjadi salah satu fokus utama PBB. Semangat multilateralisme, ujarnya,
akan dijunjung tinggi dan proses perdamaian akan berlanjut atas dasar
prinsip-prinsip hukum internasional dan parameter yang disepakati secara
internasional.
"Masalah-masalah Palestina dan pemukiman ilegal pantas mendapat
perhatian penuh Dewan Keamanan PBB. Tidak ada tindakan bukanlah suatu
pilihan. Ini tentang kredibilitas Dewan Keamanan," ujarnya.
"Kita tidak boleh berhenti sampai Palestina berdiri berdampingan dengan semua bangsa di dunia," ucap Menlu RI.
Sekretaris
Jenderal PLO, Saeb Erekat mengatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS)
sedang berusaha untuk medelegitimasi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.
Foto/Istimewa
RAMALLAH
- Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb
Erekat mengatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang berusaha untuk
medelegitimasi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.
"AS telah
berperang melawan Abbas dengan segala cara, karena Abbas menolak apa pun
yang bertentangan dengan hukum internasional yang berkaitan dengan
Palestina," ucap Erekat dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua
pada Minggu (12/5).
Pernyataan itu muncul setelah utusan khusus
AS untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt menuduh Palestina berusaha
"membunuh" rencana perdamaian AS, atau kesepakatan abad ini, sebelum itu
diumumkan.
"Rencana
itu dapat menawarkan kepada mereka (Palestina) sesuatu yang sangat
menarik dan dapat mengubah situasi mereka saat ini. Mereka harus duduk
rapat dan menahan "tembakan" mereka sampai rencana itu keluar," kata
Greenblatt.
Terkait dengan hal ini, Erekat mengatakan, AS tidak
menunjukkan rencana itu kepada pihak Palestina. Palestina, lanjut
Erekat, sejauh ini hanya melihat pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu
Kota Israel, penutupankantor PLO di Washington dan legitimasinya atas
pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, yang semuanya melanggar hukum
internasional.
Erekat mengkritik langkah-langkah AS ini, karena
menurutnya Washington mencoba menguji kesabaran orang-orang Palestina
dan memaksa orang-orang Palestina untuk bergabung dalam perundingan.
Ilustrasi perbatasan Israel. (REUTERS/ Amir Cohen)
Jakarta, CB -- Pemerintah Israel membuka kembali dua perbatasan dengan Jalur Gaza, Palestina,
pada Minggu (12/5). Hal ini dilakukan setelah Negeri Zionis itu dan
faksi perjuangan yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, terlibat saling
serang pada awal Ramadan.
Seperti dilansir AFP, Badan
Penjaga Perbatasan Israel (COGAT) menyatakan dua pos perlintasan di Erez
dan Kerem Shalom mulai dibuka kembali untuk arus penduduk dan
pengiriman barang. Namun, kedua pos itu bisa ditutup kembali jika
perseteruan kembali memanas.
Bentrokan antara militan di Jalur Gaza, Palestina dan militer Israel
pada awal Ramadan tahun ini membuat khawatir karena bisa menjurus kepada
perang besar seperti lima tahun silam. Indonesia sebagai pendukung
perdamaian di antara kedua belah pihak mengecam dan mendesak supaya
tindakan saling serang segera diakhiri.
Jumlah korban meninggal
akibat bentrokan itu dilaporkan sudah mencapai 23 orang. Yakni empat
warga Israel meninggal dan 19 penduduk Palestina tewas.
Senada
dengan RI, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio
Guterres, turut mengecam konflik yang kembali memanas di Jalur Gaza.
Dia meminta semua pihak berhenti menyerang dan mengambil langkah
meredakan ketegangan serta menahan diri.
Akibat bentrokan ini, Israel sempat menutup perbatasan dan melarang
pengiriman bantuan ke Jalur Gaza. Yakni bahan bakar dari Qatar untuk
pembangkit listrik tenaga diesel.
Jika pasokan bahan bakar langka, maka dikhawatirkan bakal memicu krisis listrik di Jalur Gaza.
Ismail
Haniyah, pemimpin partai politik dan milisi yang menguasai Jalur Gaza,
Hamas, menyatakan tidak berminat memulai peperangan baru dengan Israel.
Dia menyatakan akan meminta anak buahnya menghentikan serangan dan
meredakan ketegangan hanya jika Israel menghentikan serangan.
Asap membubung tinggi akibat serangan roket Israel ke Kota Gaza
Foto: AP Photo/Hatem Moussa
Israel diminta untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang telah tercapai.
CB,
GAZA -- Kelompok Hamas dan Jihad Islam mengancam akan mengakhiri
perdamaian di Jalur Gaza jika Israel tak mematuhi kesepakatan gencatan
senjata yang tercapai dengan bantuan mediasi Mesir.
Anggota Politbiro Hamas Khalil al-Hayya mengatakan, wilayah itu tidak
akan menikmati perdamaian selama Israel menduduki Palestina dan
memblokade Gaza. Hamas, kata dia, tak akan membiarkan dan menerima
pengepungan terhadap Gaza dilanjutkan.
“Hari ini kita merebut hak kita dengan tangan kita sendiri, senjata kita, dan keinginan kita,” ujar al-Hayya, dilaporkan laman Asharq Al-Awsat pada Ahad (12/5).
Sementara
anggota Politbiro Jihad Isam Khaled al-Batsh memperingatkan agar Israel
tak memanipulasi kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, dia
menegaskan bahwa aksi Great March of Return akan dilanjutkan hingga
tuntutan rakyat Palestina terpenuhi.
Pekan lalu, Hamas dan
Jihad Islam terlibat pertempuran dengan militer Israel. Peperangan itu
disebut merupakan yang terburuk sejak konflik Gaza pada 2014 yang
menyebabkan ribuan warga Palestina tewas.
Hamas dan Jihad
Islam meluncurkan ratusan roket ke wilayah Israel. Tel Aviv membalasnya
dengan melancarkan serangan udara ke Gaza. Sebanyak 25 warga Palestina
dan empat warga Israel tewas dalam pertempuran terbaru.
Kedua
belah pihak menghentikan pertempuran setelah Mesir melakukan mediasi
guna mencapai gencatan senjata. Kendati perundingan dilaporkan
berlangsung alot, namun kesepakatan dapat tercapai.
Sejak
Maret 2018, situasi di Gaza, khususnya di dekat perbatasan dengan Israel
telah memanas. Hal itu dipicu oleh digelarnya aksi Great March of
Return oleh warga Palestina di sana. Dalam aksi itu mereka menuntut
Israel mengembalikan lahan dan tanah yang didudukinya pasca Perang 1967
kepada para pengungsi Palestina. Selain itu warga Palestina juga
menyuarakan protes atas keputusan AS memindahkan kedutaan besarnya ke
Yerusalem.
Namun aksi demonstrasi yang berlangsung di
sepanjang perbatasan Gaza-Israel itu direspons secara represif oleh
Israel. Mereka menembaki para demonstran dengan peluru tajam. Lebih dari
200 warga Palestina telah tewas selama aksi Great March of Return
dilaksanakan. Sekitar 6.016 lainnya mengalami luka ringan dan berat. PBB
telah menyatakan bahwa tindakan Israel terhadap para demonstran Great
March of Return merupakan kejahatan perang.
Komplek Masjid Al-Aqsha di Baitul Maqdis, Palestina.
Foto: alaqsa-mosque.blogspot.com
Itu bukan pertama kalinya Israel menutup akses menuju Masjid Al-Aqsha.
CB,
YERUSALEM -- Pasukan Israel menggeruduk Masjid Al-Aqsha pada Ahad
(12/5) dini hari waktu setempat. Mereka kemudian mengusir jamaah Muslim
yang sedang berada di dalam dan di sekitar area masjid.
Dilaporkan laman Ma’an News Agency, seorang saksi mata
mengungkapkan, pasukan dan polisi Israel bersenjata lengkap menyerbu
Al-Aqsha sekitar setengah jam setelah berakhirnya salat tarawih. Sekitar
50 jamaah yang masih berada di kompleks masjid dipaksa keluar.
Menurut
saksi tersebut, pasukan Israel juga sempat melontarkan ancaman bahwa
para jamaah akan dilarang memasuki kompleks Al-Aqsha dalam rentang waktu
yang lama. Pelarangan itu akan dilakukan jika mereka menolak hengkang
dari masjid.
Ketegangan di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsha
memang kerap terjadi. Pada Februari lalu, misalnya, situasi di sana
memanas setelah pasukan Israel memutuskan menutup semua gerbang menuju
situs suci ketiga umat Islam tersebut.
Tak hanya menutup
akses, pasukan Israel pun sempat menyerang sejumlah Muslim yang sedang
menunaikan salat di masjid. Kejadian itu dikecam oleh Palestina. Namun
otoritas Israel tak memberi keterangan resmi tentang alasan di balik
tindakannya.
Itu bukan pertama kalinya Israel menutup akses
menuju Masjid Al-Aqsha. Tahun lalu Israel tercatat beberapa kali
melakukan hal yang sama dengan dalih keamanan. Pada Juli 2017, Israel
bahkan sempat memasang detektor logam di gerbang menuju kompleks
Al-Aqsha.
Hal itu dilakukan setelah terjadi aksi penikaman
oleh tiga warga Palestina terhadap dua personel polisi Israel hingga
tewas. Ketiga warga Palestina itu pun akhirnya meninggal setelah
ditembak pasukan Israel.
Pemasangan detektor logam di
Masjid Al-Aqsha diprotes keras oleh warga Palestina. Mereka menilai
tindakan Israel itu jelas telah mengintervensi kegiatan peribadahan umat
Muslim. Mereka pun menolak untuk memasuki Masjid Al-Aqsha. Sebagai
bentuk perlawanan terhadap Israel, umat Muslim di sana melaksanakan
shalat di luar kompleks Al-Aqsha.
Pemimpin
Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan sudah saatnya bagi dunia
untuk tak lagi bersikap diam dalam melihat penderitaan yang dialami
oleh masyarakat Palestina. Foto/Reuters
LONDON
- Pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan dukungan
terhadap Palestina. Pemimpin partai oposisi Inggris itu mengatakan,
sudah saatnya bagi dunia untuk tak lagi bersikap diam dalam melihat
penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina.
"Kami tidak
bisa berdiri atau tetap diam pada penolakan terus-menerus atas hak dan
keadilan kepada rakyat Palestina," kata Corbyn dalam sebuah pernyataan
di akun Twitternya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (12/5).
Pernyataan
Corbyn ini sendiri adalah bentuk dukungan dia terhadap aksi bela
Palestina yang digelar di London. Aksi yang dihadiri oleh ribuan orang
ini menuntut diakhirinya pendudukan Israel atas tanah Palestina dan
blokade di Gaza.
Aksi
itu dimulai di Portland Place dan pengunjuk rasa berbaris melalui
Oxford Circus dan Trafalgar Square untuk mencapai Downing Street, di
mana kantor-kantor pemerintah berada. Teriakan "Bebaskan Palestina", dan
"Akhiri Pengepungan di Gaza" mewarnai aksi ini.
Allison Pierce,
salah satu orang yang terlibat dalam aksi itu mengatakan alasan dia
terlibat dalam aksi itu, karena dirinya benar-benar terkejut dengan apa
yang terjadi pada orang-orang Palestina.
"Apakah
Anda ingin tahu mengapa saya di sini hari ini? Saya benar-benar
terkejut dengan apa yang terjadi pada orang-orang Palestina. Saya pikir
ini adalah genosida dan saya pikir itu adalah pembunuhan. Itu tidak
manusiawi dan ini adalah sebuah tragedi dan saya benar-benar terkejut.
Itulah sebabnya saya di sini, saya di sini untuk rakyat Palestina,
mereka adalah bangsa dan mereka harus memiliki negara mereka kembali,"
kata Pierce.
Aksi yang diprakarsai oleh Kampanye Solidaritas
Palestina dan Koalisi Hentikan Perang, ini sendiri turut dihadiri oleh
ikon perlawanan Palestina, Ahed al-Tamimi. Di aksi tersebut, Tamimi
menegaskan bahwa warga Palestina akan terus melanjutkan perlawanan.
Menteri
Luar Negeri Retno LP Marsudi di forum DK PBB menyerukan penghentian
pembangunan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina.
Foto/Kementerian Luar Negeri Indonesia
NEW YORK
- Utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi
internasional, Jason Greenblatt, melakukan kunjungan mendadak ke PBB
pada hari Kamis. Dia datang ketika Dewan Keamanan (DK) PBB yang dipimpin
Indonesia mengadakan pertemuan informal yang dia sebut "anti-Israel"
karena diadakan untuk mengutuk permukiman Israel.
Greenblatt
mengecam pertemuan pada hari Kamis (9/5/2019) waktu New York itu dengan
menyebutnya sebagai forum yang "membingungkan dan mengecewakan”.
Selain
Indonesia, Afrika Selatan dan Kuwait adalah anggota DK PBB yang
mengorganisir pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad
al-Maliki dan pengkritik Israel lainnya diundang untuk berbicara.
Maliki
memuji Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas atas kerjanya sebagai
pembawa damai. Dia mengutuk Israel sebagai rezim Zionis yang tidak lagi
bersembunyi di balik sifat kolonial sejati dan niatnya untuk mencaplok
tanah Palestina. Maliki mengatakan bahwa kolonialisme Israel merupakan
pelanggaran terhadap Piagam PBB.
Indonesia, yang menjadi Presiden
DK PBB untuk bulan ini, mengirim Menteri Luar Negeri Retno Lestari
Priansari Marsudi untuk memimpin pertemuan tersebut.
Menlu Retno
mengatakan masalah pemukiman pantas mendapat perhatian penuh DK PBB.
"Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di
wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” katanya.
"Masyarakat
internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan terhadap
hukum internasional," kata diplomat top Indonesia itu mengacu pada
pendudukan oleh Israel yang mengabaikan hukum internasional.
Dia
juga menyerukan lebih banyak tekanan publik dari masyarakat
internasional untuk mengakhiri pembangunan permukiman Israel di tanah
Palestina. Menurutnya, hari solidaritas internasional dibutuhkan untuk
korban dari permukiman ilegal.
Namun, pertemuan tersebut tidak disukai AS. Washington dan Tel Aviv selama ini menilai DK PBB bias terhadap Israel.
"(Pertemuan)
ini membingungkan dan mengecewakan untuk melihat bias anti-Israel yang
jelas dan terus-menerus di PBB," kata Greenblatt.
Menyinggung serangan roket Hamas, diplomat Amerika kesal karena kelompok yang berkuasa di Gaza itu tidak dikecam.
"Sangat
memalukan bahwa di aula ini terdapat hampir 700 resolusi yang mengecam
tindakan Israel, satu-satunya negara demokrasi yang sesungguhnya, namun
tidak ada yang mengecam serangan Hamas terhadap Israel.
Greenblatt
mengkritik keputusan untuk tidak mengundang Israel ke pertemuan DK PBB.
Dia menyebutnya sebagai keputusan mengejutkan dan tidak adil. Dia
meminta anggota DK PBB melakukan upaya nyata untuk membawa perdamaian ke
wilayah tersebut.
Pemerintahan Trump sendiri diperkirakan akan mengungkapkan rencananya untuk perdamaian di Timur Tengah tahun ini.
"Kami
berharap dapat segera menyajikan visi kami," kata Greenblatt.
"Sementara itu, kami akan terus berbicara kebenaran, bahkan ketika itu
tidak diterima."
Greenblatt membidik gagasan bahwa permukiman
Israel harus disalahkan karena kurangnya kesepakatan damai."Mari kita
berhenti berpura-pura bahwa permukiman adalah apa yang dipelihara dari
solusi damai yang dinegosiasikan. Fokus lelucon dan obsesif pada satu
aspek konflik yang rumit ini tidak membantu siapa pun," katanya, seperti
dikutip Fox News, Jumat (10/5/2019).
Asap tebal terlihat di Gaza, Palestina, Ahad (5/5), setelah dihantan roket Israel.
Foto: AP Photo/Khalil Hamra
Sebelumnya sebesar 20 juta dolar AS telah ditransfer ke Gaza.
CB,
YERUSALEM -- Israel bakal mengizinkan pengiriman dana sebesar 30 juta
dolar AS yang merupakan bantuan keuangan dari Qatar ke Jalur Gaza.
Pemberian izin ini sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata
dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas.
Laporan kantor berita Turki, Anadolu Agency, Rabu (8/5), menyebut
pada November lalu, Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata yang
meliputi pengiriman 50 juta dolar dari Qatar ke Gaza dalam transfer
berkala. Sebesar 20 juta dolar AS telah ditransfer.
Namun
militer Israel menghantam daerah kantong pantai pada akhir pekan lalu
dengan serangan udara dan artileri. Sementara kelompok pejuang Palestina
yang berbasis di Gaza merespons dengan menembakkan roket ke arah Israel
selatan.
Kekerasan berakhir saat fajar pada Senin lalu,
dalam gencatan senjata. Meski begitu setidaknya 27 warga Palestina tewas
dalam peristiwa itu dan puluhan lainnya cedera. Sementara empat warga
Israel tewas berdasarkan laporan media Israel.
Peningkatan
itu dimulai Jumat lalu ketika empat warga Palestina terbunuh oleh
serangan militer Israel. Diketahui bahwa empat warga tersebut berada di
posisi-posisi yang berafiliasi dengan kelompok perlawanan Hamas di Gaza.
Gencatan
senjata terlaksana berkat mediasi yang dilakukan oleh Mesir. Namun,
militer Israel enggan mengonfirmasi kabar tersebut. Mereka hanya
mengatakan, semua pembatasan perlindungan di garis depan pertempuran
akan ditarik, menyiratkan bahwa konfrontasi telah berakhir. Mesir dan
PBB telah berusaha menengahi gencatan senjata.
Dubes Palestina untuk PBB meminta Uni Eropa dan Rusia segera ambil tindakan
CB, WASHINGTON
-- Uni Eropa dan Rusia dinilai harus mengambil tindakan untuk
menyelamatkan solusi atas konflik Israel dan Palestina. Tindakan
tersebut harus segera dilakukan jika rencana perdamaian AS tidak memihak
pada kedua negara.
Hal itu disampaikan oleh Duta
Besar Palestina untuk PBB Riyadh Mansour sebagaimana dikutip dari kantor
berita Turki, Anadolu Agency, Rabu (8/5). Menurut dia, dukungan untuk
solusi kedua negara itu memang dihargai, tapi itu saja tidak cukup.
"Mereka harus mengambil tindakan," kata dia.
Mansour menambahkan, Uni Eropa juga harus menjadi tuan rumah
konferensi internasional. Uni Eropa dapat menyerukan konferensi
internasional berdasarkan konsensus global yang mendukung solusi dua
negara. Rusia juga dapat menjadi tuan rumah konferensi internasional di
Moskow, karena berada di Dewan Keamanan PBB dan Palestina sudah dalam
pembicaraan dengan Moskow.
Menurut Mansour, jika
rencana AS tidak berakhir dengan dua negara merdeka, yakni Palestina dan
Israel, maka Uni Eropa harus mengambil tindakan menentangnya untuk
menyelamatkan kedua negara. Negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia,
Spanyol, Portugal, Irlandia, Belgia dan Luksemburg dianggap bisa
mengakui negara Palestina.
Seperti diketahui, bulan
lalu, penasihat senior dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared
Kushner, mengatakan rencana perdamaian Timur Tengah dan AS, yang disebut
sebagai 'Kesepakatan Abad Ini', akan terungkap setelah bulan suci
Ramadhan.
Kushner mengakui, akan ada kompromi yang
berat bagi kedua belah pihak. Para menteri luar negeri dari Liga Arab
telah menolak rencana AS dengan mengatakan bahwa tanpa memberikan hak
hukum kepada warga Palestina, rencana semacam itu tidak akan pernah
membawa perdamaian komprehensif dan abadi di Timur Tengah.
Di
tahun lalu, AS memangkas semua pendanaannya untuk Badan Bantuan dan
Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang
menyediakan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina.
Selain
itu juga secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan
menutup kantor Washington Liberation Organization di Palestina, yang
berfungsi sebagai kedutaan besar Palestina secara de-facto di AS.
Asap tebal terlihat di Gaza, Palestina, Ahad (5/5), setelah dihantan roket Israel.
Foto: AP Photo/Khalil Hamra
Palestina menolak rencana solusi yang diajukan Amerika Serikat
CB,
NEW YORK — Palestina meminta Uni Eropa (UE) untuk terus bertindak
meneguhkan solusi dua negara antara negara itu dan Israel. Hal itu
menyusul rencana perdamaian AS yang dinilai bisa merugikan Palestina.
Seperti dilansir Arab News,
Rabu (8/5), utusan Palestina dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB di
New York, Amerika Serikat (AS), menyampaikan usulan tersebut. Bagi
Palestina, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump bias dalam
memandang persoalan antara Palestina dan Israel. Pada bulan depan,
rencananya Washington DC akan mengajukan rencana jalannya perundingan
damai antara kedua belah pihak itu.
Bagaimanapun, Palestina menolak proposal yang diajukan AS.
Duta Besar Palestina Riyad Mansour mendesak pejabat Eropa mengambil
langkah insiatif. Tidak perlu membiarkan AS menjadi pemain utama dalam
proses perdamaian di Timur Tengah.
Palestina juga
mendesak Uni Eropa untuk menyerukan konferensi internasional yang akan
menegaskan kembali konsensus global solusi dua negara demi meredam
konflik Palestina-Israel. “Kami melibatkan mereka (Uni Eropa --Red).
Mereka harus bertindak. Kami sangat senang menunjukkan, ada lebih dari
satu pemain di lapangan, mencoba menentukan bagaimana kami bergerak
maju,” kata Riyad Mansour.
Palestina juga mendesak
negara-negara Eropa, khususnya Prancis, Italia, Spanyol, Portugal,
Irlandia, Belgia, dan Luksemburg, untuk mengakui kedaulatan negara
Palestina.
Resolusi PBB telah mengadvokasi solusi
dua negara, yakni Palestina menjadi negara merdeka yang berdaulat.
Demikian pula dengan Israel, yang dalam skema solusi ini diakui juga
sebagai negara berdaulat.
Mansour mengatakan
Palestina juga ingin Rusia meningkatkan diplomasi Timur Tengahnya serta
menyarankan PBB agar dapat menyelenggarakan kuartet perdamaian Timur
Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Mansour menuding
rencana AS hanya menjadi dalih bagi pemerintah Perdana Menteri (PM)
Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok lebih banyak lagi wilayah
Palestina.
Sebagai informasi, dalam kampanye pemilu
Israel belum lama ini, Netanyahu berjanji untuk mengakuisisi permukiman
Tepi Barat. Langkah-langkah ini jelas mengabaikan harapan adanya solusi
dua negara.
Mansour meyakini Palestina masih
memiliki dukungan besar-besar di arena internasional. Namun, dia
mengatakan jika diplomasi gagal, maka pertempuran dapat berubah menjadi
demografi. “Jika ini yang mereka ingin paksakan pada kami, rakyat
Palestina akan mempercepat mesin reproduksi mereka dan meningkatkan
jumlah warga Palestina untuk menghadapi apartheid,” ujar dia.
Sistem
pertahanan Iron Dome saat meluncurkan rudal pencegat untuk
mengintersepsi roket asal Gaza yang masuk ke wilayah Israel.
Foto/REUTERS/Amir Cohen
TEL AVIV
- Sistem pertahanan rudal Iron Dome menjadi tameng andalan Israel
ketika sekitar 700 roket ditembakkan kelompok militan Jalur Gaza. Selama
dua hari saling serang, 24 warga Palestina di Gaza dan empat warga
Israel tewas.
Pertumpahan darah pada Sabtu dan Minggu itu
menandai kematian pertama di pihak Israel dari tembakan roket sejak
perang 2014. Pada hari Senin (6/5/2019), gencatan senjata diupayakan
melalui mediator Mesir.
Pecahnya kekerasan tersebut sejatinya
dimulai pada hari Jumat ketika seorang sniper Gaza melukai dua tentara
Israel dan IDF membalas dengan membunuh tiga warga Gaza, satu ditembak
mati tentara dan dua lainnya tewas oleh serangan udara.
Iron
Dome adalah sistem pertahanan udara mobile untuk segala cuaca yang
dikembangkan oleh Israel untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak
pendek dan peluru artileri yang ditembakkan dari jarak pendek.
Sistem
anti-rudal itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi roket musuh sejauh 4
hingga 70 km dan melakukan intersepsi untuk menghancurkan roket
tersebut di udara. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) belum merinci berapa
dari 700 roket militan Gaza yang berhasil dicegat dan berapa yang
menghantam daratan Israel.
Iron Dome menyelesaikan serangkaian
pengujian terakhir pada Juli 2010 dan diluncurkan serta dinyatakan
beroperasi pada 2011. Menurut situs web Missile Threat—produk
dari Missile Defense Project di Center for Strategic and International
Studies (CSIS)—biaya lengkap sistem anti-rudal itu mencapai sekitar
USD100 juta per baterai.
Pendanaan awal dan pengembangan sistem
Iron Dome disediakan dan dilakukan oleh Israel. Menurut situs web
tersebut, Amerika Serikat menyediakan dana untuk sistem itu mulai tahun
2011.
Menurut pabrikannya, Iron Dome mampu beroperasi siang dan
malam termasuk dalam kondisi cuaca buruk. Senjata pertahanan ini dapat
merespons berbagai ancaman secara bersamaan. Sistem itu memiliki tiga
komponen utama, yakni pendeteksi dan radar pelacak, sistem kontrol
senjata dan unit penembakan rudal.
Ada 10 baterai Iron Dome yang
melindungi Israel. Menurut kontraktor pertahanan Raytheon, masing-masing
baterai sistem itu mencakup tiga hingga empat peluncur stasioner dengan
20 rudal Tamir dan sebuah radar battlefield.
Raytheon
yang berbasis di Amerika Serikat adalah salah satu kolaborator dalam
proyek pembuatan senjata pertahanan militer Zionis tersebut. Rudal Tamir
sendiri dilengkapi sensor elektro-optik dan sirip kemudi dengan hulu
ledak yang meledak ketika kontak dengan rudal atau objek yang jadi
target.
Menurut
Raytheon, masing-masing baterai Iron Dome dapat diandalkan untuk area
hingga hampir 60 mil persegi. Namun, sistem ditempatkan secara strategis
di sekitar kota untuk mencegat ancaman yang mengarah ke daerah
berpenduduk. Penempatan seperti itu diyakini sebagai pendekatan hemat
biaya untuk meminimalkan peluncuran rudal pencegat yang tidak perlu
mengingat biaya setiap rudal lumayan mahal.
Selama konflik dengan
Hamas pada November 2012, para pejabat Israel mengklaim bahwa Iron Dome
mencegat 85 persen dari 400 roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza yang
diproyeksikan mengenai wilayah penduduk sipil.
Militer Israel
pada hari Minggu mengatakan pihaknya menyerang 250 sasaran di Gaza,
termasuk tempat penyimpanan senjata, terowongan serangan, lokasi
peluncuran roket dan fasilitas produksinya. Militer Israel juga
mengerahkan tank-tank dan pasukan infantri ke perbatasan Gaza, dan
membuat brigade lain siaga.
Sebuah
mobil warga Israel hancur saat roket dan rudal anti-tank ditembakkan
dari Gaza. Foto/Times of Israel/Noam Rivkin Fenton/Flash90
GAZA
- Sayap militer Hamas, Brigade Izzudin al-Qassam, mengklaim berhasil
mengembangkan taktik peluncuran roket baru yang mengalahkan sistem
pertahanan rudal Iron Dome Israel. Buktinya, menurut kelompok tersebut,
banyak roket yang lolos dari intersepsi dan menewaskan beberapa warga
negara musuh Palestina tersebut.
Selama konflik dua hari pada
Sabtu dan Minggu lalu, kelompok militan di Gaza menembakkan antara
sekitar 600 hingga 700 roket ke wilayah Israel selatan. Pasukan
Pertahanan Israel (IDF) tak merinci berapa senjata militan Gaza yang
berhasil diintersepsi Iron Dome dan yang menghantam daratan negara
tersebut.
Dalam konflik sengkat itu, empat warga Israel tewas
oleh serangan roket. Sedangkan di pihak Palestina, sebanyak 24 orang
tewas di Jalur Gaza akibat serangan udara IDF. Dari 24 orang itu, ibu
hamil dan beberapa bayi termasuk di dalamnya.
Klaim
keberhasilan Brigade Izzudin al-Qassam itu disampaikan juru bicaranya,
Abu Obeida, yang dipublikasikan di media sosial. "Brigade al-Qassam
berterima kasih kepada Tuhan, berhasil mengatasi apa yang disebut Iron
Dome dengan mengadopsi taktik menembakkan puluhan rudal dalam satu
letusan," katanya.
"Intensitas tembakan yang tinggi dan kemampuan
merusak yang besar dari rudal diperkenalkan oleh (Brigade)
al-Qassam...berhasil menyebabkan kerugian besar dan kehancuran musuh,"
ujarnya, seperti dikutip Times of Israel, Selasa (7/5/2019).
Kelompok
militan di Gaza memang berusaha membuat Iron Dome tak berdaya dengan
berulang kali menembakkan roket secara besar-besaran di lokasi tertentu,
di mana beberapa di antaranya benar-benar berhasil menembus sistem
tameng rudal Zionis.
Media Israel meragukan klaim Brigade
al-Qassam. Dalam satu kasus, selama satu jam pada hari Minggu malam,
setidaknya 117 roket ditembakkan ke kota Ashdod, tetapi hanya satu dari
proyektil yang ditujukan pada Ashdod yang berhasil melewati sistem
pertahanan udara tersebut.
Roket-roket asal Gaza menewaskan
Pinchas Menachem Prezuazman, 21, warga negara ganda Amerika-Israel,
ketika ia berlari mencari perlindungan saat sirene peringatan berbunyi.
Tiga
warga Israel lainnya yang tewas dalam serangan dari Jalur Gaza pada
hari Minggu adalah Moshe Agadi, 58; Zaid al-Hamamdeh, 47; dan Moshe
Feder, 68.
Laporan versi lain dari media Israel mengatakan Feder
tidak terbunuh oleh tembakan roket balistik, tetapi oleh peluru kendali
anti-tank yang menghantam mobilnya ketika ia melaju di jalan dekat
perbatasan Gaza.
Dia menderita luka serius di kaki akibat pecahan
peluru yang menyebabkan dirinya kehilangan banyak darah. Dia dinyatakan
tewas di Pusat Medis Barzilai Ashkelon setelah upaya resusitasi gagal.
Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.
Selama
pertempuran, Hamas juga berusaha menggunakan roket gaya baru, yakni
roket jarak pendek dengan hulu ledak yang berat. Hulu ledak itu penuh
dengan puluhan hingga ratusan kilogram bahan peledak.
Kelompok
militan di Gaza yakin roket-roket mereka saat ini akan melewati sistem
pertahanan udara Israel, sama seperti selama perang Gaza 2014.
Namun,
militer Israel mengaku telah meningkatkan teknologi pada Iron Dome yang
memungkinkannya untuk menembak jatuh roket jarak pendek yang dimiliki
kelompok militan Gaza saat ini.
Militer Zionis menggarisbawahi
bahwa secara umum Iron Dome tidak mudah ditembus. Senjata pertahanan ini
diklaim efektif dengan 240 intersepsi dan tingkat keberhasilannya 86
persen.
Radar Iron Dome, menurut militer Zionis, juga berhasil
melihat setiap peluncuran roket dan mortir, yang memastikan bahwa Israel
diperingatkan tentang proyektil yang masuk sebelumnya oleh sirene.
Jakarta, CB -- Situasi Jalur Gaza hingga saat ini masih mencekam meski angkatan bersenjata Israel dan militan Palestina di wilayah itu sepakat untuk gencatan senjata setelah saling serang selama akhir pekan lalu.
Saling
serang antara militer Israel dan kelompok militan Palestina ini
dilaporkan menewaskan 23 orang, termasuk salah satu komandan Hamas-faksi
Palestina yang dianggap Tel Aviv kelompok teroris.
Dikutip Reuters, komandan itu bernama Hamed Ahmed Abed Khudri
yang selama ini bertanggung jawab mendistribusikan dana bantuan Iran ke
angkatan bersenjata Hamas di Gaza.
Sejumlah warga Palestina yang
menjadi saksi mata menuturkan Khudri tewas setelah mobil yang tengah ia
kendarai terkena serangan udara Israel pada Minggu (5/5).
Dilansir The Jerusalem Post,
angkatan bersenjata Israel (IDF) membenarkan serangan tersebut. Ia
mengatakan angkatan udara Israel menerjang kendaraan pria 39 tahun
tersebut. Selain Khudri, tiga orang lainnya ikut tewas dalam serangan
itu.
Juru bicara IDF Brigadir Jenderal Ronen Manelis memaparkan
Khudri menjadi target militer setelah pejabat menyetujui operasi
tersebut.
Manelis
menganggap kematian Khudri merupakan "pukulan signifikan terhadap
transfer dana dari luar Gaza ke organisasi teror di wilayah itu."
Menurut
Manelis, lebih dari 280 target Hamas dan kelompok militan lainnya
seperti Jihad Islam menjadi target serangan jet tempur dan tank-tank
Israel selama akhir pekan lalu.
Serangan itu, katanya, merupakan
balasan atas 600 roket yang ditembakkan dari Gaza ke wilayah Israel.
Sebanyak lebih dari 150 roket berhasil dicegat dan 35 lainnya jatuh di
wilayah permukiman Israel.
Sementara itu, sebagian besar roket itu jatuh di area terbuka.
GAZA
- Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan kelompoknya tidak tertarik
untuk perang baru dengan Israel. Pernyataan itu muncul setelah sekitar
600 roket asal Gaza menghujani wilayah Israel selatan selama dua hari
sejak Sabtu yang memicu militer Zionis membombardir wilayah Palestina
tersebut.
Haniyeh, dalam sebuah pernyataan Minggu malam,
mengatakan bahwa kelompok militan siap untuk kembali ke keadaan tenang
jika Israel menghentikan serangannya. "Dan segera mulai menerapkan
pemahaman tentang kehidupan yang bermartabat," katanya, seperti dikutip AP, Senin (6/5/2019).
Israel telah berperang tiga kali dengan militan Gaza sejak 2008 dan telah memblokade wilayah itu selama lebih dari satu dekade.
Serangan
ratusan roket dari kelompok militan di Gaza telah menyebabkan empat
warga Israel tewas. Sistem pertahanan Iron Dome telah mengintersepsi
lebih dari 250 roket.
Di pihak Gaza, Palestina, sebanyak 24 warga
terbunuh oleh serangan militer Israel. Pasukan Pertahanan Israel (IDF)
mengklaim telah menghantam 320 target di Gaza.
IDF juga
mengumumkan bahwa seorang komandan Hamas di Jalur Gaza yang jadi target
telah terbunuh. Saksi mata Palestina mengatakan komandan Hamas bernama
Hamad al-Khodori, 34, terbunuh dalam serangan udara di mobilnya.
Sekretaris
Jenderal PBB Antonio Guterres mengimbau untuk "pengekangan maksimum"
setelah eskalasi memanas di Gaza. "Dia mengutuk dalam kata terkuat
terkait peluncuran roket dari Gaza ke Israel, khususnya penargetan pusat
penduduk sipil," bunyi pernyataan PBB.
"Dia
mendesak semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, segera
menurunkan eskalasi dan kembali ke pemahaman beberapa bulan terakhir,"
lanjut pernyataan tersebut.
"Utusan khusus Guterres, Nickolay
Mladenov, bekerja erat dengan Mesir dan semua pihak terkait untuk
memulihkan ketenangan," imbuh pernyataan PBB.
Saling serang antara militan di Jalur Gaza,
Palestina dan militer Israel di awal Ramadan sudah merenggut nyawa 23
orang. (Mahmud Hams / AFP)
Jakarta, CB -- Situasi Jalur Gaza, Palestina sampai saat ini tetap mencekam karena kelompok militan dan Israel masih saling balas serangan. Jumlah korban meninggal akibat bentrokan itu dilaporkan sudah mencapai 23 orang.
Seperti dilansir AFP, Senin (6/5), dilaporkan sekitar empat warga Israel dan 19 penduduk Jalur Gaza meninggal dalam bentrokan itu.
Menurut
Kementerian Kesehatan Palestina, di antara korban meninggal itu ada
seorang ibu hamil dan bayi berusia empat bulan. Ketika dikonfirmasi,
Angkatan Bersenjata Israel menolak memberikan komentar.
Sembilan
warga Palestina lainnya yang meninggal dalam bentrokan itu diyakini
sebagai anggota Hamas atau Jihad Islam. Mereka menggelar serangan roket
dan melepaskan sebuah peluru kendali anti-tank ke arah Israel.
Israel
membalasnya dengan menggelar serangan udara ke Jalur Gaza. Mereka
mengklaim menargetkan markas aparat keamanan di wilayah itu.
Hingga
saat ini belum ada tanda-tanda serangan mereda. Saling serang di awal
Ramadan ini menjadi kekhawatiran banyak pihak konflik akan menjurus ke
arah peperangan besar seperti lima tahun silam.
Warga Palestina mengusir pemukim Israel di kebun zaitun miliknya
Foto: sahabatalaqsha
Pemukim Yahudi kerap melakukan kekerasan pada warga Palestina.
CB,
RAMALLAH -- Pemukim Yahudi saat fajar menebang lebih dari 150 pohon
zaitun yang sedang berbuah milik warga Desa Burqa, di sebelah timur
Ramallah di Tepi Barat Sungai Yordan, Rabu (1/5). Beberapa sumber lokal
menegaskan banyak pemukim dari suatu permukiman tidak sah yang
berdekatan, di bawah perlindungan ketat militer Israel, merobohkan dan
menghancurkan pohon zaitun milik warga Desa Burqa.
Ibrahim Kan'an, seorang petani lokal yang pohon zaitunnya
dihancurkan, mengatakan pemukim Yahudi berusaha menyerang dia saat ia
sedang menggarap lahannya dua hari sebelumnya. Kekerasan oleh pemukim
Yahudi terhadap orang Palestina dan harta mereka rutin terjadi di Tepi
Barat. Pelakunya jarang dihukum oleh penguasa Israel.
Kekerasan
tersebut antara lain meliputi pembakaran harta dan masjid, pelemparan
batu, penebangan tanaman dan pohon zaitun, dan serangan terhadap rumah
yang rentan.
Antara 500 ribu-600 ribu orang Yahudi tinggal
di permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh wilayah pendudukan
Al-Quds (Yerusalem) Timur dan Tepi Barat. Tindakan itu pelanggaran
terhadap hukum internasional.
Semua permukiman di seluruh
Tepi Barat tidak sah berdasarkan hukum internasional, terutama pasal 49
Konvensi Jenewa Keempat. Pasal itu menetapkan kekuatan pendudukan tak
boleh mendeportasi atau memindahkan bagian penduduk sipilnya sendiri ke
dalam wilayah yang didudukinya.
Ilustrasi serangan di Jalur Gaza. (Mahmud Hams/AFP)
Jakarta, CB -- Israel melancarkan serangan udara ke situs militer Hamas di Jalur Gaza sebagai balasan atas pengiriman balon berisi bahan peledak yang diterbangkan dari arah Palestina.
AFP
melaporkan bahwa serangan tersebut menghantam satu markas militer di
utara Jalur Gaza. Menurut kelompok pemantau lokal, tak ada korban dalam
serangan pada Rabu (1/5) tersebut.
Setelah serangan tersebut, militer Israel melaporkan dua "peluncuran"
susulan, diduga berupa roket, dari Jalur Gaza ke arah negaranya.
Hingga kini, belum diketahui pula serangan tersebut menimbulkan kerugian material dan nyawa atau tidak.
Beberapa
hari belakangan, situasi di perbatasan sebenarnya berangsur tenang
karena perjanjian gencatan senjata menjelang pemilihan umum Israel pada 9
April mendatang.
Namun pada Selasa, Israel kembali memangkas wilayah berlayar untuk nelayan Palestina karena ada serangan dari arah Jalur Gaza.
Selama
ini, warga Palestina di Jalur Gaza memang kerap mengirimkan balon
berisi bahan peledak melintasi pagar perbatasan untuk menghancurkan
properti Israel.
Balon-balon tersebut biasanya dengan mudah melintasi perbatasan dan mengobarkan api di lahan-lahan peternakan Israel.
Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh selama
pertemuan dengan utusan khusus Norwegia Untuk Proses Perdamaian Timur
Tengah Tor Wennesland di kantornya di Ramallah, Tepi Barat Sungai
Jordan. (WAFA Images) (WAFA - Palestina)
Ramallah (CB) - Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh
mengatakan pemimpin Palestina takkan menerima berlanjutnya status quo
dan akan mempertimbangkan kembali hubungan politik, hukum, ekonomi dan
keamanan dengan Israel.
Selama pertemuan dengan Utusan Khusus Norwegia untuk Proses Perdamaian
Timur Tengah Tor Wennesland di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan,
Shtayyeh membahas agenda konferensi donor --yang dijadwalkan
diselenggarakan di Brussels pada akhir Mei.
Shtayyeh, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang
dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi, menekankan perlunya aliansi
internasional guna menghadapi rencana AS yang disebut "Kesepakatan Abad
ini". Aliansi tersebut juga dimaksudkan untuk memperlihatkan posisi
politik yang jelas guna menegaskan bahwa tak ada pilihan selain
penyelesaian dua-negara dan berdirinya negara Palestina, dengan
perbatasan 1967 dan Al-Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kotanya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
melambaikan tangan ke pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv,
Israel, Rabu (10/4).
Foto: AP Photo/Ariel Schalit
Pakar Inggris menyebut UU Negara Bangsa Israel sama dengan kebijakan apartheid
CB,
LONDON -- Para pakar mengatakan Undang-undang Negara Bangsa Israel
menjadi cikal bakal kebijakan apartheid terhadap warga Palestina yang
tinggal di Israel. Warga Palestina di Israel akan semakin tertindas
setelah Benjamin Netanyahu yang berasal dari sayap kanan kembali
terpilih sebagai perdana menteri.
Ia menetapkan
fase baru proyek bersejarah mengakhiri 'ancaman demografis' yang
ditimbulkan warga Palestina di Israel. Menurutnya warga Palestina
menjadi ancaman untuk mayoritas warga Yahudi.
Di London, Inggris para pakar menggelar konferensi yang
mengeksplorasi tantangan 1,8 juta warga Palestina di Israel. Warga
Palestina 20 persen dari total populasi Israel tapi kini mereka
menghadapi diskriminasi yang semakin parah.
Kepada
Aljazirah, pada Ahad (28/4), penulis terkemuka tentang Palestina,
Jonathan Cook mengatakan Undang-undang Negara Bangsa yang disahkan pada
2018 lalu pada dasarnya meningkatkan kebijakan 'apartheid yang
komprehensif'. Mencerminkan ketakutan politisi Israel kepada warga
Palestina.
Cook mengatakan para politisi Israel
melihat warga Palestina sebagai 'kuda Trojan' yang mengancam. Penulis
yang berdomisili di Nazareth itu mengatakan undang-undang yang membuat
warga Palestina menjadi warga kelas dunia atau membuat Israel menjadi
negara apartheid bisa menjadi jebakan.
"Ini
menunjukan Israel negara demokrasi liberal gaya Barat yang normal
dihadapan hukum, tapi hukum berubah sedikit: Israel didirikan sebagai
negara apartheid," katanya.
Acara yang digelar oleh
Middle East Monitor itu menghadirkan para akademisi dan penulis
terkenal dari seluruh dunia. Mereka sepakat kini Israel memiliki
karakteristik negara apartheid.
Warga Palestina di
Israel semakin diperhatikan sejak Undang-undang Negara Bangsa yang
mendeklarasikan Israel sebagai 'tanah air historis orang Yahudi'
disahkan pada musim panas tahun lalu. Serta ketika Netanyahu kembali
terpilih lagi menjadi perdana menteri. Ia berjanji kembali mencaplok
sebagai Tepi Barat.
"Undang-undang Negara Yahudi
tidak memiliki visi negara, akan ada aneksaksi dan itu bisa kami lihat
dengan apa yang terjadi di lapangan," kata pengacara hak asasi manusia
dari Legal Centre for Arab Minority Rights, Suhab Bishara.
Cook
mengatakan Zionis Israel berupaya untuk menutup-nutupi perlakukan buruk
mereka terhadap warga Palestina dengan bahasa demokrasi liberal.
"Undang-undang itu mungkin membantu kami, memperjelas seperti apa
sebenarnya negara Israel itu," katanya.
Para
pembicara membahas kebijakan apartheid yang mendiskriminasi warga
Palestina melalui berbagai aspek mulai dari isu sosial, ekonomi, hukum
dan geografi. Dibawah undang-undang 1950 banyak dari warga Palestina
yang dinyatakan sebagai 'Present Absentees' yang membuat mereka dapat
memiliki tanah dan properti.
Professor dari
Ben-Gurion University Oren Yiftachel membandingkan antara apartheid
Israel dengan apartheid Afrika Selatan. Pemerintah apartheid Afrika
Selatan membuka bantustans yang menjadi wilayah Kulit Hitam. Sementara
Undang-undang Negara Bangsa membuka tahapan baru bagi Israel memproses
'pemukiman kolonial, yang mana menurut Yiftachel akan 'memperdalam
apartheid'.
"Apartheid, tentu, ilegal, ini kejahatan perang, ini kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Yiftachel.
Ia
memetakan proses 'Yahudisasi', dimana pemerintah Israel mengambilalih
tanah leluhur orang Palestina. Ia mengatakan Undang-undang Negara Bangsa
ini membuat Yahudisasi legal di mata hukum dan menciptakan hierarki
warga negara seperti apartheid yang terjadi di Afrika Selatan.
Mazen
Masri dari City University mengeksplorasi strategi hukum Israel yang
kini tercantum di undang-undang yang mendiskriminasi warga Palestina. Ia
mengatakan berbagai strategi hukum yang diskriminatif sudah ada
sebelumnya.
"Masalah utama dalam Undang-undang
Negara Bangsa sebenarnya bukan pada etnoreligius dan prinsip-prinsip
ekslusif yang inheren dan juga bukan pada pengukuhan sifat dan kebijakan
kolonial Israel, masalah utamanya adalah ini tindakan yang menunjukan
Israel lebih dekat pada apartheid daripada demokrasi," kata Masri.
