Sultan Brunei Pernah Diultimatum Wali Kota Gold Coast Australia

Pemandangan gedung-gedung tinggi apartemen dan perhotelan di sepanjang Pantai Gold Coast, Queensland Australia. Gold Coast menjadi tuan rumah Australia Tourism Exchange 2016 pada 16-19 Mei 2016. Agus Supriyanto/Gold Coast

CB, Jakarta - Kebijakan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah memberlakukan Undang-undang Syariah yang disebut barbar dan melanggar prinsip HAM internasional, ikut menjadi sorotan warga Australia. Pasalnya, sejumlah aset-aset Sultan Brunei ditelantarkan.

Sultan Brunei, seperti dikutip dari News.com.au, Rabu, 10 April 2019, memiliki aset berupa properti di kawasan wisata terkenal di Esplanade, Surfers Paradise, Gold Coast. Namun properti berupa lahan kosong seluas 7558 meter persegi itu tampak tak terawat atau terlantar selama bertahun-tahun.
Nilai properti Sultan Brunei  lebih dari US$ 30 juta dilaporkan warta bisnis setempat telah naik dua kali lipat sejak dikelola oleh Agensi Investasi Brunei (BIA).

Tanah ini diakuisisi oleh Sultan Brunei 22 tahun lalu dengan nama Dermajaya Properties (South Pacific) Sdn Bhd, senilai AUS$ 15 juta. Dan 15 tahun kemudian aset tersebut diserahkan kepada Sejahtera Two (Australia) Pty Ltd.

Sultan Brunei juga pemilik hotel Park di Australia. BIA menjadi pemegang saham tunggal untuk aset ini.
Wali kota Gold Coast, Tom Tate pada tahun 2012 mengirim surat ultimatum tkepada Sultan Brunei sehubungan terjadi protes warga yang mengkritik bahwa tidak ada manfaat aset-aset Sultan Brunei di wilayah mereka.
Surat ultimatum itu berbunyi “ambil, atau tinggalkan” lahan tersebut. Sultan juga disarankan mendonasikan lahan itu kepada kota Gold Coast.

"Alangkah baiknya, Sultan memberikan tanahnya kepada kami untuk dikelola bersama, dan memberi gelar kehormatan untuknya. Ini adalah solusi yang sama-sama menguntungkan. Sultan memiliki tanah dimana-mana, saya yakin beliau tidak menyadari bahwa tanah tersebut miliknya," kata Tate kepada The Australian saat itu.
Namun, Sultan Brunei pemilik aset senilai  US$ 27 miliar belum memberikan tanggapan terhadap pemerintah daerah Gold Coast, Australia.

Credit  tempo.co

UU Syariah di Brunei, Militer Inggris Diminta Cabut Gelar Sultan

Sultan Hassanal Bolkiah. REUTERS/Ahim Rani

CB, Jakarta - Angkatan Laut dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris didesak untuk mencabut gelar militer kehormatan yang dianugerahkan kepada Sultan Hassanal Bolkiah oleh Ratu Elizabeth II, menyusul penerapan UU syariah di Brunei.
Rabu pekan lalu, Brunei memperkenalkan hukum rajam sampai mati terhadap homoseksual, setelah Sultan Hassanal Bolkiah melakukan beberapa reformasi terhadap hukum pidana negara tersebut, yang didasarkan pada hukum syariah Islam sejak 2014.

Merek dagang, selebritas, pemerintah, dan universitas sejauh ini mengambil tindakan dengan melarang perusahaan milik Brunei dan memboikot sembilan hotel mewah bintang lima milik Sultan Hassanal Bolkiah, seperti dikutip dari Business Insider, 8 April 2019.

Pada Jumat, Stephen Evans, CEO Perhimpunan Sekuler Nasional Inggris menyerukan Angkatan Udara Britania Raya dan Angkatan Laut Kerajaan untuk mencopot gelar kehormatan Sultan yang dianugerahkan kepadanya.

"Undang-undang baru Brunei yang tercela adalah pelanggaran HAM dasar dan bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya mendefinisikan institusi Inggris," kata Evans mengatakan kepada The Observer.
"Melucuti gelar kehormatan sultan yang telah mereka berikan kepadanya akan mengirimkan pesan penting bahwa mereka tidak ingin dengan cara apapun terkait dengan barbarisme abad pertengahan semacam ini."

Ratu Elizabeth II dari Inggris dan Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei [asianews.eu]
Sultan Hassanal Bolkiah diangkat menjadi Laksamana kehormatan di Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada tahun 2001, setelah ia lulus dari pelatihan musim panas di Britannia Royal Naval College, Dartmouth.
Sultan juga diangkat menjadi Marsekal Kepala Udara kehormatan di Angkatan Udara, diberikan oleh Ratu.
Keputusan untuk menghadiahi Sultan dengan penghargaan tidak dibuat oleh Ratu sendiri, kata Istana Buckingham.
"Yang Mulia bertindak atas saran pemerintah sehubungan dengan penunjukan yang terhormat ini," kata juru bicara Istana Buckingham.
Seruan agar Sultan dilucuti gelar kehormatan militer Inggris-nya datang di tengah serangan balasan terhadap Brunei.


Pada hari Rabu, Universitas Aberdeen di Skotlandia mengatakan sedang mempertimbangkan untuk membatalkan gelar kehormatan yang diberikannya kepada Sultan pada tahun 1995. Kings College London, yang memberinya gelar doktor kehormatan pada tahun 2011, membuat saran serupa.
Hampir 60.000 orang telah menandatangani petisi yang menuntut agar Universitas Oxford mencabut gelar kehormatan yang diberikan kepada Hassanal Bolkiah pada tahun 1993. Universitas pertama-tama menolak untuk mencabutnya, tetapi sekarang mempertimbangkan kembali langkah itu.
Kampanye untuk memboikot sembilan hotel milik Sultan Hassanal Bolkiah, salah satu kepala negara terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar Rp 283 triliun, dimulai oleh selebriti dan mencapai puncaknya pada Kamis ketika delapan hotel Brunei menghapus akun Twitter mereka.

Credit  tempo.co

Kisruh Hukum LGBT,Sultan Brunei Minta Warga Perkuat Keislaman

Sultan Hassanal Bolkiah (Reuters/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Sultan Brunei Darussalam meminta warganya untuk memperkuat ajaran Islam jelang pemberlakuan hukum syariat baru termasuk hukum rajam sampai mati untuk kaum LGBT dan perzinaan di negara itu pada hari ini, Rabu (3/4).

"Saya ingin melihat ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih kuat," kata Sultan Hassanal Bolkiah dalam pidato publik di dekat ibukota Bandar Seri Begawan, dikutip dari AFP.

Namun, ia tidak sepenuhnya menyinggung terkait pidana baru yang kontroversial atau mengumumkan bahwa hukum tersebut mulai berlaku. Padahal, pemerintah negara itu sebelumnya telah mengumumkan bahwa aturan hukum baru tersebut akan sepenuhnya berlaku pada hari Rabu.


Di saat bersamaan, Sultan yang telah berada di atas takhta negara kaya minyak selama 51 tahun, justru mengatakan bahwa Brunei "adil dan bahagia", dalam menghadapi kritik global yang berkembang tentang hukuman baru.

"Siapa pun yang datang untuk mengunjungi negara ini akan memiliki pengalaman manis, dan menikmati lingkungan yang aman dan harmonis," katanya kepada hadirin di sebuah pusat konvensi, dalam sebuah pidato untuk perayaan Isra Mi'raj yang jatuh hari ini.

Brunei pertama kali mengumumkan rencana hukum baru ini pada 2013, tetapi implementasinya telah tertunda. Undang-undang baru itu menetapkan hukuman mati untuk sejumlah pelanggaran, termasuk pemerkosaan, perzinahan, sodomi, perampokan dan penghinaan atau pencemaran nama baik Nabi Muhammad.

Hukum ini juga memperkenalkan cambuk publik sebagai hukuman untuk aborsi, serta hukum potong tangan dan kaki atas pencurian, dan mengkriminalkan mengekspos anak-anak Muslim terhadap kepercayaan dan praktik agama apa pun selain Islam.

Penerapan hukum ini akan membuat Brunei menjadi negara pertama di Timur atau Asia Tenggara yang menerapkan hukum Syariat, setelah negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia.

"Saya ingin menekankan bahwa Brunei adalah negara yang selalu menyembah kepada Allah," ucapnya. 

Rencana hukuman ini pun langsung mendapatkan sorotan di dunia. Sejumlah selebriti kenamaan Hollywood bahkan ikut bergabung untuk menentangnya dengan menyerukan gerakan pemboikotan hotel-hotel yang dimiliki kesultanan Brunei, termasuk Hotel Beverly Hills dan Hotel Bel-Air, yang kerap menjadi tempat para selebritas Hollywood.

Tak cuma itu, rencana aplikasi hukum ini juga memancing reaksi dari PBB yang melabelinya sebagai hukuman kejam dan tak berkeprimanusiaan.

Phil Robertson, direktur deputi Asia di Human Rights Watch mengatakan bahwa ini adalah hukuman 'biadab pada intinya karena menjatuhkan hukuman kuno." 

Credit  cnnindonesia.com

PBB kecam penerapan hukum Syariah di Brunei

Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara dalam sebuah konferensi pers di kantor pusat Al-Azhar di Kairo, Mesir, Selasa (2/4/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/cfo

PBB (CB) - Brunei "melanggar hak asasi manusia" melalui penerapan hukum Syari'ah Islam yang akan meloloskan hukum mati dengan cara orang dirajam untuk kasus perzinaan dan homoseksual, kata PBB pada Rabu (3/4).

Brunei, bekas protektorat Inggris yang mayoritas warganya Muslim dengan sekitar 400.000 orang, pada Rabu mulai menerapkan hukum Syari'ah. Kasus sodomi, perzinaan dan pemerkosaan akan diganjar hukuman mati -- termasuk rajam. Sedangkan untuk kasus pencurian akan dipotong tangan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "percaya bahwa hak asasi manusia ditegakkan dalam kaitannya dengan setiap orang di manapun tanpa diskriminasi apapun", ujar juru bicara PBB Stephane Dujarric.

"Undang-undang yang setujui jelas melanggar prinsip-prinsip yang diekspresikan," katanya. "Selama orang menghadapi kriminalisasi, bias dan kekerasan yang berdasarkan pada orientasi seks, identitas gender atau karakteristik seks mereka, kami harus menggandakan upaya untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut."

"Setiap orang berhak untuk hidup bebas dan memiliki hak dan martabat yang setara," kata Dujarric.

Brunei mempertahankan haknya untuk menerapkan hukum Islam, yang unsur-unsurnya pertama kali diadopsi pada 2014. Sejak itulah hukum tersebut diterapakan secara bertahap.

Sultan Brunei Hassanal Bolkiah merupakan raja paling lama berkuasa kedua di dunia sekaligus Perdana Menteri negara yang kaya akan minyak tersebut. Pemimpin berusia 72 tahun itu juga masuk deretan orang terkaya di dunia.

Aktor peraih Oscar, George Clooney, menyeru agar memboikot sejumlah hotel mewah milik Perusahaan Investasi Brunei, seperti Beverly Hills Hotel, Dorchester di London dan Plaza Athenee di Paris.

PBB pada Selasa mengeritik keputusan Brunei untuk menerapkan hukum Islam dan memintanya agar mengesahkan dan menerapkan Konvensi PBB tentang Melawan Penyiksaan.

Credit  antaranews.com

Brunei Darussalam Mulai Terapkan Hukum Syariah Rajam dan Cambuk

Sultan Hassanal Bolkiah. REUTERS/Ahim Rani

CB, Jakarta - Pada Rabu, Brunei Darussalam resmi memberlakukan hukum syariah yang lebih ketat, yakni hukuman rajam sampai mati dan cambuk kepada LGBT dan perzinahan.
Kesultanan Brunei Darussalam adalah negara Asia Timur pertama yang mengadopsi hukum syariah pada 2013 lalu secara nasional. Hukum Syariah diterapkan bertahap dan pada Rabu, 3 April 2019, hukuman ini diberlakukan ke tahap yang lebih ketat.

Undang-undang ini akan menjadikan Brunei negara pertama di Asia Timur atau Asia Tenggara yang memiliki hukum pidana syariah di tingkat nasional, bergabung dengan sebagian besar negara-negara Timur Tengah konservatif seperti Arab Saudi.

Menurut laporan CNN, 3 April 2019, di bawah tahap dua dan tiga dari hukum pidana, seks antara dua pria dan perzinahan keduanya membawa hukuman rajam sampai mati, sedangkan seks antara dua perempuan dihukum dengan 100 cambukan.

Undang-undang hukum Syariah juga memperkenalkan hukuman keras lain seperti potong tangan atau kaki karena mencuri, dan hukuman penjara karena berpakaian beda gender.
Pemerkosaan dan perampokan juga dapat dihukum mati berdasarkan hukum ini dan banyak pasal baru untuk pelanggaran lain, seperti hukuman mati karena menghina Nabi Muhammad, juga berlaku untuk non-Muslim dan Muslim.

Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah dan Ratu Saleha duduk menyapa warga saat merayakan 50 tahun bertakhta di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 5 Oktober 2017. Sultan Bolkiah merupakan Sultan Brunei ke-29. AFP PHOTO/Roslan RAHMAN
Dalam pidatonya, Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, menyerukan agar ajaran Islam di negara itu dikuatkan menyusul hukuman syariah baru yang ketat.
Dalam pidato peringatan Isra Miraj, sultan menyerukan ajaran Islam yang lebih kuat tetapi tidak menyebutkan hukum pidana yang baru.
"Saya ingin melihat ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih kuat," katanya dalam pidato yang disiarkan secara nasional di sebuah pusat konvensi di dekat ibu kota Bandar Seri Begawan.

Dia mengatakan bahwa dia ingin azan dikumandangkan di semua tempat umum, tidak hanya di masjid, untuk mengingatkan orang-orang tentang kewajiban Islam mereka.
Sultan, yang telah naik takhta selama lebih dari lima puluh tahun, juga bersikeras bahwa Brunei adalah negara yang adil dan bahagia.
Pejabat tidak segera mengkonfirmasi bahwa hukum pidana syariah sudah diberlakukan, namun pada akhir pekan kemarin pemerintah Brunei Darussalam mengumumkan bahwa hukuman ini akan diberlakukan mulai hari Rabu.

Keputusan Brunei untuk menerapkan hukuman telah memicu protes internasional mulai dari pemerintahan negara lain, kelompok hak asasi manusia, PBB dan banyak selebriti.

Human Rights Watch menyebut hukum pidana baru itu "biadab sampai ke tingkat paling parah" dan mendesak sultan untuk segera menangguhkan amputasi, rajam, dan semua ketentuan dan hukuman yang menyalahgunakan hak lainnya.
"Biadab sampai ke intinya. menjatuhkan hukuman kuno untuk tindakan yang bahkan tidak boleh diterapkan pada pelaku kejahatan," kata Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch, dikutip dari The Telegraph.
Komunitas internasional bersama selebritas dunia, yang dipimpin oleh aktor George Clooney dan bintang pop Elton John, menyerukan agar hotel-hotel milik Brunei diboikot karena memberlakukan hukum syariah.

Credit  tempo.co

Terapkan Rajam Mati LGBT, Sultan Minta Semua Pihak Hormati Brunei

Sultan Hassanal Bolkiah dari Kerajaan Brunei Darussalam. Foto/REUTERS

BANDAR SERI BEGAWAN - Sultan Hassanal Bolkiah meminta semua pihak menghormati Brunei Darussalam meski tidak setuju dengan penerapan Hukum Pidana Syariat Islam yang mencakup eksekusi rajam sampai mati bagi pelaku zina dan hubungan seks sesama jenis. Penerapan hukum rajam dimulai 3 April 2019.

Setiap orang di Brunei yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran hubungan seks sesama jenis termasuk lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) akan dikenai hukuman baru tersebut. Selain rajam, eksekusi potong tangan bagi pencuri juga akan diberlakukan.

Hukum Pidana baru itu sejatinya sudah diumumkan pada Mei 2014 oleh Sultan Hassanal Bolkiah yang bertindak sebagai Perdana Menteri Brunei. Namun, pelaksanaannya ditunda dan diberlakukan secara bertahap sampai akhirnya diterapkan murni pada 3 April mendatang.

Seruan Sultan Bolkiah untuk menghormati aturan di Brunei itu muncul dalam situs web pemerintah setempat yang dikutip CNN, Jumat (29/3/2019). "Pemerintah tidak mengharapkan orang lain untuk menerima dan setuju dengan itu, tetapi itu akan cukup jika mereka menghormati bangsa dengan cara yang sama seperti itu juga menghormati mereka," bunyi pernyataan di situs itu mengutip pernyataan Sultan Bolkiah.

Berbagai kelompok hak asasi manusia (HAM) mendesak Brunei membatalkan penerapan hukuman seperti itu. Kelompok HAM Amnesty International yang berbasis di London menyebutnya sebagai hukuman yang mengerikan.

"Melegalkan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi itu mengerikan," kata Rachel Chhoa-Howard, peneliti Brunei di Amnesty International. "Beberapa potensi pelanggaran seharusnya tidak dianggap kejahatan sama sekali, termasuk hubungan seksual konsensual antara orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama."

"Brunei harus segera menghentikan rencananya untuk menerapkan hukuman kejam ini dan merevisi hukum pidana sesuai dengan kewajiban hak asasi manusianya," lanjut Chhoa-Howard.

"Komunitas internasional harus segera mengutuk tindakan Brunei untuk menerapkan hukuman kejam ini ke dalam praktik."

Matthew Woolfe, pendiri kelompok HAM The Brunei Project, juga menyuarakan desakan yang senada. "Kami mencoba untuk menekan pemerintah Brunei, tetapi menyadari ada jangka waktu yang sangat singkat sampai undang-undang itu berlaku," kata kelompok HAM yang berbasis di Australia tersebut. 

Kelompok itu menyerukan pemerintah Australia untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Brunei. "Kami terkejut bahwa pemerintah sekarang telah memberikan tanggal dan bergegas melalui implementasi," kata Woolfe.

Woolfe mengatakan belum ada pengumuman publik besar-besaran tentang implementasi perubahan Hukum Pidana selain dari pernyataan yang di-posting di situs Jaksa Agung Brunei akhir Desember 2018, yang baru terungkap pekan ini.



Credit  sindonews.com

Brunei Bersiap Terapkan Hukum Rajam sampai Mati bagi LGBT

Anggota komunitas LGBT mengibarkan bendera khas komunitas tersebut. Foto/REUTERS

BANDAR SERI BEGAWAN - Pemerintah Brunei Darussalam akan memberlakukan hukum rajam sampai mati bagi orang-orang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) mulai minggu depan. Hukum rajam adalah eksekusi dengan cara melempari orang yang dinyatakan bersalah dengan batu.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mendesak negara itu untuk membatalkan penerapan hukuman tersebut.

Brunei sejatinya ingin menerapkan eksekusi rajam dalam hukum pidana Syariat Islam-nya pada tahun 2014. Namun, penerapannya ditunda setelah menuai protes internasional, termasuk ancaman boikot terhadap Hotel Beverley Hills yang disebut-sebut dimiliki kerajaan itu.

Homoseksualitas dianggap ilegal di negara itu. Hukum yang berlaku bagi individu LGBT pada saat ini adalah penjara 10 tahun.

Matthew Woolfe, pendiri kelompok HAM The Brunei Project mengatakan pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam akan memberlakukan eksekusi cambuk dan rajam sampai mati bagi Muslim yang dinyatakan bersalah karena hubungan sesama jenis, perzinaan, sodomi dan pemerkosaan mulai 3 April 2019.

"Kami mencoba untuk menekan pemerintah Brunei, tetapi menyadari ada jangka waktu yang sangat singkat sampai undang-undang itu berlaku," kata juru bicara kelompok HAM yang berbasis di Australia tersebut, dikutip ABC.net.au, Selasa (26/3/2019).

Kelompok itu menyerukan pemerintah Australia untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Brunei. "Kami terkejut bahwa pemerintah sekarang telah memberikan tanggal dan bergegas melalui implementasi," kata Woolfe.

Woolfe mengatakan belum ada pengumuman publik besar-besaran tentang implementasi perubahan hukum pidana selain dari pernyataan yang di-posting di situs Jaksa Agung Brunei akhir Desember 2018, yang baru terungkap pekan ini.

Kelompok HAM yang berbasis di Manila, ASEAN SOGIE Caucus mengonfirmasi dokumen pemerintah Brunei yang menunjukkan hukum pidana dalam Syariat Islam akan diimplementasikan pada 3 April. 

Departemen Perdana Menteri Brunei tidak menanggapi permintaan komentar wartawan yang dikirim melalui email.

Brunei adalah bekas protektorat Inggris yang terletak di antara dua negara bagian Malaysia di pulau Kalimantan. Populasinya 400.000 jiwa, di mana 67 persen di antaranya adalah Muslim dan karenanya tunduk pada Syariat Islam yang diperintah oleh seorang sultan.

Dede Oetomo, salah satu aktivis LGBT paling terkemuka di Indonesia, mengatakan apa yang akan diterapkan di Brunei itu akan menjadi pelanggaran berat HAM internasional jika perubahan hukum berlanjut.

"Mengerikan. Brunei meniru negara-negara Arab yang paling konservatif," katanya.

Homoseksualitas dihukum mati di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Yaman, Arab Saudi dan Mauritania. Eksekusinya termasuk dengan dirajam.





Credit  sindonews.com

Inggris Berniat Bikin Pangkalan Militer di Brunei Darussalam

Pemerintah Inggris mulai bersiap menjelang keputusan Brexit pada Maret 2019, dengan berniat membangun pangkalan militer di Brunei Darussalam. (Bundeswehr/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB - Pemerintah Inggris dikabarkan sedang menjajaki pembangunan dua pangkalan militer baru di luar negeri. Salah satu lokasi yang dibidik adalah Brunei Darussalam.

Seperti dilansir Bloomberg, Senin (31/12), niat itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Gavin Williamson. Menurut dia, Inggris ingin meluaskan pengaruh di dunia dan menunjukkan kehadiran mereka melalui pangkalan militer.

Di samping itum, Gavin menyatakan pangkalan militer itu rencana cadangan jika pada 2019 mendatang Inggris memutuskan memang benar-benar hengkang tanpa syarat dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit). Hal ini juga menjadi titik balik strategi mereka ketika memutuskan menarik diri dari Asia Tenggara dan Teluk Persia pada 1968 untuk berkonsentrasi pada wilayah Suez Timur.

"Kami harus memperjelas kalau kebijakan ini sudah disepakati dan Inggris sekali lagi akan menjadi pemain global," kata Gavin.

Menurut Gavin, peta politik akan berubah seketika saat mereka memutuskan hengkang dari Uni Eropa. Dia menyatakan mereka berniat menjalin hubungan lebih mendalam dengan Australia, Kanada, Selandia Baru, serta negara-negara di Karibia dan Afrika.

Gavin menyatakan rencana penempatan sekitar 3500 pasukan, jika mereka keluar tanpa syarat dari Uni Eropa, sebagai taktik yang sangat baik. Sebab kondisi politik di dalam negeri mereka semakin menghangat padahal pengumuman soal Brexit masih Maret mendatang.

"Kami selalu menyiapkan rencana cadangan, hanya untuk memastikan Brexit berjalan lancar baik dengan atau tanpa kesepakatan," ujar Gavin.

Inggris saat ini memang mempunyai dua fasilitas militer di Asia Tenggara. Di Brunei mereka menempatkan satu batalion pasukan infantri Gurkha dan penerjun. Mereka juga menggelar latihan perang di hutan untuk Angkatan Darat dan Korps Marinir Inggris.

Inggris juga mempunyai fasilitas angkatan bersenjata di Singapura. Yakni pusat perbaikan dan logistik Unit 1022 Angkatan Laut Inggris yang terletak di Dermaga Sembawang. 

Credit  CNN Indonesia


https://m.cnnindonesia.com/internasional/20181231105336-134-357474/inggris-berniat-bikin-pangkalan-militer-di-brunei-darussalam

KSAD Apresiasi Pembelian Puluhan Alutsista oleh Brunei

KSAD Jenderal TNI Mulyono menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Darat Brunei Brigadir Jenderal Dato Seri Pahlawan Awang Khairul Hamed bin Awang Haji Lampoh di Mabesad, Jakarta, Selasa (9/10/2018). Koran SINDO/Sucipto

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Darat Brunei Brigadir Jenderal Dato Seri Pahlawan Awang Khairul Hamed bin Awang Haji Lampoh di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Lawatan tersebut merupakan kunjungan bilateral dari Brunei sekaligus kunjungan perkenalan Brigjen Dato Seri Pahlawan Awang Khairul ke Indonesia sebagai pimpinan Angkatan Darat Brunei yang baru sejak dilantik pada Januari 2018. Selama ini kerja sama antara TNI AD dan AD Brunei telah terjalin dengan baik di berbagai bidang, baik dalam bidang intelijen, latihan dan pendidikan.

Kerja sama tahun ini, antara lain Latma Keris Satria 2018 yang telah dilaksanakan pada 27 Agustus sampai 5 September di Brunei Darussalam dan Latma Kilat Sakti 2018 yang akan dilaksanakan pada 15 - 28 Oktober. Serta, Army working Group mulai 23-26 Oktober di Bandung, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, KSAD mengapresiasi terjalinnya kembali kerja sama di bidang pendidikan yang sempat terhenti sejak 2016. Direncanakan pada TA 2019 satu personel TNI AD akan mengikuti pendidikan setingkat Seskoad di Brunei.

“Saya berterima kasih atas kepercayaan Brunei terhadap industri pertahanan dalam negeri Indonesia melalui pembelian 45 unit Ranpur Anoa. Dan, sejumlah senjata ringan seperti  SS2 V5 dan Pistol G2 Elite pada Mei 2018 yang lalu," ujarnya. Setelah kunjungan ke Mabesad, Rencananya Panglima AD Brunei akan ke Bandung, di antaranya mengunjungi PT Pindad.

Credit  sindonews.com

Brunei Lirik Produk Alutsista Buatan Pindad

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah yang berkunjung ke Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (3/5).

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Brunei tertarik membeli kendaraan tempur dan persenjataan produksi Pindad.

CB, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Sultan Brunei Darusalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/5). Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Brunei tertarik untuk membeli alutsista produksi PT Pindad.

"Ada ketertarikan dari Brunei untuk membeli kendaraan tempur dari Indonesia dan juga persenjataan produksi PT Pindad," kata Retno di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jawa Barat.

Karena itu, Sultan Brunei Darussalam pun juga akan meninjau pameran alutsista produksi PT Pindad, PT DI, dan juga PT PAL Indonesia di Mabes TNI Cilangkap sore nanti. Selain itu, di Mabes TNI Cilangkap nanti, rencananya Presiden Jokowi dan Sultan Brunei Darussalam akan bermain bulu tangkis bersama.

Menurut Retno, olahraga bulutangkis merupakan olah raga kegemaran Sultan Brunei. "Kita sebagai tuan rumah menawarkan. Dan Sultan kita tahu, karena Sultan adalah salah satu kegemarannya adalah bermain badminton," kata Menlu.

Credit  republika.co.id