Jet Tempur F-22 AS Tiba di UEA Untuk Tangkal Serangan Houthi

F22

CUPUMA - ABU DHABI - Jet tempur F-22 Amerika Serikat (AS) tiba di Uni Emirat Arab (UEA) pada hari Sabtu.

 Kedatangan pesawat tempur canggih ini adalah bagian dari tanggapan pertahanan Amerika terhadap serangan rudal baru-baru ini oleh pemberontak Yaman, Houthi , yang menargetkan negara itu. 

Jet tempur F-22 Raptors AS mendarat di Pangkalan Udara al-Dhafra di Abu Dhabi, yang menampung sekitar 2.000 tentara Amerika. 

Tentara Amerika di sana meluncurkan rudal pencegat Patriot sebagai tanggapan atas serangan Houthi bulan lalu, pertama kalinya pasukan AS menembakkan sistem itu dalam pertempuran sejak invasi pimpinan AS ke Irak tahun 2003. 

Pejabat Amerika menolak untuk mengatakan berapa banyak jet tempur F-22 yang dikerahkan atau jumlah penerbang yang mendukung pesawat, dengan alasan keamanan operasional. 

Namun, mereka mengidentifikasi unit yang terlibat sebagai Sayap Tempur 1, yang terletak di Pangkalan Gabungan Langley-Eustis di Virginia. 

“Kehadiran Raptors akan memperkuat pertahanan negara mitra yang sudah kuat dan menempatkan kekuatan yang tidak stabil sebagai pemberitahuan bahwa AS dan mitra kami berkomitmen untuk memungkinkan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu,” Letnan Jenderal Greg Guillot, komandan Angkatan Udara AS Komando Timur Tengah, kata dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Al Araby, Minggu (13/2/2022). 

Pengerahan itu dilakukan setelah Houthi yang didukung Iran meluncurkan tiga serangan yang menargetkan Abu Dhabi bulan lalu, termasuk satu yang menargetkan depot bahan bakar yang menewaskan tiga orang dan melukai enam orang lainnya. Serangan itu bertepatan dengan kunjungan presiden dari Korea Selatan dan Israel ke negara itu.

Sebuah kelompok bayangan Irak mengklaim meluncurkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan UEA pada awal Februari, meskipun pihak berwenang mengatakan berhasil mencegatnya.

 Meskipun dibayangi oleh krisis Ukraina, tembakan rudal yang menargetkan UEA telah memicu respons besar-besaran dari AS. Militer Amerika telah mengirim USS Cole dalam misi ke Abu Dhabi. 

Dampak perang Yaman selama bertahun-tahun ke UEA menempatkan pasukan Amerika di garis bidik serangan Houthi dan meningkatkan risiko eskalasi regional pada saat pembicaraan penting di Wina yang berpotensi memulihkan kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia.

Menlu UEA: Keputusan Negara-negara Arab Hindari Israel Adalah Salah

Bendera Israel berkibar di dekat situs Dome of the Rock, Yerusalem. Foto/REUTERS

ABU DHABI - Menteri Luar Negeri (Menlu) Uni Emirat Arab (UEA) Anwar Gargash mengatakan keputusan negara-negara Arab untuk menghindari kontak dengan Israel, yang dibuat beberapa dekade lalu, telah terbukti sebagai kesalahan. Mayoritas negara Arab selama ini dikenal anti-Israel, meski para pejabat Tel Aviv mengakui ada kontak rahasia di antara mereka.

"Bertahun-tahun yang lalu, ketika ada keputusan Arab untuk tidak melakukan kontak dengan Israel, itu adalah keputusan yang sangat, sangat salah, menoleh ke belakang. Karena jelas, Anda harus benar-benar membedah dan membagi antara memiliki masalah politik dan menjaga jalur komunikasi Anda tetap terbuka," kata Gargash kepada surat kabar The National, hari Kamis (28/3/2019).

Menurutnya perubahan strategis dalam hubungan antara negara-negara Arab dan Israel dapat terjadi di tahun-tahun mendatang, dengan kontak yang diharapkan akan terus meningkat.

"Pembicaraan ini akan bergeser sebab solusi dua negara tidak akan lagi layak karena pengurangan negara semacam itu tidak akan lagi praktis. Dari perspektif UEA, kita perlu menyelesaikannya, karena masalah ini memiliki kecenderungan melompat keluar dari latar belakang ketika bungkam tiba-tiba menjadi berita utama," lanjut Gargash.

Israel dan mayoritas negara-negara Arab di Timur Tengah tidak memiliki hubungan diplomatik resmi karena sebagian besar negara-negara Arab mendukung aspirasi rakyat Palestina untuk mendapatkan pengakuan internasional yang komprehensif atas negara merdeka mereka. Negara merdeka yang dikehendaki Palestina adalah negara dengan wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza yang batasnya seperti sebelum Perang Enam Hari 1967.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon mengatakan kepada Sputnik pada bulan Desember lalu bahwa Tel Aviv akan terus mengembangkan hubungan dengan negara-negara Arab dan Muslim di tengah adanya masalah dan ancaman bersama, termasuk perang melawan terorisme dan masalah Iran.

Nahshon juga mengatakan bahwa pemulihan hubungan semacam itu dapat membantu menyelesaikan masalah Palestina. 

Credit  sindonews.com

Menlu UEA Sebut Pernyataan Netanyahu Menjijikan

Sebut Israel tanah air Yahudi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kecaman. Foto/Istimewa

ABU DHABI - Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan pernyataan terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap minorita Arab di negara itu sangat menjijikan, bahkan ketika yang bersangkutan membanggakan hubungan Israel dengan negara-negara Teluk.

Lewat akun Twitternya, Anwar Gargash mengatakan pernyataan Netanyahu bahwa Israel bukan negara untuk semua warganya dan merupakan tanah air orang-orang Yahudi saja memberikan pembenaran yang dicari oleh para ekstremis dan merusak upaya perdamaian, seperti disitir dari ABC News.go.com, Rabu (13/3/2019).

Netanyahu, yang menghadapi persaingan ketat untuk pemilihan umum, telah menggunakan slogan kampanye yang membenci para legislator dan pemilih Arab untuk menggalang basis nasionalisnya. Lawan-lawan politiknya menuduh ia telah menghasut.

Komentar Netanyahu di Instagram tersebut sejatinya merujuk pada undang-undang yang sangat kontroversial yang disahkan tahun lalu yang menyatakan Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi.

"Israel bukan negara dari semua warganya," tulis Netanyahu. Komentar itu sekaligus sebagai jawaban atas kritik dari aktor Israel, Rotem Sela.

Pada upacara peringatan di Yerusalem, Netanyahu menyebut telah tumbuh benih-benih aliansi dengan dunia Arab di belakang layar. Dia mengatakan "normalisasi yang dipercepat" Israel di antara negara-negara Arab memajukan perdamaian. 

Credit sindonews.com

UAE dituduh alihkan senjata ke gerilyawan Yaman

FILE PHOTO: Houthi militants patrol a street where pro-Houthi protesters demonstrated against the Saudi-led coalition in Hodeidah, Yemen December 10, 2018. Picture taken December 10, 2018. REUTERS/Abduljabbar Zeyad/File Photo (REUTERS/ABDULJABBAR ZEYAD)

Dubai (CB) - Amnesty International pada Rabu menuduh Uni Emirat Arab (UAE) mengalihkan pasokan persenjataan dari negara-negara Barat dan negara-negara lain ke "para gerilyawan tak bertanggung jawab yang diduga melakukan kejahatan perang" di Yaman.

UAE dan Arab Saudi memimpin koalisi militer, yang juga meliputi pasukan setempat dari berbagai faksi di Yaman, untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional. Pemerintahan tersebut didepak pada 2014 oleh kelompok Al Houthi, yang terkait dengan Iran.

"Pasukan Emirat menerima persenjataan senilai miliaran dolar dari negara-negara Barat dan negara-negara lain, namun mengalihkannya kepada gerilyawan yang tidak jelas di Yaman dan diketahui melakukan kejahatan perang," kata Amnesty dalam sebuah pernyataan.

"Penyebarluasan kekuatan tempur ini menjadi faktor utama bencana bagi ribuan warga sipil Yaman yang telah tewas, sementara jutaan lainnya berada diambang kelaparan akibat dampak langsung dari peperangan ini," kata organisasi hak asasi manusia (HAM) itu.

Kantor Media Pemerintah UAE masih belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Amnesty tersebut.

UAE telah melatih dan mempersenjatai ribuan pejuang Yaman, sebagian besar di provinsi-provinsi di wilayah selatan dan pesisir barat, sebagai bagian dari pasukan yang memerangi Al Houthi.

Al Houthi kini mengusai sebagai besar wilayah perkotaan, termasuk Ibu Kota Sanaa dan pelabuhan utama Hodeidah.

Negara-negara Barat yang sebagian besar menyediakan persenjataan dan intelijen bagi koalisi, telah menekankan agar perang hampir empat tahun di negara itu diakhiri setelah pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.

Peristiwa pembunuhan itu membuat mereka meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas Arab Saudi di kawasan.

Sejumlah organisasi HAM menuduh kedua pihak yang bertikai kemungkinan melakukan kejahatan perang, termasuk kekerasan terhadap para tahanan. Tuduhan itu ditepis kedua pihak.

Amnesty menyerukan kepada berbagai negara untuk menghentikan penjualan sejatan ke pihak-pihak yang bertikai sampai "tidak ada lagi risiko besar" bahwa persenjataan itu kemungkinan digunakan untuk melanggar kemanusiaan atau hukum HAM.

Konflik di Yaman secara luas dianggap sebagai perang antara Muslim Suni Arab Saudi dan Muslim Syiah Iran, yang dihasut oleh suatu pihak berpengaruh.

Al Houthi membantah tuduhan bahwa Iran memasok mereka dengan persenjataan dan mengatakan bahwa revolusi mereka menentang korupsi.

Credit  antaranews.com

Paus Fransiskus - Imam Besar Al Azhar Raih Human Fraternity Award

Imam Besar al-Azhar Mesir, Syekh Ahmad el-Tayyeb menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Masjid Agung Sheikh Zayed, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 4 Februari 2019. Paus Fransiskus berdiskusi dengan Dewan Tetua Muslim dalam kunjungannya di Masjid Agung Sheikh Zayed. Vatican Media/Handout via REUTERS

CB, Abu Dhabi – Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar, Sheikh Ahmed Al Tayeb menandatangani “Human Fraternity Document” atau Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan di Founder’s Memorital di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Senin malam, 4 Februari 2019.

Penandatanganan dokumen ini menjadi momen bersejarah antara Al Azhar dan Vatikan. Keduanya juga menjadi tokoh pertama yang mendapatkan penghargaan "Human Fraternity Award", yang mempromosikan persaudaraan antaramanusia. 

“Ini merupakan deklarasi niat jujur dan bagus dan menjadi panduan bagi generasi masa depan. Isi dokumen itu bertujuan untuk mendukung perdamaian, persaudaraan sesama manusia dan menolong orang miskin dan yang paling membutuhkan,” begitu dilansir media The National dari UEA pada Senin, 4 Februari 2019.
Vatikan dan Al Azhar berjanji untuk menyampaikan isi dokumen ini kepada otoritas terkait, para pemimpin berpengaruh, dan umat beragama di seluruh dunia.


Putra Mahkota UEA, Mohamed Bin Zayed, mengatakan lewat cuitan di Twitter bahwa dia dan saudaranya Mohammed Bin Rashid, yang merupakan Wakil Presiden UEA dan PM UEA, ikut menjadi saksi penandatanganan “Documen of Human Fraternity” antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Ahmad AL Tayeb.
“Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan nilai toleransi dan koeksistensi,” kata Bin Zayed.

My brother Mohammed bin Rashid and I witnessed the signing of the 'Document of Human Fraternity' between His Holiness Pope Francis and Sheikh Dr Ahmad Al-Tayyeb, a document that aims to reinforce the values of tolerance and coexistence. pic.twitter.com/ca2x3ZdVmH

— (@MohamedBinZayed) February 4, 2019

Mengutip Arabia Tv, Reuters melansir dokumen yang ditandatangani Paus dan Imam Besar Al Azhar ini juga mencantumkan poin untuk melawan paham ekstrimisme.
Lewat cuitannya, Sheikh Mohammed mengatakan UEA merasa bangga bisa menjadi tuan rumah pertemuan bersejarah antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Ahmad Al Tayeb.

 

“Kami meluncurkan “Human Fraternity Award” untuk menciptakan dialog antar-agama yang sejati,” kata Sheikh Mohammed. “Simbol dua agama dihormati pada edisi pertama pemberian award ini.”

The Document on Human Fraternity, which I signed today in Abu Dhabi with my brother the Grand Imam of Al-Azhar, invites all persons who have faith in God and faith in human fraternity to unite and work together. https://t.co/74Ig3XOPzw

— Pope Francis (@Pontifex) February 4, 2019

Paus Fransiskus dan Imam Ahmad menjadi dua tokoh pertama yang mendapat penghargaan ini. “Keduanya mendapat kehormatan karena usaha mereka mempromosikan perdamaian dunia,” kata Sheikh Mohamed Bin Zayed.

UAE today was proud to host the historic meeting of His Holiness Pope Francis and His Eminence Dr. Ahmad Al Tayeb. We launched the 'Human Fraternity Award' to create a true interfaith dialogue. The two religious symbols were honoured during the award's first edition. pic.twitter.com/69MBNiXV7z

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 4, 2019

Reuters melansir pertemuan Paus dengan Imam Besar Al Azhar dan pimpinan UEA mendapat pemberitaan positif dari media berbahasa Inggris Arab Saudi Arab News. Hingga ini, pemerintah Arab Saudi masih melarang pendirian gereja di wilayahnya.



Sebaliknya, para pendeta dan diplomat menggambarkan UEA sebagai salah satu negara yang paling sedikit batasan bagi para penganut Kristen. Ini karena UEA mengizinkan pendirian gereja dengan izin khusus. Pejabat Vatikan berharap kunjungan Paus Fransiskus ini akan memudahkan pemberian izin untuk pembangunan gereja di UEA.




Credit  tempo.co

Paus Fransiskus Lakukan Kunjungan Bersejarah di Jazirah Arab

Paus Fransiskus (tengah) berjalan bersama Pangeran dan Wakil Panglima Uni Emirat Arba Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (keenam kanan) dan Imam Besar masjid Al Azhar Al Sharif (kedua kiri), setibanya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (3/2/2019).

Foto: Antara/Ryan Carter

Paus Fransiskus berada di Uni Emirat Arab untuk mempromosikan kadamaian.

CB, ABUDHABI -- Paus Fransiskus melayani komunitas Katholik di Uni Emirat Arab. Dalam kunjungannya ke Semananjung Arab yang bersejarah ini ia menyerukan agar umatnya tetap lemah lembut dalam mengikuti Tuhan. Ini pertama kalinya Paus datang ke Jazirah Arab.

Satu hari setelah meminta pemimpin Kristen dan Muslim untuk berkerja sama dalam mempromosikan kedamaian dan menolak peperangan, Paus Fransiskus mengadakan misa terbesar di Arab. Misa ini menandakan tonggak sejarah baru toleransi di Uni Emirat Arab.

Hymne Helleluyah yang bergema di sepenjuru kota Abu Dhabi menjadi bukti toleransi Uni Emirat Arab terhadap agama lain selain Islam. Sementara di negara-negara Teluk Arab lainnya sangat sulit bagi masyarakat agama non-Islam menyelenggarakan ibadah publik.

"Kami harus katakan ini acara yang sangat besar dari acara yang tidak pernah kami perkirakan," kata Sumitha Pintu, perempuan asal India yang sudah tinggal hampir 20 tahun Uni Emirat Arab, Selasa (5/2).

Penyelenggara mengatakan pemeluk agama Katholik dari 100 negara menghadiri misa ini. Termasuk empat ribu Muslim dari federasi Muslim. Bukti keragaman 9 juta penduduk Uni Emirat Arab.

Surat kabar Amerika Serikat (AS) New York Times melaporkan Uni Emirat Arab memiliki Kementerian Toleransi. Kementerian ini bukti Uni Emirat Arab sudah lama berupaya mempromosikan diri mereka sebagai pusat kosmopolitan dan perdagangan global tapi juga menerapkan hukum agama yang inklusif.

Pinto menghadiri misa ini bersama suami dan empat orang anaknya. Anak bungsu Pinto memegang sebuah poster foto Paus dengan tulisan 'Selamat Datang Paus Fransiskus, Jadikan Saya Saluran Kedamaian Anda'.

Sorak-sorai meledak di dalam dan luar Stadion Zayed Sports City ketika Paus Fransiskus tiba dengan mobil bak terbuka. Teriakan 'Viva il Papa' dan 'We love you' bergema di mana-mana. Diperkirakan ada 135 ribu orang yang menghadiri misa ini.

Masyarakat Katholik Uni Emirat Arab sesuatu yang anomali di kawasan Timur Tengah. Mereka sangat banyak, beragam dan terus berkembang ketika banyak masyarakat Katholik di Timur Tengah melarikan diri dari serangan-serangan ISIS dan kelompok teror lainnya.

Gereja Katholik memperkirakan ada sebanyak 1 juta pemeluk Katholik di Uni Emirat Arab. Hampir semuanya adalah pendatang yang datang untuk bekerja di negara yang kaya minyak tersebut. Posisi mereka ada berbagai sektor mulai dari sektor kerah putih seperti keuangan sampai kerah biru seperti konstruksi.

Kebanyakan dari mereka adalah orang Filipina dan India. Banyak yang meninggalkan keluarga mereka di negara asal untuk datang dan bekerja di Uni Emirat Arab. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik tempat atau kondisi kerja yang disediakan pemerintah Uni Emirat Arab kepada mereka. 

Paus Fransiskus menyampaikan khotbahnya dengan bahasa Italia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Inggris di layar raksasa. Dalam khotbahnya Paus meminta umat Katholik di Uni Emirat Arab untuk menahan segala penderitaan yang mereka tanggung.

"Tentunya tidak mudah bagi Anda untuk tinggal jauh dari rumah, merindukan orang yang Anda cintai, dan mungkin merasa tidak ada kepastian di masa depan, tapi Tuhan setia dan tidak akan meninggalkan umatnya," kata Paus Fransiskus.

Paus Fransiskus juga memberitahu jemaatnya yang banyak di antara mereka miskin dan pekerja kasar untuk tidak perlu membangun karya 'sangat besar' untuk membuktikan keimanan mereka. Sebuah pesan yang menekankan kelemahlembutan di negara yang memiliki banyak gedung pencakar langit dan terkenal dengan kemewahannya.

"Yesus, tidak meminta kita untuk membangun karya besar atau menarik perhatian diri kita sendiri dengan gestur yang luarbiasa, dia meminta kita hanya membuat satu karya seni, yang mungkin untuk semua orang: hidup kita sendiri," kata Paus Fransiskus.

Para jemaat gembira dan mengapresiasi kata-kata Paus Fransiskus. Kedatangan Paus Franciskus selama tiga hari di Uni Emirat Arab merupakan sebuah oasis bagi mereka.

"Ia hampir bersifat keilahian, dia memiliki kharisma yang istimewa," kata Raphael Muntenkurian, seorang mantan seminaris yang tinggal selama 30 tahun di Uni Emirat Arab.

Muntenkurian mengatakan, semua orang sangat terpesona dengan upaya yang dilakukan Paus Fransiskus untuk terus mempromosikan perdamaian dan toleransi. Kesederhanaan dan keredahan hatinya, kata Muntenkurian, selalu layak untuk dipuji.

Untuk menekankan keragamaan jemaat Katholik doa misa dibacakan dalam berbagai bahasa dan menekankan berbagai kesulitan hidup. Dalam doa bahasa India Konkani doa misa meminta agar pejabat publik 'diterangi' dan mempromosikan martabat semua orang.

Sementara itu doa dalam bahasa Tagalog Filipina meminta agar pengorbanan dan kerja para pekerja dan imigran di Uni Emirat Arab dapat menopang keluarga mereka. Doa dalam bahasa Prancis meminta mereka yang melakukan kekerasan untuk mengubah cara mereka berperilaku dan menghentikan perang, mengatasi kebencian dan membantu semua orang untuk menjalin keadilan dan membangun kedamaian.  

Misa diakhiri pada tengah hari dan Paus pun menuju bandara Abu Dhabi untuk pulang. Pada Senin (4/2), bersama Imam Besar Al-Azhar Syeikh Ahmed el-Tayeb, Paus Fransiskus menandatangani perjanjian mempromosikan 'persaudaraan manusia'.

Paus Fransiskus juga meminta pemimpin-pemimpin agama untuk bekerja sama menentang 'kekejaman yang menyedihkan' dalam perang. Ia juga meminta pemimpin agama untuk menolak 'logika pasukan bersenjata, mempersenjatai perbatasan dan meningkatkan tembok perbatasan'.

"Tidak ada alternatif : kita membangun masa depan bersama-sama atau tidak ada masa depan sama sekali," kata Paus Fransiskus.

Kata-kata itu ia sampaikan di depan putra mahkota Uni Emirat Arab, ratusan imam, mufti, rabi dan swami yang berkumpul di Abu Dhabi. Di saat ketika Uni Emirat Arab membantu koalisi Arab Saudi dalam perang Yaman. Perang yang membuat Yaman sebagai negara termiskin di Arab ke ambang kelaparan.

"Tuhan menyertai mereka yang mencari perdamaian," tambah Paus Fransiskus. 

Penguasa Uni Emirat Arab memperhiasi lampu-lampu jalan dengan bendera Uni Emirat Arab dan Vatikan untuk kedatangan Paus Fransiskus. Mereka sudah lama memberikan kebebasan kepada agama-agama minoritas termasuk Katolik.

Pasalnya pemeluk Katholik dari India, Filipina dan Amerika Selatan, telah membantu mendukung pertumbuhan Uni Emirat Arab sebagai pekerja konstruksi, pembantu rumah tangga dan karyawan industri minyak. Sementara umat Hindu, dan minoritas agama lainnya dapat mempraktikkan keyakinan mereka.

Credit  republika.co.id

Paus Fransiskus Pimpin Misa Perdana di Semenanjung Arab

Paus Fransiskus (tengah) berjalan bersama Pangeran dan Wakil Panglima Uni Emirat Arba Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (keenam kanan) dan Imam Besar masjid Al Azhar Al Sharif (kedua kiri), setibanya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (3/2/2019).

Foto: Antara/Ryan Carter

Misa tersebut akan dihadiri oleh umat kristiani dari 100 negara

CB, ABU DHABI -- Paus Fransiskus melakukan misa pertamanya bagi komunitas Katolik di Stadion Zayed Sports City, Uni Emirat Arab (UAE). Misa tersebut dilakukan pada akhir rangkaian kunjungan bersejarahnya ke Semenanjung Arab.

Misa ini disebut sebagai ibadah umat Kristiani terbesar pertama di Semenanjung Arab, yang dikenal merupakan tempat kelahiran Islam. Stadion yang berkapasitas sekitar 43 ribu orang tersebut sudah terisi penuh sejak pagi hari.

Sementara, di luar stadion pihak penyelenggara juga telah menyediakan layar raksasa. Sorak-sorai dan nyanyian Viva il Papa mengiringi Paus Fransiskus ketika memasuki stadion. Adapun misa tersebut akan dihadiri oleh umat Kristiani dari 100 negara, termasuk 4000 umat muslim dari berbagai federasi muslim.



Jumlah umat Katolik di UAE sekitar 1 juta orang dari total populasi 9 juta jiwa. Sebagian besar umat Katolik merupakan warga negara India dan Filipina yang bekerja di bidang perminyakan hingga konstruksi. Para pendeta dan diplomat menggambarkan UAE sebagai tempat yang tidak terlalu ketat untuk ibadah Kristen, tetapi seperti negara-negara di sekitarnya, UAE tidak memperkenankan kecaman atau perbedaan pendapat mengenai para pemimpinnya.

"Ini adalah peristiwa yang besar bagi kami, dan tidak pernah kami duga," ujar Sumintha Pinto, seorang penduduk asli India yang sudah 20 tahun tinggal di Uni Emirat Arab.

Pinto menghadiri misa bersama suami dan empat putranya. Ke empat putra Pinto sangat antusias mengikuti misa yang langsung dipimpin oleh Paus Fransiskus tersebut.

Doa-doa yang dipanjatkan dalam misa pertama Paus Fransiskus di Semenanjung Arab disampaikan dalam berbagai bahasa. Dalam misa tersebut, Paus Fransiskus menyerukan kepada umat Katolik untuk menghentikan kekerasan dan mendorong perdamaian antar umat beragama.

"Hentikan perang, hentikan kebencian, dan bantu kami untuk menciptakan perdamaian dan keadilan," ujar Paus Fransiskus.

Sebelumnya, pada Senin (4/2) lalu, Paus Fransikus bertemu dengan para pemimpin Semenanjung Arab dan Imam Besar Masjid Al-Azhar Mesir, Sheikh Ahmed al-Tayeb. Dalam pertemuan tersebut,mereka menandatangani dokumen tentang persaudaraan dan perdamaian antar umat beragama. Selain itu, Paus Fransiskus juga mendesak para pemuka agama untuk bekerja sama dalam menciptakan perdamaian dan menghentikan kekerasan serta perang.

Dalam pertemuan tersebut, Imam Besar Masjid sekaligus Universitas Al-Azhar di Mesir, Syekh Ahmed al-Tayeb, meminta umat Islam di Timur Tengah agar merangkul komunitas Kristen setempat. Syekh Tayeb juga meminta umat Islam di negara Barat untuk berbaur dengan negara yang menjadi tuan rumah mereka dan menghormati hukum setempat.

Mesir mengandalkan ulama-ulama Al Azhar dalam pertempurannya memerangi kalangan penganut garis keras Islam. Al-Azhar menjadi tuan rumah bagi Paus Fransiskus pada 2017 untuk memperbaiki hubungan antara umat Islam dan umat Katolik.

Credit  republika.co.id

Paus, Imam Al Azhar tandatangani deklarasi perdamaian dunia

Paus Fransiskus (kiri) dan Imam Besar Al Azhar Ahmed al-Tayeb (kanan) menandatangani Deklarasi Abu Dhabi, yakni sebuah dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, di sela-sela Pertemuan Persaudaraan Manusia di Uni Emirat Arab, Senin (4/2/2019). (Human Fraternity Meeting)

Jakarta (CB) - Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Dr. Ahmed al-Tayeb menandatangani Deklarasi Abu Dhabi, yakni sebuah dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama.

Dalam keterangan tertulis dari Pertemuan Persaudaraan Manusia (Human Fraternity Meeting) yang diterima di Jakarta, Selasa, disebutkan bahwa dokumen tersebut bertujuan mendorong hubungan yang lebih kuat antarmanusia untuk menghadapi ekstremisme serta dampak negatifnya.

Upacara penandatanganan deklarasi pada 4 Februari 2019 dihadiri oleh Wakil Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Perdana Menteri dan Pejabat Dubai, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA, serta lebih dari 400 pemimpin agama.

Dalam upacara tersebut, Wakil Presiden UEA juga menyerahkan “Penghargaan Persaudaraan Manusia - Dari Dar Zayed” kepada Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar.

Penghargaan ini diberikan kepada Dr. Ahmed al-Tayeb sebagai pengakuan atas posisinya dalam membela moderasi, toleransi, nilai-nilai global serta penolakannya terhadap ekstremisme radikal.

Sementara Paus Fransiskus dikenal sebagai promotor toleransi dengan mengesampingkan perbedaan. Ia pun dikenal karena panggilan tekadnya untuk mewujudkan perdamaian dan persaudaraan diantara umat manusia.

Dalam pidatonya sebelum menandatangani Deklarasi Abu Dhabi, Paus Fransiskus mengatakan bahwa “kebencian dan kekerasan” atas nama Tuhan tidak dapat dibenarkan.

Paus juga menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dalam upaya mengurangi konflik.

Sementara itu, Dr. Ahmed al-Tayeb, yang merupakan salah satu pemimpin Muslim terkemuka di dunia, menyeru umat Islam untuk melindungi komunitas Kristen di Timur Tengah dan bagi umat Islam di Barat untuk berintegrasi dalam masyarakat mereka.

“Anda adalah bagian dari masyarakat, anda bukan minoritas,” kata imam besar tersebut dalam pidatonya.

Upacara penandatanganan Deklarasi Abu Dhabi merupakan bagian dari Pertemuan Persaudaraan Manusia yang diselenggarakan oleh pemerintah UEA, yang sekaligus menjadi peristiwa bersejarah dimana Pimpinan Tertinggi Gereja Katolik untuk pertama kalinya mengunjungi Teluk Arab.

Credit  antaranews.com

Setelah UEA, Giliran Bahrain Membuka Kembali Kedutaannya di Suriah

Bahrain akan membuka kembali kedutaannya di Suriah. Foto/Istimewa

AL MANAMAH - Bahrain pada Jumat pagi (28/12/2018) mengumumkan bahwa mereka akan membuka kembali kedutaan besarnya di Ibu Kota Suriah, Damaskus. Bahrain menyusul Uni Emirat Arab (UEA) yang juga akan membuka kembali kedutaannya di negara itu.

"Langkah ini mengikuti jeda selama tujuh tahun," kata Kementerian Luar Negeri Bahrain dalam sebuah pernyataan di situsnya seperti dilansir dari Anadolu.

Memperhatikan kuatnya keinginan Bahrain pada kelanjutan hubungan dengan Suriah, kementerian itu mengatakan kedutaan Suriah di Ibu Kota Bahrain, Manama, juga beroperasi dan penerbangan antara kedua negara akan dilanjutkan.

Pada tahun 2011, Kerajaan Bahrain menutup kedutaannya di Damaskus setelah pemberontakan Suriah dan penumpasan terhadap pengunjuk rasa oleh rezim Bashar al-Assad.

Langkah oleh Bahrain dilakukan beberapa jam setelah keputusan UEA untuk membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus. Menurut laporan media, pekerjaan restorasi sekarang sedang berlangsung di kedutaan UEA, menunjukkan bahwa hubungan antara Damaskus dan Abu Dhabi akan segera dipulihkan.

Pada November lalu, rezim Assad mengatakan akan menyambut baik langkah-langkah negara Arab mana pun untuk membangun kembali hubungan formal.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1366380/43/setelah-uea-giliran-bahrain-membuka-kembali-kedutaannya-di-suriah-1545984019

UEA Buka Kembali Kedutaan Besar di Suriah

Ilustrasi Suriah. (Delil SOULEIMAN / AFP)

Jakarta, CB -- Uni Emirat Arab membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus, Suriah pada Kamis (28/12), menandai dorongan diplomatik untuk Presiden Bashar al-Assad dari negara Arab sekutu AS yang pernah mendukung pemberontak melawannya.

UEA mengatakan langkah itu bertujuan untuk menormalkan hubungan dan untuk mengurangi risiko campur tangan regional dalam urusan Arab, Suriah.

"Keputusan UEA datang setelah keyakinan bahwa tahap berikutnya membutuhkan kehadiran Arab dan komunikasi dengan Suriah," ujar Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash dalam unggahan di akun Twitter-nya, dikutip dari Reuters, Jumat (28/12).


Pembukaan kembali kedutaan adalah langkah menuju rehabilitasi hubungan antara Suriah dengan negara-negara Arab. Keanggotaan Suriah di Liga Arab ditangguhkan tujuh tahun lalu.

Gargash mengatakan kepada Al Arabiya TV bahwa pendaftaran kembali akan membutuhkan konsensus Arab.


Bendera UEA akhirnya dikibarkan di kedutaan yang ditutup sejak bulan-bulan awal konflik Suriah hampir delapan tahun lalu. Kementerian Luar Negeri UEA mengatakan petugas administrasi bertanggung jawab atas tugasnya pada Kamis.

Robert Ford, yang menjabat sebagai duta besar AS untuk Suriah ketika pemberontakan terhadap Assad meletus pada tahun 2011, mengatakan pembukaan kembali kedutaan UEA menunjukkan bahwa monarki Teluk Muslim Sunni berusaha untuk menggunakan kembali pengaruh di Suriah untuk menumpulkan bahwa Syiah-nya, musuh yang dipimpin, Iran.

"Saya pikir mereka berharap bahwa dari waktu ke waktu dengan keterlibatan kembali secara finansial dan diplomatik dengan Damaskus, mereka dapat mengurangi pengaruh Iran," kata Ford.

Ford mencatat bahwa UEA memiliki sektor swasta yang dinamis dengan sumber daya yang jauh lebih baik daripada Iran untuk berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi besar-besaran yang diperlukan oleh Suriah.


UEA adalah satu dari beberapa negara kawasan yang mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang menentang Assad, meskipun perannya kurang menonjol dibandingkan dengan Arab Saudi, Qatar atau Turki. Dukungan Emirat telah dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang menentang dominasi Islam atas pemberontakan.

Hampir delapan tahun dalam perang, Assad telah memulihkan kendali atas sebagian besar Suriah dengan dukungan dari Rusia, Iran, dan kelompok-kelompok Muslim Syiah yang didukung Iran seperti Hizbullah Libanon.

Kemajuan militernya meningkat pesat tahun ini dengan kekalahan kantong pemberontak besar terakhir di dekat Damaskus dan pemulihan wilayah barat daya.

Awal bulan ini, Presiden Sudan Omar al-Bashir menjadi kepala negara Arab pertama yang mengunjungi Damaskus sejak awal konflik Suriah, terbang ke bandara Damaskus.

Perbatasan yang melintasi antara Suriah dan Yordania, sekutu AS lainnya yang mendukung pemberontak, dibuka kembali pada Oktober. Sebuah penerbangan penumpang Suriah terbang ke Tunisia pada hari Kamis untuk pertama kalinya dalam hampir delapan tahun.


Seorang diplomat Arab yang tak ingin diungkap identitasnya mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa dia percaya sebagian besar negara Arab ingin Suriah diterima kembali ke Liga Arab, dengan hanya tiga atau empat negara diperkirakan akan menentangnya.

Senjata, pelatihan, dan dana dari negara-negara Arab disalurkan ke pemberontak Suriah melalui program yang diawasi oleh CIA hingga Presiden AS Donald Trump ditutup tahun lalu. Dalam potensi pengangkatan kembali Assad sebagai presiden, Trump juga pekan lalu memutuskan untuk menarik pasukan A.S. yang dikerahkan di Suriah utara dan timur untuk mendukung milisi pimpinan-Kurdi.

Departemen Luar Negeri AS belum mengomentari langkah UEA. Kendati demikian, Ford percaya bahwa Washington mungkin hanya menyetujui karena pemerintahan Trump berkeinginan tak terlibat banyak lagi.

Pijakan terakhir pemberontak anti-Assad adalah busur wilayah barat laut berbatasan dengan Turki, yang masih mendukung mereka.

Assad telah bersumpah untuk merebut kembali kendali seluruh negara.




Credit  cnnindonesia.com

Pemimpin Taliban Temui Pejabat AS di UEA

Taliban Afghanistan menuturkan, perwakilan mereka akan bertemu dengan pejabat Amerika Serikat (AS) di Uni Emirat Arab (UEA). Foto/Istimewa

KABUL - Taliban Afghanistan menuturkan, perwakilan mereka akan bertemu dengan pejabat Amerika Serikat (AS) di Uni Emirat Arab (UEA). Menurut Taliban, pertemuan ini adalah langkah diplomatik untuk menyetujui dasar pembicaraan untuk mengakhiri perang 17 tahun di Afghanistan.

"Perwakilan dari Arab Saudi, Pakistan, dan UEA juga akan mengambil bagian dalam pertemuan itu, yang kemudian akan dilanjutkan dengan setidaknya dua pertemuan antara para pejabat Taliban dan utusan khusus perdamaian AS, Zalmay Khalilzad di Qatar," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, seperti dilansir Arab News pada Senin (17/12).

Namun, sayangnya Mujahid tidak memberikan penjelasan lebih mengenai isu apa yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Taliban selama ini menilai kehadiran pasukan AS di Afghanistan adalah salah satu masalah utama dalam proses perdamaian di negaranya.

Selain kehadiran pasukan asing, Taliban juga menyebut masalah lain yang menjadi penghambat dalam upaya damai adalah mengenai konsitusi dan hak-hak perempuan. Namun, Taliban menyebut siap untuk membahas masalah ini dengan Kabul.

Terkait hal ini, sebelumnya, Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan menuturkan, Kabul siap untuk memulai dialog langsung dengan gerakan Taliban tanpa prasyarat dan untuk membahas masalah apa pun, termasuk amandemen konstitusi.

"Dalam administrasi Afghanistan dan dengan keputusan Dewan Perdamaian Tinggi sebagai mediator, kami mengumumkan bahwa tidak ada syarat untuk memulai negosiasi," kata juru bicara Dewan Tinggi Perdamaian, Ihsan Taheri. 

"Apa pun agenda yang ingin didiskusikan oleh Taliban di meja perundingan, kami siap memfasilitasi bahwa, masalah apa pun yang baik untuk masa depan Afghanistan dapat didiskusikan, termasuk amandemen konstitusi," sambungnya. 

Credit  sindonews.com

Penjualan Senjata Rahasia Australia ke Timteng Terungkap

Ilustrasi berbagai jenis senjata api

Foto: X80001/HANDOUT

Penjualan senjata Australia ke negara Timteng yang terlibat perang Yaman.

CB, CANBERRA -- Pemerintah Australia telah menyetujui ekspor lusinan pengiriman barang-barang militer ke negara-negara Timur Tengah yang terlibat dalam perang Yaman. Konflik itu lekat dengan tuduhan-tuduhan kejahatan perang dan pembunuhan warga sipil tanpa pandang bulu.

Dokumen Departemen Pertahanan internal yang diperoleh di bawah Kebebasan Informasi (FOI) dan dari rapat dengar pendapat Parlemen mengungkap, sejak awal 2016, Canberra telah memberikan setidaknya 37 izin ekspor untuk barang-barang yang berhubungan dengan militer ke Uni Emirat Arab, dan 20 izin ke Arab Saudi. Mereka adalah dua negara yang memimpin koalisi perang melawan pemberontak Houthi di negara termiskin di Timur Tengah, Yaman.


Menurut salah satu lembaga perlindungan anak, perang empat tahun di Yaman telah menewaskan puluhan ribu orang. Embargo udara-dan-laut telah menyebabkan lebih dari 85 ribu anak-anak Yaman di bawah usia lima tahun meninggal karena kelaparan.


Ekspor Australia yang sedang berkembang ke UAE dan Arab Saudi mungkin terkait dengan rencana yang diumumkan oleh mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada bulan Januari untuk meningkatkan penjualan alat pertahanan secara drastis selama dekade berikutnya.


Australia akan menghabiskan 200 juta  dolar AS (atau setara Rp 2 triliun) antara tahun ini hingga 2028 untuk menjadikan Australia sebagai pengekspor senjata terbesar ke-10 di dunia. Saat ini Australia merupakan yang terbesar ke-20.


Strategi itu menyatakan Timur Tengah adalah "pasar prioritas" untuk ekspor pertahanan.

Skala penjualan senjata Australia

Photo: Kellie Tranter adalah pengacara dan aktivis HAM dari New South Wales. (ABC News: Kyle Taylor)

Pemerintah Australia telah berusaha untuk menjaga rincian rahasia ekspor, tetapi pengacara New South Wales dan aktivis hak asasi manusia Kellie Tranter telah menghabiskan satu tahun mencoba untuk menjelaskan penjualan itu.


"Saya memiliki anak di bawah lima tahun dan sulit untuk tidak tersentuh oleh foto yang datang dari Yaman. [Dengan] seorang bayi yang masih dikandung, saya merasa terdorong untuk mencari tahu bagaimana jika ada peran negara kami dalam penderitaan itu," kata Tranter.


Ia telah melacak peningkatan ekspor ke Timur Tengah melalui serangkaian permintaan FOI Pertahanan.


Upaya Tranter-lah yang menemukan skala sertifikat ekspor Australia ke UAE dan Saudi. Izin ekspor diperlukan sebelum perusahaan atau Pemerintah bisa mengirimkan barang-barang militer atau barang dengan penggunaan ganda ke luar negeri, meskipun kadang-kadang perusahaan menerima izin ekspor dan pada akhirnya tidak mengekspor barang tersebut.


Tranter mengatakan izin itu bukti Australia sedang mencoba untuk meningkatkan penjualan ke negara-negara yang terlibat dalam perang Yaman.


"Kami benar-benar terlibat dengan para pemain yang berpotensi terlibat dalam kegiatan keji di Yaman," katanya.


"Anda berbicara tentang kejahatan perang, bukti kejahatan perang yang banyak."

Photo: Seorang ayah memberi air kepada anaknya yang mengalami kekurangan gizi di sebuah rumah sakit di Yaman. (AP: Hani Mohammed)

Dokumen-dokumen FOI yang banyak disunting itu tidak menunjukkan perusahaan Australia mana yang menerima izin, siapa pelanggan internasional mereka, atau bahkan barang apa yang akan mereka ekspor.


"Bahkan anggota Oposisi yang telah mencoba untuk mengambil informasi ini dari Pemerintah diizinkan untuk mengetahui," kata Tranter.


Pada Agustus tahun ini, PBB merilis laporan yang menuduh koalisi pimpinan Saudi atas serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, termasuk serangan udara acak dan penjara rahasia yang dikelola UEA menggunakan penyiksaan dan pembunuhan. Laporan itu juga meminta komunitas internasional untuk menghentikan penjualan senjata ke kubu koalisi.


Mantan anggota Parlemen Australia, Melissa Parke, adalah salah satu penulis laporan tersebut. Ia mengatakan pemerintah yang menjadi anggota PBB harus berhati-hati ketika mempertimbangkan masalah ekspor militer.


"Negara-negara anggota yang membantu para pihak dalam konflik akan ingin memastikan bahwa mereka tidak membantu dan bersekongkol dengan kejahatan perang," kata Parke.


"Dan bahwa mereka tidak melanggar kewajiban yang mungkin mereka miliki di bawah perjanjian seperti perjanjian perdagangan senjata."


Australia menandatangani Perjanjian Perdagangan Senjata internasional, yang mulai berlaku pada 24 Desember 2014.

Photo: Melissa Parke adalah mantan anggota Parlemen dari Partai Buruh yang bertugas di sebuah panel ahli PBB yang tahun lalu menyerahkan laporan yang menguliti perilaku UEA dan Arab Saudi dalam perang di Yaman. (ABC News)

Kesepakatan senjata diawasi

Ada pertanyaan tentang kesepakatan ekspor perusahaan pertahanan Australia, baru-baru ini, untuk memasok sistem senjata bertenaga tinggi, yang menurut sumber mungkin terikat untuk UEA. Electro Optic Systems (Sistem Optik Elektro), yang lebih dikenal sebagai EOS, adalah perusahaan teknologi pertahanan dan antariksa Australia dengan ambisi untuk menjadi pemimpin dunia dalam sistem senjata jarak jauh generasi berikutnya.


Sistem ini adalah kumpulan sensor, kamera, dan laser yang dipasang di sekitar meriam kecil atau senapan mesin berat. Mereka dibangun di atas tumpukan yang berputar yang dapat ditempelkan di atap truk militer atau dek kapal angkatan laut.


Hal ini memungkinkan seorang prajurit untuk menembak dengan aman di dalam kendaraan dan bisa memperoleh target hingga beberapa kilometer jauhnya sendirian. Pada bulan Januari, EOS mengumumkan kesepakatan senilai 410 juta dolar AS (atau setara Rp 4,1 triliun) untuk memasok sistem persenjataan.


Dua orang mengatakan kepada ABC bahwa pengguna akhir adalah Uni Emirat Arab (UEA)

Pelanggan sistem senjata belum terkonfirmasi

Sistem EOS, yang dikenal sebagai RWS, sudah digunakan oleh militer Australia. Pada bulan Januari, perusahaan mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mengekspor versi terbarunya, R400S-Mk2, ke pelanggan luar negeri.


Ketika ditanya tentang kesepakatan itu, EOS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka belum bisa "mengonfirmasi atau membantah" bahwa UEA adalah pelanggan luar negeri atau pengguna akhir-nya.


"Pengungkapan identitas pengguna akhir bisa menurunkan dampak teknologi, dan bukan menjadi kepentingan nasional," sebut pernyataan EOS ketika mereka mengumumkan kesepakatan tersebut.


EOS menolak wawancara dengan ABC tetapi mengatakan dalam serangkaian pernyataan bahwa sistem persenjataannya berada "di antara produk yang paling diatur di pasar pertahanan".


Perusahaan itu menyatakan pihaknya "saat ini" tidak memegang lisensi ekspor Pemerintah Australia yang akan memungkinkan mereka untuk mengekspor peralatan militer ke UEA.


"Tak ada alasan untuk percaya bahwa UEA tidak akan memenuhi syarat sebagai penerima lisensi ekspor dari negara manapun, termasuk AS dan Australia", sebut perusahaan itu juga.


EOS mengatakan tidak ada barang mereka yang berada di Yaman dan mereka tidak memainkan peran apa pun - langsung atau tidak langsung - dalam konflik Yaman.


Analis ekonomi pertahanan Australia, Marcus Hellyer, mengatakan kepada ABC, kesepakatan senilai 410 juta dolar (atau setara Rp 4,1 triliun) itu "sangat besar menurut standar Australia".


Hellyer mengatakan nilai dari kesepakatan EOS mewakili lebih dari seperempat dari semua ekspor yang dilisensikan oleh Departemen Pertahanan Australia pada tahun keuangan terakhir.

Photo: Kendaraan taktis ini dilengkapi dengan kanon 30 mm dan senjata mesin 7,62 mm. (Supplied: EOS)

Dukungan pemerintah

Pemerintah Australia juga telah membantu mendukung kesepakatan itu, disebut-sebut sebagai "perluasan utama kemampuan industri pertahanan" oleh EOS, yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar 200 juta dolar (atau setara Rp 2 triliun). Catatan keuangan perusahaan itu sendiri menunjukkan lembaga kredit ekspor Pemerintah, EFIC (Korporasi Keuangan dan Asuransi Ekspor), memberikannya lebih dari 33 juta dolar AS (atau setara Rp 330 miliar) tahun ini dalam obligasi kinerja yang terhubung ke RWS.


Sebagai perbandingan, tahun ini Australia telah menyumbang 23 juta dolar AS (atau setara Rp 230 miliar) dalam bantuan kemanusiaan ke Yaman. Menteri Pertahanan Australia, Christopher Pyne, tampaknya memainkan peran penting dalam mengamankan kesepakatan saat ia masih menjabat Menteri Industri Pertahanan, menurut pernyataan Januari yang dirilis oleh EOS ketika mengumumkan kesepakatan 410 juta dolar AS (atau setara Rp 4,1 triliun).


"Christopher Pyne telah mengunjungi ibu kota negara asing dengan saya untuk memberikan jaminan Australia sebagai mitra dan pemasok pertahanan yang bisa diandalkan bagi para sekutunya," kata pernyataan itu.


"Upaya dan dukungan ini diakui."

Penilaian kesepakatan ekspor pertahanan

Pyne mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Australia mempertimbangkan semua aplikasi ekspor militer berdasarkan kasus per kasus, sesuai dengan ketentuan kontrol ekspor.


"Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan kewajiban internasional kami, termasuk Perjanjian Perdagangan Senjata, dan termasuk penilaian terhadap kriteria legislatif dari kewajiban internasional, hak asasi manusia, keamanan nasional, keamanan regional dan kebijakan luar negeri," kata sang Menteri.


"Penilaian ini termasuk pertimbangan apakah ada risiko besar yang bisa digunakan barang-barang ekspor untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional atau hukum hak asasi manusia."


Departemen Pertahanan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Australia tidak terlibat dalam konflik Yaman.


Pernyataan itu mengatakan departemen itu tidak merilis rincian aplikasi ekspor individu atau izin karena pertimbangan komersial-dalam keyakinan. Pemerintah Australia terus membuat pernyataan tentang pentingnya akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Yaman.

Credit  republika.co.id

Gencarkan Diplomasi Positif, Paspor UEA Terkuat di Dunia

Gencarkan Diplomasi Positif, Paspor UEA Terkuat di Dunia. (Reuters).

JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) berhasil menyingkirkan Singapura dari posisi puncak peringkat paspor terkuat di dunia pada 2018 versi The Passport Index. Capaian itu tidak terlepas dari keberhasilan UEA meningkatkan akses visa-free dan visa-on-arrival menjadi menuju 167 negara, unggul 1 negara dengan Singapura.

Pemeringkatan yang didukung konsultan keuangan Arton Capital itu mengurutkan paspor berdasarkan jumlah negara yang dapat dikunjungi tanpa memerlukan visa. Di belakang UEA terdapat Singapura dan Jerman, dengan nilai visa-free mencapai 166 negara. Adapun posisi tiga diduduki 11 negara, mulai Denmark hingga AS.

Selandia Baru bergandengan dengan Malta dan Islandia di posisi keenam dengan nilai 162 negara. Disusul Australia dan enam negara lainnya dengan nilai 161 negara. Sementara itu, Afghanistan berada di urutan terakhir dengan nilai 29 negara. Irak, Pakistan, Suriah, Somalia, dan Yaman juga memiliki nilai di bawah 40.

"Predikat ini merupakan refleksi dari warisan Syekh Zayed, pendiri UEA. Hal ini juga menunjukkan upaya keras kami dalam menggencarkan diplomasi positif sekaligus memperlihatkan UEA sebagai negara yang percaya diri dan kekuatan di tingkat global,” kata Menlu UEA Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dilansir stuff.co.nz.

Menurut The Passport Index, UEA berhasil naik ke posisi teratas dari posisi keempat hanya dalam kurun waktu sebulan. Beberapa daftar negara baru yang dapat diakses UEA tanpa visa ialah Belgia, Austria, Jepang, Yunani, Portugal, Swiss, Inggris, Irlandia, dan Kanada. Mereka dinilai sangat gencar melakukan diplomasi.

“Determinasi, fokus, dan diplomasi positif yang dicanangkan UEA membantu meningkatkan kekuatan paspor. Mereka dapat bergerak bebas di dunia,” ungkap The Passport Index, dilansir Khaleejtimes.com.

Namun, The Passport Index bukanlah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan peringkat paspor terkuat di dunia. Pesaingnya, Henley Passport Index yang bermarkas di Inggris, memberikan hasil yang berbeda. Pada Oktober lalu, Henley Passport Index menempatkan Jepang sebagai negara dengan paspor terkuat di dunia.

Sama seperti di The Passport Index, Singapura juga tersingkir dari posisi puncak di Henley Passport Index setelah Jepang membuat kesepakatan istimewa dengan Myanmar. Peringkat ini bersifat cair dan dapat berubah sewaktu-waktu, bahkan terkadang dirilis setiap bulan. Jerman juga memuncaki peringkat pada Januari.

Henley Passport Index lebih sering dijadikan acuan para pemangku kepentingan karena didasarkan pada data eksklusif dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) yang memiliki basis data informasi traveling terbesar dan terakurat di dunia. Meski demikian, keduanya berupaya memberikan gambaran secara utuh.

Tahun lalu setelah Paraguay memberlakukan bebas visa bagi Singapura, paspor negara kota itu jadi yang paling kuat di dunia dengan nilai bebas visa mencapai 159. Adapun Indonesia berada di peringkat ke-64 dengan nilai bebas visa 63. Hal ini membuktikan Indonesia masih kurang dikenal dan kurang dipercaya.

Saat itu prestasi Singapura menandai sejarah baru. Mereka menjadi negara pertama Asia yang memiliki paspor paling kuat di dunia. “Ini merupakan hasil dari relasi diplomatik inklusif dan kebijakan luar negeri efektif Singapura,” ujar pemimpin tertinggi eksekutif Arton Singapura, Philippe May, dikutip The Straits Times.

Singapura juga untuk pertama kalinya menggeser Jerman dari posisi puncak, meski tipis. Di sepanjang sejarah, peringkat sepuluh besar selalu didominasi negara-negara Eropa. Jerman bahkan memimpin dalam dua tahun terakhir. Namun, Jerman harus turun ke posisi kedua dengan nilai bebas visa mencapai 158.

Berdasarkan pengamatan Arton yang memantau paspor seluruh negara di enam benua secara real time, Singapura merangkak naik secara konstan sejak merdeka pada 1965.

Capaian itu belum mampu diikuti Indonesia yang berada di peringkat ke-5 di antara 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Kendati begitu, tren Indonesia dalam peringkat paspor terkuat di dunia terus membaik. Tanah Air dilaporkan selalu naik tiga peringkat dalam dua tahun terakhir.

Namun, pengamat hubungan internasional Guspiabri Sumowigeno dari Par Indonesia Strategic Research menyimpulkan indeks ini menunjukkan Indonesia kurang dikenal dan dipercaya oleh negara-negara luar. Begitu pun sebaliknya, Indonesia juga tidak ingin memberikan bebas visa kepada negara yang belum stabil.

Dalam pandangan Guspiabri, penyebab utama kalahnya Indonesia dari Singapura dan Malaysia dalam peringkat paspor Arton ialah akibat sistem pencatatan kependudukan yang masih kurang kredibel. Di Indonesia, kasus pemalsuan dokumen masih marak sehingga banyak negara besar yang menjadi kurang percaya.

“Negara luar juga ingin mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” ujar Guspiabri.

Credit  sindonews.com

Dituduh Terlibat Perang Yaman, Putra Mahkota UEA Digugat

Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Foto: Reuters

Putra Mahkota dinilai telah memerintahkan pengeboman.

CB, PARIS -- Sebuah kelompok hak asasi Prancis, Alliance for the Defence of Rights and Freedoms (AIDL), menggugat Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Muhammad bin Zayed al-Nahyan atas tuduhan terlibat dalam perang di Yaman. AIDL menuduh Al-Nahyan melakukan kejahatan perang, serta terlibat dalam penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di Yaman.

"Dalam kapasitas ini, dia telah memerintahkan pengeboman di wilayah Yaman," tulis AIDL dalam dokumen gugatan yang diajukan oleh pengacara Joseph Breham pada Rabu (21/11). Gugatan itu diajukan ke pengadilan Paris, selama kunjungan Al-Nahyan ke Prancis.

Gugatan terhadap Al-Nahyan didasari pada laporan para ahli PBB yang mengatakan serangan pasukan koalisi pimpinan Saudi di Yaman mungkin merupakan kejahatan perang. Penyiksaan juga dilakukan di dua fasilitas penahanan yang dikendalikan oleh pasukan UEA.

Aljazirah melaporkan, UEA adalah salah satu negara koalisi yang terlibat dalam perang di Yaman. Mereka secara teratur mengambil bagian dalam serangan pengeboman.



Salah satu kasus yang disebut dalam gugatan itu adalah pengeboman sebuah bangunan di ibu kota Sanaa pada 2016. Gugatan ini mirip dengan yang diajukan pada April lalu terhadap Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman saat berkunjung ke Prancis.

Kejaksaan Prancis memperkirakan, proses hukum terhadap gugatan itu akan berlangsung selama setahun. Prancis adalah sekutu dekat UEA dan Arab Saudi, yang memimpin koalisi untuk memerangi kelompok Houthi yang mengendalikan sebagian besar Yaman utara dan ibu kota Sanaa.

Selama beberapa pekan terakhir, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat banyak tekanan atas penjualan senjata Prancis ke dua negara Teluk itu. Prancis juga memiliki pangkalan militer di Abu Dhabi yang dibuka pada 2009.

Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa negara Barat menyerukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang di Yaman yang telah berlangsung selama hampir empat tahun dan telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang.


Perang tersebut telah menyebabkan krisis kemanusiaan paling mendesak di dunia.
Badan-badan PBB mengatakan, 14 juta warga Yaman berisiko kelaparan jika pelabuhan Hudaidah ditutup karena pertempuran.

Credit  republika.co.id

Lakukan Aksi Spionase, Akademisi Inggris Divonis Seumur Hidup

Matthew Hedges. Foto/Istimewa

LONDON - Seorang akademisi Inggris dijatuhi hukuman seumur hidup karena melakukan aksi spionase di Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu diungkapkan seorang juru bicara keluarga.

Matthew Hedges (31) seorang spesialis dalam studi Timur Tengah di Universitas Durham di Inggris, ditangkap pada 5 Mei oleh pejabat UEA ketika ia meninggalkan bandara Dubai. Dia sebelumnya ditahan di sel isolasi selama hampir enam bulan karena tuduhan mata-mata, tetapi dibebaskan dengan jaminan bulan lalu.

"Hedges telah dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara setelah sidang lima menit di mana dia tidak memiliki perwakilan hukum," kata Nikita Bernardi, juru bicara keluarga Hedges seperti dikutip dari CNN, Kamis (22/11/2018).

Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt mengatakan dia sangat terkejut dan kecewa dengan putusan itu.

"Keputusan hari ini bukanlah apa yang kami harapkan dari seorang teman dan mitra terpercaya Kerajaan Inggris dan bertentangan dengan jaminan sebelumnya," kata Hunt.

Dia menambahkan bahwa pemerintah Inggris telah berhubungan dekat dengan Hedges dan keluarganya, dan akan terus melakukan segala yang mungkin untuk mendukungnya.

"Saya telah berulang kali menegaskan bahwa penanganan kasus ini oleh otoritas UEA akan memiliki dampak bagi hubungan antara kedua negara kami, yang harus dibangun berdasarkan kepercayaan," ucap Hunt.

"Saya menyesali fakta bahwa kami telah mencapai posisi ini dan saya mendesak UEA untuk mempertimbangkan kembali," imbuhnya.

Hedges berada di UEA untuk melakukan wawancara guna tesis PhD-nya terkait hubungan sipil militer yang dibangun dari Arab Spring, menurut surat yang diposting di akun Twitter istrinya, Daniela Tejada, pada bulan Oktober.

Tejada sempat menyambut pembebasan sementara suaminya, tetapi menambahkan: "Saya tidak dapat membiarkan diri saya terlalu bersemangat dengan informasi ini karena Matt belum sepenuhnya bebas."

"Di atas segalanya, saya berharap keadilan akan dilakukan dan Matt diberikan kebebasannya yang sah - sesuatu yang ditolaknya secara tidak adil dalam enam bulan terakhir," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Saudi, UEA dan Mossad Sekongkol Ingin Ganti Rezim Iran

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir.Foto/REUTERS

NEW YORK - Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan badan intelijen Israel; Mossad, menggelar pertemuan di New York City. Salah satu agendanya adalah menyerukan penggulingan rezim Iran.

Para pejabat yang berkumpul di New York City itu antara lain Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir, Duta Besar UEA untuk Washington Yousef al-Otaiba dan Direktur Mossad Yossi Cohen.

Mereka berbicara bersama Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton dan Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo. Mereka menilai, Republik Islam Iran tidak mungkin berubah atas kemauannya sendiri.

"Kecuali tekanan internal sangat kuat, saya tidak percaya mereka akan terbuka," kata Jubeir pada konferensi United Against Nuclear Iran (UANI) di New York City. Konferensi itu dihadiri oleh negara-negara yang menentang kesepakatan nuklir Iran 2015 yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

"Bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan negara yang ingin membunuh kita," kata Jubeir dalam pernyataan yang dirilis surat kabar UEA, The National.

Para pejabat Saudi dan Emirat menyambut keputusan Washington untuk membatalkan JCPOA 2015. Dalam perjanjian JCPOA, Iran bersedia untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.

Dubes Yousef al-Otaiba mengatakan tekanan eksternal diperlukan dan akan menjadi kunci dalam mengubah arah Iran.

"Saya pikir setiap kalibrasi ulang kebijakan luar negeri Iran akan datang dari kebijakan eksternal," kata Otaiba, yang menambahkan bahwa isolasi Teheran harus didukung oleh kekuatan Eropa, negara-negara Asia, serta Amerika Serikat.

"Jika misil diluncurkan di Arab Saudi dan UEA apa reaksi yang akan terjadi dan bagaimana kita akan dipertahankan?" kata diplomat Emirat tersebut.

"Saya menanyakan itu secara hipotetis, tetapi itu tidak benar-benar hipotetis. Negara-negara Teluk, Israel, dan negara-negara di sekitar adalah orang-orang yang berisiko langsung."

Otaiba mengatakan Iran sedang mengatur dalam pengambilalihan pemerintahan di Yaman melalui pemberontak Houthi.

"Kami memiliki kepentingan untuk memastikan apa yang terjadi di Lebanon tidak terjadi di Yaman," kata Otaiba, yang menyalahkan Iran atas perundingan perdamaian Yaman yang gagal di Jenewa. 

Pembicaraan itu, yang akan menjadi yang pertama dalam hampir dua tahun, telah dijadwalkan akan berlangsung di kota Jenewa pada 6 September 2018. Namun, delegasi Houthi tidak datang dan menuduh aliansi Saudi-UEA yang melakukan agresi di Yaman menghalangi mereka untuk bepergian.

"Analisis kami memberi tahu kami bahwa hal itu didasarkan pada instruksi dari Teheran bahwa mereka tidak muncul," kata Otaiba.

Brian Hook, perwakilan khusus Departemen Luar Negeri AS untuk Iran, juga berbicara di forum itu dan menuduh Iran memasok rudal yang ditembakkan oleh pemberontak Houthi ke kerajaan Saudi dan di UEA.

"Kami mengumpulkan risiko di Timur Tengah dengan tidak mendapatkan proliferasi Iran," katanya.

"Ada sesuatu yang kurang ajar tentang perilaku rudal ini, mereka bahkan tidak menyembunyikannya. Eskalasi semacam ini sangat memprihatinkan dan akan bertemu dengan respons yang cepat dan menentukan," paparnya, seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (27/9/2018).

Analis militer di IHS Jane menyatakan Iran membantu Houthi dengan pasokan teknologi, tetapi akan sulit bagi Teheran untuk mengirim seluruh rudalnya ke Yaman. Kemungkinan lain, kata analis tersebut, adalah rudal yang diakuisisi oleh Yaman dari Korea Utara sebelum konflik pecah seperti saat ini.



Credit  sindonews.com

UAE: Koalisi Arab hampir usir gerilyawan Al-Houthi dari Hodeidah, Yaman

Presiden UAE, Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan (uk.news.yahoo.com)

Dubai, UAE (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi telah menuntaskan pengepungan atas Kota Pelabuhan Yaman, Hodeidah, dan "pembebasan kota itu" akan menjadi kunci untuk menemukan "penyelesaian" bagi negara yang dicabik perang tersebut, kata seorang pejabat Uni Emirat Arab (UAE).

Operasi saat ini di Hodeidah "berhasil mencapai sasarannya", kata Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Anwar Gargash di dalam pernyataan yang disiarkan di akun Twitternya pada Jumat (14/9).

Kota Pelabuhan Hodeidah, yang berada di pantai Laut Merah di bagian barat-daya Yaman, memiliki kepentingan strategis sebab kota tersebut adalah gerbang ke luar Ibu Kota Yaman, Sana`a, yang telah diduduki gerilyawan Al-Houthi --yang didukung Iran-- sejak September 2014.

Gargash, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi, juga mengatakan anggota milisi Syiah Al-Houthi membayar harga karena telah "absen dari konsultasi Jenewa".

Pembicaraan perdamaian Jenewa untuk menemukan penyelesaian politik macet pada awal pekan lalu, sebab delegasi Al-Houthi tidak hadir.

Gargash mengatakan, "Kami tetap yakin bahwa pembebasan Hodeidah adalah kunci bagi penyelesaian di Yaman."

UAE adalah bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang telah mencampuri perang saudara di Yaman sejak 2015 melawan gerilyawan Al-Houthi --yang didukung Iran-- untuk mendukung Pemerintah Yaman di pengasingan.

Credit  antaranews.com

UAE kecam ketidakhadiran al-Houthi dalam pembicaraan Jenewa

Warga yang menyelamatkan diri dari pertempuran dekat kota pelabuhan Laut Merah Hodeidah membawa selimut dan bantuan lainnya yang mereka dapatkan dari lembaha PBB di Hodeidah, Yaman, Rabu (27/6/2018). (REUTERS/Abduljabbar Zeyad)

Dubai, Uni Emirat Arab (CB) - Anwar Gargash, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab (UAE), pada Sabtu mengatakan ketidakhadiran gerilyawan Al-Houthi dalam pembicaraan perdamaian Jenewa, yang ditaja PBB, memperlihatkan "ketidakpedulian mereka untuk mengakhiri penderitaan rakyat Yaman".

Gerilyawan Al-Houthi pada Jumat (7/9) dilaporkan mengatakan bahwa mereka tidak menghadiri pembicaraan di Jenewa sebab mereka tak diberi jaminan untuk "bisa pulang secara aman" ke Ibu Kota Yaman, Sana`a, yang telah diduduki kelompok itu sejak September 2014.

Pembicaraan tersebut dimaksudkan untuk menemukan penyelesaian diplomatik bagi perang tiga-setengah-tahun di Yaman, yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang Yaman.

"Proses perdamaian Yaman, yang dipelopori PBB, di Jenewa memperlihatkan apa sebenarnya gerilyawan Al-Houthi: milisi ekstrem penuh kekerasan dan penghalang," kata Gargash di akun Twitternya, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam.


Gerilyawan Al-Houthi tertarik pada "memperoleh ibu kota, kekuatan dan keuntungan ekonomi dari perang", sementara Yaman sangat memerlukan proses politik guna mengakhiri krisis saat ini, kata Gargash.

UAE menuduh Iran mendukung gerilyawan Al-Houthi dalam upaya merusak kestabilan di Wilayah Teluk.

UAE adalah bagian dari koalisi militer Arab, pimpinan Arab Saudi, di Yaman --yang telah memerangi gerilyawan Al-Houthi sejak Maret 2015-- untuk mendukung pemerintah yang diakui masyarakat internasional dan dipimpin oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Credit  antaranews.com

UEA: Laporan PBB Soal Kejahatan Houthi Harus Ditanggapi

Pemberontak Houthi Yaman. Foto/Istimewa

ABU DHABI - Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan bahwa laporan PBB yang merinci kekejaman Houthi dan kriminalitas mereka terhadap warga sipil layak mendapat tanggapan dan tinjauan.

"Setiap krisis memiliki tantangan politik dan kemanusiaan sendiri, tetapi tetap menjadi dasar krisis Yaman bahwa koalisi, pada gilirannya, bertujuan untuk memulihkan negara Yaman dan melestarikan masa depan wilayah tersebut dari pelanggaran Iran dan merusak keamanan kita selama beberapa generasi untuk datang," cuit Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Anwar Gargash seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (29/8/2018).

Dalam laporan terbaru kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, para penyelidik mengatakan bahwa pemerintah Yaman, Arab Saudi, dan UEA mungkin telah bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam perang. Mereka juga menunjukkan kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pemberontak Houthi dalam memerangi koalisi pimpinan Saudi.

UAE adalah bagian dari koalisi militer Arab Saudi yang telah memerangi Houthi sejak Maret 2015 untuk mendukung pemerintah yang diakui dunia internasional yang dipimpin oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Koalisi telah meluncurkan serangan udara terus menerus terhadap target pemberontak Houthi yang didukung Iran yang telah merebut Ibu Kota Sanaa dan sebagian besar provinsi Yaman utara.

Koalisi mengatakan Selasa bahwa mereka telah merujuk laporan PBB ke tim hukumnya untuk ditinjau dan akan mengambil tindakan yang tepat setelah peninjauan selesai.

Perang di Yaman telah menyebabkan lebih dari 10.000 orang terbunuh, kebanyakan warga sipil, dan juga menelantarkan 3 juta orang lainnya.

Koalisi menyalahkan Iran karena mendukung pemberontak Syiah Houthi dan mendestabilisasi semenanjung Arab.

Pada hari Senin, UAE menolak klaim pemberontak Houthi yang menyerang Bandar Udara Internasional Dubai oleh sebuah pesawat tak berawak militer. 

Credit  sindonews.com

Koalisi Saudi-UEA Tutupi Kejahatan Perang Yaman?

Seorang anggota suku di Yaman tengah amati pergerakan Houthi.

Foto: al arabiya

Koalisi Arab Saudi menolak tudingan telah menyerang warga sipil Yaman.

CB,  SANAA -- Human Rights Watch (HRW) menyebut aliansi militer Saudi-Uni Emirat Arab (UEA) yang memerangi pemberontak Houthi di Yaman telah melakukan kejahatan perang. Dilansir Aljazirah, Sabtu (25/8), laporan HRW ini dirilis untuk menjawab laporan yang membebaskan koalisi itu dari konsekuensi hukum atas kejahatan yang dilakukan.

Dalam laporan setebal 90 halaman yang dirilis pada Jumat (24/8), HRW menuding badan investigasi aliansi, Tim Penilaian Insiden Bersama (JIAT), membebaskan anggota koalisi dari tanggung jawab hukum dalam sebagian besar serangan.

Dalam laporannya, HRW menjelaskan, banyak pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh pasukan koalisi menunjukkan bukti kejahatan perang. Investigasi JIAT juga tidak menunjukkan upaya nyata untuk menyelidiki tanggung jawab pidana pribadi atas serangan udara yang melanggar hukum.

Koalisi pimpinan Saudi, yang telah berperang dengan pemberontak Houthi sejak Maret 2015, telah berulang kali membantah tuduhan melakukan kejahatan perang. Koalisi mengatakan, serangan udara tidak ditujukan pada warga sipil.

Namun, data yang dikumpulkan oleh Aljazirah dan Proyek Data Yaman mengungkapkan hampir sepertiga dari 16 ribu serangan udara yang dilakukan di Yaman sejak Maret 2015 menargetkan situs nonmiliter. Serangan-serangan ini menargetkan acara pernikahan, rumah sakit, serta air dan pembangkit listrik. Hal tersebut membunuh dan melukai ribuan orang.

Menurut PBB, setidaknya 10 ribu orang telah tewas sejak awal konflik. Analis mengungkapkan, jumlah angka yang sebenarnya bahkan mungkin lebih tinggi lagi.

Selama lebih dari dua tahun, koalisi mengklaim, JIAT secara kredibel menginvestigasi serangan udara yang diduga melanggar hukum. Namun, para penyelidik melakukan lebih dari sekadar menutupi kejahatan perang.

Kelompok hak asasi juga mengatakan, JIAT mengecilkan serangan udara di kompleks perumahan di kota pelabuhan Mokha, yang menewaskan sedikitnya 65 orang. Ia mengatakan, kompleks itu sebagian dipengaruhi oleh pengeboman yang tidak disengaja.

Investigasi HRW kemudian juga menemukan setidaknya 11 kawah bom di lokasi di mana puluhan warga sipil tewas dan terluka. Direktur HRW Middle East Sarah Leah Whitson menjelaskan, selama lebih dari dua tahun, koalisi mengklaim bahwa JIAT secara kredibel menginvestigasi dugaan serangan udara yang tidak sah, tetapi para penyelidik melakukan lebih dari sekadar menutupi kejahatan perang.


“Pemerintah yang menjual senjata ke Arab Saudi juga harus mengakui penyelidikan palsu koalisi tidak melindungi mereka dari pelanggaran serius di Yaman," ujarnya.

Selama ini, AS, Inggris, Kanada, Prancis, dan Spanyol telah menjual senjata ke Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada petisi berulang dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. AS telah menjadi pemasok peralatan militer terbesar ke Riyadh, dengan lebih dari 90 miliar dolar AS penjualan tercatat antara 2010 dan 2015.

Credit  republika.co.id