Bahrain Sesalkan Keputusan Trump Soal Dataran Tinggi Golan

Bahrain mengaku menyesali keputusan AS yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dan menyerukan AS untuk menghormati hukum internasional. Foto/Istimewa

MANAMA - Bahrain mengaku menyesali keputusan Amerika Serikat (AS) yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Manama menyerukan AS untuk menghormati hukum internasional.



"Kementerian Luar Negeri Bahrain menegaskan kembali posisinya bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Arab dan Suriah, diduduki oleh Israel sejak Juni 1967, seperti yang dikonfirmasi oleh resolusi Dewan Keamanan PBB," kata kementerian itu, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (26/3).

Sebelumnya, kecaman dan penolakan juga telah disampaikan oleh sejumlah negara. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan menolak keputusan yang dibuat oleh Amerika Serikat (AS) terkait dengan Dataran Tinggi Golan.

"Indonesia tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah, yang saat ini diduduki Israel pasca perang 1967," kata Kemlu RI.



Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyatakan Moskow menyayangkan keputusan yang diambil oleh Presiden AS, Donald Trump itu. Dia menyebut langka Trump untuk menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dapat memperburuk situasi di Timur Tengah. 

Sementara itu, Turki menyebut keputusan merupakan pelanggaran berat hukum internasional, khususnya Resolusi 497 Dewan Keamanan PBB tahun 1981.



"Ini menunjukkan bahwa Pemerintah AS melanjutkan pendekatannya untuk menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi di Timur Tengah," kata Kementerian Luar Negeri Turki.



Credit  sindonews.com

Bahrain: Dukung Saudi Tugas Arab dan Muslim

Raja Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud

Foto: Arabnews

Bahrain berpendapat Saudi telah berupaya menjaga keamanan dan stabilitas Arab.

CB, RIYADH -- Menteri Urusan Informasi Bahrain, Ali Al Romaihi, menegaskan bahwa mendukung Arab Saudi menentang kampanye media ofensif adalah tugas Arab dan umat Islam.


Hal ini disampaikannya di sela-sela pertemuan yang diselenggarakan Menteri Informasi Saudi Dr Awad bin Saleh Al Awad dengan rekan-rekan negara Arab.

Dilansir di News of Bahrain, Rabu (19/12), pertemuan tersebut menandai pemilihan Riyadh sebagai Ibu kota Media Arab untuk 2018-2019.


Al Romaihi mengatakan ada media yang didukung negara-negara kawasan yang berusaha untuk merusak kemampuan negara-negara Arab dan berupaya mengguncang kawasan itu.


Sementara itu, ia memuji peran utama yang dimainkan oleh Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.


Menurutnya, Saudi telah berupaya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Arab dan mencegah media asing ikut campur dalam komunitas mereka.


Al Romaihi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman atas pemilihan Riyadh sebagai ibu kota Media Arab.


Sebelumnya, Arab Saudi menjadi sorotan dunia internasional dalam kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi dan Perang Yaman. 

Credit  republika.co.id

Sejarah, Politisi Perempuan Terpilih Jadi Ketua Parlemen Bahrain

Fawzia Zainal menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua Parlemen Bahrain. Foto/Istimewa

AL MANAMAH - Parlemen Bahrain membuat sejarah pada Rabu kemarin ketika seorang politisi perempuan terpilih sebagai orang nomor satu di lembaga legislatif itu. Fawzia Zainal menjadi perempuan pertama yang memimpin parlemen Bahrain.

Dalam pemilihan ketua parlemen, Zainal mendapatkan 25 suara dari 40 anggota majelis rendah. Zainal menjadi wanita kedua yang memimpin parlemen di kawasan Teluk Arab setelah Uni Emirat Arab (UEA) membuat sejarah pada 2015 ketika menunjuk Amal al-Qubaisi sebagai presiden Dewan Nasional Federal negara (FNC).

Dewan Tertinggi untuk Perempuan di Bahrain memuji pencapaian tinggi oleh seorang wanita Bahrain yang memimpin parlemen melalui pemilihan dan pemilihan langsung.

"Saya akan bekerja dengan sesama anggota parlemen untuk menerapkan implikasi politik, ekonomi dan sosial yang ditetapkan dalam pidato Yang Mulia, dan akan menggunakan semua instrumen konstitusional dan hukum yang tersedia yang mengangkat Kerajaan Bahrain kita yang berharga dan mempertahankan keamanan, stabilitas dan memajukan posisi di bidang pembangunan berkelanjutan dan manusia,” kata Zainal dalam pernyataan pertamanya sebagai Ketua parlemen seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (13/12/2018).

Zainal untuk ketiga kalinya bertarung dalam pemilu lokal. Ia sebelumnya hampir memenangkan kursi pada 2014 lalu tetapi gagal karena hanya mendapatkan 228 suara dalam putaran kedua di distrik Riffa Timur melawan pesaingnya.

Zainal mengatakan sudah lama terjun ketika dia melihat basis dukungannya tumbuh selama bertahun-tahun.

“Pada tahun 2006 ketika saya pertama kalinya turun, pemilu penuh sesak oleh masyarakat politik dan gender adalah topik utama diskusi di kalangan pemilih. Seiring waktu, itu menjadi masalah yang kurang karena kesadaran pemilih tentang politik dan masyarakat tumbuh dan matang di mana mereka dapat melihat calon melewati gender sebagai faktor tetapi lebih kepada apa yang bisa mereka bawa ke meja,” tuturnya.

Perempuan Bahrain akhirnya memecahkan langit-langit kaca tahun ini. Enam anggota parlemen perempuan Bahrain memecahkan rekor negara itu tentang perwakilan perempuan di parlemen ketika hasil resmi diumumkan pada 2 Desember lalu. Hal ini menegaskan bahwa mereka, bersama dengan beberapa muka baru tokoh independen, akan menjadi bagian dari legislatif kelima pulau kerajaan itu.

Tidak seperti negara-negara lain di kawasan itu, Bahrain tidak memiliki kuota untuk perwakilan perempuan di parlemen. Banyak warga Bahrain memandang sistem semacam itu bertentangan dengan konstitusi Bahrain dan Piagam Aksi Nasional, sebuah dokumen yang disahkan pada tahun 2001 yang menggerakkan politik, reformasi sosial dan ekonomi di kerajaan, yang memperoleh persetujuan 98,4 persen rakyat dalam referendum nasional pada saat itu. 

Credit  sindonews.com

Menlu Bahrain Kritik Emir Qatar Tidak Hadiri KTT Teluk di Saudi

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berfoto dengan sejumlah pemimpin negara-negara teluk seperti Raja Salman dari Arab Saudi dan Emir Qatar SheikhTamim Bin Hamad Al Thani. Reuters

CB, Dubai – Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid Bin Ahmed Al Khalifa, mengkritik keputusan pemerintah Qatar yang tidak mengirim delegasi tertinggi pada Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Countries Summit di Riyadh, Arab Saudi.


Pertemuan puncak tahunan ini digelar sehari pada Ahad, 9 Desember 2018.
“Emir Qatar seharusnya menerima permintaan sederhana (dari negara yang memboikot) dan menghadiri pertemuan puncak ini,” kata Sheikh Khalid Bin Ahmed Al Khalifa lewat cuitan di Twitter seperti dilansir Reuters pada Ahad, 9 Desember 2018 waktu setempat.
Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, yang hadir pada pertemuan puncak GCC di Kuwait pada 2017, kali ini mengirimkan delegasi setingkat menteri, yang dipimpin Menteri Luar Negeri Soltan Bin Saad Al-Muraikhi.

Soal ini, Direktur Informasi Kemenlu Qatar, Ahmed Bin Saeed AlRumaihi, mengatakan pemerintah Qatar membuat keputusan sendiri soal ini. Dia menyebut saat Sheikh Tamim hadir di Kuwait pada 2017, sejumlah pemimpin negara Teluk justru tidak hadir.
 “Qatar  telah menghadiri pertemuan (tahun lalu) di Kuwait sementara para pemimpin dari negara yang memboikot tidak hadir,” kata Ahmed seperti dilansir Reuters.

Seperti dilansir Aljazeera, GCC merupakan forum yang dibentuk pada tahun 1980an untuk mempersatukan sejumlah negara Arab dan mengimbangi dua negara dominan di kawasan Teluk yaitu Irak dan Iran. Dewan ini beranggotakan enam negara yaitu Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Organisasi ini bertemu tiap tahun untuk membahas berbagai kerjasama dan urusan regional.
Pada pertemuan puncak kali ini, sejumlah isu penting bakal dibahas seperti kerja sama regional, solusi politik untuk perang di Yaman, dan pengaruh Iran.
Pengamat mengatakan, pemerintah Qatar sengaja mengirim delegasi level menteri untuk memberi kesan bahwa negara itu tidak ingin menjaga jarak dengan GCC.

Luciano Zaccara, seorang peneliti politik Teluk dari Qatar University, mengatakan kepada Aljazeera bahwa,”Pengiriman delegasi tingkat menteri ini untuk menunjukkan pemerintah Qatar tidak pernah enggan untuk melakukan dialog langsung.”
Pengamat lainnya, Jocelyn Sage Mitchell, yang merupakan profesor di Northwester University di Qatar meyakini partisipasi negara ini di pertemuan puncak GCC memberikan posisi lebih tinggi dalam konteks krisis diplomatik yang sedang terjadi.
“Baik Arab Saudi dan Qatar sama-sama memperoleh manfaat dari terus berpartisipasi di organisasi ini,” kata dia kepada Aljazeera.
Pemerintah AS telah menekan pemerintah Saudi agar mau berdamai dengan Qatar dan membangun persatuan antara sesama negara Teluk. AS berharap GCC bisa mengimbangi aktivitas Iran di Timur Tengah.

Credit  tempo.co

Komandan Angkatan Laut AS Ditemukan Tewas di Bahrain

Ilustrasi Jenazah. (Istockphoto/Nito100)

Jakarta, CB -- Komandan Armada Ke-5 Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Madya Scott Stearney ditemukan meninggal di tempat tinggalnya di Bahrain. Meski hingga saat ini belum disebut penyebab dia meninggal, menurut sumber dia diduga bunuh diri.

Seperti dilansir The Guardian, Senin (3/12), jasad Stearney ditemukan pada Sabtu (1/2) pekan lalu di kediamannya. Angkatan Laut AS menyatakan mereka kehilangan Stearney yang dianggap salah satu perwira tinggi yang cakap.

"Kabar ini sangat menyedihkan bagi keluarga mendiang, seluruh Armada Ke-5, dan Angkatan Laut AS. Scott Stearney adalah perwira pejuang yang berprestasi," demikian pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Laut AS, Laksamana John Richardson.


Richardson menyatakan saat ini Badan Penyelidikan Kejahatan Angkatan Laut AS dan Kementerian Dalam Negeri Bahrain menggelar investigasi gabungan. Tim itu dipimpin oleh Wakil Komandan Armada Ke-5, Laksamana Muda Paul Schlise. Meski demikian, mereka menyatakan sementara ini belum menemukan kejanggalan.


"Sampai saat ini kami belum mencurigai apapun," kata Richardson.

Stearney masuk dalam pendidikan Angkatan Laut AS sebagai sarjana ekonomi dari Universitas Notre Dame. Beberapa tahun kemudian dia meraih gelar S-2 daro Universitas Pertahanan Nasional.

Dalam masa dinas, Stearney sempat bergabung dengan skadron tempur Angkatan Laut AS menerbangkan jet FA-18 Hornet di Kabul, Afghanistan. Kemudian dia menjadi kepala staf gabungan Satgas Terpadu 435, yang berubah menjadi Satgas Terpadu Antarlembaga 435.


Selain itu, Stearney juga sempat menjadi pelatih dan perwira di Sekolah Persenjataan dan Tempur Angkatan Laut, dan sempat mencicipi jabatan Direktur Operasi di Komando Pusat AS.

Pada Mei lalu, Stearney dilantik menjadi Komandan Komando Pusat Angkatan Laut AS. Gugus tugasnya mencakup Armada Ke-5 dan Pasukan Laut Gabungan dengan wilayah di Timur Tengah.




Credit  cnnindonesia.com

Pemimpin Oposisi Bahrain Terancam Hukuman Seumur Hidup

Sheikh Ali Salman. (MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP)

Jakarta, CB -- Pengadilan banding Bahrain mengajukan hukuman seumur hidup kepala gerakan oposisi Syiah pada Minggu (4/11). Hukuman diberikan atas tuduhan menjadi memata Qatar.

Syeikh Ali Salman, pemimpin gerakan Al-Wefaq yang sekarang dilarang, telah dibebaskan oleh pengadilan pidana tinggi pada Juni lalu. Namun, masih bisa dilakukan banding atas putusan tersebut.

Bahrain, bersama dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, memutuskan semua hubungan dengan Qatar pada 2017. Negara tersebut melarang warga mereka melakukan perjalanan atau komunikasi karena hubungan Doha dengan Iran dan kelompok Islam radikal.


Salman saat ini menjalani hukuman empat tahun dalam kasus terpisah yakni "menghasut kebencian" di kerajaan itu, yang telah menyaksikan sebagian besar protes Syiah terhadap monarki Sunni sejak 2011.


Pada bulan November, Salman dan dua anggota Al-Wefaq lainnya dituduh bekerja untuk intelijen Qatar dengan tujuan menggulingkan pemerintah Bahrain.

Raja Hamad telah mengumumkan pemilihan parlemen pada 24 November di Bahrain. Anggota partai oposisi yang dibubarkan, termasuk Al-Wefaq dan kelompok Al-Waad sekuler.

Negara Teluk yang diperintah Sunni telah dilanda gelombang kerusuhan sejak 2011, ketika pasukan keamanan menghancurkan protes yang dipimpin Syiah menuntut monarki konstitusional dan seorang perdana menteri terpilih.


Gerakan oposisi telah dilarang dan ratusan pembangkang telah dipenjarakan. Bahrain tahun lalu meratifikasi amandemen konstitusi yang memberikan pengadilan militer wewenang untuk mengadili warga sipil yang dituduh melakukan terorisme.

Bahrain, sekutu penting Amerika Serikat dan rumah bagi Armada Kelima AS, menuduh Syiah Iran memprovokasi kerusuhan di kerajaan itu. Iran membantah tuduhan tersebut.

PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch mengkritik monarki Bahrain atas perlakuannya terhadap para pengunjuk rasa.



Credit  cnnindonesia.com

Saudi dan Bahrain Masukkan Garda Revolusi Iran ke Daftar Terorisme

Arab Saudi dan Bahrain masukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar terorisme. Foto/Istimewa

RIYADH - Arab Saudi mengatakan bahwa negara itu dan Bahrain telah memasukkan Korps Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok terorisme. Kedua negara itu juga telah memasukkan perwira senior dari Pasukan Quds ke daftar orang-orang dan organisasi yang dicurigai terlibat dalam terorisme.

Kantor berita negara Saudi, SPA, mengutip pernyataan dari dinas keamanan negara kerajaan itu yang mengatakan Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds, dan Hamed Abdollahi dan Abdul Reza Shahlai telah dimasukkan dalam daftar terorisme seperti disitir dari Reuters, Rabu (24/10/2018).

Untuk diketahui, Pasukan Quds adalah cabang Garda Revolusi yang beroperasi di luar negeri.

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada tahun 2011 menduga keras Soleimani, Abdollahi dan Shahlai terkait dengan rencana untuk membunuh mantan Duta Besar Arab Saudi untuk AS, Adel al-Jubeir, dan menjatuhkan sanksi kepada mereka.

Iran pada saat itu menepis tuduhan tersebut sebagai tuduhan palsu dan menuntut permintaan maaf dari Washington.

Kantor Garda Revolusi dan Kementerian Luar Negeri Iran tidak segera bersedia untuk dimintai komentar.

Di Washington, Departemen Keuangan AS menargetkan pemberontak Taliban Afghanistan dengan sanksi terhadap delapan orang yang ditetapkan sebagai teroris global, termasuk dua orang yang terkait dengan Pasukan Quds bernama Mohammad Ebrahim Owhadi dan Esma'il Razavi.

Sanksi yang terkait dengan Taliban juga dikenakan oleh tujuh anggota Pusat Pendanaan Pembiayaan Terorisme (TFTC), prakarsa Teluk-AS untuk membendung keuangan kepada kelompok-kelompok militan.

Pusat ini didirikan pada Mei 2017 selama perjalanan Presiden AS Donald Trump ke Arab Saudi. Arab Saudi dan AS bersama-sama memimpin kelompok dan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar serta Uni Emirat Arab menjadi anggotanya.

Pemerintah Trump bertujuan untuk menciptakan aliansi keamanan dan politik dengan negara-negara Teluk Arab  untuk melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut, terutama di Suriah dan Irak.

Trump pada Mei menarik AS dari kesepakatan nuklir dengan Iran yang mencabut sebagian besar sanksi internasional terhadap Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.

Trump mengatakan, kesepakatan itu tidak membahas program rudal balistik Iran, kegiatan nuklirnya di luar 2025 atau perannya dalam konflik regional.

Arab Saudi menyambut keputusan Trump dan mengatakan akan bekerja dengan AS untuk mengatasi dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok militan di wilayah tersebut dan program rudal balistiknya yang dijalankan oleh Garda Revolusi. 

Credit  sindonews.com

Bahrain berhenti keluarkan visa bagi WN Qatar

Bendera Bahrain. (Wikimedia Commons)

Dubai CB - Kementerian Dalam Negeri Bahrain, Selasa, menyatakan pihaknya akan berhenti mengeluarkan visa baru bagi para warga negara Qatar.

Langkah itu merupakan peningkatan tindakan terhadap Qatar di tengah perselisihan diplomatik yang sudah berlangsung lebih dari setahun.

Pernyataan Kementerian Dalam Negeri Bahrain, yang dikutip dari Reuters, menyebutkan bahwa mahasiswa-mahasiswa Qatar yang sedang menempuh pendidikan di Bahrain dan para warga negara Qatar lainnya yang sudah mendapatkan visa tidak akan terkena dampak dari kebijakan baru tersebut.

Kementerian itu juga mengatakan langkah tersebut diambil sebagai tanggapan terhadap "tindakan bermusuhan" yang ditunjukkan pihak berwenang Qatar. Kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut soal pernyataannya itu.

Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir pada Juni 2017 memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar.

Arab Saudi dan sekutunya itu menuduh Qatar mendanai terorisme. Doha membantah tudingan tersebut dan mengatakan boikot yang dilancarkan negara-negara itu merupakan upaya untuk mengekang dukungannya bagi reformasi.

Pada Oktober 2017, Bahrain mengatakan akan mengharuskan warga negara Qatar untuk memiliki visa sebagai langkah pengamanan jika ingin masuk ke negaranya.

Sementara itu, para warga enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) diperbolehkan untuk melakukan perjalanan di negara-negara GCC hanya dengan membawa kartu tanda penduduk.

Credit  antaranews.com

Bahrain: Tidak Ada Tanda-tanda Perdamaian dengan Qatar

Menlu Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa menuturkan, pihaknya belum melihat sinyal dari Qatar untuk menyelesaikan masalah dengan negara Teluk. Foto/Istimewa

MANAMA - Bahrain menuturkan, pihaknya belum melihat adanya sinyal dari Qatar untuk menyelesaikan masalah dengan negara Teluk. Qatar dan negara Teluk sudah terlibat ketegangan selama kurang lebih setahun terakhir.

"Informasi di tangan kami hari ini tidak menunjukkan secercah harapan untuk adanya sebuah solusi, karena masalah ini tidak terjadi tiba-tiba," kata Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa.

Sheikh Khalid kemudian mengatakan, Qatar memperpanjang krisis dengan membawa masalah kepada negara-negara Barat dan bukannya melakukan komunikasi dengan negara Teluk untuk menyelesaikan masalah yang ada.

"Kami mengharapkan dari awal krisis dengan Qatar bahwa Emir Qatar akan pergi ke Arab Saudi, tetapi ini tidak terjadi," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (27/5).

Para pejabat Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE) mengatakan bahwa Doha belum memenuhi 13 tuntutan yang dibuat oleh empat negara Teluk, termasuk menutup stasiun televisi Al Jazeera yang didanai negara dan mengurangi hubungan dengan Iran.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri UEA, Anwar Gargash mengatakan pekan lalu di Twitter bahwa Qatar tidak menangani secara bijaksana tuntutan tersebut. "Mungkin boikot yang hampir berlangsung selama satu tahun akan menghasilkan pemikiran baru dan pendekatan yang lebih bijaksana dari Doha," ucapnya. 

Credit  sindonews.com

AS Jual 3.200 Bom Termasuk Bunker Buster ke Bahrain Rp637 Miliar

Bom Mark-84, salah satu jenis bom yang setuju dijual Amerika Serikat ke Bahrain. Foto/US Air Force/Flickr

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) setuju  3.200 bom senilai sekitar USD45 juta (sekitar Rp637 miliar), termasuk bunker buster, Bahrain. Monarki di Teluk Persia itu menjadi rumah bagi Armada ke-5 AS dan telah terlibat dalam pemboman koalisi Arab di Yaman.

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS mengumumkan penjualan puluhan ribu bom di situs resminya pada 18 Mei 2018. Senjata yang dijual ke Bahrain terdiri dari 1.500 bom Mark-82; 600 bom Mark-83; 600 bom Mark-84; dan 500 BLU-109.

Bom BLU-109 dijuluki sebagai bunker buster, yakni bom yang dilengkapi hulu ledak khusus yang dirancang untuk menembus target yang mengeras seperti bunker.

Bom-bom yang dijual itu ditujukan untuk jet tempur F-16 buatan AS yang dioperasikan Bahrain.

"Bahrain akan menggunakan amunisi ini sebagai penghalang untuk ancaman regional, memperkuat pertahanan negerinya, dan melaksanakan operasi kontra-terorisme," kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS dalam pernyataan pers-nya.

"Serta beroperasi dengan operasi koalisi yang dipimpin dan didukung AS," lanjut pernyataan tersebut.

Belum jelas, pasokan bom AS itu akan digunakan Bahrain untuk melawan siapa. Bahrain adalah bagian dari koalisi pimpinan AS yang berperang melawan kelompok Islamic State (IS, sebelumnya ISIS). Militer Bahrain juga menjadi bagian dari koalisi Arab pimpinan Arab Saudi yang membombardir Yaman sejak 2015 untuk memerangi kelompok Houthi.

AS selama tidak melacak apakah persenjataan yang disuplai ke Saudi dan sekutu Arab-nya digunakan di Yaman dan kerap menyasar warga sipil. Hal ini membuat Washington dikecam para aktivitas HAM AS.

Pada bulan Maret lalu, AS mengumumkan akan menjual senjata senilai USD1 miliar ke Arab Saudi, termasuk rudal anti-tank senilai USD670 juta, setelah ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Corker, mencabut moratorium penjualan senjata ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk selama delapan bulan terakhir. 

Credit  sindonews.com

Palestina Kecam Bahrain dan UEA Ikut Balap Sepeda di Israel

Bendera Israel (ilustrasi)

Foto: Antara

Kehadiran dua negara Teluk dalam balap sepeda melanggar boikot terhadap Israel.

CB, RAMALLAH -- Otoritas Palestina mengecam Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) karena telah ikut serta dalam pembukaan balap sepeda Giro d'Italia di Israel akhir pekan ini. Kehadiran tim dari dua negara Teluk dalam acara balap sepeda bergengsi itu melanggar boikot terhadap Israel yang telah diberlakukan sejak dimulainya konflik Arab-Israel pada 1948.

Israel menjadi tuan rumah dari tiga tahap pembukaan acara Giro d'Italia tahun ini, sebelum kemudian pindah ke negara tuan rumah utamanya di Italia. Dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada negara-negara Arab lainnya, Komite Olimpiade Palestina mengatakan partisipasi Bahrain dan UEA bagaikan 'menusuk dari belakang' terhadap pengorbanan besar yang dilakukan oleh rakyat Palestina.

Dilansir di The Independent, tak satu pun dari delapan atlet sepeda di tim Bahrain Merida dan UAE Team Emirates, yang berkewarganegaraan Bahrain atau UEA. Namun para atlet akan tetap mengenakan kaus yang dihiasi dengan bendera nasional dan sponsor-sponsor milik negara, seperti Emirates Airlines dan Bahrain Petroleum Company. Belum ada tim yang menanggapi permintaan komentar yang dikirim melalui email terkait keikutsertaan mereka.

Malak Hassan, pendiri klub Cycling Palestine, mengutuk langkah itu dan mengatakan pos-pos pemeriksaan Israel telah melarang dia dan sesama penggemar sepeda untuk bepergian dengan bebas. "Kami terkejut, Israel mencoba untuk memoles citranya dengan menyelenggarakan perlombaan ini," kata Hassan.

"UEA dan Bahrain tahu banyak tentang tujuan kami dan kami tidak perlu menjelaskan kepada mereka mengapa mereka tidak seharusnya ikut serta," ujarnya.


Atlet individu Israel secara berkala telah berpartisipasi dalam acara-acara olah raga di negara-negara Teluk Arab, seperti Qatar Open pada Januari lalu. Namun, partisipasi dalam bentuk tim yang menampilkan bendera Israel sangat jarang terjadi.

"Ini adalah sebuah kesalahan. Normalisasi dengan entitas pendudukan tidak boleh dilakukan, tak peduli apapun bentuknya," kata Abdullah al-Shayji, profesor di Universitas Kuwait, yang menanggapi keikutsertaan tim-tim negara Teluk di Israel.

Keikutsertaan tim-tim Teluk dalam perlombaan itu mungkin menandakan hubungan yang mencair di antara negara-negara sekutu AS. Mereka sama-sama memusuhi Iran, tetapi juga memicu tuduhan bahwa mereka telah meninggalkan Palestina.

Bersama dengan sebagian besar negara Arab dan negara Muslim lainnya, kedua negara Teluk itu tidak mengakui Israel karena solidaritas terhadap Palestina. Arab Saudi, sekutu utama Bahrain dan UEA, juga telah bekerja sama erat dengan AS terkait rencana perdamaian Timur Tengah.

Pada November lalu, seorang anggota kabinet Israel membeberkan kontak-kontak rahasia dengan Riyadh. Pengakuan dari transaksi rahasia ini masih disangkal oleh kerajaan.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan bulan lalu, penduduk Israel berhak untuk hidup damai di tanah mereka sendiri. Pengakuan tentang hak Israel semacam itu sangat jarang dikemukakan oleh seorang pemimpin senior Arab.

Credit  republika.co.id

AS Setuju Jual Banyak Senjata ke Bahrain Senilai Rp12,6 Triliun

Helikopter tempur AH-1Z, salah satu peralatan tempur Amerika Serikat yang akan dijual ke Bahrain. Foto/Arabian Business

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan banyak senjata, termasuk 12 helikopter tempur dan lusinan rudal kepada Bahrain. Nilai penjualan senjata ini mencapai USD911,4 juta atau lebih dari Rp12,6 triliun.

Badan Kerja Sama Pertahanan AS (DSCA) dalam situsnya merinci berbagai senjata yang hendak dijual ke Bahrain. Di antaranya, 12 helikopter tempur AH-1Z, 26 mesin, lusinan misil dan roket dari berbagai jenis dan berbagai navigasi, misil planning, serta sistem komunikasi dan peperangan elektronik.

"Penjualan yang diusulkan ini akan berkontribusi pada kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan keamanan sekutu utama non-NATO yang merupakan mitra keamanan penting di kawasan itu," bunyi pernyataan DSCA, seperti dikutip Arabian Business, Senin (30/4/2018).

"Hubungan kami dan Angkatan Udara Kerajaan Bahrain memainkan peran penting dalam pertahanan Bahrain," lanjut DCSA.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pelatihan personel dan peralatan, dukungan pemerintah dan kontraktor AS, serta layanan teknis dan logistik.

DSCA dan Departemen Luar Negeri sekarang telah menyampaikan pemberitahuan yang diperlukan kepada Kongres AS untuk diinformasikan kepada para anggotanya tentang rencana penjualan senjata tersebut.

Pada bulan September lalu, Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan 19 pesawat tempur F-16V ke Bahrain dalam sebuah kesepakatan senilai USD2,78 miliar.

Credit  sindonews.com

Saudi, Kuwait, UEA dan Bahrain Perintahkan Warganya Tinggalkan Libanon

Pemerintah Arab Saudi bersama UEA, Kuwait dan Bahrain memerintahkan warganya yang tinggal di Libanon untuk segera meninggalkan negara itu. Foto/Ilustrasi/Ist

RIYADH - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah memerintahkan warganya yang tinggal di Libanon untuk segera meninggalkan negara itu. Langkah yang diambil di tengah ketegangan ini diikuti Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

Riyadh juga mengeluarkan travel warning (peringatan perjalanan), di mana warga Saudi diminta untuk tidak melakukan perjalanan ke negara yang beribu kota di Beirut tersebut dari tempat asal manapun. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan, alasan keputusan pemerintah itu karena mempertimbangkan situasi di negara tersebut.

”Kerajaan meminta agar semua warga tidak melakukan perjalanan ke Libanon dari destinasi internasional manapun,” bunyi pernyataan kementerian itu, yang dikutip dari Al Arabiya, Jumat (10/11/2017).



Pemerintah Kuwait pada hari Kamis malam juga memerintahkan warganya yang tinggal di Libanon untuk pulang. Kuwait juga menerbitkan travel warning agar warganya tak bepergian ke negara itu.

Sedangkan UEA yang telah mengeluarkan travel warning serupa sejak Februari 2016 ikut memperbaruinya, mengikuti langkah yang diambil Saudi.

Sementara itu, Kerajaan Bahrain sudah lebih dulu mengambil keputusan serupa, yakni sejak 5 November 2017. Pemerintah negara itu meminta warganya yang tinggal di Libanon untuk segera pergi dan “berhati-hati”.

“Demi keamanan warga dan untuk menghindari risiko yang mungkin mereka hadapi karena kondisi dan perkembangan yang akan dilalui Libanon,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Bahrain yang diterima AFP, menjelaskan alasan perintah pemerintah itu dikeluarkan.



Sebelumnya, Menteri Urusan Teluk Arab Saudi, Thamer al-Sabhan, mengatakan bahwa pemerintah Beirut telah menyatakan perang melawan Kerajaan Arab Saudi. Pernyataan menteri tersebut merujuk pada tindakan Hizbullah Libanon yang dia anggap sudah melakukan agresi terhadap Riyadh.

”Kami akan memperlakukan pemerintah Libanon sebagai pemerintah yang menyatakan perang terhadap Arab Saudi karena agresi Hizbullah,” katanya. 

Mengutip laporan Al Arabiya, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud telah mengungkapkan bahwa Saad Hariri—Perdana Menteri Libabon yang mengumumkan mengundurkan diri—merinci agresi Hizbullah terhadap Riyadh. Kerajaan Saudi menekankan bahwa pemerintah Libanon harus menyadari bahaya yang dipaksakan oleh milisi sekutu Iran tersebut.

Sabhan melanjutkan, milisi Hizbullah terlibat dalam tindakan “teroris” yang mengancam Kerajaan. Dia menegaskan bahwa Arab Saudi akan menggunakan semua cara politik dan lainnya untuk menghadapi faksi yang dia sebut sebagai “Partai Setan” itu.

”Kami mengharapkan pemerintah Libanon bertindak untuk mencegah Hizbullah,” katanya.

Sabhan juga menuduh Hizbullah menyelundupkan narkoba ke Arab Saudi dan melatih pemuda Saudi dalam tindakan terorisme.

Menteri tersebut mengatakan bahwa Hariri dan pemerintah Libanon tidak akan menerima posisi milisi Hizbullah. ”Libanon diculik oleh milisi Hizbullah dan di belakangnya adalah Iran,” katanya.


Credit  sindonews.com

Saudi, UEA, Kuwait Minta Warganya Tinggalkan Lebanon

Rep: Marniati/ Red: Ani Nursalikah

SPA

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri di Riyadh pada Senin (6/11).

CB, RIYADH -- Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait telah menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Lebanon dan mendesak orang-orang yang berada di negara tersebut untuk pergi sesegera mungkin.

"Karena situasi di Republik Lebanon, sumber resmi di Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa warga negara Saudi yang berkunjung atau tinggal di Lebanon diminta untuk meninggalkan negara sesegera mungkin," ujar sumber Kementerian Luar Negeri Saudi seperti dilansir Aljazirah, Jumat (10/11).

 

Kerajaan menasihati semua warga agar tidak melakukan perjalanan ke Lebanon dari destinasi internasional lainnya. Hanya beberapa jam kemudian, Kuwait dan UEA juga mendesak warga negaranya untuk segera meninggalkan Lebanon.

 

Bahrain - sekutu Arab Saudi - telah memerintahkan warganya meninggalkan Lebanon pada Ahad. Kementerian luar negeri Bahrain mengeluarkan sebuah travel advisory yang menyebutkan "alasan keamanan".

 

Lebanon sedang berada dalam kekacauan setelah pengunduran diri tiba-tiba Perdana Menteri Saad al-Hariri saat berkunjung ke Arab Saudi pada Sabtu. Keberadaannya sejak saat itu belum diketahui. Namun, pejabat mengatakan Hariri mungkin berada di bawah tahanan rumah atau untuk sementara ditahan di ibu kota Saudi, Riyadh.

 

Partai Lebanon's Future Movement, yang diketuai oleh Hariri, menuntut Hariri segera kembali dari Arab Saudi pascapengunduran dirinya.

 

"Kembalinya perdana menteri Lebanon, pemimpin nasional, Saad al-Hariri, dan kepala Lebanon's Future Movement, diperlukan untuk memulihkan martabat dan penghormatan Lebanon di dalam dan luar negeri," kata seorang mantan perdana menteri, Fouad Siniora , dalam sebuah pernyataan di TV.

 

Presiden Lebanon, Michel Aoun, akan segera meminta bantuan dari masyarakat internasional, Liga Arab, Amerika Serikat, Inggris, Cina dan Rusia untuk membantu mengungkap alasan di balik pengunduran diri Hariri.

 

Kantor berita Reuters melaporkan pada Kamis, mengutip seorang pejabat senior Lebanon, bahwa pemerintah Lebanon belum menerima surat pengunduran diri Hariri secara resmi, dan karena itu masih menganggapnya sebagai perdana menteri. Pejabat tersebut menambahkan pembatasan yang diberlakukan oleh Arab Saudi dinilai sebagai serangan terhadap para pemimpin Lebanon.

 

Riyadh telah membantah perdana menteri berada di bawah tahanan rumah.

 

Dalam pengunduran dirinya pada 4 November, Hariri secara implisit menyalahkan Iran dan sekutunya Lebanon, Hizbullah, atas keputusannya. Dalam sambutannya, dia mengatakan ada ancaman terkait keselamatannya.

 

Ayahnya, Rafik Hariri - yang juga menjabat sebagai perdana menteri - tewas dalam serangan bom pada 2005. Banyak pendukung Hariri menyalahkan Hizbullah atas insiden tersebut. Namun Hizbullah membantah terlibat.Dalam pidatonya dari Riyadh, Saad al-Hariri mengatakan Iran menanam kekacauan dan perusakan di negara tersebut dan ikut campur dalam masalah internal Lebanon dan juga negara-negara Arab lainnya.

 

"Mereka telah membangun sebuah negara di dalam sebuah negara," kata Hariri dari Riyadh.

 

Langkahnya yang tak terduga juga memicu kekhawatiran akan adanya eskalasi di wilayah antara Iran dan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, dengan Lebanon di garis depan.

 

Menteri perminyakan Saudi, Thamer al-Sabhanmengatakan Hizbullah terlibat dalam setiap tindakan teroris yang mengancam Arab Saudi. Hariri, seorang politikus Sunni terkemuka, telah menjabat kurang dari satu tahun, namun sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri antara tahun 2009 dan 2011.

Credit  republika.co.id

Bahrain Berlakukan Visa Masuk pada Warga Qatar

Warga Bahrain.

CB, MANAMA -- Bahrain mengatakan pada Selasa (31/10) akan memberlakukan visa masuk pada warga negara Qatar dalam apa yang disebutnya sebagai tindakan pengamanan.

Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar pada Juni, dengan menuduhnya membiayai terorisme. Doha membantah tuduhan itu dan mengatakan boikot tersebut merupakan upaya untuk mengendalikan dukungannya terhadap reformasi.

"Langkah-langkah baru ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan stabilitas kerajaan Bahrain terutama sehubungan dengan dampak terbaru dari krisis tersebut dengan Qatar," kata sebuah pernyataan dari kantor berita resmi Bahrain BNA.

Warga negara dari enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) seharusnya dapat melakukan perjalanan di antara negara-negara GCC dengan hanya membawa kartu identitas. Persyaratan visa Bahrain akan berlaku mulai 10 November.

Duta Besar Ali Khalfan Al Mansouri, Perwakilan Tetap Qatar untuk Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa di Jenewa, mengatakan visa tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap kesepakatan dan resolusi GCC. "Langkah-langkah ini benar-benar bertentangan dengan pernyataan pejabat negara-negara pengepungan untuk tidak menyakiti warga Qatar saat mengambil keputusan dalam konteks krisis ini," kata Mansouri kepada kantor berita Qatar.

Bahrain percaya Qatar mengobarkan kerusuhan di kerajaan pulau itu dengan mendukung demonstrasi dan bahkan penembakan sporadis dan serangan bom terhadap pasukan keamanan. Menteri Luar Negeri Bahrain mengatakan pada Ahad negaranya tidak akan menghadiri pertemuan puncak GCC pada Desember jika Qatar tidak mengubah kebijakannya, dan bahwa seharusnya keanggotaan GCC Qatar ditangguhkan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bahrain Tuduh Pemimpin Oposisi Jadi Mata-Mata Qatar

Pemimpin oposisi Bahrain Ali Salman.

CB, MANAMA -- Penuntut umum Bahrain mendakwa dua pemimpin partai oposisi utama yang dilarang di negara itu karena melakukan kegiatan mata-mata bagi Qatar pada Rabu (1/11), beberapa bulan setelah memutus hubungan dengan kerajaan Teluk yang bertetangga itu di tengah-tengah pertikaian diplomatik regional.

Sekretaris Jenderal partai al-Wafaq, Sheikh Ali Salman dan Sheikh Hassan Sultan dituduh berkolusi dengan Qatar melakukan aksi-aksi permusuhan di Bahrain dan merusak kepentingan nasional dan prestisenya, demikian pernyataan yang disiarkan kantor berita BNA.

Kedua pria tersebut bertemu para pejabat Qatar dan juga agen-agen di dalam milisi Hizbullah yang berhaluan Syiah dari Lebanon. Mereka dituduh mengirim informasi rahasia dan menerima dukungan finansial dari Qatar.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari al-Wafaq. Penuntut memerintahkan kedua orang itu ditahan.

Salman sudah menjalani hukuman empat tahun penjara karena menyulut kebencian dan menghina Kementerian Dalam Negeri, setelah ia ditangkap pada 2015. Ia dipanggil dan diinterogasi tentang tuduhan-tuduhan baru dengan didampingi pengacaranya, kata pernyataan tersebut.

Pernyataan itu tidak menyebutkan apakah Sultan ditahan. Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar pada Juni, dengan menuduhnya membiayai terorisme.

Bahrain dan sekutu dekatnya Arab Saudi yakin Qatar mendukung huru-hara di kerajaan pulau itu dengan sokongan protes-protes dan serangan-serangan sporadis terhadap pasukan keamanan, didukung oleh Iran sebagai musuh bebuyutan.

Kedua negara membantah tuduhan-tuduhan dan mengatakan boikot itu sebagai usaha mengekang dukungan bagi reformasi di Bahrain. Kerajaan yang diperintah raja beraliran Sunni, tempat Armada Kelima AS berpangkalan, telah berada di jurang sejak protes-protes "Musim Semi Arab" tahun 2011 dipimpin oleh mayoritas Syiah dipadamkan oleh pemerintah dengan bantuan negara-negara Teluk Arab.

Pemerintah melarang al-Wafaq dan mencabut kewarganegaraan ulama Syiah yang tersohor di negara itu sebagai bagian penumpasan oposisi. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Bahrain membungkam mereka yang beroposisi dan menumpas protes-protes dengan bengis. Tuduhan-tuduhan itu ditolak pemerintah.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bahrain ingin keluarkan Qatar dari GCC

Peta sejumlah negara kawasan Jazirah Arab. (Repro: World Atlas)

Kairo (CB) - Bahrain tidak akan menghadiri KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) jika Qatar tidak mengubah pendiriannya dan menyatakan langkah yang tepat dilakukan GCC adalah membekukan keanggotaan Qatar, kata Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa via Twitter seperti dikutip Reuters.

Dalam akun Twitternya, Khalid bin Ahmed Al Khalifa juga berkata, "Jika Qatar menganggap saatnya memainkan waktu sampai KTT GCC mendatang, maka mereka keliru. Jika situasi tetap tak berubah maka kami tidak akan menghadiri KTT."

Dia menambahkan "langkah yang tepat untuk melindungi GCC adalah membekukan keanggotaan Qatar di dewan ini. Jika tidak kita baik-baik saja dengan keluarnya mereka dari dewan ini."

Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir telah memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar.

Negara produsen utama gas alam cari ini dituduh oleh Saudi cs telah mendanai terorisme. Qatar membantah tudingan ini.

Credit  antaranews.com

Bahrain Minta Keanggotaan Qatar di GCC Dibekukan

Kota Doha, Qatar.

CB, MANAMA -- Bahrain menyatakan tidak akan menghadiri KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), jika Qatar tak mengubah pendiriannya. Bahrain juga meminta GCC agar segera membekukan keanggotaan Qatar.

"Jika Qatar berpikir saat ini mereka hanya bermain dengan waktu dan menghindar sampai KTT GCC yang akan datang, maka itu salah. Jika situasinya tetap seperti ini, kami tidak akan menghadiri pertemuan puncak tersebut," ujar Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa, di akun Twitter pribadinya, Ahad (29/10).

 

"Langkah yang tepat untuk melestarikan GCC adalah dengan membekukan keanggotaan Qatar di dewan tersebut. Jika tidak, kami setuju Qatar keluar dari dewan," tambah dia.

 

Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir telah memutuskan hubungan diplomatik, transportasi, dan perdagangan dengan Qatar. Mereka menuduh Qatar telah membiayai terorisme, yang tentu saja telah dibantah oleh Doha. Qatar juga dianggap menjalin hubungan dengan Iran.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bahrain Berencana Beli S-400 Rusia

Pemerintah Bahrain menyatakan, mereka memiliki rencana untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Foto/Istimewa

MANAMA - Pemerintah Bahrain menyatakan, mereka memiliki rencana untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Manama menuturkan, negosiasi mengenai pembelian sistem pertahanan udara itu saat ini sudah berlangsung.

"Kami saat ini dalam tahap negosiasi, tapi dengan bantuan Tuhan kami akan menyelesaikan proses ini," kata Komandan Garda Kerajaan Bahrain, Nasser bin Hamad Al Khalifa, seperti dilansir Sputnik pada Senin (16/10).

"Bahrain dan Rusia telah menjalin kerja sama yang luas di sektor militer. Pertemuan sudah dilakukan, dan negosiasi sedang berlangsung, hubungan juga telah terjalin antara pemimpin dua negara. Kami ingin memperkuat hubungan kita, dan meningkatkan jumlah senjata Rusia di militer Bahrain," sambungnya.

Pernyataan tersebut muncul tidak lama setelah Rusia dan Arab Saudi telah menyepakati pembelian S-400. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada tanggal 9 Oktober bahwa kesepakatan untuk memasok Arab Saudi dengan S-400 SAM memiliki prospek bagus.

Sementara itu, Vladimir Kozhin, pembantu presiden Rusia yang bertugas dengan kerja sama teknis militer, mengatakan bahwa kesepakatan S-400 dengan Saudi akan berlangsung dalam waktu dekat, dan menambahkan bahwa negosiasi terus berjalan.

Selain Saudi, negara lain di kawasan Timur Tengah yang turut membeli S-400 buatan Rusia adalan Turki. Ankara diketahui telah menyelesaikan pembyaran, dan akan menerima sistem pertahanan udara itu paling cepat dua tahun mendatang. 

Credit  sindonews.com

Raja Bahrain Keluarkan Dekret Perombakan Badan Keamanan Nasional

Foto Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al-Khalifa (Foto: Reuters)


MANAMA – Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al-Khalifa, dilaporkan mengeluarkan dekret baru terkait perombakan Badan Keamanan Nasionalnya. Salah satu perintah perombakan itu adalah mengangkat Letnan Jenderal Adel bin Khalifa Al-Fadhel sebagai pimpinan barunya.
Sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (13/9/2017) Badan Keamanan Nasional di Bahrain merupakan bagian usaha kerajaan tersebut untuk menekan demonstrasi dalam negeri serta kekerasan yang dipicu oleh warga Syiah di sana. Lembaga ini memiliki hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri Bahrain.

Pada dekrit itu, Raja Hamad juga menunjuk Sheikh Talal bin Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri Bahrain.
Terkait Badan Keamanan Nasional di Bahrain, ada tiga kelompok Ham yang menuding pihak kerajaan menggunakan siksaan sistematis pada Agustus 2017. Otoritas keamanan Bahrain pun mengklaim akan menyelidiki tuduhan tersebut.
Reuters mewartakan pada 2011, Bahrain menekan pemberontakan yang dilakukan oleh para aktivis pro-demokrasi dengan mayoritasnya merupakan warga Syiah. Pihak Kerajaan Bahrain menduga usaha itu didorong oposisi yang ingin menggulingkan kerajaan secara paksa serta menuding Iran berada di belakang pemberontakan tersebut.
Bahrain yang mayoritasnya merupakan warga Syiah juga kerap dituding melakukan tindakan tidak adil. Pasalnya pihak oposisi mengklaim Kerajaan Bahrain melakukan marginalisasi terhadap warga Syiah di sana secara ekonomi dan politik.                                                  





Credit  okezone.com