Credit republika.co.id
Tampilkan postingan dengan label ARGENTINA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ARGENTINA. Tampilkan semua postingan
Selasa, 14 Mei 2019
Senin, 18 Maret 2019
Giliran Argentina Larang Boeing 737 MAX 8 Keluar Masuk
Ilustrasi. (Joe Raedle/Getty Images/AFP).
Jakarta, CB -- Daftar negara yang menutup wilayah udaranya untuk Boeing 737 MAX 8 terbang semakin panjang. Setelah Singapura, China, Thailand, India, dan Fiji, kini giliran Argentina yang melarang pesawat pabrikan Amerika Serikat (AS) tersebut keluar masuk negaranya.
Keputusan Argentina tersebut menyusul langkah serupa yang diambil oleh negara-negara lainnya setelah dua kecelakaan fatal yang melibatkan Boeing 737 MAX 8.
Yakni, kecelakaan terbang yang dialami Lion Air dan menelan korban jiwa 189 orang, dan Ethiopian Airlines yang menghilangkan 157 nyawa.
Keputusan Argentina tersebut menyusul langkah serupa yang diambil oleh negara-negara lainnya setelah dua kecelakaan fatal yang melibatkan Boeing 737 MAX 8.
Yakni, kecelakaan terbang yang dialami Lion Air dan menelan korban jiwa 189 orang, dan Ethiopian Airlines yang menghilangkan 157 nyawa.
Administrasi Penerbangan Sipil Nasional Argentina (ANAC) memang
belum berkomentar. Publikasi resmi akan diumumkan besok, Senin (18/3).
Mengutip Reuters, Minggu (18/3), ANAC mengusulkan untuk menghentikan sementara operasional seluruh maskapai yang menerbangkan Boeing 737 MAX 8, termasuk juga MAX 9 di seluruh wilayah udara Argentina.
"Mengusulkan menghentikan operasional Boeing 737 MAX dan MAX 9 segera di wilayah Argentina dan berakhir sampai penyelidikan kecelakaan terbaru terbit," tulis ANAC.
Mengutip Reuters, Minggu (18/3), ANAC mengusulkan untuk menghentikan sementara operasional seluruh maskapai yang menerbangkan Boeing 737 MAX 8, termasuk juga MAX 9 di seluruh wilayah udara Argentina.
"Mengusulkan menghentikan operasional Boeing 737 MAX dan MAX 9 segera di wilayah Argentina dan berakhir sampai penyelidikan kecelakaan terbaru terbit," tulis ANAC.
Pada Rabu (13/3) lalu, Pemerintah Meksiko, Panama, dan Kolombia
turut menghentikan operasi pesawat Boeing 737 MAX. Sehari sebelumnya,
Australia memutuskan melarang penggunaan burung besi Boeing.
Credit cnnindonesia.com
Jumat, 15 Februari 2019
Ribuan Warga Argentina Demo Desak Deklarasi Darurat Pangan
Ribuan orang di Argentina berdemonstrasi
menuntut pemerintah agar mendeklarasikan darurat pangan dan mengakhiri
peningkatan harga yang menyiksa mereka. (Reuters/Agustin Marcarian)
Jakarta, CB -- Ribuan orang turun ke jalan-jalan di 50 kota di Argentina untuk menuntut pemerintah agar mendeklarasikan darurat pangan dan mengakhiri peningkatan harga yang menyiksa mereka.
"Kami kehilangan pekerjaan, makanan, pendidikan, rumah. Ini adalah tekanan yang ada di tengah rakyat," ujar Osvaldo Ulacio yang ikut serta dalam aksi di ibu kota Argentina, Buenos Aires, kepada AFP pada Rabu (13/2).
"Kami kehilangan pekerjaan, makanan, pendidikan, rumah. Ini adalah tekanan yang ada di tengah rakyat," ujar Osvaldo Ulacio yang ikut serta dalam aksi di ibu kota Argentina, Buenos Aires, kepada AFP pada Rabu (13/2).
Menimpali Ulacio, seorang demonstran lain bernama Diego Quintero berkata, "Mereka tak memberikan alat lagi selain turun ke jalan untuk memperjuangkan hak kami."
Rakyat mengaku mulai menderita sejak Presiden Mauricio Macri naik takhta pada 2015. Sejak saat itu, tagihan listrik naik 2,1 persen, sementara gas 3 persen.
Pemerintah menganggap pemicu peningkatan tersebut adalah pencabutan subsidi di bawah pemerintahan sebelumnya.
IMF memperkirakan GDP Argentina akan turun hingga 2,6 persen tahun ini. NIlai mata uang peso juga diprediksi akan terus turun, sementara inflasi mencapai 47,6 persen tahun lalu.
Argentina pun terseret ke dalam krisis ekonomi hingga memaksa Macri menyetujui desakan bantuan US$56 miliar dari IMF.
"Di desa-desa, kelaparan kembali menyerang. Ini adalah krisis terparah sejak 2001. Krisis ini dramatis dengan gaji merosot, penutupan pabrik dan bisnis, dan dapur umum yang dipenuhi orang," kara pemimpin aksi di Buenos Aires.
Credit cnnindonesia.com
Jumat, 01 Februari 2019
Cina Bangun Stasiun Luar Angkasa Rahasia di Argentina
CB, Las Lajas – Pemerintah Cina membangun sebuah stasiun luar angkasa di kawasan Patagonian, Argentina, dan dijalankan oleh militer negara itu.
Kompleks
ini dilengkapi dengan ruang pengunjung untuk menjelaskan alasan
pembangunan antena parabola setinggi 16 lantai di dalam kompleks.
Kompleks stasiun luar angkasa ini dikelilingi pagar berduri setinggi sekitar 2.5 meter. Pengunjung hanya bisa datang jika membuat perjanjian sebelumnya.
Reuters
melansir kompleks ini dipenuhi kerahasiaan dan menimbulkan keresahan di
kalangan masyarakat dan pejabat setempat. Pemerintahan Trump juga
disebut merasa khawatir dengan instalasi canggih ini.
Misi stasiun ini, yang diumumkan, adalah mengembangkan observasi damai luar angkasa dan eksplorasinya. Media Cina melansir stasiun di Argentina ini berperan dalam pendaratan pesawat luar angkasa Cina di sisi gelap Bulan pada awal Januari 2019.
Kompleks ini memiliki luas sekitar 200 hektar dan tidak mendapat pengawasan ketat dari otoritas Argentina.
Bekas Menlu Argentina, Susana Malcorra, mengatakan pemerintah Argentina tidak memiliki pengawasan fisik langsung atas operasi stasiun luar angkasa ini. Pada 216, perjanjian dengan Cina direvisi sehingga penggunaan stasiun ini hanya untuk kegiatan sipil.
Stasiun Luar Angkasa Cina di kawasan Patagonian, Argentina, dari tampak atas. Reuters
“Tidak penting apa yang tercantum di dalam kontrak atau perjanjian. Bagaimana Anda yakin mereka akan mengikuti aturan main,” kata Juan Uriburu, pengacara Argentina yang bekerja untuk usaha patungan besar Argentina dan Cina.
Saat ini, program luar angkasa Cina dikendalikan oleh pihak militer yaitu Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Stasiun di kawasan Patagonian, Argentina, ini dikelola oleh China Satellite Launch and Tracking Control General. Lembaga ini melapor ke Strategic Support Force di bawah PLA.
Kompleks stasiun luar angkasa ini dikelilingi pagar berduri setinggi sekitar 2.5 meter. Pengunjung hanya bisa datang jika membuat perjanjian sebelumnya.
Misi stasiun ini, yang diumumkan, adalah mengembangkan observasi damai luar angkasa dan eksplorasinya. Media Cina melansir stasiun di Argentina ini berperan dalam pendaratan pesawat luar angkasa Cina di sisi gelap Bulan pada awal Januari 2019.
Kompleks ini memiliki luas sekitar 200 hektar dan tidak mendapat pengawasan ketat dari otoritas Argentina.
Bekas Menlu Argentina, Susana Malcorra, mengatakan pemerintah Argentina tidak memiliki pengawasan fisik langsung atas operasi stasiun luar angkasa ini. Pada 216, perjanjian dengan Cina direvisi sehingga penggunaan stasiun ini hanya untuk kegiatan sipil.
Stasiun Luar Angkasa Cina di kawasan Patagonian, Argentina, dari tampak atas. Reuters
“Tidak penting apa yang tercantum di dalam kontrak atau perjanjian. Bagaimana Anda yakin mereka akan mengikuti aturan main,” kata Juan Uriburu, pengacara Argentina yang bekerja untuk usaha patungan besar Argentina dan Cina.
Saat ini, program luar angkasa Cina dikendalikan oleh pihak militer yaitu Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Stasiun di kawasan Patagonian, Argentina, ini dikelola oleh China Satellite Launch and Tracking Control General. Lembaga ini melapor ke Strategic Support Force di bawah PLA.
Credit tempo.co
Rabu, 05 Desember 2018
Rusia Berencana Jual Senjata Canggih ke Argentina
BUENOS AIRES
- Duta Besar Rusia untuk Argentina, Dmitry Feoktistov mengatakan,
Moskow siap menjual senjata canggih ke Argentina tanpa prakondisi
politik. Namun, dia menyebut situasi ekonomi saat ini di negara Amerika
Latin itu memperlambat perkembangan kerja sama militer kedua negara.
"Ketika Argentina siap, kami akan mengirim senjata Rusia paling canggih ke mana pun tanpa prakondisi politik, seperti yang dilakukan beberapa negara," kata Feoktistov, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (4/12).
Menurut Feoktistov, pemerintah Argentina percaya tidak dapat mengeluarkan uang untuk militer ketika tidak ada indikasi ancaman militer terhadap. Pada saat yang sama, lanjut Feoktistov, personel militer menegaskan bahwa pasukan bersenjata negara itu membutuhkan modernisasi.
"Kerja sama militer bisa berkembang lebih baik di atas segalanya, untuk situasi ekonomi saat ini di Argentina," ungkapnya.
Feoktistov mengatakan, tidak adanya Duta Besar Argentina yang mendampingi kepala negara asing pada pertemuan G20 minggu lalu di Buenos Aires sebagai contoh adanya masalah keuangan di Argentina.
Diplomat itu menjelaskan, bahwa seorang Duta Besar di suatu negara biasanya akan mengikuti Presiden negara tempat dia ditempatkan dalam beberapa ajang internasional. "Tidak ada satu pun Duta Besar [Argentina] dari negara manapun yang datang ke sini karena masalah keuangan," tukasnya.
"Ketika Argentina siap, kami akan mengirim senjata Rusia paling canggih ke mana pun tanpa prakondisi politik, seperti yang dilakukan beberapa negara," kata Feoktistov, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (4/12).
Menurut Feoktistov, pemerintah Argentina percaya tidak dapat mengeluarkan uang untuk militer ketika tidak ada indikasi ancaman militer terhadap. Pada saat yang sama, lanjut Feoktistov, personel militer menegaskan bahwa pasukan bersenjata negara itu membutuhkan modernisasi.
"Kerja sama militer bisa berkembang lebih baik di atas segalanya, untuk situasi ekonomi saat ini di Argentina," ungkapnya.
Feoktistov mengatakan, tidak adanya Duta Besar Argentina yang mendampingi kepala negara asing pada pertemuan G20 minggu lalu di Buenos Aires sebagai contoh adanya masalah keuangan di Argentina.
Diplomat itu menjelaskan, bahwa seorang Duta Besar di suatu negara biasanya akan mengikuti Presiden negara tempat dia ditempatkan dalam beberapa ajang internasional. "Tidak ada satu pun Duta Besar [Argentina] dari negara manapun yang datang ke sini karena masalah keuangan," tukasnya.
Credit sindonews.com
Selasa, 04 Desember 2018
KTT G20, Erdogan ke Saudi: Sebut Nama Pembunuh Jamal Khashoggi
![Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara kepada anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa (AKP) selama pertemuan di parlemen Turki di Ankara, Turki, 23 Oktober 2018. [REUTERS / Tumay Berkin]](https://statik.tempo.co/data/2018/10/24/id_744500/744500_720.jpg)
CB, Jakarta - Presiden
Turki Recep Tayyib Erdogan dalam pertemuan puncak negara-negara anggota
G20 atau KTT G20 pada Sabtu lalu mengatakan, pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi telah menjadi ujian bagi seluruh dunia.
"Kita belum pernah melihat hal ini sebagai isu politik. Kita ingin memastikan bahwa pembunuhan ini terungkap dalam segala aspek dan para pelakunya diadili," kata Erdogan kepada wartawan yang hadir di KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, seperti dikutip dari Reuters.
Erdogan mengatakan, pembunuhan Khashoggi tidak menjadi isu resmi yang dibahas dalam pertemuan puncak G20.
Turki pun, ujarnya, tidak menginginkan terjadi kehancuran pada keluarga kerajaan Arab Saudi.
Erdogan kemudian meminta Arab Saudi menyebut semua nama dan identitas orang yang memberikan perintah untuk membunuh Khashoggi. Dia pun mengungkapkan ketidakpuasannya pada proses hukum penuntut Arab Saudi.
"Pertanyaan kami konsisten: di mana jasad Khashoggi? Anda dan tim anda 20 orang tahu soal itu. Jangan menghindari isu ini. Menteri Luar Negeri anda berbicara tentang kolaborator lokal. Siapa itu kolaboratol lokal yang diklaim Arab Saudi ada kolaborator," kata Erdogan, seperti dikutip dari Daily Sabah, 2 Desember 2018.
Erdogan juga menekankan pada ketidakseriusan yang dimainkan otoritas Saudi.
Saat pertemuan puncak G20, Erdogan dilaporkan menyampaikan teguran kepada putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atas pernyataan yang tidak disangka keluar dari mulutnya tentang pembunuhan Khashoggi. Dia juga mengkritik jaksa Saudi, Saud Al Mojeb, yang berkunjuk ke Istanbul beberapa hari pada akhir Oktober lalu.
"Penuntut kami menyediakan segala bukti yang perlu kepadanya. Dan dia, berbalik, dia membawa loma kotak penuh kacang. Ini perilaku yang kami tolak," ujar Erdogan.
Jurnalis warga Arab Saudi, Jamal Khashoggi dilaporkan hilang oleh tunangannya pada 2 Oktober 2018 hanya beberapa saat setelah dia masuk Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki untuk mengurus dokumen pernikahannya.
Arab Saudi sekitar dua minggu kemudian baru mengeluarkan pernyataan bahwa Jamal Khashoggi, kolumnis di Washington Post ini telah dibunuh atas perintah seseorang. Erdogan menyatakan orang di level tertinggi di pemerintahan Arab Saudi sebagai otak pelaku pembunuhan Khashoggi.
"Kita belum pernah melihat hal ini sebagai isu politik. Kita ingin memastikan bahwa pembunuhan ini terungkap dalam segala aspek dan para pelakunya diadili," kata Erdogan kepada wartawan yang hadir di KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, seperti dikutip dari Reuters.
Erdogan mengatakan, pembunuhan Khashoggi tidak menjadi isu resmi yang dibahas dalam pertemuan puncak G20.
Erdogan kemudian meminta Arab Saudi menyebut semua nama dan identitas orang yang memberikan perintah untuk membunuh Khashoggi. Dia pun mengungkapkan ketidakpuasannya pada proses hukum penuntut Arab Saudi.
"Pertanyaan kami konsisten: di mana jasad Khashoggi? Anda dan tim anda 20 orang tahu soal itu. Jangan menghindari isu ini. Menteri Luar Negeri anda berbicara tentang kolaborator lokal. Siapa itu kolaboratol lokal yang diklaim Arab Saudi ada kolaborator," kata Erdogan, seperti dikutip dari Daily Sabah, 2 Desember 2018.
Erdogan juga menekankan pada ketidakseriusan yang dimainkan otoritas Saudi.
Saat pertemuan puncak G20, Erdogan dilaporkan menyampaikan teguran kepada putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atas pernyataan yang tidak disangka keluar dari mulutnya tentang pembunuhan Khashoggi. Dia juga mengkritik jaksa Saudi, Saud Al Mojeb, yang berkunjuk ke Istanbul beberapa hari pada akhir Oktober lalu.
"Penuntut kami menyediakan segala bukti yang perlu kepadanya. Dan dia, berbalik, dia membawa loma kotak penuh kacang. Ini perilaku yang kami tolak," ujar Erdogan.
Jurnalis warga Arab Saudi, Jamal Khashoggi dilaporkan hilang oleh tunangannya pada 2 Oktober 2018 hanya beberapa saat setelah dia masuk Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki untuk mengurus dokumen pernikahannya.
Arab Saudi sekitar dua minggu kemudian baru mengeluarkan pernyataan bahwa Jamal Khashoggi, kolumnis di Washington Post ini telah dibunuh atas perintah seseorang. Erdogan menyatakan orang di level tertinggi di pemerintahan Arab Saudi sebagai otak pelaku pembunuhan Khashoggi.
Credit tempo.co
Kremlin Jelaskan 'Jabat Tangan Bro' Putin-MBS di G20
MOSKOW
- Gaya jabat tangan antara Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Putra
Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bis Salman (MBS) di pertemuan G20
sempat menjadi perbicangan publik. Keduanya melakukan "jabat tangan bro"
dan saling tertawa dalam pertemuan itu.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menuturkan, Putin dan MBS memiliki hubungan personal yang sangat baik. Oleh karena, keduanya melakukan jabat tangan, yang sejatinya tidak biasa dilakukan oleh para pemimpin negara.
"Ini adalah hubungan pribadi yang baik. Hubungan baik ini adalah dasar untuk kerja sama yang lebih efektif dan saling menguntungkan," kata Peskov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Senin (3/12).
Peskov kemudian menuturkan, jabat tangan serupa bukan hanya dilakukan Putin kepada MBS, tapi juga dengan sejumlah kepala negara lainnya. Namun, sayangnya Peskov menolak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menuturkan, Putin dan MBS memiliki hubungan personal yang sangat baik. Oleh karena, keduanya melakukan jabat tangan, yang sejatinya tidak biasa dilakukan oleh para pemimpin negara.
"Ini adalah hubungan pribadi yang baik. Hubungan baik ini adalah dasar untuk kerja sama yang lebih efektif dan saling menguntungkan," kata Peskov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Senin (3/12).
Peskov kemudian menuturkan, jabat tangan serupa bukan hanya dilakukan Putin kepada MBS, tapi juga dengan sejumlah kepala negara lainnya. Namun, sayangnya Peskov menolak memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Kami
berusaha untuk terus membina hubungan bilateral Rusia-Saudi. Putin dan
MBS mengadakan diskusi yang cukup bermanfaat dan substantif di sela-sela
KTT. Pada pembicaraan itu, keduanya mendiskusikan kerja sama dalam
kerangka OPEC plus," tukas Peskov.
Credit sindonews.com
Senin, 03 Desember 2018
Lima Kejadian Menarik di KTT G20
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)
Namun ternyata, fakta yang terjadi dalam KTT G20 tersebut tidak seburuk yang diperkirakan. Dikutip AFP, berikut adalah lima momen pada hari pertama KTT G20 pada Jumat, (30/11) waktu setempat yang menyita perhatian dunia:
Jabat Tangan MBS, Putin, dan Macron
Semua mata tengah tertuju pada Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman di tengah kasus pembunuhan kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi, di Istanbul, Turki. Namun demikian, MBS berhasil berbaur dengan pemimpin negara lain.
Bahkan sang pangeran sempat berjabat tangan dan tertawa dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara MBS tengah menghadapi isu miring terkait pembunuhan Khashoggi, Putin juga tengah menjadi sorotan atas penembakan tiga kapal perang Ukraina oleh Rusia.
Pemandangan lain yang cukup menarik adalah percakapan MBS dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, seperti yang didokumentasikan oleh asisten pangeran.
Sang pangeran terdengar berkata dalam bahasa Inggris kepada pemimpin Prancis, "Jangan khawatir," ujarnya. Macron menjawab, "Saya khawatir. Saya sudah khawatir." Macron pun tampak memberi tahu sang pangeran, "Anda tidak pernah mendengarkan saya," yang dijawab oleh Pangeran MBS, "Saya akan mendengarkan, tentu saja."
Diplomasi Lewat Sketsa ala Putin
Dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Rusia Vladimir Putin tampak menggambar sebuah sketsa peta Selat Kerch. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang staf delegasi Prancis.
Lewat sketsa itu, Putin menjelaskan bahwa kapal Ukraina yang dikuasai angkatan lautnya pada hari Minggu telah memasuki perairan Rusia. Putin menjelaskan itu sekaligus untuk memperkuat posisi Rusia yang sedang tersudut karena menyerang kapal tersebut.
"Putin mengeluarkan selembar kertas dan membuat sketsa laut dan selat, ia mencoba menjelaskan rute yang diambil kapal Ukraina melalui wilayah laut netral kemudian memasuki wilayah teritorial (Rusia)," kata staff delegasi itu.
NAFTA Baru Terbentuk
Di bawah ancaman perang dagang yang memburuk dalam KTT G20, AS, Kanada dan Meksiko malah dapat menunjukkan keberhasilan yang gemilang pada hari pertama. Mereka menandatangani perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang baru dan lebih baik.
Kendati demikian, anggota blok perdagangan itu tidak dapat menyepakati nama perjanjian dagang bebas yang baru itu.
AS bersikeras memakai nama USMCA (Perjanjian AS-Meksiko-Kanada), sementara Meksiko menyebutnya TMEC, dan Kanada memutar inisialnya menjadi CUSMA. Upaya masing-masing negara memberi nama usai kesepakatan baru itu nampaknya tidak memberi pertanda baik bagi perjanjian baru.
Air Mata Presiden Argentina
Presiden Argentina Mauricio Macri yang kelelahan selaku tuan rumah KTT G20 tampak emosional saat pertunjukan musikal di Teatro Colon di Buenos Aires. Orang nomor satu di Argentina itu menitikkan air mata saat para penari di atas panggung menyudahi pertunjukan mereka dengan nyanyian berirama "Argentina, Argentina" disertai tampilan kekayaan budaya Argentina.
Istrinya, Juliana Awada dan Kanselir Jerman Angela Merkel memberinya tepukan menghibur. Sebelumnya, puluhan ribu pengunjuk rasa Argentina turun ke jalanan menentang pemerintah Macri. Mereka mengatakan Macri telah menghabiskan jutaan dolar untuk menjadi tuan rumah G20, sedangkaan negaranya tersandung krisis ekonomi.
Trump pernah menjadi pemenang
Setelah kemenangan Donald Trump pada pemilihan Presiden AS tahu 2016, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan cepat membangun hubungan hangat dengan taipan real estate itu. Akan tetapi pujian Abe pada pertemuan terbaru mereka membuat bingung.
"Saya ingin mengucapkan selamat atas kemenangan bersejarah Anda dalam pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat," kata Abe kepada Trump.
Seperti diketahui, Partai Republik yang mengusung Trump kehilangan 40 kursi di House of Representatives AS pada 6 November 2018 silam. Kontrol kursi beralih ke pesaingnya Partai Demokrat. Hal ini dikhawatirkan menodai agenda legislatif Donald Trump.
Credit cnnindonesia.com
Putin Ungkap Isi Percakapan Singkat dengan Trump di G20
MOSKOW
- Presiden Rusia, Vladimir Putin mengungkap isi percakapan singkat
antara dirinya dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump di
sela-sela pertemuan G20 di Buenos Aires, Argentina.
Putin dan Trump dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan G20. Namun, di menit-menit akhir, Washington membatalkan pertemuan tersebut. Kedua pemimpin negara pada akhirnya tetap melakukan pertemuan singkat secara informal di sela-sela pertemuan tersebut.
Dalam sebuah konferensi pers di Moskow, Putin menyatakan, dalam percakapan itu dia menjelaskan situasi yang ada di Laut Hitam. Di mana pekan lalu sempat terjadi insiden yang melibatkan penjaga pantai Rusia dan Angkatan Laut Ukraina di perairan Crimea.
"Singkatnya, saya menjawab pertanyaan-pertanyaannya tentang insiden ini di Laut Hitam. Dia memiliki posisinya sendiri, saya memiliki posisi saya sendiri," kata Putin dalam sebuah pernyataan.
"Kami masing-masing berpegang pada pandangan kami sendiri, tetapi dalam hal apapun saya memberitahunya tentang perspektif kami tentang insiden ini," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (2/12).
Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menuturkan, Presiden AS, Donald Trump akan bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin jika Moskow bebaskan perwira Ukraina yang ditangkap beberapa waktu lalu.
Putin dan Trump dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan G20. Namun, di menit-menit akhir, Washington membatalkan pertemuan tersebut. Kedua pemimpin negara pada akhirnya tetap melakukan pertemuan singkat secara informal di sela-sela pertemuan tersebut.
Dalam sebuah konferensi pers di Moskow, Putin menyatakan, dalam percakapan itu dia menjelaskan situasi yang ada di Laut Hitam. Di mana pekan lalu sempat terjadi insiden yang melibatkan penjaga pantai Rusia dan Angkatan Laut Ukraina di perairan Crimea.
"Singkatnya, saya menjawab pertanyaan-pertanyaannya tentang insiden ini di Laut Hitam. Dia memiliki posisinya sendiri, saya memiliki posisi saya sendiri," kata Putin dalam sebuah pernyataan.
"Kami masing-masing berpegang pada pandangan kami sendiri, tetapi dalam hal apapun saya memberitahunya tentang perspektif kami tentang insiden ini," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (2/12).
Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menuturkan, Presiden AS, Donald Trump akan bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin jika Moskow bebaskan perwira Ukraina yang ditangkap beberapa waktu lalu.
Berbicara
saat melakukan wawancara dengan CNN, Pompeo menuturkan keputusan
pembatalan pertemuan Trump dan Putin adalah sesuatu yang disesalkan.
Namun, dia menyebut, pembatalan ini disebabkan oleh tindakan Rusia di
Selat Kerch.
"Kami ingin para perwiran itu kembali, kami ingin kapal-kapal itu kembali. Kami menyesal (pembatalan pertemuan Putin-Trump), tetapi Rusia menyebabkan pertemuan ini dibatalkan oleh perilaku mereka di Selat Kerch," kata Pompeo.
"Kami ingin para perwiran itu kembali, kami ingin kapal-kapal itu kembali. Kami menyesal (pembatalan pertemuan Putin-Trump), tetapi Rusia menyebabkan pertemuan ini dibatalkan oleh perilaku mereka di Selat Kerch," kata Pompeo.
Credit sindonews.com
Kremlin Tutup Pintu Putin-Trump Bertemu dalam Waktu Dekat
MOSKOW
- Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Amerika Serikat (AS)
Donald Trump tidak mungkin mengadakan pembicaraan dalam waktu dekat
setelah yang terakhir membatalkan pertemuan yang dijadwalkan di
Argentina. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Kremlin.
"Pemerintah Rusia dan AS melakukan kontak setelah Trump membatalkan pertemuannya dengan Putin pada Kamis, tetapi kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (2/12/2018).
Namun, Peskov menegaskan, Putin dan Trump melakukan kontak singkat di sela-sela KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, tanpa memberikan rincian pembicaraan mereka.
Trump membatalkan pertemuan dengan Putin merujuk konfrontasi Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung di sekitar Laut Azov. Tetapi Peskov mengatakan pertemuan itu tidak dapat dikondisikan dan kedua belah pihak.
Juru bicara Kremlin itu mengatakan Putin telah menjelaskan situasi di Selat Kerch dan Laut Azov kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pertemuan mereka di Buenos Aires, tetapi Trump melewatkan kesempatan itu.
Sehari sebelum KTT G20 dimulai, Presiden Donald Trump membatalkan pertemuannya dengan Putin yang telah direncanakan, mengutip insiden itu sebagai alasannya.
"Berdasarkan fakta bahwa kapal-kapal dan pelaut belum dikembalikan ke Ukraina dari Rusia, saya memutuskan bahwa akan lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan untuk membatalkan pertemuan saya yang dijadwalkan sebelumnya," tulisnya.
"Pemerintah Rusia dan AS melakukan kontak setelah Trump membatalkan pertemuannya dengan Putin pada Kamis, tetapi kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (2/12/2018).
Namun, Peskov menegaskan, Putin dan Trump melakukan kontak singkat di sela-sela KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, tanpa memberikan rincian pembicaraan mereka.
Trump membatalkan pertemuan dengan Putin merujuk konfrontasi Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung di sekitar Laut Azov. Tetapi Peskov mengatakan pertemuan itu tidak dapat dikondisikan dan kedua belah pihak.
Juru bicara Kremlin itu mengatakan Putin telah menjelaskan situasi di Selat Kerch dan Laut Azov kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pertemuan mereka di Buenos Aires, tetapi Trump melewatkan kesempatan itu.
Sehari sebelum KTT G20 dimulai, Presiden Donald Trump membatalkan pertemuannya dengan Putin yang telah direncanakan, mengutip insiden itu sebagai alasannya.
"Berdasarkan fakta bahwa kapal-kapal dan pelaut belum dikembalikan ke Ukraina dari Rusia, saya memutuskan bahwa akan lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan untuk membatalkan pertemuan saya yang dijadwalkan sebelumnya," tulisnya.
"Saya menantikan pertemuan yang berarti lagi segera setelah situasi ini diselesaikan!" imbuhnya.
Credit sindonews.com
Pemerintah RI Paparkan Sejumlah Rekomendasi di Pertemuan G20
Jusuf Kalla yang mewakili Indonesia dalam
pertemuan G20 menyampaikan rekomendasi berisi sejumlah poin, termasuk
komitmen tentang Kesepakatan Paris. (REUTERS/Marcos Brindicci)
Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak yang mewakili Indonesia dalam pertemuan G20 tersebut.
"Kemudian komitmen penuh terhadap terwujudnya kesepakatan internasional, termasuk kesepakatan Paris," ujar JK melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (2/12).
Kesepakatan Paris merupakan perjanjian yang ditandatangani pemimpin negara di seluruh dunia-termasuk Indonesia, pada 2016. Namun, belakangan Amerika Serikat keluar dari kesepakatan yang memuat tentang kondisi perubahan iklim tersebut.
JK juga merekomendasikan agar negara-negara yang tergabung dalam G20 memperkuat kolaborasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
"Serta memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan rakyat dan bumi," katanya.
Menurut JK, SDGs dan perubahan iklim merupakan dua isu global yang saling terkait dan perlu diatasi bersama. Ia meyakini keberhasilan penanganan isu perubahan iklim juga akan mendorong kesuksesan agenda SDGs. Sebab tak dapat dipungkiri dampak perubahan iklim sangat terasa di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Salah satu upaya untuk menangani permasalahan itu, kata dia, adalah melalui mekanisme perdagangan karbon atau negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca. Hanya saja, JK menilai, mekanisme perdagangan karbon saat ini belum berjalan efektif.
"Indonesia prihatin dengan fakta bahwa mekanisme dan harga carbon trade masih jauh dari harapan yang mestinya dapat memberi insentif bagi reforestasi dan konservasi hutan," tuturnya.
Pihaknya juga mendesak negara-negara G20 agar memperkuat kemitraan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang energi terbarukan.
JK diketahui mewakili Indonesia dalam pertemuan G20 di Argentina sejak Jumat (30/11). Sejumlah dokumen dari hasil pertemuan disampaikan pada Sabtu (1/12) waktu setempat di antaranya tentang isu ekonomi digital, anti korupsi, termasuk pembangunan berkelanjutan. Ia dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 4 Desember mendatang.
Credit cnnindonesia.com
Jumat, 30 November 2018
KTT G20 Dibuka Dalam Krisis 'Serangan Trump'
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)
Sebelum pertemuan itu dimulai, Trump dengan slogan "America First" menyatakan bakal mendapatkan hasil dari penandatanganan US-Mexico-Canada Agreement (USMCA) yang dikatakan sebagai pengganti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).
Kedua perjanjian antar negara itu punya banyak kemiripan, namun sebagian telah diganti. Konten yang berbeda cukup buat Trump menyatakan kemenangan atas para pekerja AS yang diklaim dicurangi NAFTA.
Walau begitu Trump mengakui USMCA bukanlah sesuatu yang bisa mengubah permainan. Penandatanganan USMCA bakal dilakukan oleh negosiator perdagangan senior dari masing-masing negara, bukan dari pemimpin yang hadir di G20.
Selain itu Trump juga jadi sorotan karena rencananya bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada G20. Sebelumnya Trump sudah memberlakukan sanksi pajak buat barang-barang China dan mengancam bakal lebih banyak pada awal tahun depan.
Setelah penandatanganan USMCA dan pembukaan G20 oleh Presiden Argentina Mauricio Macri, banyak orang dikatakan bakal berunjuk rasa di pusat Buenos Aires pada Jumat (30/11).
Sekarang ini, Argentina sedang bergulat dengan inflasi dan pengangguran yang meningkat. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang memaksa Argentina harus meminta dana talangan dari Dana Moneter Internasional (Internastional Monetary Fund).
"Banyak orang tidak memiliki rumah dan pekerjaan. Mereka tidak fokus pada orang yang membutuhkan," kata Ariel Villegas (47) saat protes di depan gedung Kongres Nasional Argentina Kamis lalu.
Pemerintah Argentina bersumpah tidak memberikan toleransi pada tindakan kekerasan mengingat negaranya sedang menjadi tuan rumah perhelatan pertemuan internasional terbesar. Lebih dari itu, pemerintah juga mengatakan sudah melakukan perjanjian dengan kelompok yang mengorganisir protes untuk menjaga ketenangan jalan-jalan di Buenos Aires.
Merkel terlambat
Kanselir Jerman Angela Merkel adalah salah satu pemimpin yang dijadwalkan akan duduk bersama Trump Jumat ini. Namun dia akan melewati sesi pembukaan acara tersebut setelah pesawatnya terpaksa melakukan pendaratan darurat di Cologne, Jerman, karena masalah teknis.
Absennya Merkel bisa menyulitkan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berusaha membangun garda terdepan Eropa untuk melawan melawan Trump.
Tetapi pada Kamis malam, Macron menantang dengan mengatakan menolak pihak yang ingin menghadapi tantangan ekonomi dengan menjadi "agresif, isiolasionist, dan yang menutup perbatasan,". Ia memuji usaha pemberantasan kemiskinan yang disebabkan globalisasi beberapa dekade terakhir.
Pertemuan G20 akan dibarengi dengan susunan pertemuan diplomatik dan bilateral oleh beberapa pemimpin yang hadir termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Shinzo Abe, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Credit cnnindonesia.com
KTT G20 Digelar, Pemerintah Bersiap Siasati Efek Perang Dagang
CB, Jakarta
- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono
Moegiarso mengatakan pemerintah sedang berancang-ancang untuk
memanfaatkan efek dari perang dagang usai Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Argentina.
Menurut
Susiwijono, pemerintah memperhitungkan, bahwa para investor saat ini
sedang menunggu hasil KTT G20, di mana trade war akan berlanjut atau
tidak. "Kami hari-hari ini memikirkan respons dari efek trade war. Kami
ingin selain memperdebatkan trade war juga hitung kemungkinan ada dampak
positifnya," kata Susiwijono di kantornya, Jakarta, Kamis, 29 November
2018. "Kami menyebutnya second round effect dari trade war itu."
Susiwijono
mengatakan, kalau industri-industri di sana tidak bisa mengekspor ke
Amerika Serikat, mereka pasti memikirkan untuk memindahkan industri dan
investasinya di negara lain atau melakukan relokasi industri. "Kalau G20
ini nanti tetap saja berlanjut, keributan polemik mengenai trade war
ini, mereka harus memutuskan. Nah kami mengantisipasi," ujar dia. "Kalau
mereka betul-betul memutuskan untuk merelokasi industri, kita harus
siap menarik investasi itu, kita bersaing dengan banyak negara."
Menurut
Susiwijono, persaingan ketat akan terjadi, terutama beberapa negara
seperti Vietnam dan Thailand yang sangat agresif. "Kalau investasi itu
bisa kita tarik, itu bisa luar biasa membantu menyelesaikan CAD (defisit
transaksi berjalan)," ujarnya.
Lebih jauh, Susiwijono
mengatakan pemerintah melihat tolak ukur dari negara lain. Contohnya,
tax holiday di beberapa negara sudah sampai menawarkan 15 - 30 tahun.
Kemudian DNI, negara lain jauh lebih membuka investasi asing di berbagai
bidang usaha.
"Kemudian dari sisi kemudahan perizinan
berusaha, EODB (ease of doing business) kemarin memberikan sinyal bahwa
reform yang sudah kami berikan masih belum cukup mengejar ketertinggalan
dengan negara lain," ujar Susiwijono.
Oleh
karena itu, menurut Susiwijono, saat ini pemerintah betul-betul
mendorong pembaruan perizinan, salah satunya dengan paket kebijakan
ekonomi ke-16. "Berbagai effort kebijakan tadi masih dalam rangka
menarik investasi," ujar Susiwijono. "Mumpung momentumnya seperti ini,
kami akan menarik kembali investasi."
Credit tempo.co
MBS Mau Dituntut Soal Jamal Khashoggi, Apa Kata Wamen Argentina?
CB, Jakarta - Wakil
Menteri Luar Negeri Argentina mengatakan Putra Mahkota Arab Saudi
Mohammed bin Salman memiliki kekebalan diplomatik selama kunjungannya ke
KTT G20, di tengah laporan seorang jaksa di Argentina yang hendak
menuntutnya atas kasus Jamal Khashoggi dan pelanggaran HAM di Yaman.
"Kami telah mengatakan bahwa Pangeran Saudi di sini mewakili sebuah negara, sebuah negara berdaulat yang merupakan anggota G20, dan dalam posisi itu ia memiliki kekebalan," kata Wakil Menteri Luar Negeri Argentina Daniel Raimondi, seperti dilaporkan dari Sputniknews, 30 November 2018.
Ketika ditanya apakah presiden Argentina akan bertemu dengan Putra Mahkota selama kunjungannya ke negara itu, Raimondi menjawab, "Tidak untuk saat ini".
Wakil Menteri Luar Negeri Argentina Daniel Raimondi.[enaun.mrecic.gov.ar]
Menanggapi pertanyaan tentang prospek pertemuan di tingkat menteri luar negeri, Raimondi mengatakan bahwa belum ada yang dijadwalkan, tetapi kemungkinan pertemuan bisa terjadi.
Pernyataan Wamenlu Argentina muncul setelah kelompok advokasi internasional Human Rights Watch mengumumkan bahwa jaksa federal di Argentina, Ramiro Gonzalez, telah setuju untuk mengambil kasus Jamal Khashoggi terhadap Mohammed bin Salman yang diduga terlibat pembunuhan Khashoggi.
Dilaporkan oleh TIME, Human Rights Watch (HRW) telah mengajukan petisi kepada otoritas Argentina untuk mengadili pangeran Saudi atas sejumlah kejahatan, termasuk kematian warga sipil selama perang di Yaman dan penyiksaan terhadap warga Arab Saudi. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. HRW berpendapat pangeran dapat diadili di luar negara-negara yang diduga melakukan pelanggaran.
Jaksa penuntut federal Argentina Ramiro González menerima kasus, ungkap HRW pada Rabu 28 November.
Sejumlah jurnalis freelance Indonesia melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018. Aksi ini menuntut kejelasan atas hilangnya jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, setelah memasuki Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki pada 2 Oktober lalu. TEMPO/Muhammad Hidayat
Langkah ini cenderung bersifat simbolis, karena mustahil tuntutan bisa dimulai sebelum putra mahkota meninggalkan Argentina. Tetapi langkah hukum memberikan pukulan memalukan bagi citra Mohammed bin Salman.
"Pengadilan Argentina telah mengirim pesan yang jelas bahwa bahkan pejabat yang kuat seperti Mohammed bin Salman tidak berada di atas hukum dan akan diselidiki jika terlibat dalam kejahatan berat," kata Direktur Eksekutif HRW Kenneth Roth."Para pemimpin dunia sebaiknya berpikir dua kali sebelum berfoto di samping seseorang yang mungkin sedang diselidiki karena kejahatan perang dan penyiksaan."
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Argentina meragukan langkah hukum Human Rights Watch akan berhasil.
Jika pembebasan berlaku untuk pangeran, maka hanya pengadilan tinggi Argentina yang dapat mendengar kasus Jamal Khashoggi dan pelanggaran HAM di Yaman, dan ini belum termasuk kemungkinan hambatan lain seperti langkah hukum balasan dari pihak Mohammed bin Salman.
"Kami telah mengatakan bahwa Pangeran Saudi di sini mewakili sebuah negara, sebuah negara berdaulat yang merupakan anggota G20, dan dalam posisi itu ia memiliki kekebalan," kata Wakil Menteri Luar Negeri Argentina Daniel Raimondi, seperti dilaporkan dari Sputniknews, 30 November 2018.
Ketika ditanya apakah presiden Argentina akan bertemu dengan Putra Mahkota selama kunjungannya ke negara itu, Raimondi menjawab, "Tidak untuk saat ini".
Wakil Menteri Luar Negeri Argentina Daniel Raimondi.[enaun.mrecic.gov.ar]
Menanggapi pertanyaan tentang prospek pertemuan di tingkat menteri luar negeri, Raimondi mengatakan bahwa belum ada yang dijadwalkan, tetapi kemungkinan pertemuan bisa terjadi.
Pernyataan Wamenlu Argentina muncul setelah kelompok advokasi internasional Human Rights Watch mengumumkan bahwa jaksa federal di Argentina, Ramiro Gonzalez, telah setuju untuk mengambil kasus Jamal Khashoggi terhadap Mohammed bin Salman yang diduga terlibat pembunuhan Khashoggi.
Dilaporkan oleh TIME, Human Rights Watch (HRW) telah mengajukan petisi kepada otoritas Argentina untuk mengadili pangeran Saudi atas sejumlah kejahatan, termasuk kematian warga sipil selama perang di Yaman dan penyiksaan terhadap warga Arab Saudi. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. HRW berpendapat pangeran dapat diadili di luar negara-negara yang diduga melakukan pelanggaran.
Jaksa penuntut federal Argentina Ramiro González menerima kasus, ungkap HRW pada Rabu 28 November.
Sejumlah jurnalis freelance Indonesia melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018. Aksi ini menuntut kejelasan atas hilangnya jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, setelah memasuki Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki pada 2 Oktober lalu. TEMPO/Muhammad Hidayat
Langkah ini cenderung bersifat simbolis, karena mustahil tuntutan bisa dimulai sebelum putra mahkota meninggalkan Argentina. Tetapi langkah hukum memberikan pukulan memalukan bagi citra Mohammed bin Salman.
"Pengadilan Argentina telah mengirim pesan yang jelas bahwa bahkan pejabat yang kuat seperti Mohammed bin Salman tidak berada di atas hukum dan akan diselidiki jika terlibat dalam kejahatan berat," kata Direktur Eksekutif HRW Kenneth Roth."Para pemimpin dunia sebaiknya berpikir dua kali sebelum berfoto di samping seseorang yang mungkin sedang diselidiki karena kejahatan perang dan penyiksaan."
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Argentina meragukan langkah hukum Human Rights Watch akan berhasil.
Jika pembebasan berlaku untuk pangeran, maka hanya pengadilan tinggi Argentina yang dapat mendengar kasus Jamal Khashoggi dan pelanggaran HAM di Yaman, dan ini belum termasuk kemungkinan hambatan lain seperti langkah hukum balasan dari pihak Mohammed bin Salman.
Credit tempo.co
Mohammed bin Salman Bakal Jadi Sorotan di KTT G20 di Argentina
CB, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman,
tiba di ibukota Buenos Aires, Argentina, untuk menghadiri pertemuan
tingkat tinggi KTT G20. Kehadiran Mohammed bin Salman menjadi pusat
perhatian menyusul derasnya kasus pembunuhan wartawan senior, Jamal
Khashoggi.
Putra Mahkota tiba di Buenos Aires setelah singgah di Tunisia. Di negara itu, dia 'disambut' oleh demonstrasi yang menuduhnya dalang pembunuh Khashoggi. Kerajaan Arab Saudi menyatakan Putra Mahkota tidak tahu-menahu soal pembunuhan Khashoggi.
Lembaga HAM, Human Rights Watch, pada Senin, 26 November 2018, meminta pemerintah Argentina agar menggunakan klausa kejahatan perang dalam konstitusi Negara Tango itu untuk menginvestigasi atas segala kemungkinan keterlibatan Putra Mahkota terhadap kejahatan kemanusiaan di Yaman dan pembunuhan Khashoggi.
Negara-negara Barat juga menyerukan agar Arab Saudi segera mengakhiri
kampanye militernya di perang Yaman, yang dilakukan oleh Putra Mahkota
Mohammed bin Salman. Krisis kemanusiaan di Yaman sekarang ini semakin
memburuk.
Rencananya, para pemimpin negara-negara anggota G20 akan memulai pertemuan pada Jumat, 30 November 2018. Diperkirakan, bakal ada sejumlah pemimpin dunia yang tidak mau bersalaman dengan Mohammed bin Salman.
Ajang foto bersama juga kemungkinan bisa menimbulkan riak dan reaksi karena ada sejumlah pemimpin dunia yang memperlihatkan posisi sikap mereka menerima kepemimpinan Mohammed bin Salman. Sebelumnya, CIA menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti, Putra Mahkota Arab Saudi terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.
Selain Mohammed bin Salman, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga mengkonfirmasi kehadirannya dalam KTT G20. Mohammed bin Salman sudah meminta agar Erdogan mau meluangkan waktu berjumpa dengannya disela-sela KTT G20. Hubungan bilateral Turki - Arab Saudi diselimuti ketegangan setelah mencuatnya kasus pembunuhan Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.
Putra Mahkota tiba di Buenos Aires setelah singgah di Tunisia. Di negara itu, dia 'disambut' oleh demonstrasi yang menuduhnya dalang pembunuh Khashoggi. Kerajaan Arab Saudi menyatakan Putra Mahkota tidak tahu-menahu soal pembunuhan Khashoggi.
Lembaga HAM, Human Rights Watch, pada Senin, 26 November 2018, meminta pemerintah Argentina agar menggunakan klausa kejahatan perang dalam konstitusi Negara Tango itu untuk menginvestigasi atas segala kemungkinan keterlibatan Putra Mahkota terhadap kejahatan kemanusiaan di Yaman dan pembunuhan Khashoggi.
Rencananya, para pemimpin negara-negara anggota G20 akan memulai pertemuan pada Jumat, 30 November 2018. Diperkirakan, bakal ada sejumlah pemimpin dunia yang tidak mau bersalaman dengan Mohammed bin Salman.
Ajang foto bersama juga kemungkinan bisa menimbulkan riak dan reaksi karena ada sejumlah pemimpin dunia yang memperlihatkan posisi sikap mereka menerima kepemimpinan Mohammed bin Salman. Sebelumnya, CIA menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti, Putra Mahkota Arab Saudi terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.
Selain Mohammed bin Salman, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga mengkonfirmasi kehadirannya dalam KTT G20. Mohammed bin Salman sudah meminta agar Erdogan mau meluangkan waktu berjumpa dengannya disela-sela KTT G20. Hubungan bilateral Turki - Arab Saudi diselimuti ketegangan setelah mencuatnya kasus pembunuhan Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.
Credit tempo.co
Argentina Cari Informasi Soal Jamal Khashoggi dan Yaman, Ada Apa?
CB, Jakarta - Kantor hakim federal Argentina saat ini meninjau pengaduan Human Rights Watch (HRW) terhadap pangeran mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman atas keterlibatannya dalam kejahatan perang di Yaman dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Hakim Ariel Lijo mengatakan pihaknya sedang mencari informasi mengenai kasus pembunuhan Khashoggi dan pelanggaran HAM di Yaman. Sehingga hakim belum mengeluarkan keputusan apakah akan menyelidiki kasus tersebut atau tidak, seperti dilaporkan Al Jazeera, 29 November 2018.
Humah Rights Watch pada hari Senin, 26 November 2018 meminta hakim untuk menggunakan klausa kejahatan perang dalam konstitusi Argentina untuk menyelidiki keterlibatan Mohammed bin Salman atas dugaan pelanggaran HAM di Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Konstitusi Argentina mengakui yurisdiksi universal untuk kejahatan perang dan penyiksaan, yang berarti otoritas peradilan dapat menyelidiki dan mengadili kejahatan HAM yang dilakukan di negara manapun.
Sebagai kekuatan pendorong di belakang keterlibatan militer Arab Saudi di Yaman, putra mahkota Arab Saudi telah mendapat sorotan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pangeran Arab Saudi ini dituntut bertanggung jawab atas kehancuran Yaman.
Putra mahkota Arab Saudi baru saja mendarat di Argentina. Dia akan menghadiri KTT G20 bersama para pemimpin dunia lainnya termasuk Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Kehadiran putra mahkota itu banyak dikecam atas kejahatan HAM di Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Hakim Ariel Lijo mengatakan pihaknya sedang mencari informasi mengenai kasus pembunuhan Khashoggi dan pelanggaran HAM di Yaman. Sehingga hakim belum mengeluarkan keputusan apakah akan menyelidiki kasus tersebut atau tidak, seperti dilaporkan Al Jazeera, 29 November 2018.
Humah Rights Watch pada hari Senin, 26 November 2018 meminta hakim untuk menggunakan klausa kejahatan perang dalam konstitusi Argentina untuk menyelidiki keterlibatan Mohammed bin Salman atas dugaan pelanggaran HAM di Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Konstitusi Argentina mengakui yurisdiksi universal untuk kejahatan perang dan penyiksaan, yang berarti otoritas peradilan dapat menyelidiki dan mengadili kejahatan HAM yang dilakukan di negara manapun.
Sebagai kekuatan pendorong di belakang keterlibatan militer Arab Saudi di Yaman, putra mahkota Arab Saudi telah mendapat sorotan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pangeran Arab Saudi ini dituntut bertanggung jawab atas kehancuran Yaman.
Putra mahkota Arab Saudi baru saja mendarat di Argentina. Dia akan menghadiri KTT G20 bersama para pemimpin dunia lainnya termasuk Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Kehadiran putra mahkota itu banyak dikecam atas kejahatan HAM di Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Credit tempo.co
Kamis, 29 November 2018
Rabu, 28 November 2018
Langganan:
Postingan (Atom)