5 Miliarder Aljazair Rekan Eks Presiden Bouteflika Ditangkap

Presiden Abdelaziz Bouteflika bertepuk tangan saat upacara pelantikan di Aljeria 28 April 2014. [REUTERS / Louafi Larbi]

CB, Jakarta - Pemerintah Aljazair menangkap lima miliarder yang dekat dengan mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika sebagai bagian dari investigasi korupsi.
Salah satu miliarder yang ditangkap bernama Issad Rebrab, pendiri dan direktur Cevital, salah satu perusahaan swasta terbesar Aljazair dan empat bersaudara dari keluarga Kouninef. Mereka ditangkap pada hari Senin.
Menurut laporan yang dikutip dari Al Jazeera, 23 April 2019, Reda, Abdelkader, Karim dan Tarek Kouninef adalah lingkaran mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika. Sementara Rebrab, adalah pemilik salah satu surat kabar Liberte, yang menentang pemilihan ulang presiden pada 2014.

Dalam kicauan Twitter, Rebrab menolak dirinya ditahan dan mengklaim dia sukarela menjawab panggilan polisi untuk memberikan bukti kasus penyediaan peralatan industri yang disita darinya pada Juni 2019.
Namun televisi swasta Ennahar TV melaporkan lima orang ditahan oleh pihak berwenang dan telah dihadirkan di pengadilan dan didakwa kejaksaan agung. Namun tidak dilaporkan rincian dakwaan terhadap kelimanya.

Issad Rebrab, Kepala Eksekutif Cevital.[REUTERS / Thierry Gouegnon]



France24 melaporkan, jaksa penuntut sedang menyelidiki pengaruh orang dalam untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dan penyalahgunaan real estat.
Keluarga Kouninef sangat berpengaruh dan keempat bersaudara ini terlibat dalam segala hal mulai dari agribisnis hingga teknik sipil.
Mereka dikatakan dekat dengan Said Bouteflika, adik lelaki dan mantan penasihat presiden yang mengundurkan diri pada 2 April setelah berminggu-minggu demonstrasi.

Penangkapan dilakukan tak lama setelah panglima militer Aljazair, Letnan Jenderal Gaid Salah, pekan lalu mengumumkan bahwa anggota elit penguasa di negara penghasil minyak dan gas alam akan dituntut karena korupsi.
Pengadilan Aljazair telah memanggil mantan Perdana Menteri Ahmed Ouyahia dan Menteri Keuangan Aljazair saat ini Mohamed Loukal, dua rekan dekat Bouteflika, dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan uang publik, menurut televisi pemerintah pada Sabtu.

Credit  tempo.co

Presiden Sementara Aljazair Dituntut Mundur

Demonstrasi menuntut presiden sementara Aljazair mundur.

Foto: AP Photo/Toufik Doudou

Presiden baru Aljazair dituding bagian dari rezim presiden Abdelaziz Bouteflika.

CB, ALJIR -- Ribuan warga Aljazair melakukan aksi demonstrasi di Ibu Kota Aljir pada Selasa (9/4). Mereka menuntut presiden sementara negara tersebut, yakni Abdelkader Bensalah, mundur dari jabatannya.


Para demonstran menganggap Bensalah merupakan bagian dari rezim mantan presiden Abdelaziz Bouteflika yang mengundurkan diri pekan lalu setelah memerintah selama 20 tahun. “Mengangkat Bensalah akan memicu kemarahan dan itu bisa meradikalisasi para pengunjuk rasa,” kata Hassen Rahmine, seorang sopir taksi yang berpartisipasi dalam demonstrasi.

Djilali Chemime, seorang mahasiswa yang turut serta dalam demonstrasi menyatakan menolak kepemimpinan Bensalah. “Dengan mempertahankan penjaga lama seperti Bensalah, sistem akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi buruk. Kami tidak akan menyerah,” ujarnya.

Sejumlah demonstran mengusung poster bertuliskan “Anda pergi, berarti Anda pergi”, mengacu pada Bouteflika serta Bensalah. Aparat keamanan sempat menyemburkan meriam air guna membubarkan massa. Aksi demonstrasi pun berakhir menjelang sore.


Bouteflika telah mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pekan lalu. Keputusan itu diambil setelah rakyat Aljazair melakukan unjuk rasa selama beberapa pekan menuntut Bouteflika mundur dari jabatannya.


Setelah resmi mundur, dia meminta maaf kepada rakyat Aljazair. “Saya meminta maaf kepada Anda atas segala kegagalan terhadap Anda. Saya meninggalkan panggung politik tanpa kesedihan atau ketakutan, untuk masa depan negara kita,” ujar Bouteflika.


Pascapengunduran diri Bouteflika, parlemen menunjuk Bensalah selaku ketua tinggi majelis perlemen untuk menjabat sebagai presiden sementara hingga pilpres diselenggarakan. Hal itu sejalan dengan konstitusi Aljazair.


Bensalah pun telah mengatakan akan bekerja untuk menghelat pilpres sesegera mungkin. “Kita harus bekerja untuk memungkinkan rakyat Aljazair untuk memilih presiden mereka sesegera mungkin,” ucapnya di hadapan parlemen.

Credit  republika.co.id

Rakyat Aljazair Tolak Presiden Sementara

Seorang pengunjuk rasa mengonfrontasi polisi saat demonstrasi mahasiswa di Aljir, Aljazair, Selasa (9/4). Massa menolak penunjukan Abdelkader Bensalah sebagai presiden sementara.

Foto: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Rakyat Aljazair menentang presiden sementara karena dia bagian kelompok berkuasa.

CB, ALJIR -- Ribuan pengunjuk rasa menolak presiden sementara Aljazair pilihan parlemen setelah pengunduran diri presiden Abdelaziz Bouteflika, Selasa (9/4). Mereka menuntut perubahan radikal setelah dominasi lingkaran dalam pemimpin yang sakit-sakitan itu selama beberapa dekade.

Penunjukan Ketua Majelis Tinggi Abdelkader Bensalah sesuai dengan konstitusi Aljazair. Namun, banyak orang menentangnya karena dia bagian dari kelompok berkuasa yang telah mendominasi Aljazair sejak kemerdekaan dari Prancis pada 1962.

Pemilihan Bensalah membuat marah banyak orang sementara protes-protes berkembang di bagian tengah Aljir. "Penunjukkan Bensalah akan memicu kemarahan dan ini bisa membuat radikal para pemrotes," kata Hassen Rahmine, sopir taksi.

Pertanyaan besar ialah bagaimana militer yang kuat di Aljazair -yang dipandang sebagai pemain di belakang panggung yang sangat efektif dalam politik - akan bereaksi atas penunjukan Bensalah dan penentangan yang meningkat. "Saya mengucapkan terima kasih kepada tentara dan semua lembaga keamanan atas tugas-tugas mereka," kata Bensalah.

Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Gaid Salah secara hati-hati mengelola pengunduran Boutelika, yang terjadi setelah aksi-aksi unjuk rasa sebagian besar damai, selama enam pekan. Salah telah menyatkan dukungan bagi para pemrotes yang ingin mengganti semua sisa-sisa sebuah sistem yang telah melayani tokoh-tokoh partai yang memerintah, tentara, pengusaha abesar dan para pemimpin serikat pekerja yang membantu Bouteflika tetap bertahan selama 20 tahun. Berdasarkan undang-undang Aljazair, Bensalah akan menjadi presiden sementara sampai pemilihan diadakan.

Credit  republika.co.id

Aljazair Tunjuk Ketua Parlemen sebagai Presiden Sementara

Abdelkader Bensalah ditunjuk menjadi presiden sementara Aljazair. Foto/Istimewa

ALJIR - Parlemen Aljazair telah menunjuk pemimpin parlemen negara itu, Abdelkader Bensalah, untuk menggantikan mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika sebagai pemimpin sementara negara itu.

Bouteflika, yang berkuasa selama 20 tahun, mengundurkan diri pekan lalu setelah serangkaian protes anti-pemerintah.

Bensalah akan memimpin negara itu selama masa transisi menjelang pemilihan presiden.

"Saya ingin bekerja untuk memenuhi kepentingan rakyat," ujar Bensalah seperti dikutip dari BBC, Rabu (10/4/2019).

"Ini adalah tanggung jawab besar yang dituntut oleh konstitusi saya," imbuhnya.

Bensalah dijadwalkan berada di kantor selama 90 hari.

Begitu pengangkatan Bensalah diumumkan, pengunjuk rasa turun ke jalan menuntut "Bensalah pergi".

Menurut analis Aljazair, James McDougall, dari awal protes pada Februari, para demonstran tidak hanya berfokus pada Bouteflika yang sakit.

Spanduk dan postingan di dunia maya menuntut diakhirinya "sistem", atau "Le Pouvoir", yang berarti bahwa semua orang di sekitar mantan presiden juga harus pergi.

Tuduhan itu menilai Bouteflika digunakan sebagai front untuk sekelompok pengusaha, politisi dan pejabat militer, yang dikatakan benar-benar menjalankan negara. 

Credit  sindonews.com

Pemimpin Sementara Aljazair Hadapi Tekanan Rakyat

Foto dari televisi negara ENTV menunjukkan Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika duduk di kursi roda saat mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Dewan Konstitusional Tayeb Belaiz, Selasa (2/4).

Foto: ENTV via AP

Abdelaziz Bouteflika mundur dari jabatan presiden Aljazair setelah didemo rakyat.

CB, ALJIR — Pemerintah sementara Aljazair sedang menghadapi banyak tekanan oleh masyarakat di negara itu, setelah mantan presiden Abdelaziz Bouteflika resmi mengundurkan diri. Banyak dari mereka yang menuntut pengganti pria berusia 82 tahun itu adalah sosok yang tentunya lebih baik dalam segala hal.

“Kami menginginkan seorang presiden yang mengerti apa yang kami inginkan,” ujar Bouzid Abdoun, warga Aljazair yang berprofesi sebagai seorang insinyur di perusahaan energi negara Sonelgaz.

Abdoun menuturkan bahwa banyak orang yang tetap ingin tinggal di Aljazair dan tak akan bermigrasi ke Eropa. Aljazair telah dilanda gelombang protes dalam enam pekan terakhir, di mana masyarakat menginginkan reformasi demokratis di negara itu.

Bouteflika mengakhiri jabatan setelah 20 tahun berkuasa sebagai presiden Aljazair pada Selasa (2/4). Pengunduran dirinya didorong oleh militer dan kini negara itu berada dalam kekuasaan pemerintah sementara hingga pemilihan digelar tiga bulan ke depan.

Para pengunjuk rasa telah menyuarakan penolakan jika presiden baru di negara itu berasal dari ‘le pouvoir’ atau julukan populer bagi veteran perang berusia lanjut, taipan bisnis, serta fungsionaris partai Front Pembebasan Nasional (FLN). Mereka juga mengatakan tidak menerima pemerintah sementara untuk melanjutkan kekuasaan.

“Aksi protes damai akan terus berlanjut,” ujar warga bernama Mustapha Bouchachi yang juga memimpin sejumlah aksi protes.

Sementara itu, mantan ketua partai FLN, Ali Benflis mengatakan sejumlah tokoh penting di Aljazair harus mundur. Mereka di antaranya adalah ketua majelis tinggi yang mendukung Bouteflika, Abdelkader Bensalah, perdana menteri sementara Noureddine Bedoui, dan ketua dewan konstitusi Tayeb Belai.

“Warga Aljazair baru saja menutup salah satu bab paling kelam dalam sejarah negara ini,” ujar Benflis.

Pengunjuk rasa secara khusus menolak Bedoui untuk melanjutkan kekuasaan dalam pemerintahan Aljazair. Banyak yang melihat dirinya sebagai pendukung lingkaran kekuasaan. Saat menjadi menteri dalam negeri, ia juga dinilai telah mengawasi pemilihan agar tidak berjalan secara bebas dan adil.

Aljazair telah dilanda gelombang protes besar-besaran, di mana warga melakukan demonstrasi menuntut Bouteflika mundur dari jabatannya. Setelah memimpin negara tersebut selama 20 tahun, dia berencana mencalonkan diri kembali menjadi presiden.

Demonstrasi yang semakin tak terkendali, ditambah hilangnya dukungan dari militer, memaksa Bouteflika mengundurkan diri. Dewan Konstitusi Aljazair telah menerima pengunduran dirinya. Dewan juga telah mengumumkan kepada parlemen jabatan presiden secara resmi kosong.

Dalam pidato perpisahannya, Bouteflika meminta maaf kepada rakyat dan rekan-rekan pemerintahan atas kegagalan yang dilakukan selama ini. Ia mengucapkan selamat tinggal dan sekaligus berterima kasih kepada warga Aljazair dalam 20 tahun terakhir.

“Aljazair akan memiliki presiden baru dan saya berdoa agar tuhan akan membantunya mengejar ambisi dan harapan anak-anak pemberani," ujar Bouteflika.

Bouteflika menjadi salah satu pemimpin negara yang tetap berhasil berkuasa saat Arab Spring atau Musim Semi Arab terjadi pada 2011. Dalam gerakan tersebut, sejumlah pemimpin di negara-negara Timur Tengah, khususnya di sekitar Aljazair ditumbangkan.

Credit  republika.co.id

Bouteflika Minta Maaf kepada Rakyat Aljazair

Foto dari televisi negara ENTV menunjukkan Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika duduk di kursi roda saat mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Dewan Konstitusional Tayeb Belaiz, Selasa (2/4).

Foto: ENTV via AP

Demonstrasi yang semakin tak terkendali memaksa Bouteflika mengundurkan diri.

CB, ALJIR – Mantan presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika meminta maaf kepada rakyat dan rekan senegaranya atas kegagalan yang dilakukannya selama dua dekade memimpin negara tersebut. Hal itu dia ungkapkan dalam surat perpisahan publik yang dirilis kantor berita Aljazair, APS, pada Rabu (3/4).

“Saya meminta maaf kepada Anda atas segala kegagalan terhadap Anda. Saya meninggalkan panggung politik tanpa kesedihan atau ketakutan, untuk masa depan negara kita,” ujar Bouteflika dalam suratnya, dilaporkan laman Aljazirah.

Selama beberapa pekan lalu, rakyat Aljazair melakukan demonstrasi menuntut Bouteflika mundur dari jabatannya. Setelah memimpin negara tersebut selama 20 tahun, dia berencana mencalonkan diri kembali menjadi presiden.

Demonstrasi yang semakin tak terkendali, ditambah hilangnya dukungan dari militer, memaksa Bouteflika mengundurkan diri. Dewan Konstitusi Aljazair telah menerima pengunduran dirinya. Dewan juga telah mengumumkan kepada parlemen jabatan presiden secara resmi kosong.

Demonstran dan polisi antihuru-hara dalam protes menuntut lengsernya Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika di Aljir, Aljazair, 29 Maret 2019.

Konstitusi Aljazair mengatur ketua majelis tinggi parlemen, dalam hal ini Abdelkader Bensalah, harus bertindak sebagai pemimpin sementara. Jabatan tersebut dia emban selama 90 hari di mana pemilihan presiden harus diselenggarakan.

Sekitar 20 kelompok masyarakat sipil Aljazair menolak proses transisi dengan mempertahankan struktur yang sama. “Pengunduran diri Bouteflika adalah kemenangan pertama, tapi itu tidak cukup,” kata mereka dalam pernyataan bersama.

Mantan kepala partai Front Pembebasan Nasional (FLN) Ali Benfis mengatakan, tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Bouteflika tidak boleh dilibatkan dalam proses transisi kekuasaan. “Rakyat Aljazair baru saja menutup salah satu bab paling gelap dalam sejarah kita,” katanya seraya menyebut aksi demonstrasi yang berlangsung selama berpekan-pekan merupakan revolusi rakyat yang damai.


Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memuji hasrat rakyat Aljazair dalam menghendaki perubahan. Dia berharap proses transisi berlangsung damai, demokratis, dan mencerminkan rakyat Aljazair.

Credit  republika.co.id

Wakil Menhan Aljazair serukan penerapan segera Pasal 7,8 dan 102 UUD

Wakil Menteri Pertahanan Nasional, Kepala Staf Tentara Nasional Rakyat Aljazair, Letnan Jenderal Ahmed Gaid Salah. (APS - Aljazair)

Aljiers (CB) - Wakil Menteri Pertahanan Nasional, Kepala Staf Tentara Nasional Rakyat Aljazair, Letnan Jenderal Ahmed Gaid Salah, pada Selasa (2/4) menyerukan "penerapan segera penyelesaian undang-undang dasar", yang diusulkan oleh Angkatan Darat.

Ia mengusulkan penerapan Pasal 7,8 dan 102 Undang-Undang Dasar Aljazair dan peluncuran "proses yang menjamin penanganan urusan Negara dalam kerangka kerja keabsahan undang-undang dasar", kata satu komunike Kementerian Pertahanan Nasional (MDN).

"Oleh karena itu, kami percaya bahwa tak perlu lagi menyia-nyiakan waktu dan bahwa penyelesaian konstitusional yang diusulkan, terutama penerapan Pasal 7,8 dan 102, harus dilaksanakan secepatnya dan proses jaminan penanganan urusan Negara dalam kerangka kerja keabsahan UUD," kata Letjen yang memimpin pertemuan di Markas Staf Militer.

Pertemuan itu telah dihadiri oleh Para Komandan Angkatan Bersenjata, Komandan Wilayah Militer, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nasional dan kepada dua departemen Staf Militer, kata sumber yang sama, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Aljazair, APS --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

"Jadi, keputusan kami jelas dan tak bisa diubah, kami akan mendukung rakyat sampai tuntutan mereka sepenuhnya dikabulkan," kata Gaid Salah. Ia menambahkan, "Sebagai putra rakyat dan tanggung jawab sejarah yang diwakilinya, saya hanya bisa mendukung rakyat ini, yang kesabaran mereka telah berakhir sangat lama dan yang telah menderita demikian banyak akibat bermacam pengadilan sebab sudah tiba waktunya buat mereka untuk memperoleh kembali hak konstitusional sah mereka dan kedaulatan penuh mereka."

"Akhirnya, kami sekali lagi menyampaikan bahwa pendekatan kami untuk menemukan penyelesaian bagi krisis ini, secara eksklusif dan ketat berpangkal dari kesetiaan pada tanah air dan hanya pada tanah air sebab kami sangat percaya pada kemampuan rakyat Aljazair untuk melewati krisis, tak peduli seberapa serius itu, berkat rujukan peradaban dan sejarahnya serta sumber manusianya yang diilhami oleh patriotisme," katanya.

Credit  antaranews.com

Bouteflika mengundurkan diri sebagai presiden Aljazair setelah didemo

Para dokter membawa bendera nasional saat mereka berdemonstrasi menuntut Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk mengundurkan diri di Algiers, Algeria, Selasa (19/3/2019). (REUTERS/ZOHRA BENSEMRA)

Aljir (CB) - Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika pada Selasa mengundurkan diri, menyerah terhadap gelombang besar tekanan masyarakat setelah unjuk rasa massal berminggu-minggu menentang kepemimpinannya yang telah berlangsung 20 tahun.

Pemimpin berusia 82 tahun itu mengumumkan pengunduran dirinya dalam taklimat yang disiarkan kantor berita pemerintah APS, sesaat setelah kepala staf tentara menghendaki aksi secepatnya untuk menyingkirkannya dari kedudukan.

Pada Senin, Bouteflika yang kesehatannya buruk dan jarang menampakkan diri di hadapan umum sejak mengalami stroke pada 2013, menyatakan akan berhenti sebelum akhir jabatannya pada 28 April.

Namun kepala staf militer Letnan Jenderal Ahmed Gaed Salah mengatakan bahwa taklimat tersebut telah diterbitkan oleh "pihak-pihak di luar undang-undang dan tidak sah", menurut APS.

"Tidak ada lagi tempat untuk buang-buang waktu ... kami memutuskan dengan jelas, untuk berpihak pada rakyat sehingga seluruh kehendak mereka harus dipenuhi," kata Salah setelah suatu rapat bersama para pejabat tinggi.

Ratusan warga Aljazair turun ke jalan-jalan di Ibu Kota setelah pengunduran Bauteflika, melambai-lambaikan bendera Aljazair atau berkendara dengan konvoi di pusat kota tempat mereka mulai melakukan unjuk rasa massal pada 22 Februari.

"Keputusan Bouteflika (untuk mundur pada akhir masa jabatan) tidak akan mengubah apa pun," kata Mustapha Bouchachi, seorang pengacara dan pimpinan unjuk rasa kepada Reuters sebelumnya pada Selasa.

Pengunduran diri Bouteflika ini akan menempatkan Abdelkader Bensalah, ketua Majelis Tinggi, sebagai pejabat presiden selama 90 hari sampai pemilihan umum diselenggarakan.

Penunjukkan Bouchachi sebagai pegemban pemerintahan adalah langkah untuk melanggengkan sistem politik saat ini.

"Yang penting bagi kami adalah kami tidak menerima (pengembang baru) pemerintah. Unjuk rasa damai akan terus berlanjut."

Sebagai veteran perang kemerdekaan, Bouteflika ditunjuk menjadi presiden pertama pada 1999 dan menempatkan dirinya sendiri dengan mengakhiri perang saudara terhadap kelompok Islam fanatik yang telah menewaskan sekitar 200.000 nyawa.

Namun negara tersebut tetap terperosok dalam korupsi dan dalam isyarat bahwa pemerintahan Bouteflika akan berakhir, sejumlah penguasa yang dekat dengan kubunya telah dicekal melakukan perjalanan ke luar negeri dalam beberapa hari terakhir, sebagai upaya memberantas sekutu-sekutunya.

"Komplotan itu telah mengeruk banyak uang dan mengambil banyak keuntungan dengan ketertutupannya dengan pembuat keputusan," kata Salah, menurut APS, merujuk pada para pengusaha yang tidak disebutkan namanya.

Demo-demo itu terjadi oleh desakan kaum muda dan para pengacara yang menghendaki penyingkiran para elit penguasa yang selama ini dipandang sebagai kelompok yang tifak tersentuh oleh warga biasa dan menguasai perekonomian dengan praktik kroni.

Credit  antaranews.com

Kepala Staf AD Aljazair serukan penggulingan Presiden Bouteflika

Warga mengikuti aksi protes menuntut perubahan politik segera di Algiers, Aljazair, Selasa (12/3/2019). (REUTERS/ZOHRA BENSEMRA)

Aljier, Aljazair (CB) - Kepala staf Angkatan Darat Aljazair mengatakan jabatan presiden mesti diumumkan kosong, tindakan paling akhir dalam upaya untuk membuat presiden Abdul Aziz Bouteflika meletakkan jabatan.

Kepala Staf Gaid Dalah berusaha menerapkan Pasal 102 Undang-Undang Dasar Aljazair, yang menetapkan bahwa seorang presiden dapat dilengserkan dari jabatan jika ia tak bisa melaksanakan tugas-tugasnya.

Seruannya disiarkan oleh stasiun televisi El-Bilad saat ia berbicara di hadapan para perwira militer, demikian laporan Africanews --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Banyak pengamat politik berpendapat bahwa itu bisa menjadi alasan utama Bouteflika dipaksa mundur.

"Penyelesaian tersebut, yang harus disahkan untuk mengakhiri dan menjawab tuntutan sah rakyat Aljazair adalah penyelesaian yang menjamin kedaulatan Undang-Undang Dasar dan berlanjutnya kehidupan negara," kata Gaid Salah.

Negara Afrika Utara itu telah berbulan-bulan dirongrong protes untuk menuntut pengunduran diri segera Bouteflika pada saat ia sedang mempersiapkan diri untuk maju dalam pemilihan umum April.

Presiden yang telah lama memerintah tersebut dan menghadapi tekanan yang meningkat pada awal Maret mengumumkan ia takkan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tapi ia akan tetap memangku jabatan sampai penggantinya dipilih.

Credit  antaranews.com

Pengunjuk rasa Aljazair terus tekan Bouteflika

Rakyat Aljazair turun ke jalan. (Anadolu Agency) (Anadolu)

Aljier (CB) - Sekitar 2.000 orang berpawai di Aljier pusat pada Selasa menyerukan pengunduran diri Presiden Abdelaziz Bouteflika, dengan terus menekannya setelah aksi-aksi unjuk rasa beberapa pekan untuk menggulingkannya dan elit penguasa yang telah membantunya tetap bertahan di kursi kekuasaan selama 20 tahun.

Bouteflika,salah seorang veteran perang kemerdekaan melawan Prancis tahun 1954-1962 yang mendominasi negara itu, tunduk kepada para pemerotes bulan ini dengan mengubah keputusan untuk berkuasa kembali dan menunda pemilihan yang sudah dijadwalkan pada April.

Tetapi Bouteflika tetap ingin menjadi kepala negara dan mengatakan ia akan berada di kekuasaan hingga sebuah konstitusi baru disahkan, yang secara efektif memperpanjang masa jabatannya saat ini.

Langkah itu gagal menenangkan ratusan ribu orang Aljazair yang telah turun ke jalan-jalan selama hampir lima pekan menuntut Bouteflika mundur bersama dengan para sekutunya.

Beberapa mitra kunci seperti para anggota partai yang berkuasa dan taipan bisnis telah meninggalkan Bouteflika, meningkatkan isolasi seorang pemimpin yang sudah jarang terlihat di depan umum sejak menderita stroke tahun 2013.

"Sistem itu harus enyah. Tak ada lagi ruang untuk mempertahankannya," ujar Belkacem Abidi, 25 tahun, salah seorang di antara ribuan pendemo, yang berkumpul di pusat kota Aljier pada Selasa.

Bahkan jika Bouteflika dilengserkan, rakyat Aljazair bisa menghadapi situasi tak menentu selama beberapa waktu sebelum seorang presiden baru muncul memimpin negara Afrika Utara yang luas itu, penghasil gas dan minyak. Salah satu faktor sangat penting ialah posisi militer yang kuat, yang dapat bertindak sebagai penentu, sebagaimana sudah dilakukan di masa lalu.

Sejauh ini kepala staf telah menjaga jarak dari Bouteflika dan memuji para pemerotes.

Credit  antaranews.com

Pemimpin Aljazair siap bahas sistem berdasarkan "kemauan rakyat"

Warga mengikuti aksi protes menuntut perubahan politik segera di Algiers, Aljazair, Selasa (12/3/2019). (REUTERS/ZOHRA BENSEMRA)

Aljier (CB) - Pemerintah Aljazair pada Rabu menyatakan  siap mengadakan pembicaraan dengan para pengunjuk rasa yang menginginkan perubahan politik cepat, dengan mengatakan pihaknya sedang mencari sistem berdasarkan "keinginan rakyat" setelah kelompok-kelompok oposisi menolak reformasi yang diusulkan tak cukup.

Presiden Abdelaziz Bouteflika pada Senin membalik sebuah keputusan untuk berkuasa kembali selama masa jabatan kelima menghadapi unjuk rasa massal yang telah berlangsung selama beberapa pekan oleh mereka yang sudah muak dengan kekuasaan otoriter dan kemandekan politik dan ekonomi yang berlangsung selama beberapa dekade.

Tetapi prakarsa oleh Bouteflika, yang juga menangguhkan pemilihan dan menyatakan satu konferensi akan diadakan guna membahas perubahan-perubahan politik, telah gagal memuaskan banyak warga Aljazair yang terus menginginkan kekuasaan diserahkan ke generasi lebih muda dengan gagasan-gagsan segar.

"Dialog merupakan tugas kami. Prioritas kami ialah menyatukan semua warga Aljazair," kata Wakil Perdana Menteri Ramtane Lamamra kepada radio negara.

"Sistem baru akan berdasarkan pada keingin rakyat," kata dia, dengan menambahkan para peserta dalam konferensi untuk membuat konstitusi baru akan mencakup terutama orang-orang muda dan kaum wanita.

Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Deputi Menteri Pertahanan Ahmed Gaed Salah mengatakan kepada TV Ennahar, tentara akan menjaga keamanan Aljazair "dalam semua keadaan dan kondisi apapun."

Puluhan ribu orang dari semua kelas sosial telah berdemonstrasi selama tiga hari belakangan menentang korupsi, pengangguran dan kelas penguasa yang didominasi oleh militer dan veteran perang kemerdekaan tahun 1954-62 terhadap Prancis.

Protes-protes itu telah menggoyahkan panggung politik yang ditandai kemandekan ekonomi dan sosial selama beberapa dekade perantaraan kekuatan di belakang layar oleh kelompok mapan militer yang berpengaruh.

Credit  antaranews.com

Wakil PM baru Aljazair puji keputusan untuk tunda pemungutan suara

Sejumlah pelajar ikut serta dalam protes mengecam keinginan Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk mencalonkan diri pada pemilu bulan depan tetapi tidak melayani masa jabatan penuh bila terpilih kembali, di Algiers, Aljazair, Selasa (5/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Zohra Bensemra/djo

Aljier (CB) - Wakil perdana menteri baru Aljazair telah memuji keputusan Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk menahan diri dari upaya untuk memperoleh masa jabatan kelima, dan menggambarkannya sebagai "bersejarah".

Ketika berbicara dengan stasiun radio Monte Carlo Doualiya pada Selasa, Ramtan Lamamra mengatakan, "Presiden Bouteflika telah membuat keputusan yang bersejarah. Saya berharap rakyat Alajzair akan nyaman dengan itu."

Pada Senin malam, Bouteflika mengumumkan pemilihan presiden, yang dijadwalkan berlangsung pada April, akan ditunda sampai tanggal yang akan diputuskan kemudian.

Ia juga mengumumkan keputusannya untuk menarik pencalonan dirinya dari pemilihan umum tersebut.

Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah beberapa pekan demonstrasi rakyat guna menentang keinginan yang disampaikan oleh presiden itu untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima.

"Ini adalah perkembangan yang paling penting sejak Aljazair memperoleh kemerdekaan pada 1962," kata Lamamra mengenai keputusan Bouteflika, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

Lamara, yang juga memangku jabatan Menteri Luar Negeri, menambahkan, "Pemilihan umum itu akan menjadi bebas; proses tersebut akan diawasi oleh satu komite independen, yang anggotanya akan ditunjuk kemudian."

Ia menyatakan, "Segera setelah pemerintah baru siap, kami akan membuka dialog dengan pemuda Aljazair --dan kekuatan politik lain-- dalam satu konferensi nasional, tempat kita dapat memutuskan tanggal bagi pemilihan umum."

Menurut Lamamra, peserta dalam konferensi yang direncanakan tersebut "kemudian akan membantu merancang undang-undang dasar baru buat republik kedua dan sistem politik baru".

Partai oposisi Aljazair, katanya, juga akan memiliki suara dalam koferensi itu "sebab negara memerlukan umpan balik dari setiap orang".

Pada Februari, Front Pembebasan Nasional --yang memerintah di Aljazair -- mencalonkan Bouteflika (82), yang telah memerintah Aljazair sejak 1999, untuk mencalonkan diri buat masa jabatan kelima.

Tindakan tersebut menyulut protes tiga pekan di beberapa bagian negeri itu, termasuk di Ibu Kotanya, Aljier, guna menentang keinginan Bouteflika untuk meraih masa jabatan kelima.

Tokoh oposisi terus mendesak presiden yang sudah berusia lanjut tersebut, yang pada 2013 menjalani pengobatan pembekuan darah di otak, agar menahan diri dari pencalonan diri pada pemungutan suara April.

Credit  antaranews.com

Presiden Aljazair Kembali ke Negaranya, Disambut Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa menolak kekuasaan Abdelaziz Bouteflika pun dilakukan komunitas diaspora negara itu di Montreal, Kanada, 10 Maret 2019. (AFP/ MARTIN OUELLET-DIOTTE)

Jakarta, CB -- Presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika, telah kembali ke negaranya selepas sejak Februari menjalani perawatan medis di Swiss. Namun, kepulangannya disambut unjuk rasa besar-besaran menolak dia niatnya untuk terus berkuasa pada periode kelima.

Seperti dikutip dari AFP, Istana Kepresidenan Aljazair menyatakan presiden berusia 82 tahun itu pergi ke Jenewa, Swiss, untuk menjalani pengobatan rutin pada 24 Februari 2019 dan baru kembali lagi pada Minggu (10/3).

Kepresidenan pun mengonfirmasi pesawat yang membawa Bouteflika dari Swiss itu mendarat di pangkalan militer Boufarik, wilayah selatan negeri tersebut.


Di satu sisi, kembalinya Bouteflika itu disambut aksi unjuk rasa dari para pelajar dan pekerja transportasi. Mereka menolak keinginan Bouteflika untuk memimpin kembali negara tersebut untuk periode yang kelima. Keinginan Bouteflika yang telah 20 tahun lebih berkuasa itu pun memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di Aljazair sejak bulan lalu.

Di satu sisi, Boutefika yang disebutkan kini duduk di kursi roda itu sudah sangat jarang terlihat di depan rakyatnya, terutama sejak stroke pada 2013 silam.

Pemilu Aljazair sendiri rencananya digelar pada 18 April mendatang.

Pada aksi unjuk rasa yang berlangsung kemarin, setidaknya sekitar seribuan pelajar sekolah menengah atas dan mahasiswa berkumpul di ibu kota negara tersebut. Aksi serupa pun terjadi sejumlah kota-kota lain, termasuk di luar negeri seperti di Paris, Prancis.

Seperti dilansir AFP, sekitar 10.000 warga keturunan Aljazair pun turun ke jalan di Paris untuk melakukan unjuk rasa menolak Bouteflika.

Itu adalah pekan kedua beruntun para demonstran asal Aljazair itu berkumpul di Alun-Alun Republique, di pusat kota Paris. Tak hanya itu, aksi dalam jumlah yang lebih kecil pun terjadi di beberapa kota di Prancis lainnya seperti Marseille dan Bordeaux

Setidaknya saat ini diaspora Aljazair yang berada di Prancis mencapai 1,7 juta jiwa. Beberapa dari anggota kelompok diaspora itu pun sudah ada yang melobi Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk berdiri mendukung mereka menolak Bouteflika. Namun, pemerintahan Paris belum mau mengeluarkan pernyataan keras itu. 

Credit  cnnindonesia.com

Alasan Mengapa Warga Aljazair Tuntut Presidennya Mundur

Puluhan ribu pengunjuk rasa berpawai di sejumlah kota di Aljazair pada Ahad menuntut Presiden Abdelaziz Bouteflika mundur, Ahad.

Foto: AP

Warga Aljazair menuntut perubahan di berbagai bidang.

CB, AJIERS— Ribuan warga Aljazair ambil bagian dalam protes yang dperbarui di Ibu Kota dan kota-kota lain pada Selasa, menyerukan agar Presiden Abdelaziz Bouteflika mengundurkan diri seta menolak tawarannya untuk tidak menjalani tugas secara penuh setelah pemilihan pada April.


"Permainan berakhir," demikian isi salah satu poster "sistem ... pergilah" bunyi yang lain.
Protes itu muncul karena kepemimpinan yang kurang dan organisasi di negara itu masih dikuasai oleh para veteran perang kemerdekaan 1954-1962 dari Prancis termasuk Bouteflika.


Kerusuhan masih menjadi tantangan terbesar bagi pemimpin yang sakit dan elite penguasa, partai yang berkuasa, pengusaha, militer dan petugas keamanan.


Puluhan ribu warga berunjukrasa di kota-kota Aljazair sebagai protes terbesar sejak kebangkitan Arab 2011, menyerukan Bouteflika (82) untuk tidak mengajukan diri dalam pemilu 18 April mendatang. Surat pengajuan diajukan pada Ahad.


Pada Selasa, ratusan pelajar melakukan protes di kota-kota termasuk Constantine, Annaba, dan Blida .


Bouteflika berkuasa selama 20 tahun , sudah tidak pernah tampil di depan umum sejak menderita stroke pada 2013.


Generasi muda Aljazair yang berada di garis depan protes menghendaki seorang pemimpin dari generasi baru dan yang sedikit terkait dengan pengawal tua.


Setelah pemberontakan kaum Islamis sekitar satu dasawarsa yang dihancurkan oleh Bouteflika pada saat awal kepemimpinannya, warga Aljazair secara umum menenggang pada sistem politik yang memberikan ruang sempit bagi perbedaan pendapat, sebagai harga yang harus dibayar bagi perdamaian dan stabilitas.


Namun rakyat khususnya orang muda, hampir 70 persen di antaranya adalah mereka yang berumur di bawah 30 tahun, merongrong untuk mendapat pekerjaan, pelayanan yang lebih baik dan pemberantasan korupsi di negara yang merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di Afrika.


Lawan Bouteflika mengatakan bahwa dia sudah tidak cocok lagi memimpin, dengan mengutip kesehatannya dan kurang membuat reformasi ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran yang mencapai hingga 25 persen pada orang-orang berusia di bawah 30 tahun. 

Credit  republika.co.id

Puluhan ribu orang tuntut Presiden Aljazair mundur

Sejumlah pengunjuk rasa bentrok dengan polisi antihuru-hara di Algiers, Aljazair, pada 1 Maret 2019 saat demonstrasi digelar untuk menentang rencana Presiden Abdelaziz Bouteflika memperpanjang 20 tahun kepemimpinannya dengan mencalonkan diri pada pemilihan bulan April untuk periode kelima. (ANTARA/REUTERS/Ramzi Boudina)

Aljier (CB)  - Puluhan ribu pengunjuk rasa berpawai di sejumlah kota di Aljazair pada Ahad untuk menuntut Presiden Abdelaziz Bouteflika mundur, kata para saksi mata dan warga.

Demonstrasi berlangsung pada hari Bouteflika akan mendeklarasikan usahanya untuk memperpanjang masa jabatan dalam pemilihan April tahun ini.

Jumlah pengunjuk rasa dengan cepat mendekati keadaan seperti pada Jumat, ketika para pemrotes memenuhi pusat Aljier, Ibu Kota Aljazair. Demonstrasi itu merupakan salah satu unjuk rasa terbesar - yang jarang terjadi di negara itu - sejak pergolakan Musim Semi Arab tahun 2011.

Di tengah kondisi kesehatan tak stabil selama bertahun-tahun, Bouteflika (82 tahun) akan menyerahkan dokumen pencalonan resminya di Dewan Konstitusi di Aljier pada Ahad, yang merupakan tenggat bagi para calon untuk menyerahkan dokumen.

Ia tak harus melakukannya sendiri, demikian kantor berita negara APS melaporkan.

Bouteflika, yang jarang terlihat di depan umum sejak ia menderita stroke tahun 2013, pada akhir pekan masih berada di Swiss untuk pengecekan medis yang tak diketahui rinciannya, lapor media Swiss.

Para penentang Bouteflika mengatakan ia tak lagi layak untuk memimpin. Mereka melihat kesehatannya yang buruk dan apa yang mereka katakan korupsi kronis dan ketiadaan pembaruan ekonomi untuk mengatasi pengangguran tinggi, yang melampauI 25 persen di antara orang-orang yang berusia 30 tahun.

Para pengamat mengatakan para pengunjuk rasa, yang mulai turun ke jalan-jalan 10 hari lalu, tak terorganisasi dan tak terpimpin dalam menjalankan aksi mereka di negara yang masih didominasi kalangan veteran perang kemerdekaan tahun 1954-1962 melawan Prancis. Bouteflika termasuk salah seorang veteran.

Tetapi, oposisi yang terpecah dan kelompok-kelompok madani telah menyeru para pemrotes untuk terus berdemonstrasi jika Bouteflika, yang sudang berkuasa selama 20 tahun, benar-benar ingin mencalonkan diri lagi.

Credit  antaranews.com

PBB: Imigran Arab 'Hilang' Saat Mencari Suaka di Algeria

Aljazair

Seratus imigran itu telah diusir karena dicurigai sebagai militan.

CB, PBB -- Badan pengungsi PBB (UNHCR) mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan 100 warga Arab yang hilang setelah mencari suaka di Aljazair. Pejabat lokal mengatakan, para migran tersebut tak diterima di Aljazair.


"Sekitar 120 warga Suriah, Palestina dan Yaman tertahan di Tamanrasset Center di selatan Aljazair sebelum di bawa ke area dekat pos perbatasan Guezzam pada 26 Desember," ungkap UNHCR dalam pernyataan resmi seperti dilansir The National.

UNHCR mengungkapkan dari 120 migran tersebut, 20 di antaranya masih terdampar di gurun. Gurun ini terlekat beberapa kilometer dari pos perbatasan Guezzam. "100 individu lainnya yang dibawa ke perbatasan tak ada penjelasannya," papar UNHCR.

Pejabat Kementerian Dalam Negeri Aljazair Hacen Kacimi mengungkapkan bahwa 100 orang tersebut telah diusir karena dicurigai berkaitan dengan kelompok militan. Keseratus orang yang diusir tersebut sebagian besar merupakan warga Suriah dari Aleppo.

Kacimi mengatakan, para imigran tersebut masuk ke Aljazair secara ilegal. Mereka telah menjalani sidang pada September lalu dan pengadilan memutuskan agar mereka diusir.



Komentar ini diungkapkan setelah Algerian League for Defence of Human Right mengecam deportasi 50 imigran ke Niger. Imigran yang dideportasi termasuk perempuan adan anak-anak.
Oktober lalu, PBB mendesak Aljazair untuk berhenti mengusir imigran Afrika secara kolektif di area perbatasan dengan Niger. Pernyataan ini dikeluarkan setelah kelompok kanan menuduh Aljazair mengumpulkan ribuan orang kemudian membuang mereka ke gurun.

Aljazair yang tak memiliki aturan suaka tengah menghadapi lonjakan imigran dari sub-Sahara dalam beberapa tahun erakhir. Diperkirakan ada sekitar 100 ribu imigran yang masuk ke negara tersebut dalam beberapa tahun belakangan.

Credit  republika.co.id

Flu Berat, Presiden Aljazair Batalkan Pertemuan dengan MBS

Presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika dilaporkan secara mendadak membatalkan pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Foto/Istimewa

ALGIER - Presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika dilaporkan secara mendadak membatalkan pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Bouteflika membatalkan pertemuan itu karena sedang flu berat."Karena influenza akut, Presiden Abdelaziz Bouteflika tidak dapat menerima Putra Mahkota Saudi, seperti yang sudah direncanakan sebelumnya," kata istana kepresidenan Aljazair, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (4/12).Datang dari Mauritania, MBS tiba di Aljazair pada hari Minggu sebagai bagian dari tur luar negerinya di tengah kritik oleh beberapa tokoh politik dan partai, yang mencela waktu kunjungan itu sebagai tidak pantas.Pada hari Senin, partai Islam terbesar Aljazair mengkritik Perdana Menteri Ahmed Ouyahia karena menyambut MBS."Kunjungan itu datang tanpa pertimbangan prinsip dan nilai-nilai dan tanpa mempertimbangkan reputasi, kepentingan yang tetap dan permanen dari Aljazair," kata Abderrazak Makri, kepala gerakan oposisi.Tur MBS ini sendiri adalah yang pertama sejak Jamal Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, dibunuh awal Oktober lalu di dalam Konsulat Saudi di Istanbul. 

Credit  sindonews.com

Prancis Mengakui Menyiksa Pejuang Kemerdekaan Aljazair

Macron

CB, Jakarta - Prancis, untuk pertama kalinya, mengaku bertanggung jawab melakukan penyiksaan terhadap para pejuang kemerdekaan Aljazair pada pertengahan 1950-an.
Pengakuan tersebut disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 13 September 2018. Dia mengatakan, Maurice Audin, seorang aktivis komunis pro-kemerdekaan hilang pada 1957.


Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pengawalnya. [Philippe Wojazer/Reuters]
"Dia tewas setelah mendapatkan siksaan saat Aljazair masih menjadi bagian dari Prancis," ucapnya seperti dikutip Al Jazeera.
Macron yang melakukan kunjungan ke janda Audin pada Kamis itu juga akan menyiapkan sebuah kebijakan untuk membuka arsip mengenai warga sipil dan militer baik warga Prancis maupun Aljazair.
Selama perang kemerdekaan pada 1954-62, lebih dari 1,5 juta warga Aljazair tewas setelah mereka berhadapan dengan pasukan Prancis. Aljazair adalah sebuah negara di bawah koloni Prancis selama 130 tahun.

Jacques Chirac. AP/Thibault Camus




"Satu hal yang ingin saya sampaikan yakni mengakui kebenaran," kata Macron kepada istri Audin.

Sementara itu, Josette Audin mengatakan kepada wartawan di apartemennya di Bagonlet, timur pinggiran Paris, "Saya tidak pernah berpikir hari ini akan datang."
Bekas Presiden Jacques Chirac pada 2003, disusul para pemimpin Prancis mengecam pendudukan Aljazair. Namun, hanya Macron yang mengakui Prancis bertanggung jawab melakukan penyiksaan terhadap para tahanan Aljazair.

Credit  tempo.co

Turki dan Aljazair Serukan Sidang Darurat PBB Soal Palestina

Truki dan Aljazair serukan sidang darurat PBB soal Palestina. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

NEW YORK - Turki dan Aljazair menyerukan sidang darurat Majelis Umum PBB untuk membahas dan memberikan suara pada rancangan resolusi tentang perlindungan Palestina. Sesi ini diminta oleh Turki sebagai presiden Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Aljazair atas nama Arab, sebuah pernyataan bersama mengatakan Jumat.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah pertemuan antara Presiden UNGA Miroslav Lajcak dan utusan Turki untuk PBB Feridun Sinirlioglu, bersama dengan perwakilan permanen Aljazair, Bangladesh, Senegal, Mesir dan Palestina di PBB seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (10/6/2018).

Tanggal untuk pertemuan darurat akan diumumkan dalam beberapa hari. Diperkirakan akan dilakukan minggu depan, menurut sumber diplomatik.

Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan teks rancangan resolusi akan mirip dengan rancangan resolusi sebelumnya yang diajukan oleh Kuwait pada 18 Mei ke Dewan Keamanan PBB dan diveto oleh AS pada 2 Juni lalu.


Dewan Keamanan PBB mengusulkan rancangan resolusi mengutuk kekerasan Israel dan menyerukan perlindungan internasional untuk rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Sepuluh negara, termasuk Cina, Prancis dan Rusia, memberikan suara mendukung, sementara Inggris, Polandia, Belanda dan Ethiopia memilih untuk abstain. Namun resolusi ini di veto oleh AS.

AS kemudian mengajukan resolusinya sendiri yang menyerukan penghukuman terhadap Hamas atas kekerasan di Gaza. Resolusi itu menyerukan kecaman dalam hal yang paling kuat atas serangan roket 29 Mei dari Gaza terhadap Israel yang merusak infrastruktur sipilnya.

Resolusi AS ditentang oleh Rusia, Kuwait dan Bolivia sementara 11 negara abstain dari pemungutan suara. Praktis hanya AS yang mendukung resolusinya.

Desember lalu, PBB secara besar-besaran mengadopsi resolusi atas Yerusalem, menyerukan AS untuk menarik pengakuannya atas kota itu sebagai Ibu Kota Israel, dengan dukungan 128 suara. 

Credit  sindonews.com

Pesawat Militer Aljazair Jatuh, Total 257 Korban Tewas

Pesawat Militer Aljazair Jatuh, Total 257 Korban Tewas. (Foto-foto: Reuters/Koran SINDO).

ALJIR - Sekitar 257 penumpang tewas ketika pesawat angkut militer Ilyushin Il-76 jatuh di dekat ibu kota Aljazair.

Pesawat itu mengalami kecelakaan di dekat bandara Boufarik, barat daya Aljir, kemarin. Sesaat pesawat jatuh, banyak orang berkumpul di dekat badan pesawat yang hancur dan terbakar. Banyak jenazah penumpang pesawat yang dievakuasi dengan kantung mayat berwarna putih.

Stasiun televisi milik pemerintah Aljazair melaporkan sebanyak 257 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Kementerian Pertahanan (Kemhan) Aljzair mengungkapkan jumlah martir yang meninggal adalah 247 penumpang dan 10 awak kabin, sebagian besar adalah tentara dan juga keluarganya. “Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Pusat Militer di Ain Naadja untuk dilakukan identifikasi,” demikian keterangan Kemhan Aljazair.

Melansir Reuters, Kemhan mengungkapkan pesawat transportasi militer itu hendak terbang ke Tindouf, wilayah perbatasan Aljazair dengan Sahara Barat. “Kecelakaan itu terjadi perimeter bandara,” ungkap Kementerian Pertahanan Aljazair. Mereka juga menyatakan ucapan duka bagi keluarga korban.

Juru bicara Badan Perlindungan Sipil Aljazair Mohammed Achour mengungkapkan, pesawat yang mengalami kecelakan itu berjenis Ilyushin II-76 buatan Rusia. “Pesawat itu mengangkut tentara dan anggota keluarganya,” katanya dilansir Guardian.

Militer menyatakan melakukan penyidikan mengenai penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. “Panglima Militer Jenderal Gaid Salah telah meninjau lokasi kecelakaan,” demikian keterangan militer Aljazair. Salah telah memerintahkan investasi mendalam kecelakaan tersebut.

Sementara itu, seorang anggota partai berkuasa di Aljazair, FLN, Djamel Ould Abbes mengungkapkan kepada stasiun televisi Ennahar kalau 26 anggota pejuang Polisario juga tewas. Polisario merupakan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan di Sahara Barat, wilayah yang juga diklaim oleh Maroko.

Tindouf merupakan kawasan di mana ribuan pengungsi dari Sahara Barat. Sebagian besar penduduk di sana adalah pendukung Polisario. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berusaha memediasi ketegangan di kawasan tersebut selama bertahun-tahun, tetapi selalu mengalami kegagalan.

Ketegangan di kawasan Sahara Barat terjadi sejak kolonialisasi Spanyol meninggal kawasan itu pada 1975. Maroko mengklaim kawasan itu. Sedangkan Polisario membentuk Republik Demokratis Arab Sahrawi di Sahara Barat. Polisario didukung penuh Aljazair.

Pesawat Ilyushin II-76 terbaru itu ternyata sudah berusia tua. Pesawat itu diproduksi pada 1970-an. Pesawat yang dijadikan alat transportasi itu dikabarkan tidak mendapatkan perawatan yang baik. Salah satu kelebihan pesawat tersebut adalah mampu lepas landas dan mendarat di landasan yang tidak rata.

Ilyushin Il-76 dikenal NATO dengan nama Candid merupakan pesawat empat mesin turbofan yang didesain perusahaan peawat Ilyushin.  Pesawat itu pertama kali digunakan sebagai angkut komersial pada 1967 untuk menggantikan Antonov An-12.

Pesawat itu awal mulanya digunakan untuk mengakut mesin berat ke wilayah pedalaman. Kemudian, Ilyushin Il-76 dibuat versi militer dan dikenal luas dan digunakan di Eropa, Asia, dan Afrika. Itu biasanya digunakan sebagai tanker pengisi bahan bakar dan pusat komando.

Ilyushin Il-76 juga dikenal sebagai pesawat kargo untuk mengangkut alat berat. Itu juga digunakan sebagai transportasi layanan darurat bagi warga sipil untuk bantuan kemanusiaan dan operasi bencana di seluruh dunia. 

Sebelumnya pada Februari 2014, pesawat Angkatan Udara Aljazair Lockheed C-130 Hercules jatuh di pegunungan di Aljazair timur dan menewaskan 77 orang.


Credit  sindonews.com