Ribuan warga Hong Kong protes UU ekstradisi baru

Pengunjuk rasa pro demokrasi berkumpul di depan alun-alun, yang dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak gerakan 'Occupy Central' pada 2014, di kantor pusat pemerintah di Hong Kong, China, Senin (1/1/2018). (REUTERS/Bobby Yip)

Hong Kong (CB) - Ribuan orang berpawai di parlemen Hong Kong pada Minggu menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi yang akan mengizinkan orang-orang dikirim ke China daratan untuk diadili - suatu langkah yang dikhawatirkan sebagian orang mengancam kebebasan inti kota itu.

Para penentang usulan tersebut takut hak-hak dan perlindungan hukum tergerus lebih lanjut di pusat keuangan itu. Kebebasan di Hong Kong dijamin berdasarkan kesepakatan penyerahan kota itu dari kekuasaan kolonial Inggris ke kedaulatan China pada tahun 1997.

Perkiraan awal beberapa ribu orang ikut bergabung dengan aksi itu di sepanjang Pulau Hong Kong mulai dari Causeway Bay ke gedung parlemen di kawasan bisnis.

Mantan anggota parlemen dan pegiat kawakan Leung Kwok-hung mengatakan langkah pemerintah itu berisiko menghilangkan  "kebebasan dari ketakutan" orang-orang Hong Kong.

Sejumlah pengunjuk rasa remaja mengatakan mereka mengkhawatirkan bepergian ke China setelah langkah itu, yang diusulkan pada saat pemerintah mendorong anak-anak muda memperdalam hubungan dengan wilayah daratan dan mempromosikan hubungan Hong Kong dengan bagian selatan China.

Para pengunjuk rasa meneriakkan tuntutan bagi pengunduran diri Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dengan menyatakan ia telah "mengkhianati" Hong Kong. Sebagian terlihat membawa bendera kuning, simbol gerakan pembangkangan sipil yang melumpuhkan sebagian Hong Kong selama 11 pekan tahun 2014.

Credit  antaranews.com

Ribuan orang berpawai di Hongkong protes perubahan UU ekstradisi

Foto dokumentasi HongKong. (foto ist/)

Hongkong (CB) - Ribuan orang berunjuk rasa di Hongkong pada Minggu menentang rencana pemerintah mengubah undang-undang ekstradisi, mengkhawatirkan terjadinya pengikisan kebebasan pribadi dan status kota itu sebagai pusat bisnis internasional.

Proposal pemerintah Hongkong itu, yang diumumkan pada Februari, akan memberikan pemimpin kota itu kekuasaan eksekutif untuk mengirim para buronan ke wilayah jurisdiksi yang tidak tercakup dalam sistem pengaturan yang telah berlaku, termasuk ke China Daratan dan Taiwan.

Para penyelenggara aksi mengatakan 12.000 orang turun ke jalan-jalan, sementara polisi memperkirakan jumlah mereka sekitar 5.200 pada saat puncak.

"Warga Hongkong semua harus menanggung konsekuensi negatif dari keputusan ini. Ini menimbulkan resiko kebebasan individu dibatasi," kata Lam Wing-kee, seorang penjual buku yang mengaku pada 2016 ia ditahan agen China.

Pemerintah, pekan lalu, mengatakan akan menyampaikan rancangan perubahan kepada pihak legislatif pada Rabu (3/4)

Rencana perubahan itu telah ditolak kuat oleh sejumlah anggota legislatif dan kelompok hak asasi manusia yang mengkhawatirkan bahwa perubahan itu dapat dieksploitasi oleh para pemimpin Partai Komunis China untuk merugikan kebebasan hukum Hongkong.

Credit  antaranews.com

Hong Kong Larang 737 MAX, Maskapai Norwegia Minta Ganti Rugi

Ilustrasi Boeing 737 MAX 8. (REUTERS/Matt Mills McKnight)

Jakarta, CB -- Badan Penerbangan Hong Kong memutuskan melarang maskapai yang menggunakan Boeing tipe 737 MAX 8 melintas di ruang udara mereka. Mereka menjadi pihak yang kesekian menerbitkan larangan itu sebagai dampak kecelakaan maut yang terjadi di Indonesia dan Ethiopia.

"Departemen Penerbangan Sipil (CAD) menghentikan sementara operasional Boeing 737 MAX dari, menuju, dan yang melintasi Hong Kong," demikian pernyataan otoritas Hong Kong, seperti dilansir AFP, Rabu (13/3).

CAD menyatakan larangan itu berlaku sejak hari ini pukul 18.00 waktu setempat. Mereka menyatakan sudah mengontak Badan Penerbangan Sipil AS (FAA) dan sejumlah lembaga lain, termasuk dengan dua maskapai yang mempunyai rute menuju Hong Kong, yaitu SpiceJet dari India dan Globus Airlines dari Rusia.


"Ini adalah langkah pencegahan untuk memastikan keselamatan penerbangan dan melindungi masyarakat," lanjut isi pernyataan CAD.

Maskapai yang bermarkas di Hong Kong, Cathay Pacific, sama sekali tidak mempunyai armada Boeing 737 MAX 8.

Di sisi lain, maskapai Ethiopian Airlines mengirim kotak hitam pesawat mereka yang jatuh pada 10 Maret lalu ke Eropa untuk diperiksa. Sedangkan maskapai Norwegian Air menuntut ganti rugi terhadap Boeing atas sejumlah larangan terbang atas tipe 737 MAX. Sebab, sejumlah armada 737 MAX mereka tidak boleh terbang ke sejumlah negara.

"Kami berharap Boeing mau membayar tagihan kami," tulis Norwegian Airlines melalui surel seperti dilansir Reuters.

Gelombang larangan terbang terhadap Boeing 737 MAX semakin luas. Negara-negara yang melarang semakin bertambah. Mereka adalah Australia, India, Fiji Oman, Singapura, China, Malaysia, Inggris, Indonesia, Ethiopia, Jerman, Prancis, Bermuda, Swiss, Uni Eropa, Kuwait, Selandia Baru, Korea Selatan, Turki, Uni Emirat Arab, Thailand, dan Libanon.

Larangan ini dikeluarkan setelah dua penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 mengalami kecelakaan mematikan dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

Amerika Serikat dan Kanada memastikan bahwa mereka tak akan melarang penggunaan Boeing 737 MAX 8.

AS sendiri sudah menyatakan bahwa pesawat Boeing 737 MAX 8 layak terbang. Namun, AS meminta Boeing untuk memodifikasi pesawat jenis tersebut.

Akan tetapi, Senat Amerika Serikat menyatakan secepatnya bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Penerbangan AS (FAA), terkait meluasnya larangan operasional Boeing tipe 737 MAX 8.

Credit cnnindonesia.com

Hong Kong Ajak Indonesia Ambil Peluang Bisnis di 2 Mega Proyek

irektur Jenderal Kantor Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong atau HKETO di Jakarta, Law Kin-wai membuka resepsi perayaan Tahun Baru Imlek 2019. [HKETO]

CB, Jakarta - Direktur Jenderal Kantor Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong atau HKETO di Jakarta, Law Kin-wai mengajak sektor bisnis, pengusaha, dan profesional Indonesia untuk mengambil peluang besar pada program Belt and Road Initiative dan proyek Guangdong-Hong Kong- Macau Bay Area.
Dalam pidato di acara resepsi perayaan Tahun Baru Imlek dengan berbagai kalangan di Jakarta, Selasa malam, 19 Februari 2019, Law menjelaskan program The Belt anda Road Initiative menyediakan berbagai pendorong dalam berbagai sektor, termasuk perbankan, asurani, pembangunan properti, periklanan, pelabuhan dan lostik, serta juga dengan pelatihan profesional.

Law berharap Indonesia dapat mmanfaatkan program ini. Sebaliknya, investasi Hong Kong di Indonesia menempati urutan terbesar ke 4.
"Saya percaya bahwa Indonesia dan Cina, termasuk Hong Kong akan membangun ikatan lebih kuat dalam investasi, ekonomi, perdagangan, budaya, pendidikan dan turisme," kata Law.

Sementara, untuk proyek pembangunan Greater Bay Area di 3 wilayah yakni Guangdo, Hong Kong, dan Macao juga dianggap berpotensi besar untuk bisnis, baik lokal maupun asing."Kami mendorong teman-teman Indonesia kami untuk mengekplor potensi di Greater Bay Area," kata Law.

Law juga menyinggung tentang proses pembahasan kesepakatan Perdagangan Bebas antara Hong Kong dan ASEAN yang sudah ditahap akhir, yakni ratifikasi bagi setiap anggota ASEAN dan selanjutnya segera dituangkan dalam peraturan presiden masing-masing negara.

Menurut Law, dengan adanya legalitas dari Kesepakatan Perdagangan Bebas, memunculkan peluang bisnis baru dan perdagangan yang lebih besar serta aliran investasi ke Hong Kong dan ASEAN, tentu saja termasuk Indonesia.

Credit  tempo.co

Cina Bangun Kluster Bisnis Raksasa di Guangdong, Hongkong, Macau

Pemandangan dari kereta gantung Ngong Ping 360 yang terletak di Pulau Lantau, Hong Kong, Jumat (25/1/18). (ANTARA News)

CB, Jakarta - Cina membuka dokumen proyek pembangunan kluster bisnis yang menghubungkan 9 kota yang ada di Hong Kong, Macau, Guangdong dengan biaya US$ 18 miliar atau setara dengan Rp 253,9 triliun.
Dokumen sebanyak 59 halaman itu, menurut South China Morning Post, Selasa, 19 Februari 2019, merancang sejumlah aspek pembangunan regional, termasuk pembangunan pusat IT internasional dan konstruksi infrastruktur.

Cina di antaranya akan meluncurkan kereta peluru yang menghubungkan Hong Kong, Macau, dan 9 kota lainnya kota dengan layanan kereta berkecepatan tinggi terbesar di dunia.
Menurut laporan Xinhua News dan dikutip Sputnik News, Selasa, 19 Februari 2019, proyek yang diberi nama Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area akan mencakup area seluas 56 ribu kilometer persegi dengan total populasi penduduk sekitar 70 juta jiwa, atau lebih besar dari Inggris.
"Sebagai salah satu wilayah paling terbuka dan dinamis secara ekonomi di Cina, the Greater Bay Area memainkan peran strategis yang signifikan dalam keseluruhan pembangunan negara," demikian pernyaaan yang terdapat di peta jalan proyek tersebut.

Pada tahun 2035, Kawasan the Greater Bay Area diperkirakan akan menjadi kluster yang didorong oleh inovasi dan dibentuk di sekitar empat kota utama Guanzhou dan Shenzhen, Hong Kong dan Macau, kota pelabuhan yang paling dikenal sebagai tempat perjudian.Masuknya nama Hong Kong dalam cetak biru Cina telah menuai kritik pedas dari para anggota parlemen Hong Kong.
Seperti dilaporkan South China Morning Post, Ketua Partai Civic yang pro-demokrasi, Alvin Yeung Ngok-klu berujar: Warga Hong Kong, akan menjadi pihak yang paling terkena dampak, tapi tidak pernah diajak berkonsultasi."

Ketua Partai Demokrasi Wu Chi-wai mengkritik pemerintah Hong Kong yang disebutnya tidak cukup melindungi dan proyek The Greater Bay Area akan memberikan manfaat kepada tetangga daripada Hong Kong.Sehari setelah Beijing mengungkapkan tentang cetak biru proyek Greater Bay Area, pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam menanggapi pernyataan sejumlah pemimpin partai oposisi Hong Kong dengan mengatakan, pemerintahannya telah membantu Beijing menyusun draf rancangan proyek itu dan berterima kasih pada Beijing yang memandang penting Hong Kong.
"Pembangunan Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area tidak hanya upaya baru untuk membuka jalan baru negara membuka diri di semua lini di era baru, tetapi juga langkah maju untuk menjalankan sistem satu negara dua sistem," ujar juru bicara pemerintah Hong Kong yang memiliki status otonomi khusus dari Cina dan berjuang untuk merdeka.
Perempuan yang memimpin kota Hong Kong ini juga mengaku telah menandatangani kesepakatan kerangka kerja untuk memperdalam kerja sama dengan Guangdong dan Macau.

Credit  tempo.co

Kapal Induk AS Diduga Sebabkan Kekacauan Elektronik di Hong Kong

Kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat, USS Ronald Reagan, saat singgah di Hong Kong, Rabu lalu. Foto/Facebook/Asia Times

HONG KONG - Kekacauan perangkat elektronik terjadi di sebuah kota di Hong Kong ketika kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat (AS) USS Ronald Reagan singgah. Para warga setempat tidak bisa membuka pintu mobil dari jarak jauh.

Selain itu, para pengguna ponsel mengeluhkan layanan yang mengalami intermittent atau berhenti sementara.

Kekacauan perangkat elektonik itu terjadi hari Rabu, tepat di saat USS Ronald Reagan menjatuhkan jangkar beberapa kilometer di sebelah selatan Pulau Tsing Yi, dekat Pelabuhan Victoria, Hong Kong.

Mengutip Asia Times, Sabtu (24/11/2018), gangguan misterius itu diduga disebabkan oleh peralatan anti-radio dan anti-spionase elektronik kapal induk USS Ronald Reagan yang diaktifkan sebelum berlayar ke Hong Kong.

Para pemilik mobil di wilayah distrik tengah dan barat Hong Kong juga mengalami masalah serupa ketika mereka menggunakan sistem kunci mobil jarak jauh.

Otoritas Komunikasi Hong Kong mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan kerusakan perangkat nirkabel. Namun, Konsulat Jenderal AS di Hong Kong, melalui seorang juru bicara, mengaku tidak mengetahui masalah tentang kehadiran kapal induk di pelabuhan yang memengaruhi kendaraan sipil.

Ahli komunikasi radio di organisasi Federasi Teknologi Informasi Hong Kong mengatakan kepada surat kabar lokal bahwa dia menemukan sebagian besar mobil yang terkena dampak adalah mobil produksi Jepang.

Mobil buatan Jepang menggunakan frekuensi 315 MHz untuk sistem penguncian jarak jauh, dan frekuensi ini diduga dekat dengan radar dan peralatan elektromagnetik lainnya yang ada atas kapal induk AS.

Selama beberapa dekade Hong Kong telah menjadi lokasi rutin persinggahan Kapal perang AS. Kapal Induk USS Ronald Reagan sendiri sering berkunjung ke wilayah milik China itu sejak tahun 2003, dengan kunjungan sebelumnya terjadi bulan Oktober 2017. Sebelum kejadian ini, perangkat elektronik sipil setempat tidak pernah mengalami kekacauan.

Meskipun demikian, Kepolisian Hong Kong dilaporkan kerap menyebarkan perangkat "anti-explosive signal-jamming van" ketika pejabat asing seperti Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev atau Presiden Indonesia Joko Widodo berada di wilayah tersebut. 

Credit  sindonews.com

Kapal Induk AS Tiba di Hong Kong

Kapal Induk USS Ronald Reagan

Foto: imgkid.com

Kapal perusak AS dan kapal penjelajah diperkirakan juga akan merapat di Hong Kong

CB, BEIJING -- Kapal induk Amerika Serikat USS Ronald Reagen tiba di Hong Kong pada Rabu (21/11) pagi, demikian laporan media resmi Cina. Kedatangan kapal induk AS tersebut atas persetujuan Beijing.

Kedatangan kapal induk AS ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa saling percaya antara Cina dengan AS dan upaya menciptakan suasana persahabatan antardua kekuatan dunia itu menjelang digelarnya KTT G20 di Argentina pada akhir bulan ini.

Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan mengadakan pembicaraan selama KTT G20 berlangsung. USS Reagen merapat di Hong Kong pada pukul 11.25 waktu setempat (10.25 WIB) sebagaimana informasi yang dirilis Departemen Kelautan Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong di lamannya.

Kapal perusak AS, seperti USS Curtis Wilbur, USS Benfold, dan kapal penjelajah USS Chancellorsville juga diperkirakan merapat di Hong Kong, demikian laporan laman berita hkcd.com.

Pengamat militer dan komentator televisi, Song Zhongping, mengatakan bahwa diijinkannya kapal-kapal perang AS mendarat di Hong Kong itu mengindikasikan jalinan kemitraan militer AS-Cina.

Beijing menolak permintaan armada amfibi AS, Wasp, memasuki wilayah Hong Kong pada September lalu di tengah perang dagang antarkedua negara dan sanksi AS terhadap militer Cina atas tuduhan pembelian jet tempur Rusia dan sistem peluru kendali darat ke udara.

Profesor dari Cina Foreign Affairs Universty, Li Haidong, di Beijing mengatakan bahwa diizinkannya kapal induk AS berlabuh di Hong Kong itu menandakan keinginan Cina memperluas kemitraan dengan AS. "Kemitraan militer merupakan hal krusial dari keseluruhan hubungan antara Cina dan AS," katanya seperti dikutip Global Times.

Meskipun ada perbedaan pandangan antarkedua negara, lanjut dia, para pemimpin kedua negara tetap menjalin komunikasi untuk meredakan tensi ketegangan.

Seperti diberitakan South China Morning Post, Panglima Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Garrison Hong Kong, Letnan Jenderal Tan Benhong, diundang ke dek USS Reagen untuk menyaksikan langsung latihan tinggal landas dan pendaratan jet-jet tempur AS.

PLA Cina dan Angkatan Darat AS akann melakukan latihan bersama tentang bantuan kemanusiaan dan penanganan pascabencana di Nanjing, Provinsi Jiangsu, Cina, pekan depan.

Credit  republika.co.id

Jembatan Hong Kong-Makau-Zhuhai terpanjang di dunia dibuka untuk umum

Jembatan sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Hong Kong-Makau-Zhuhai diresmikan Presiden China Xi Jinping, Selasa (23/10/2018) dan terbuka untuk umum mulai Rabu (24/10/2018) (Xinhua)

Beijing (CB) - Jembatan sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Zhuhai-Makau-Hong Kong (HZMB) mulai dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden China Xi Jinping, Selasa.

Presiden Xi bersama para pejabat Pemerintah Provinsi Guangdong, Kepala? Pemerintah Daerah Khusus Hong Kong Carrie Lam, dan Pemerintah Daerah Khusus Makau membuka jembatan tersebut dari gedung pemeriksaan penumpang terpadu di Zhuhai, Provinsi Guangdong, menurut laporan media setempat.

Teknisi dan karyawan yang mewakili 50 ribu pekerja konstruksi dari China, Makau, dan Hong Kong, termasuk perancang hadir dalam peresmian tersebut.

Juga hadir operator dari ketiga kota, para petugas imigrasi dan bea cukai terpadu HZMB.

Perpaduan jembatan, terowongan, dan pulau buatan yang totalnya mencapai 55 kilometer itu diklaim oleh media China dan Hong Kong sebagai terpanjang di dunia.

Rentang jembatan di atas laut itu juga menghubungkan tepi barat dan timur Sungai Mutiara.

Studi kelayakan jembatan tersebut memakan waktu selama lima tahun dan konstruksinya membutuhkan waktu sembilan tahun.

Jembatan mampu menghubungkan secara fisik penduduk Hong Kong, Makau, dan Provinsi Guangdong dalam waktu kurang dari satu jam.

HZMB diharapkan bisa memperkuat relasi perdagangan, keuangan, logistik, dan pariwisata di ketiga wilayah, demikian dilaporkan China Daily.

Pembangunan konstruksi jembatan dimulai pada 2009 dan semula akan dibuka pada 2016.

Kritikus menjuluki jembatan itu sebagai "gajah putih" dan "proyek penuh darah dan keringat" karena telah menewaskan sembilan pekerja dan melukai 400 lainnya selama tahap konstruksi di bagian Hong Kong, menurut South China Morning Post.

Namun, serikat pekerja konstruksi menganggap jumlah korban lebih banyak daripada data yang dilansir pemerintah tersebut.

Hasil studi kelayakan 2008 menyebutkan bahwa pada 2030 jembatan itu akan dilalui 33.100 kendaraan dan 171.800 penumpang.

Perkiraan tersebut lebih rendah menjadi 29.100 kendaraan dan 126.000 penumpang sesuai studi kelayakan pada 2016.

Credit  antaranews.com

China Larang Parpol, Ribuan Orang Unjuk Rasa di Hong Kong

Pengunjuk rasa yang menentang pelarangan parpol di Hong Kong oleh China (REUTERS/Bobby Yip)

Jakarta, CB -- Ribuan orang pro demokrasi berunjuk rasa di Hong Kong menentang penindasan yang dilakukan oleh Beijing. Para pengunjuk rasa khawatir bahwa pengekangan Beijing akan menjadi ancaman serius bagi kebebasan di kota semi-otonom itu.

Protes ini terjadi setelah Hong Kong melarang partai pro kemerdekaan di wilayah itu. Alasannya, partai itu mengancam keamanan nasional. Hal ini merupakan kali pertama diberlakukannya pelarangan partai politik di kawasan itu sejak 1997.

Munculnya gerakan kemerdekaan yang menyerukan Hong Kong untuk memisahkan diri dari China telah membuat Beijing marah karena hal itu menekan pentingnya integritas teritorial dan menyebabkan tindakan keras terhadap politik.

Pemimpin aktivis pro-demokrasi, Joshua Wong mengatakan bahwa dirinya takut partainya, Demosisto menjadi partai yang dilarang berikutnya karena mempromosikan penentuan nasib untuk Hong Kong.

Salah satu kandidat Demosisto sudah dilarang ikut pemilu baru-baru ini.

"Kita perlu melindungi dan membela kebebasan berserikat di Hong Kong," kata Wong kepada AFP.

Unjuk rasa pro-demokrasi ini diadakan setiap 1 Oktober yang menandai pembentukan partai komunis dari Republik Rakyat China.

Hong Kong memiliki hak kebebasan berpendapat tetapi mereka juga memiliki kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa hak itu mulai berkurang.

Ada juga kekhawatiran bahwa kota itu akan memperkenalkan Undang-Undang Anti Subversi kontroversial yang dirancang untuk melindungi keamanan nasional China dan berpotensi adanya risiko lebih lanjut.


Kritikan Demonstran

"Mereka berbicara mengenai keamanan nasional, tetapi bagaimana dengan keamanan kami? mereka tidak peduli tentang itu," kata Miss Hau, seorang pekerja kantoran dengan nama samaran.

"Hari ini mereka mengatakan kami tidak dapat berbicara mengenai si A, tetapi mereka mengatakan jika kami tidak dapat berbicara mengenai B, dan pada akhirnya kami tidak akan berbicara tentang apapun," kata dia kepada AFP.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam mengatakan dalam sebuah pidato resmi bahwa Hong Kong harus menegakkan kedaulatan, keamanan, dan pengembangan kepentingan China.

Pada bulan lalu, adanya pembukaan rel kereta api berkecepatan tinggi bernilai miliaran dollar ke daratan.

Sebuah jembatan besar yang tertunda antara Hong Kong dan China Selatan akan dibuka akhir bulan ini.

Meskipun, banyak ketidakpuasaan warga China yang terus meningkat. Jumlah yang hadir di demonstrasi
Seorang mahasiswa, Yuet Wong, 21, mengatakan ada rasa tidak berdaya di kalangan anak muda terutama setelah adanya diskualifikasi legislator pro demokrasi terpilih, tetapi mengatakan bahwa dia masih termotivasi untuk keluar.

"Bahkan jika kami tidak dapat mencapai sesuatu dengan segera, kami ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami tidak akan dikompromikan dan tidak akan diam," katanya kepada AFP.





Credit  cnnindonesia.com

Memanas, China Tolak Kunjungan Kapal Perang AS ke Hong Kong

Foto/Ilustrasi/SINDOnews

BEIJING - China menolak permintaan sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) untuk melakukan kunjungan pelabuhan ke Hong Kong bulan depan. Penolakan ini seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara di bidang militer dan front ekonomi.

Pembatalan kunjungan yang direncanakan oleh Wasp, sebuah kapal penyerang amfibi yang membawa kontingen Marinir, mengikuti keputusan China untuk membatalkan kunjungan seorang laksamana senior ke AS untuk menghadiri konferensi angkatan laut minggu ini.

Kedua tindakan itu didorong oleh keputusan pemerintah Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap sebuah perusahaan militer negara China yang terkait dengan Tentara Pembebasan Rakyat karena membeli senjata dari Rusia.

Konsulat AS di Hong Kong mengkonfirmasi penolakan China untuk mengizinkan kapal perang Wasp berkunjung tetapi tidak menjelaskan alasan dibalik itu.

"Kami memiliki rekam jejak panjang dari kunjungan pelabuhan yang sukses ke Hong Kong, dan kami berharap itu akan berlanjut," kata juru bicara dalam sebuah pernyataan, yang menolak diidentifikasi sesuai dengan kebijakan Departemen Luar Negeri AS seperti dikutip dari New York Times, Rabu (26/9/2018).

Sementara itu juru bicara kementerian luar negeri Cina, Geng Shuang, menangkis pertanyaan tentang kunjungan pelabuhan yang dibatalkan itu. Namun ia mengatakan China mempertimbangkan permintaan kasus per kasus, sesuai dengan kedaulatan negara.

Meskipun militer Cina dan Amerika telah lama menjadi saingan, pertukaran dan kunjungan pelabuhan sudah umum terjadi selama bertahun-tahun. Kunjungan ke pelabuhan ini menggabungkan diplomasi dan hubungan masyarakat dengan daun pantai yang sangat dibutuhkan bagi para pelaut dan Marinir.

Tahun lalu, USS Sterett, kapal perusak bersenjata rudal, mengunjungi salah satu pangkalan angkatan laut paling sensitif di China, di Zhanjiang di Tiongkok selatan.

Namun demikian, kunjungan semacam itu tunduk pada pasang surut dalam hubungan negara-negara tersebut. Pada tahun 2016, kunjungan pesawat Amerika, John C. Stennis yang direncanakan ke Hong Kong, ditolak pada saat pemerintahan Obama menjadi semakin frustrasi dengan ekspansi pulau buatan China di wilayah sengketa di Laut Cina Selatan.

Credit  sindonews.com

Hong Kong Larang Partai yang Serukan Merdeka dari China

Andy Chang, pemimpin Partai Nasional Hong Kong. Partainya resmi dilarang karena menyerukan Hong Kong merdeka dari China. Foto/REUTERS/Paul Yeung/Pool

HONG KONG - Otoritas Hong Kong pada hari Senin (24/9/2018) secara resmi melarang partai politik yang mempromosikan kemerdekaan wilayah itu dari China. Larangan ini merupakan yang pertama kali sejak wilayah tersebut diserahkan oleh Inggris kepada China pada tahun 1997.

Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee mengumumkan pelarangan terhadap Partai Nasional Hong Kong dalam pernyataan singkat yang diterbitkan dalam dokumen pemerintah. Pengumuman muncul sepuluh hari setelah partai mengajukan argumen yang menentang langkah otoritas setempat.

Pengumuman Lee tidak memberikan rincian lebih lanjut. Namun biro keamanan Hong Kong sebelumnya telah mengatakan dalam sebuah surat kepada pemimpin Partai Nasional Hong Kong, Andy Chan, 27, bahwa partai itu harus dibubarkan.

Lee menyatakan larangan berlaku di bawah Ordonansi Perkumpulan Hong Kong, sebuah undang-undang era kolonial yang mengharuskan semua kelompok dan organisasi sosial untuk mendaftar ke polisi.

Undang-undang itu memberi mandat bagi pemerintah untuk melarang kelompok atau pun partai demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Lee mengatakan kepada wartawan bahwa partai partai berumur dua tahun itu siap menggunakan semua metode untuk membentuk kemerdekaan, yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan melanggar Basic Law (Undang-Undang Dasar), konstitusi mini yang mengatur hubungan Hong Kong dengan China.

"(Partai) ini memiliki agenda yang jelas dalam membuat Hong Kong sebagai republik," kata Lee, seperti dikutip Reuters.

Lee juga mengatakan partai itu telah menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap China daratan.

Pihak berwenang tidak bisa mengesampingkan tindakan terhadap kelompok atau partai lain, termasuk yang mempromosikan "penentuan nasib sendiri" serta kemerdekaan penuh.

Gerakan kemerdekaan Hong Kong baru muncul beberapa tahun ini yang mendapat reaksi keras dari otoritas setempat. Reaksi keras itu membuat Partai Nasional Hong Kong dan pemimpinnya, Andy Chan, menjadi terkenal.

Hong Kong sudah diatur berdasarkan prinsip "satu negara, dua sistem". Prinsip itu memungkinkan Hong Kong menjadi pusat keuangan global yang tingkat otonomi dan kebebasan tinggi yang tidak dinikmati di China, termasuk sistem hukum independen serta kebebasan berbicara dan berkumpul.

Chan kerap dikutip media lokal dan internasional dalam beberapa pekan terakhir. Pada bulan Agustus, dia berbicara di Hong Kong's Foreign Correspondent's Club, sebuah tindakan yang dikutuk oleh Kementerian Luar Negeri China dan pejabat China yang berbasis di Hong Kong. 

"Saya tidak akan pernah berhenti dalam mengejar kebebasan, hak asasi manusia, kesetaraan dan martabat," kata Chan kepada Reuters sebelumnya.

Chan menolak berkomentar ketika dihubungi oleh Reuters terkait larangan partainya. Beberapa laporan media mengatakan dia mempertimbangkan untuk mengajukan banding.


Credit  sindonews.com

Hong Kong yang dikuasai China akan larang kelompok separatis

Dokumentasi seorang pengunjuk rasa membawa bekas bendera kolonial saat berdemonstrasi di Hong Kong, China, Minggu (1/7/2018), hari peringatan 21 tahun penyerahan kota ke kedaulatan China dari kekuasaan Inggris. (REUTERS/Bobby Yip)

Hong Kong (CB) - Hong Kong, Selasa, memulai proses yang dapat mengarah kepada pelarangan atas kelompok atau organisasi yang mempromosikan pemisahan dari China.

Hal itu langkah pertama sejak kembalinya bekas koloni Inggris itu ke kekuasaan China pada 1997 yang telah diusahakan untuk melarang organisasi politik.

Langkah terhadap Partai Nasional Hong Kong itu muncul pada saat pihak berwenang telah melakukan tekanan atas para pegiat demokrasi muda, beberapa di antaranya telah dijebloskan ke dalam penjara, dan mengecam aksi pro kemerdekaan sebagai tantangan ilegal bagi penguasa Partai Komunis di Beijing.

Biro Keamanan menulis sepucuk surat kepada pendiri partai itu, Andy Chan, memberitahu dia punya waktu 21 hari "untuk membuat pernyataan secara tertulis" mengapa partainya tak seharussya dilarang, demikian halaman sosial media partai tersebut, yang memasang surat itu.

Sekretaris bagi Keamanan, John Lee, mengatakan, ia tak melarang kelompok itu dan bahwa ia hanya dapat melakukan hal tersebut setelah memberinya waktu untuk menyerahkan tanggapannya.

"Ya di Hong Kong kami punya kebebasan berkumpul, tetapi hak itu bukan tanpa pembatasan," kata Lee kepada wartawan.

Hongkong diperintah di bawah satu prinsip "satu negara, dua sistem" yang menjanjikannya tingkat otonomi tinggi dan kebebasan tak dinikmati di China, seperti kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul.

Tapi cengkeraman ketat China atas pusat finansial itu telah menyulut ketegangan termasuk gerakan "Duduki Pusat" 2014 yang menghalangi jalan-jalan utama hampir selama tiga bulan dalam usaha gagal menekan Beijing untuk mengizinkan demokrasi penuh.

Lee tidak akan memeberikan rincian menegenai kelompok apa yang telah memicu kemungkinan pelarangan diberlakukan, kendati dia mengutip Ordinansi Kemasyarakatan Hong Kong yang menyatakan, kelompok dapat dilarang berdasarkan hukum yang berlaku "demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum atau perlindungan hak-hak dan kebebasan yang lain".

"Keamanan nasional" didefinisikan secara khusus sebagai "menjaga integritas teritorial dan kemerdekaan Republik Rakyat China".

Partai Nasional Hongkong merupakan salah satu dari sekelompok organisasi-organisasi yang secara terbuka mendorong kemerdekaan Hong Kong. Partai itu yang didirikan pada 2016 menarik sedikitnya 2.500 orang untuk ikut dalam pawai pro kemerdekaan pertama dua tahun lalu.

Chan mengatakan kepada Reuters ia akan berkonsultasi dengan para pengacaranya mengenai langkah berikutnya dan berjanji akan terus mendorong kemerdekaan.

"Saya tak akan pernah berhenti dalam perjuangan saya bagi kebebasan, hak-hak asasi manusia, ersamaan dan martabat," ujar Chan, 27 tahun, yang sebelumnya dilarang turut mencalonkan diri merebut satu kursi di Dewan Legislatif Hongkong, kepada Reuters.

Sebagian besar di kota berpenduduk 7,3 juta orang itu tidak mendukung kemerdekaan. Beijing berulang-ulang mengecam gerakan tersebut, takut gagasan itu memiliki pijakan di daratan China.

Credit  antaranews.com

China Pertegas Sikap Soal Taiwan dan Hong Kong

 

 China mengisyaratkan akan bersikap tegas untuk meredam perlawanan di Taiwan dan Hong Kong dalam Kongres Parlemen Tahunan di Beijing. (REUTERS/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- China mengisyaratkan akan bersikap tegas untuk meredam perlawanan di Taiwan dan Hong Kong, di tengah meningkatnya frustasi atas pemerintahan Presiden Xi Jinping di dua wilayah tersebut.

Dalam pidato pembukaan Kongres Rakyat Nasional (Parlenen) Tahunan di Beijing, Perdana Menteri Li Keqiang memperingatkan bahwa China "tidak akan mentolerir skema separatis" di Taiwan, di tengah meningkatnya ketegangan antara daratan utama dan pulau yang ingin melepaskan diri tersebut.

Laporan tersebut mengatakan bahwa Beijing akan terus menegakkan prinsip "satu China" dan mempromosikan "hubungan damai" dengan Taiwan berdasarkan konsensus 1992.

Konsensus tersebut menyetujui adanya satu China tanpa spesifik menyebut Beijing atau Taipei sebagai perwakilan sahnya.

Beijing juga akan "mengupayakan kembali reunifikasi China secara damai," kata Li.

Tapi, dia menambahkan, bahwa pihaknya "tidak akan pernah mentoleransi skema separatis atau aktivitas 'kemerdekaan Taiwan'."


China masih menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya yang menunggu penyatuan kembali. China telah memutus komunikasi resmi dengan Taipei setelah Presiden Tsai Ing-wen menolak untuk mengakui pulau demokratis tersebut sebagai bagian dari "satu China".

Dewan Urusan Daratan Utama Taiwan, menangani hubungan dengan China, mengatakan bahwa pulau tersebut ingin "mempertahankan status quo yang damai dan stabil di Selat Taiwan".

"Kami mendorong China untuk mengadopsi pemikiran positif dan pandangan ke depan yang inovatif mengenai pengembangan hubungan lintas selat," kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan.

China mangungkapkan kemarahan minggu lalu setelah Senat AS mengeluarkan undang-undang untuk mendorong kunjungan antara Washington dan Taipei "di semua level".

Washington memutus hubungan diplomatik formal dengan Taiwan pada 1979 untuk mendukung Beijing. Tetapi mereka mempertahankan hubungan dan menjual senjata kepada pulau tersebut, membuat China marah.




Meningkatnya Kekhawatiran

Laporan tersebut juga mengisyaratkan penegasan sikap Beijing untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di kota semi otonomi Hong Kong dan Makau, yang dipimpin Beijing dengan prinsip "Satu negara, Dua sistem".

Tahun lalu, bagian laporan tentang bekas koloni Eropa tersebut mengatakan mereka akan diberikan "otonomi tingkat tinggi". Tahun ini, bagian tersebut dihilangkan.

Laporan tahun ini mengacu pada konsep "Satu negara, dua sistem" tetapi tidak lagi disebutkan akan diterapkan dengan "tegas".

Perubahan itu mungkin tampak kecil tetapi bisa berarti besar dalam sistem dimana berbagai dokumen pemerintah diedit hingga koma terakhirnya.

Hong Kong diperintah di bawah kesepakatan "satu negara, dua sistem" sejak 1997, ketika Inggris menyerahkan wilayah itu kembali ke China.

Foto: REUTERS/Taipei Photojournalists Association Berbeda dengan pendahulunya yang kompromis, Presiden Tsai Ing Wen lebih keras terhadap China.

Sistem tersebut memungkinkan pengakuan hak-hak warga yang tidak berlaku di daratan utama. Termasuk kebebasan berbicara dan pemilihan pemimpin Hong Kong yang 'setengah' langsung, serta pengadilan yang independen.

Tapi ada kekhawatiran bahwa kebebasan ini terancam oleh Beijing.

Tanya Chan, seorang anggota parlemen pro-demokrasi di kota tersebut, mengatakan hilangnya penyebutan orang-orang Hong Kong yang mengatur dirinya sendiri bukanlah suatu kesalahan.

"Saya tidak berpikir ada kelalaian tanpa tujuan, terutama bila orang Hong Kong prihatin dengan otonomi dan sistem secara keseluruhan," katanya kepada AFP.

"Saya khawatir apakah pemerintah China masih menghormati janji-janji penting ini," Chan menambahkan, memprediksi lebih banyak intervensi "serius dan terbuka" oleh Beijing.

Claudia Mo, seorang legislator pro-demokrasi Hong Kong lainnya, menambahkan kesepakatan "satu negara, dua sistem" sudah mati. "Mereka baru saja memastikannya," kata dia.




Credit  cnnindonesia.com