Cina Yakin Masalah Nuklir Korut Bisa Selesai Melalui Dialog

Warga Korea Selatan (Korsel) menonton tayangan peluncuran proyektil Korea Utara (Korut) dalam program berita di Seoul Railway Station di Seoul, Korsel, Sabtu (4/5).

Foto: AP Photo/Ahn Young-joon

Korut menembakkan dua rudal jarak pendek pada Kamis pekan lalu.

CB, BEIJING -- Diplomat tinggi pemerintah Cina mengatakan masih ada kemungkinan memecahkan masalah nuklir Korea Utara (Korut) melalui dialog internasional. Pernyataan ini diungkapkan setelah Pyongyang melepaskan dua tembakan rudal jarak pendek.

Korut menembakkan dua rudal jarak pendek pada Kamis pekan lalu. Hal itu menjadi uji coba kedua semacam ini dalam waktu kurang dari satu pekan.

Dalam perjalanannya menuju Rusia, Penasihat Negara Cina Wang Yi mengatakan proses resolusi sudah buntu. Menurutnya, sejak pertemuan AS-Korut di Hanoi pada Februari gagal, ketidakpastian terus meningkat.

"Tapi kami melihat dari sisi Korut masih menahan tujuan dasar untuk mencapai denuklirisasi semenanjung (Korea), dan dari sisi AS belum mengabaikan pemikiran dasar untuk menyesaikan isu ini melalui dialog," kata Wang dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina, Selasa (14/5).

Wang yakin proses denuklirisasi Semenanjung Korea belum keluar jalur. "Dan tetap dalam kerangka kerja untuk resolusi politik," katanya.


Ia menambahkan kebuntuan terjadi karena kedua belah pihak belum menemukan peta jalan yang layak dan realistis untuk membuat resolusi. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia tidak melihat uji coba rudal Korut telah 'melanggar kepercayaan'. 

Credit  republika.co.id

Rusia: Iran Berhak Tangguhkan Sebagian Kesepakatan Nuklir

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, Iran memiliki hak untuk menangguhkan sebagian komitmennya di bawah kesepakatan nuklir. Foto/Reuters

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, Iran memiliki hak untuk menangguhkan sebagian komitmennya di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), atau yang lebih dikenal dengan nama kesepakatan nuklir.

Berbicara saat melakukan pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi di Moskow, Lavrov mengatakan, Beijing dan Moskow yakin bahwa penting untuk mempertahankan perjanjian itu.

Lavrov kemudian mengatakan, dia dan Wang Yi juga telah menyetujui bahwa sanksi sepihak Washington terhadap Iran tidak sah dan bertujuan untuk menghentikan ekspor minyak dari negara tersebut.

"Kami juga mencatat bahwa Iran tetap berkomitmen pada JCPOA, tetapi mengharapkan hal yang sama dari rekan-rekan Eropa kami, yang juga harus melaksanakan bagian mereka dari perjanjian itu," ucap Lavrov, seperti dilansir Sputnik pada Senin (13/5).

Diplomat senior Rusia itu kemudian menyatakan harapan untuk melakukan pembicaraan "jujur" dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo tentang masalah ini. Keduanya dijadwalkan melakukan pertemuan di Sochi, hari ini.

Pernyataan Lavrov datang beberapa hari setelah Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan bahwa ia telah memberi tahu para penandatangan kesepakatan itu, yakni Prancis, Rusia, China, Inggris dan Jerman bahwa mereka akan menangguhkan sebagian dari komitmen dalam kesepakatan yang diteken tahun 2015 lalu. 

Credit  sindonews.com

Sekjen PBB berharap kesepakatan nuklir Iran dapat diselamatkan

Peta fasilitas nuklir Iran. (iranreview.org) (Istimewa)

Washington (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berharap kesepakatan nuklir Iran dapat diselamatkan, kata juru bicaranya pada Rabu (8/5), setelah Teheran mengancam akan keluar dari kesepakatan 2015 tersebut.

"Sekretaris Jenderal terus kembali menyatakan bahwa Rencana Aksi Gabungan Menyeluruh (JCPOA) merupakan prestasi besar dalam anti-penyebaran nuklir dan diplomasi dan telah memberi sumbangan bagi ekamanan serta perdamaian regional dan internasional," kata Farhan Haq dalam satu taklimat.

Kesepakatan bersejarah itu antara Iran kelompok negara P5+1 -- kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman-- memberlakukan pengekangan ketat atas program nuklir Iran sebagai imbalan bagi pencabutan sanksi lama AS.

Presiden Iran Hassan Rouhani pada Rabu mengancam akan keluar dari kesepakatan tersebut dalam waktu 60 hari jika kepentingan Teheran tidak dilindungi.

Iran juga bersiap melanjutkan kegiatan pengayaan uraniumnya kapan saja diperlukan, kata Kepala Badan Tenaga Atom Iran Ali Akbar Salehi.

"(Guterres) sangat berharap bahwa Rencana Aksi Gabungan Menyeluruh dapat dipelihara," kata Haq, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump membawa Washington ke luar dari kesepakatan nuklir itu, dan apa yang mengikuti adalah kegiatan "tekanan maksimal", yaitu pemerintah Trump menjatuhkan kembali sanksi ekonomi atas sektor energi dan perbankan Iran. Washington juga mengakhiri keringanan sanksi buat negara yang membeli minyak Iran.

Credit  antaranews.com

Israel Bersumpah Tak Akan Biarkan Iran Bersenjata Nuklir Lagi

PM Israel, Benjamin Netanyahu, bersumpah tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir setelah Hassan Rouhani mengancam akan memperkaya uranium lagi. (Sebastian Scheiner/Pool)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersumpah tidak akan membiarkan dan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir lagi.

"Pagi ini dalam perjalanan, saya mendengar bahwa Iran bermaksud melanjutkan program nuklirnya lagi. Kami tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir," ucap Netanyahu, Rabu (8/5).

Pernyataan itu diutarakan Netanyahu menyusul sikap Iran yang mengancam melanjutkan pengayaan uranium jika pihak-pihak penandatangan kesepakatan nuklir 2015 tak membela Teheran dari sanksi Amerika Serikat.

Melalui pidato di stasiun televisi nasional, Presiden Iran Hassan Rouhani melontarkan langsung ancaman tersebut kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA, yakni Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia.


Rouhani memberikan waktu 60 hari bagi kelima negara tersebut untuk berjanji melindungi sektor minyak dan perbankan Iran di tengah sanksi AS.

Netanyahu sendiri telah menjadi penentang keras perjanjian nuklir yang disepakati era Presiden Barack Obama tersebut.

Dilansir AFP, ia bahkan sangat mendukung keputusan Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian itu dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran.

Israel merupakan musuh bebuyutan Iran dan selama ini dianggap sebagai negara dengan kapabilitas militer terdepan di Timur Tengah. Negara Zionis itu juga disebut-sebut sebagai satu-satunya yang memiliki senjata nuklir di kawasan.

Di sisi lain, Iran juga tidak mengakui kedaulatan Israel sebagai negara. Penentangan terhadap pembentukan negara Yahudi telah lama menjadi prinsip utama kebijakan resmi Iran pasca-revolusi.

Iran telah menjadi pendukung setia Palestina dan kelompok-kelompok anti-Israel lainnya, termasuk Hamas dan Hizbullah di Libanon.

Credit  cnnindonesia.com

Prancis Serukan Iran Hormati Kesepakatan Nuklir

Prancis menyerukan Iran untuk tetap memegang komitmen kesepakatan nuklir 2015. Foto/Istimewa

PARIS - Prancis meminta Iran untuk menghormati semua komitmennya setelah Teheran mengumumkan pihaknya akan melonggarkan beberapa pembatasan terhadap program nuklirnya. Paris memperingatkan terhadap tindakan apa pun yang akan mengarah pada eskalasi.

Iran mengumumkan langkah-langkah untuk menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan 2015 dengan kekuatan dunia, namun Teheran mengancam akan ada tindakan lebih lanjut jika negara-negara kekuatan dunia tidak melindunginya dari sanksi Amerika Serikat (AS).

“Perancis memperhatikan pernyataan ini dengan prihatin. Prancis berkomitmen untuk memastikan bahwa perjanjian ini, kunci untuk rezim non-proliferasi internasional dan keamanan internasional, sepenuhnya dilaksanakan,” kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Olivier Gauvin dalam sebuah pernyataan.

"Adalah penting untuk menghindari tindakan apa pun yang akan menghalangi pelaksanaan kewajiban mereka oleh para pihak yang sekarang terlibat dalam perjanjian atau yang akan memicu eskalasi," imbuhnya.

"Prancis bertekad untuk memastikan bahwa perjanjian itu sepenuhnya dilaksanakan dan bahwa saluran keuangan dan ekspor Iran tetap terbuka," tukasnya seperti dilansir dari Reuters, Kamis (9/5/2019).

Gauvin mengatakan Prancis berhubungan erat dengan pihak-pihak yang tersisa dari perjanjian tersebut, terutama Eropa, untuk meninjau kembali pernyataan Iran.

Amerika Serikat mengatakan belum selesai menjatuhkan sanksi terhadap Iran dan merencanakan lebih "segera". AS memperingatkan Eropa agar tidak melakukan bisnis dengan Teheran melalui sistem perdagangan non-dolar untuk menghindari sanksi AS.

Terbaru, AS menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Sanksi itu menyasar sektor baja, alumunium, tembaga dan besi Iran yang bernilai sekitar 10 persen dari ekonomi negara itu. 

Credit  sindonews.com

Iran Batalkan Beberapa Komitmen Kesepakatan Nuklir 2015

Iran Batalkan

Iran tidak lagi akan mematuhi beberapa "komitmen sukarela" perjanjian nuklir.

Pemerintah Iran hari Rabu (8/5) menyatakan telah memberi tahu para penandatangan Perjanjian Nuklir 2015 bahwa pihaknya tidak lagi akan mematuhi beberapa "komitmen sukarela" yang tertera dalam perjanjian itu. Presiden Iran Hassan Rouhani dalam pidato yang disiarkan televisi, mengatakan, Iran akan melanjutkan program pengayaan uranium jika pihak-pihak lain tidak menepati janji mereka.


Para penandatangan Kesepakatan Nuklir 2015 adalah Iran, Jerman, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia. Iran mengatakan para pihak itu memiliki waktu 60 hari untuk melaksanakan janji-janji mereka untuk melindungi sektor minyak dan perbankan Iran. Jika tidak, Iran akan memulai lagi program pengayaan uraniumnya.

Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan, keputusan itu telah dikomunikasikan kepada para kepala negara pihak penandatangan. Iran menjelaskan bahwa tindakan itu diambil karena Uni Eropa dan pihak-pihak lain ternyata "tidak memiliki kekuatan untuk melawan tekanan AS."


Pernyataan Iran itu dikeluarkan setelah AS mengumumkan mengirim beberapa kapal perangnya ke Timur Tengah sebagai peringatan terhadap Teheran.

Prancis ancam berlakukan lagi sanksi terhadap Iran

Prancis bereaksi terhadap pengumuman dari Teheran dan mengatakan, akan menetapkan lagi beberapa sanksi, jika Iran benar-benar melanggar kewajibannya yang disepakati tahun 2015.


"Kami mengirim pesan ke Teheran untuk mengatakan bahwa kami bertekad untuk mengimplementasikan perjanjian itu, bahwa kami benar-benar ingin mereka tetap dalam perjanjian ini meskipun kami mempertimbangkan kompleksitas situasi dan menyampaikan pesan yang sama kepada sekutu kami Amerika," kata sebuah sumber di kantor kepresidenan Prancis.


Pejabat Prancis itu mengatakan, ada mekanisme penyelesaian perselisihan dalam masalah ini melalui pemeriksaan. Dia juga menambahkan, bahwa sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran dapat diberlakukan kembali jika perlu.

Apa latar belakangnya?

AS sebelumnya mengumumkan telah mengirim kapal induk USS Lincoln bersama gugus tugas pembom ke Timur Tengah untuk menghadapi "ancaman kredibel dari pasukan rezim Iran." Washington mengatakan, langkah itu dimaksudkan sebagai pesan yang jelas dan tegas terhadap Teheran.


AS telah meningkatkan sanksi terhadap Iran dalam beberapa bulan terakhir, dan memasukkan Garda Pengawal Revolusi Iran dalam daftar kelompok teroris.


Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo hari Selasa (7/5) melakukan kunjungan mendadak ke Irak untuk membahas situasi di negara itu. Dia menjelaskan, "AS khawatir dengan situasi keamanan di Irak di tengah meningkatnya aktivitas Iran."


Kesepakatan Nuklir 2015, yang awalnya juga ditandatangani AS, menjanjikan pencabuitan sanksi terhadap Iran sebagai imbalan jika Teheran membatasi program nuklirnya. Namun setelah terpilih menjadi presiden, Donald Trump menyatakan AS menarik diri secara sepihak dari kesepakatan itu dan memulihkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran yang sebelumnya sudah dicabut.


Trump mengatakan kesepakatan yang dicapai presiden AS sebelumnya, Barack Obama itu adalah perjanjian yang buruk dan merugikan kepentingan AS dan harus dinegosiasi ulang.

Credit  republika.co.id

Iran Ancam Lanjutkan Pengayaan Uranium Jika Terus Ditekan

Presiden Iran, Hasan Rouhani, melontarkan langsung ancaman tersebut kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA. (Reuters/Danish)

Jakarta, CB -- Iran mengancam bakal melanjutkan pengayaan uranium jika pihak-pihak penandatangan kesepakatan nuklir pada 2015 lalu tak membela negara tersebut dari dera sanksi Amerika Serikat.

Melalui pidato di stasiun televisi nasional, Presiden Iran, Hasan Rouhani, melontarkan langsung ancaman tersebut kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA itu, yakni Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia.

Rouhani memberikan waktu 60 hari bagi kelima negara tersebut untuk berjanji melindungi sektor minyak dan perbankan Iran di tengah sanksi AS.

"Jika kelima negara tersebut datang ke meja perundingan dan kami mencapai kesepakatan itu, dan jika mereka dapat melindungi kepentingan sektor minyak dan perbankan kami, kami akan tetap melanjutkan komitmen," ujar Rouhani.


Ia kemudian kembali mengancam akan memberikan respons keras jika isu ini kembali dibawa ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rouhani menyatakan Iran tetap siap untuk bernegosiasi.

"Rakyat Iran dan dunai harus tahu bahwa hari ini bukan akhir dari JCPOA. Semua tindakan ini sesuai dengan JCPOA," tutur Rouhani sebagaimana dikutip Reuters.

Perjanjian yang diteken pada 2015 lalu itu menyepakati bahwa negara Barat akan mencabut serangkaian sanksi terhadap Teheran.

Sebagai balasan, Iran harus menyetop segala bentuk pengembangan senjata rudal dan nuklirnya, termasuk pengayaan uranium.

Namun, AS menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir itu pada Mei 2018 lalu dan kembali menerapkan sanksi atas Iran.

Credit  cnnindonesia.com

Sempat Menolak Diungkap, Ini Jumlah Senjata Nuklir AS Sekarang

Sebuah rudal balistik antarbenua berhulu ledak nuklir yang disimpan di Malmstrom Air Force Base, Montana, Amerika Serikat. Foto/USAF/Airman John Parie /Handout Via REUTERS

WASHINGTON - Departemen Energi Amerika Serikat (AS) pernah secara resmi menolak permintaan informasi tentang jumlah persediaan senjata nuklir yang diajukan oleh Federasi Ilmuwan Amerika. Penolakan itu merupakan yang pertama kali sejak hampir satu dekade.

Para ilmuwan telah mendapat akses untuk menghitung stok senjata nuklir Amerika Serikat. Dalam laporan di Bulletin of the Atomic Scientists terungkap bahwa negara itu total memiliki 6.185 hulu ledak nuklir yang disimpan di 24 lokasi di 11 negara bagian AS, serta lima negara Eropa.

Laporan stok senjata berbahaya Amerika itu ditulis Hans M. Kristensen, direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika, dan rekannya dalam proyek tersebut, Matt Korda. Laporan yang mereka tulis berjudul "United States nuclear forces, 2019" dan dirilis pada 29 April lalu.

Dari penghitungan para ilmuwan tersebut, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mempertahankan cadangan hampir 3.800 hulu ledak nuklir. Sebagian besar hulu ledak itu tidak dikerahkan, termasuk 2.385 hulu ledak yang menunggu untuk pembongkaran.

Sedangkan yang dikerahkan sebanyak 1.750 hulu ledak. Yakni, sekitar 1.300 hulu ledak dipasang pada rudal-rudal balistik, 300 hulu ledak ditempatkan di pangkalan pesawat pembom strategis di Amerika Serikat, dengan 150 hulu ledak menjadi senjata taktis dan sisanya dikerahkan di pangkalan-pangkalan militer di Eropa.

Ketika Pentagon menolak merilis stok senjata nuklir AS pada bulan lalu, para ilmuwan mengecamnya. Keputusan Pentagon bulan lalu tersebut dinilai menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercaya publik tentang jumlah arsenal nuklir AS.

Pemerintahan Presiden Donald Trump pada awal tahun ini memutuskan untuk keluar dari Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty, perjanjian yang dibuat tahun 1978 untuk mencegah perang nuklir AS dan Rusia (saat itu masih bernama Uni Soviet).

Tak hanya Perjanjian INF 1978, Moskow juga telah menyatakan keprihatinannya soal nasib perjanjian New Start yang berada dalam bahwa jika tak ada pembaruan sampai umur perjanjian akan berkahir pada 2021.

Bulletin of the Atomic Scientists juga menyuarakan keprihatinan yang sama atas masa depan Perjanjian New START. "Pemerintahan Trump belum mengindikasikan apakah akan berusaha untuk memperpanjang perjanjian (atau tidak)...mengingat penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton meremehkan perjanjian pengendalian senjata itu, prospek untuk ekstensi tampak agak suram," bunyi laporan buletin tersebut, yang dikutip Kamis (2/5/2019).

Menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Rusia dan AS terus mempertahankan cadangan nuklir terbesar di dunia. Masing-masing memiliki 6.850 dan 6.450 hulu ledak nuklir.

SIPRI melanjutkan, Prancis, China, Inggris, Pakistan, India, Israel dan Korea Utara memiliki persenjataan yang lebih kecil, masing-masing dengan 300, 280, 215, 140-150, 130-140, 80 dan 10-20 nuklir. 

Credit  sindonews.com

Rusia Dituduh Diam-diam Pasang Rudal Nuklir di Venezuela

Pesawat pembom jarak jauh Tu-160 Rusia yang memiliki kemampuan menjatuhkan bom nuklir. Foto/REUTERS/Grigory Dukor/File Photo

WASHINGTON - Rusia dituduh secara diam-diam telah memasang rudal berhulu ledak nuklir di Venezuela. Tuduhan senasional ini muncul dari anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Mario Diaz-Balart.

Klaim politisi partai Republik itu menggemakan kembali Krisis Rudal Kuba. Menurutnya, senjata nuklir rezim Vladimir Putin sekarang menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

Dia membuat tuduhan tersebut beberapa jam setelah Venezuela di ambang perang saudara ketika pemimpin oposisi Juan Guaido menyerukan militer bergabung dengannya untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Diaz-Balart mengatakan kepada Fox News jika Maduro tetap berkuasa, itu bisa menjadi pintu terbuka bagi Rusia, China dan pihak lain untuk meningkatkan aktivitas mereka terhadap kepentingan keamanan nasional AS.

Jurnalis Fox News, Tucker Carlson, kemudian bertanya; "Apakah Anda bersugesti mereka akan menyerang?"

"Yang paling dekat dengan perang nuklir adalah karena Rusia menempatkan rudal, benar, rudal nuklir di Kuba," jawab Diaz-Balart.

"Apakah Anda mengatakan Rusia akan menempatkan rudal nuklir di Venezuela?," tanya Carlson lagi.

"Sugesti saya adalah mereka sudah ada di sana," jawab Diaz-Balart, tanpa menawarkan bukti untuk mendukung klaimnya.

Dukungan Putin yang sangat terbuka kepada Presiden Maduro telah lama dibandingkan dengan krisis tahun 1962 yang dipicu oleh pemasangan rudal-rudal nuklir Soviet di Kuba.

Klaim Diaz-Balart juga muncul setelah Rusia mendaratkan dua pesawat pembom nuklir di Venezuela sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump terhadap negara Amerika Selatan tersebut.

Dua pesawat pembom Tu-160 Rusia mendarat di Caracas pada bulan Desember ketika Putin secara terbuka mengumbar dukungannya kepada presiden sosialis Venzuela. Kedatangan kedua pesawat pembom Rusia di tanah Venezuela hanya berselang seminggu setelah Maduro yang hendak digulingkan oposisi melakukan perjalanan ke Moskow untuk bertemu dengan Putin.

Para pengamat internasional menduga hubungan Putin dan Maduro didasarkan pada keuangan ketimbang persahabatan. Mengutip laporan The Sun, Kremlin memiliki dana senilai 13 miliar poundsterling yang dipinjamkan untuk menopang kekuasaan Maduro. Uang Rusia itu bisa hilang jika Maduro dilengserkan dari kekuasaan.

Pemerintah Rusia maupun Venezuela belum berkomentar atas tuduhan politisi AS tersebut. 

Credit  sindonews.com

4 Fakta Menarik Soal Negara Pemilik Senjata Nuklir

Senjata nuklir dimiliki sejumlah negara besar dengan total kepemilikan hulu ledak mencapai sekitar 15.000 hulu ledak. Armscontrol.org

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ide perlunya perjanjian internasinal untuk mengontrol produksi berbagai senjata termasuk senjata nuklir dan rudal. Dia menilai AS, Rusia, Cina dan sejumlah negara besar lain menghabiskan uang terlalu banyak untuk memproduksi senjata pemusnah massal ini.

“Akan lebih baik jika dana itu digunakan untuk kepentingan lain,” kata Trump seperti dilansir Reuters beberapa waktu lalu.

Situs armscontrol.org melansir jumlah hulu ledak nuklir, yang dipasang pada kepala rudal balistik, mencapai sekitar 15 ribu buah pada 2018. Berikut beberapa poin menarik soal senjata nuklir global saat ini:

 

1. Dua Teratas --- Rusia dan AS menempati urutan teratas sebagai negara pemilik senjata nuklir dengan masing-masing 6.850 dan 6.550 hulu ledak. Dari jumlah itu, Rusia telah menonaktifkan sebanyak 2.500 hulu ledak. Sedangkan AS telah menonaktifkan seanyak 2.550 hulu ledak.

 

2. Negara Nuklir lain --- Prancis, Cina, dan Inggris memiliki masing-masing 300, 280 dan 215 hulu ledak. Pakistan, India, Israel dan Korea Utara, masing-masing, memiliki 145, 135, 80 dan 15 hulu ledak.

 

 

3. Teknologi --- Teknologi senjata nuklir ini awalnya dikuasai oleh AS. Namun kemudian menyebar dengan cepat. AS sempat menjatuhkan dua bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Uni Sovyet menggelar uji coba pertama bom nuklir 1949. Inggris melakukannya pada 1952, dan Prancis pada 1960. Cina mengikuti melakukan uji coba ini pada 1964.  

4. NPT --- Pada 1964, AS dan sejumlah negara mencoba mencegah penyebaran teknologi nuklir ini dengan Nonproliferation Treaty. Ini diikuti dengan pelarangan total uji coba senjata nuklir pada 1996 yang disebut Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Korea Utara menarik diri dari NPT ini pada Januari 2003 dan melanjutkan uji coba bom nuklir. Sedangkan India, Israel dan Pakistan tidak pernah menandatangani NPT.

Credit  tempo.co

Iran Pertimbangkan Keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif.

Foto: The Guardian

Iran menyebut tengah mempertimbangkan opsi keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015.

CB, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan keluar dari kesepakatan nuklir 2015 menjadi salah satu opsi dalam mengatasi sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS). Kesepakatan nuklir 2015 dirancang agar Iran tidak menyalahgunakan teknologi nuklir yang mereka miliki.

Ketegangan antara Washington dan Teheran semakin memanas setelah Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari kesepakatan tahun 2015 lalu. Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap negara Timur Tengah itu.

Pada awal bulan ini, AS memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok teroris. Mereka juga mencabut keringanan beberapa importir minyak Iran sehingga negara-negara yang sebelumnya masih diperbolehkan membeli minyak Iran tidak bisa lagi mendapatkan pasokan minyak dari negara itu sejak awal Mei mendatang atau mereka akan mendapatkan sanksi.

"Republik Islam (Iran) memiliki banyak pilihan dan pihak berwenangan negara ini mempertimbangkannya, dan meninggalkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) menjadi salah satu di antaranya," kata Zarif di situs stasiun televisi IRIB, Ahad (28/4).

Sebelumnya, Iran juga pernah mengancam akan meninggalkan NPT. Ketika itu, Trump menarik AS dari kesepakatan tahun 2015 yang ditandatangani enam kekuatan dunia, yakni AS, Rusia, Cina, Jerman, Inggris dan Prancis.

Iran juga mengancam akan menarik diri dari kesepakatan tahun 2015 kecuali jika negara-negara besar Eropa dapat memastikan Iran mendapatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan itu. Eropa mengatakan mereka akan membantu perusahaan-perusahaan untuk berbisnis dengan Iran dengan syarat Iran tetap mematuhi kesepakatan perjanjian nuklir tahun 2015.


Tapi Iran mengkritik upaya lambat Eropa dalam menciptakan mekanime pembayaran baru yang menjadi solusi untuk perdagangan Eropa-Iran.

"Eropa punya waktu satu tahun tapi sayangnya mereka sama sekali tidak melakukan langkah yang praktis, harapan kami kepada mereka untuk menunjukannya tidak terlihat, dan saya pikir mereka tidak punya waktu lagi," kata Zarif kepada IRIB.

Credit  republika.co.id

Pejabat: Rusia akan terbuka bagi perjanjian kendali senjata baru

MPCV (Multi-Purpose Combat Vehicle) berbasis Sherpa dengan sistem senjata peluncur peluru kendali darat-udara anti serangan udara jarak pendek Mistral (Rheinmetal/MBDA) yang dapat dioperasikan dimana saja. Ini merupakan kendaraan tempur pengadaan paling baru di lingkungan Angkatan Darat. (ANTARA Photo/Reuter)

"Pertama, apa yang sudah ada (melalui perjanjian kendali senjata) perlu dihormati," kata Ushakov.

Moskow (CB) - Pembantu Kremlin Yuri Ushakov, yang memberikan komentar mengenai laporan media bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan perjanjian kendali senjata yang baru dengan Moskow dan Beijing, mengatakan Rusia terbuka bagi kemungkinan pembuatan perjanjian senjata yang baru, tetapi sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai hal itu.

Dengan mengutip sejumlah pejabat pemerintah, harian The Washington Post melaporkan pada Kamis bahwa Trump telah memerintahkan pemerintahannya untuk menyiapkan dorongan bagi pembuatan perjanjian senjata baru dengan Rusia dan China karena alasan peningkatan biaya dari perlombaan senjata nuklir abad ke-21.

Ushakov, dalam keterangannya kepada TV negara Rusia yang disiarkan pada Ahad, mengatakan Moskow siap mengadakan pembicaraan mengenai perihal tersebut.

"Pertama, apa yang sudah ada (melalui perjanjian kendali senjata) perlu dihormati," kata Ushakov. "Kami juga siap untuk membicarakan perjanjian-perjanjian yang baru, tetapi diperlukan perundingan yang serius dan sayangnya belum ada pihak yang memulai."

Kata-kata Ushakov lebih menunjukkan optimisme daripada apa yang disampaikan seorang juru bicara Kremlin yang pada Sabtu menepis proposal Trump mengenai perlucutan senjata nuklir "tak serius."

Hubungan antara Moskow dan Washington terganggu dan kedua negara telah menyatakan mereka meninggalkan Perjanjian Senjata Nuklir (INF) jangkauan menengah, menimbulkan ketakutan akan perlombaan senjata yang lebih besar.

Credit  antaranews.com

Rusia: Usulan Trump Soal Pelucutan Senjata Nuklir Tidak Serius

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Foto/Istimewa

BEIJING - Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai perlucutan senjata nuklir tidak serius. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara Kremlin.

Sebelumnya Trump memerintahkan pemerintahannya untuk mempersiapkan dorongan bagi perjanjian kontrol senjata baru dengan Rusia dan China dengan mengutip biaya perlombaan senjata nuklir abad ke-21. Demikian laporan yang diturunkan The Washington Post mengutip para pejabat pemerintahan.

"Akan ideal untuk membersihkan seluruh dunia dari senjata nuklir ... tetapi di sisi lain kita akan dicabut dari faktor pencegah," ujar Dmitry Peskov di sela-sela pertemuan puncak tentang rencana Jalur Sutra Baru China.
"Jangan lupa tentang faktor pencegah, tentang paritas pencegah," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (27/4/2019).

Peskov juga mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pembicaraan penting dan bertukar pandangan tentang Suriah, Venezuela dan Libya ketika mereka bertemu pada hari Jumat kemarin.

Sebelumnya Washington telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses penarikan dari Perjanjian INF 1987 pada 2 Februari 2019. Menurut Washington Moskow telah gagal memberikan bukti bahwa mereka menghentikan pelanggaran tersebut.

Perjanjian INF atau perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet pada 1987 lalu. 

Credit  sindonews.com

Trump Siapkan Kesepakatan Besar Nuklir dengan Rusia dan Cina

Donald Trump tidak acuh saat melewati Vladimir Putin saat sesi foto KTT G20 di Argentina.[REUTERS]

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang menggodok kesepakatan nuklir besar dengan Rusia dan Cina.


Ini karena kesepakatan nuklir yang ada saat ini yaitu START Treaty bakal berakhir pada 2021. Pada saat yang sama Trump juga sedang mengupayakan denuklirisasi Semenanjung Korea.
“Presiden telah menyatakan dengan jelas bahwa dia berpikir perjanjian kontrol senjata harus melibatkan Rusia dan Cina. Ini harus meliputi semua jenis senjata, semua hulu ledak nuklir, semua jenis rudal,” kata seorang pejabat senior Gedung Putih seperti dilansir CNN pada Jumat, 26 April 2019.

Pejabat ini melanjutkan,”Kami memiliki ambisi bisa memberikan sejumlah opsi kepada Presiden secepatnya sehingga dia memiliki waktu luang di kalendar yang memadai.”
Menurut pejabat senior ini,”Hal ini tidak pernah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya. Tapi, saya juga berargumentasi tidak ada pemerintahan AS sebelumnya yang mencoba apa yang Trump lakukan terhadap Korea Utara, misalnya.”
Seorang pengamat kontrol senjata mengatakan Trump melibatkan Cina karena memiliki tujuan tertentu.

“Satu-satunya alasan Anda melibatkan Cina adalah jika Anda tidak berniat untuk memperpanjang New START Treaty,” kata Alexandra Bell, seorang direktur senior bidang kebijakan pada Pusat Kontrol Senjata dan Non-Proliferasi.
Soal ini, Menlu AS, Mike Pompeo, mengatakan perjanjian baru ini untuk menggantikan perjanjian lama di era baru dan untuk meningkatkan keamanan global.
“Jika kita bisa membuat kesepakatan yangbenar, jika kita bisa membuat perjanjian yang cocok untuk 2021 dan seterusnya, Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa jika kita bisa mendapatkan perjanjian kontrol senjatan yang kokoh maka kita harus membuatnya,” kata Pompeo kepada Kongres AS pada April 2019.

Pompeo mengatakan perjanjian nuklir baru ini juga harus melibatkan negara-negara lain selain Rusia dan Cina. Saat ini, pemerintah AS sedang menggelar pembicaraan sangat awal dengan sejumlah negara soal ini.
Sumber CNN melansir,”Presiden ingin semua senjata itu dikontrol. Kita harus menghilangkan sebanyak mungkin senjata-senjata itu. Kita harus mencoba menghilangkan kelompok senjata.”

Rudal balistik jarak menengah DF-26 dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir. Spesifikasi rudal balistik Cina ini belum banyak diketahui, tapi diyakini bahwa rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional seberat 1.200-1.800 kg. Dong Feng 26 memiliki akurasi yang bagus, yaitu di bawah 100 meter. zainkhan.org
Media Foreign Policy melansir Partai Demokrat di Kongres mengkritik kebijakan pemerintah AS yang justru dinilai meningkatkan perlombaan senjata.
Dalam peringatan 40 tahun hubungan diplomatik AS dan Cina, Trump mengatakan ada banyak hal yang bisa dikerjakan kedua negara termasuk Rusia.
“Antara Rusia, Cina, dan kita, kita semua membuat ratusan miliar dolar senjata termasuk senjata nuklir, yang sebenarnya konyol,” kata Trump seperti dilansir media South China Morning Post. Menurut Trump, hubungan semua negara akan menjadi lebih baik jika tidak membuat berbagai senjata ini.

Credit  tempo.co

Gambar Satelit Indikasikan Aktivitas Nuklir di Korea Utara?

Gambar satelit yang dipublikasi sebuah lembaga kajian dari Amerika Serikat memperlihatkan adanya aktivitas di pusat nuklir Korea Utara. Sumber: Reuters

CB, Jakarta - Sejumlah gambar satelit yang dipublikasi sebuah lembaga kajian dari Amerika Serikat memperlihatkan adanya aktivitas di pusat nuklir Korea Utara. Aktivitas itu kemungkinan bisa dikaitkan dengan pemprosesan ulang bahan-bahan radioaktif untuk menjadi bahan bakar bom.
Dikutip dari reuters.com, Rabu, 17 Maret 2019, aktivitas baru di pusat nuklir Korea Utara ini menjadi bukti kegagalan pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di kota Hanoi, Vietnam, pada akhir Februari lalu. Pertemuan itu ditujukan untuk mencetak kemajuan dalam upaya denuklirisasi Korea Utara.

Foto satelit itu dipublikasi oleh lembaga kajian Pusat Strategi dan Studi Internasional yang bermakas di Washington, Amerika Serikat. Gambar-gambar itu diambil mulai pada 12 April 2019 di area uji coba nuklir Yongbyon, Korea Utara. Dari foto-foto itu, terlihat sejumlah kendaraan berada dekat fasilitas pengayaan uranium dan labolatorium radiokimia. Aktivitas pergerakan disana bisa mengindikasikan adanya transfer bahan-bahan radioaktif.

"Di masa lalu, kendaraan pengangkut semacam ini muncul terkait pergerakan bahan-bahan radioaktif atau pemprosesan ulang. Aktivitas yang ditemukan saat ini sejalan dengan konfigurasi mereka tanpa mengesampingkan kemungkinan aktivitas seperti yang dilakukan sebelumnya," tulis Pusat Strategi dan Studi Internasional dalam laporannya.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menolak berkomentar atas laporan ini. Namun sebuah sumber mengatakan tim ahli Amerika Serikat telah menduga aktivitas di pusat nuklir Yongbyon itu terkait dengan pemprosesan, namun mereka masih belum bisa meyakinkan adanya peningkatan aktivitas nuklir.
Jenny Town, ahli dari masalah Korea Utara dari lembaga kajian Pusat Stimson, mengatakan jika pemprosesan ulang telah dilakukan, maka hal ini akan menjadi pukulan telak terhadap dialog Amerika Serikat - Korea Utara dalam setahun terakhir dan menjadi kegagalan dalam mencapai sebuah kesepakatan kedua negara terkait masa depan Yongbyon.

Credit  tempo.co

Menteri Energi Amerika Kaji Kerja Sama Nuklir dengan Arab Saudi

Reaktor nuklir EDF Prancis [www.edf.fr]

CB, Washington - Menteri Energi Amerika Serikat, Rick Perry, mengatakan pemerintah Arab Saudi kemungkinan bakal bekerja sama dengan Rusia atau Cina untuk mengembangkan industri energi nuklir. Ini akan terjadi jika AS tidak bekerja sama dengan Saudi.

“Bisa saya yakinkan Anda bahwa dua negara itu tidak peduli sedikitpun mengenai non-proliferasi,” kata Perry seperti dilansir CNN pada Ahad, 7 April 2019.

Perry melanjutkan,”Itu sebabnya kami bekerja dengan hati-hati dengan negara-negara yang ingin mengembangkan teknologi nuklir ke dalam pengaruh AS karena kita berkomitmen pada non-proliferasi.”
Menurut Perry, kementerian Energi telah menyetujui sejumlah permohonan dari perusahaan AS untuk menjual teknologi energi nuklir dan memberikan bantuan teknis ke Arab Saudi. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mentransfer material nuklir, peralatan ataupun komponen.

Soal ini, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan negaranya tidak akan mengizinkan Saudi menjadi negara dengan kekuatan senjata nuklir. “Kami tidak mengizinkan itu untuk terjadi di negara manapun di dunia,” kata dia. Ini karena proliferasi teknologi nuklir untuk senjata berbahaya bagi perdamaian dunai. “Kami tidak akan menulis cek senilai US$150 juta ke Saudi dan menyerahkan mereka kapasitas untuk mengancam Israel dan AS dengan senjata nuklir. Tidak akan.”
Sebuah resolusi bipartisan di Senat pada Februari 2019 menyatakan penggunaan teknologi nuklir di Arab Saudi harus dilengkapi dengan penjagaan keamana dan memastikan tidak ada pengayaan uranium dan pemrosesan ulang sisa bahan bakar nuklir.

Kritik juga datang dari Iran yang berkeberatan dengan penjualan teknologi nuklir AS ke Saudi. Menlu Iran, Javad Zarif, mengatakan,”Hari demi hari semakin jelas bagi dunia mengenai hal yang selalu jelas bagi kami: isu HAM dann program nuklir bukan keprihatinan nyata bagi AS. Pertama ada jurnalis yang dibunuh, sekarang adanya rencana penjualan teknologi nuklir ke Arab Saudi yang terekspos.”

Soal penggunaan nuklir untuk senjata, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman, mengatakan negaranya tidak bertujuan membuat bom nuklir. “Namun, jika Iran mengembangkan bom nuklir, kami juga akan mengikuti secepat mungkin,” kata dia pada 2018.
Arab Saudi berencana untuk memproduksi 17 gigawat energi listrik dari pembangkit nuklir hingga 2040. Ini setara 15 persen dari total kebutuhan energinya.  

Credit tempo.co

Arab Saudi Mulai Garap Pembangunan Reaktor Nuklir

Salah satu sudut di dalam reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang akan dibongkar di Muelheim-Kaerlich, Jerman, 22 Mei 2017. REUTERS/Thilo Schmuelgen

CB, Riyadh – Pemerintah Arab Saudi sedang membangun sebuah kompleks untuk eksperimen pembangkit listrik tenaga nuklir di luar ibu kota Riyadh.

Sejumlah gambar satelit menunjukkan kegiatan konstruksi kompleks ini berjalan dengan relatif cepat.
Beberapa bangunan telah berdiri di dalam kompleks baru ini setelah tiga bulan lalu pemerintah Saudi mengumumkan rencana pengembangan energi listrik.

Saudi mulai melirik energi nuklir untuk mengurangi ketergantungan pembangkit listrik menggunakan tenaga minyak.

“Pembangunan reaktor nuklir eksperimental itu diperkirakan bakal kelar dalam sembilan hingga satu tahun lagi,” kata Robert Kelly, bekas direktur inspeksi nuklir di Lembaga Energi Nuklir Internasional IAEA, seperti dilansir CNN pada Ahad, 7 April 2019.
Pemerintah Saudi mengungkapkan keinginannya mengembangkan reaktor nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik di negara ini. IAEA juga telah mengirim tim ke Arab Saudi pada Juli 2018 untuk mengecek kesiapan rencana pembangunan.
Arab Saudi memang memiliki cadangan uranium untuk memproses sendiri bahan bakar nuklir ini. Sehingga, opsi untuk mengimpor bahan bakar nuklir atau nuclear fuel dari negara lain belum dipertimbangkan.

“Tidak alami bagi kami untuk mengimpor uranium yang telah diperkaya dari negara asing untuk bahan bakar reaktor-reaktor kami,” kata Khalid al Falih, menteri Energi Arab Saudi.
Rencana Saudi mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai telah diungkapkan sejak sembilan tahun lalu. Belakangan, rencana ini masuk dalam visi pembangunan 2030, yang digagas Putra Mahkota Mohammed Bin Salman. Ini bagian dari upaya meninggalkan ketergantungan pada energi minyak bumi dan melakukan diversifikasi ekonomi kerajaan.

Saat ini, Saudi mengkonsumsi seperempat dari produksi minyak domestik. Dan cetak biru Visi 2030 juga memasukkan diversifikasi sumber energi dari sinar matahari, dan angin untuk mengisi sepertiga energi dari sumber non-minyak.

Media Russia Today melansir, pemerintah Saudi berencana menggelar tender untuk pembangunan dua reaktor nuklir pertama pada 2020. Selain menjajaki pemasok teknologi nuklir dari AS, Saudi juga mencari pemasok dari sejumlah negara lain seperti Rusia, Korea Selatan, Cina dan Prancis.
“Pemerintah Saudi terus melanjutkan rencana pembangunan reaktor nuklir meskipun berjalan lebih lambat dari rencana awal,” kata seorang sumber seperti dilansir Russia Today.
Awalnya, Arab Saudi bakal memilih vendor teknologi nuklir pada akhir 2018. Namun rencana ini mundur pada 2019 dan sekarang baru akan digelar pada 2020.

Credit  tempo.co

AS Tak Kesampingkan untuk Lakukan Serangan Nuklir Pertama

Rudal balistik antarbenua berhulu ledak nuklir Amerika Serikat di Pangkalan Angkatan Udara Malstrom, Montana. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Seorang pejabat Pentagon mengatakan Amerika Serikat (AS) tetap memegang hak untuk melakukan serangan nuklir pertama dalam menanggapi serangan senjata konvensional musuh. Pentagon berniat meninggalkan kebijakan "no-first-use" (bukan pengguna pertama) senjata nuklir.

Wakil Menteri Pertahanan David Trachtenberg mengatakan menerapkan kebijakan "no-first-use" akan merusak kepercayaan sekutu AS terhadap tekad Washington untuk datang melindungi mereka. Kebijakan seperti itu diartikan Pentagon akan memaksa para sekutu Washington untuk membuat senjata nuklir sendiri.

Trachtenberg menyampaikan sikap Pentagon tersebut dalam audiensi di hadapan Komite Layanan Angkatan Bersenjata Parlemen hari Kamis (28/3/2019). Tanpa kebijakan "no-first-use", berarti AS dapat membom musuh-musuhnya dengan senjata nuklir dalam keadaan ekstrem.

Menurut Trachtenberg, Amerika Serikat telah puluhan tahun mempertahankan kebijakan "ambiguitas konstruktif" mengenai penggunaan senjata nuklir, yang telah menghalangi agresi nuklir terhadap musuh potensial.

"Suatu kebijakan 'no-first-use' akan melemahkan AS untuk mencegah dan merusak kepercayaan aliansi kita karena itu akan mempertanyakan kepastian bahwa Amerika Serikat akan datang untuk membela sekutu dalam keadaan ekstrem," kata Trachtenberg, dalam transkrip yang diterbitkan di situs web komite, seperti dikutip Sputnik, Jumat (29/3/2019).

Dia juga menunjukkan bahwa, jika AS menerapkan kebijakan itu, sekutunya mungkin merasa perlu untuk mengembangkan dan mengerahkan pasukan nuklir mereka sendiri, sehingga merusak tujuan nonproliferasi AS.

Saat ini, di antara sekutu AS, hanya Prancis dan Inggris yang memiliki senjata nuklir sendiri. Israel diyakini memiliki senjata nuklir, tetapi belum pernah secara resmi mengakuinya. Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki adalah bagian dari program berbagi nuklir NATO.

Di bawah kebijakan saat ini, AS akan menggunakan senjata nuklir hanya dalam keadaan ekstrem untuk membela kepentingan vital Amerika Serikat, sekutu dan mitra. "Keadaan ekstrem itu termasuk serangan strategis non-nuklir yang signifikan terhadap AS, sekutu atau mitra baik populasi atau infrastruktur sipil, pasukan nuklir, komando dan kontrol atau pun peringatan dan kemampuan penilaian serangan," kata Trachtenberg, mengutip Nuclear Posture Review (NPR) atau Tinjauan Postur Nuklir 2018 yang diterbitkan Departemen Pertahanan AS. 

Credit  sindonews.com

Kode Keras untuk Rusia, AS Sebar Pesawat Pembom Nuklir ke Eropa

AS kirim enam pesawat pembom B-52 ke Eropa. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mengerahkan enam pembom B-52 berkemampuan nuklir ke Eropa untuk latihan integrasi teater dan pelatihan terbang dengan sekutu regional dan mitra NATO. Langkah ini dipandang mengirim pesan kuat ke Rusia, yang merayakan lima tahun aneksasi militer Crimea.

Satuan tugas pembom B-52 Stratofortresses, penerbang dan peralatan pendukung dari Wing Bom ke-2 yang berbasis di Barksdale Air Force Base, Louisiana, tiba di RAF Fairford akhir pekan lalu dan telah berpartisipasi dalam berbagai misi pelatihan di seluruh Eropa.

"Pada hari Senin, empat pesawat B-52 melakukan penerbangan ke beberapa tempat di Eropa, termasuk ke Laut Norwegia, Laut Baltik/Estonia dan Laut Mediterania/Yunani," kata Angkatan Udara AS seperti dikutip dari CNN, Kamis (21/3/2019).

Pembom B-52 dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, dan RAF Fairford juga telah melakukan pelatihan pengenalan teater secara serentak di Indo-Pasifik dan Eropa ketika pembom terbang ke utara ke daerah di sebelah timur Semenanjung Kamchatka, dekat Rusia.

"Secara kolektif, penerbangan dari Indo-Pasifik dan Eropa menunjukkan komitmen AS untuk sekutu dan mitra melalui pekerjaan global pasukan militer," kata Angkatan Udara dalam rilisnya.

Mempunyai berat 185 ribu pound, B-52 pertama kali bertugas pada 1950-an selama puncak Perang Dingin. Pesawat ini awalnya dirancang untuk bertugas sebagai pembom nuklir jarak jauh jarak jauh yang bisa menyerang jauh ke dalam Uni Soviet.

Pesawat B-52 terbaru terbang pada tahun 1962, dan pesawat setinggi 159 kaki itu pun menjadi ikon Perang Dingin.

Pesawat-pesawat ini telah banyak dimodifikasi sejak akhir Perang Dingin dan telah ditingkatkan dengan rudal presisi yang dipandu, elektronik dan sensor teknologi tinggi. Setiap pesawat dapat membawa hingga 70.000 pound bom, ranjau dan rudal, menurut lembar fakta resmi Angkatan Udara.

Ketegangan antara AS dan Rusia terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir setelah Rusia menyita kapal-kapal dan menahan para pelaut Ukraina setelah konfrontasi di Selat Kerch pada November. 

Tindakan Rusia dan penahanan para pelaut Ukraina mendorong Presiden Donald Trump untuk membatalkan pertemuan yang direncanakan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama KTT G-20 di Argentina tahun lalu.


Credit  sindonews.com

AS Minta Bantuan China Dalam Proses Denuklirisasi Korut

John Bolton mengatakan, pihaknya telah meminta China, sekutu utama dan mitra dagang Korut untuk membantu mengembalikan pembicaraan ke jalur yang benar. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah meminta bantuan China untuk melanjutkan pembicaraan denuklirisasi dengan Korea Utara (Korut). Washington mengklaim bahwa Pyongyang tidak mau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kembali ke meja perundingan.

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton mengatakan, pihaknya telah meminta China, sekutu utama dan mitra dagang Korut untuk membantu mengembalikan pembicaraan ke jalur yang benar.

"Gagasan bahwa ada peran bagi China dalam negosiasi adalah sesuatu yang kami bersedia pertimbangkan, jika kami bisa melihat beberapa gerakan di pihak Korut," kata Bolton, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (18/3).

Dia kemudian mengatakan, pemimpin Korut, Kim Jong-un tidak mau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan nuklir dengan AS.

"Korut sayangnya tidak mau melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Baru tadi malam, mereka mengeluarkan pernyataan tidak membantu, bahwa mereka berpikir untuk kembali ke pengujian rudal balistik nuklir, yang tidak akan menjadi ide yang baik di pihak mereka," ungkapnya.

Bolton merujuk pada pernyataan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son yang Jumat lalu mengatakan Kim Jong-un mungkin akan mempertimbangkan kembali pembicaraan denuklirisasi dengan AS. 

Credit  sindonews.com