OPM Desak Papua Nugini Tekan Indonesia Soal Papua Barat

Gubernur Ibu Kota Nasional Papua Nugini Powes Parkop (memegang mikrofon) berbicara pada konferensi pers OPM di Port Moresby, 31 Januari 2019.[www.radionz.co.nz]

CB, Jakarta - Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah menyerukan aksi internasional atas konflik di Papua dan meminta pemerintah Papua Nugini mengubah kebijakannya terhadap Indonesia atas Papua Barat.

Dikutip dari Radioa New Zealand RNZ, 1 Februari 2019, perwakilan OPM bergabung dengan kelompok masyarakat sipil PNG dan dua anggota parlemen lokal terkemuka yang mendorong perubahan kebijakan pemerintah PNG tentang Papua Barat, pada 31 Januari 2019.

Konflik ini telah meningkat sejak Tentara Pembebasan Papua membantai 17 pekerja konstruksi jalan Indonesia akhir tahun lalu.

Juru bicara OPM, Jeffrey Bomanak, mengumumkan dukungan resmi OPM untuk deklarasi perang Tentara Pembebasan terhadap negara Indonesia.

Gerakan OPM di Vanuatu.[Jason Abel/Dailypost.vu]

Ketua Persatuan Papua Merdeka Papua Barat, Kenn Mondiai, mengatakan bahwa masuk akal bagi OPM untuk memegang alat pers-nya di Papua Nugini di mana mereka bersatu dengan sesama warga Melanesia.

Sementara Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional PNG, Powes Parkop, mengumumkan bahwa ia sedang berupaya memperkenalkan mosi di parlemen untuk perubahan kebijakan pemerintah tentang Papua.

Gubernur Oro, Gary Juffa, mengatakan perjanjian puluhan tahun dengan Indonesia, yang membuat Papua Nugini tidak ikut campur dalam urusan domestik tetangganya, sudah usang dan harus diubah.

"Dan itu harus dilakukan oleh parlemen, karena itu diberlakukan oleh parlemen jelas. Dan itulah tujuan dari pertemuan ini...Satu-satunya pernyataan mereka kepada Pemerintah Indonesia adalah bahwa 'kita bersedia bernegosiasi untuk kebebasan, tidak ada yang lain'," kata Gary Juffa.

Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato, telah berulang kali mengesampingkan Papua Nugini terhadap Indonesia mengenai masalah status politik Papua Barat.

Dia mengatakan Papua Nugini bekerja sama dengan Indonesia pada berbagai proyek di wilayah perbatasan bersama yang menciptakan pembangunan ekonomi dan terus meningkatkan kondisi kehidupan bagi orang Papua Barat.

Sementara menanggapi desakan OPM, Menteri Pertahanan Papua Nugini, Justin Tkatchenko, mengatakan pemerintah harus berbicara tentang isu-isu HAM, sementara pada saat yang sama menjaga rasa hormat terhadap kedaulatan Indonesia di Papua Barat.

Credit TEMPO.CO

https://dunia.tempo.co/read/1171331/opm-desak-papua-nugini-tekan-indonesia-soal-papua-barat

OPM Menyatakan Perang terhadap Pemerintah RI

Ilustrasi bendera papua barat. Sumber: spectator.com.au

CB, Jakarta - Organisasi Papua Merdeka atau OPM bersama sayap bersenjata gerakan, Tentara Pembebasan Papua Barat, mendeklarasikan perang terhadap pemerintah Indonesia selama konpers di Papua Nugini.

Hal ini disampaikan OPM selama konferensi pers di Port Moresby, 31 Januari 2019, yang juga dihadiri dua anggota parlemen daerah Papua Nugini, seperti dikutip dari laporan Radio New Zealand RNZ, 1 Februari 2019.

Juru bicara OPM Jeffrey Bomanak mengumumkan pejabat OPM mendukung deklarasi perang yang diumumkan Tentara Pembebasan Papua Barat terhadap pemerintah RI.

Gubernur Ibu Kota Nasional Papua Nugini Powes Parkop (memegang mikrofon) berbicara pada konferensi pers OPM di Port Moresby, 31 Januari 2019.[www.radionz.co.nz]

Jeffrey mengatakan serangan bersenjata terhadap Indonesia tidak akan berakhir sampai pemerintah Indonesia sepakat untuk mengadakan negosiasi damai. OPM sendiri telah menyusum tim negosiasi untuk hal ini.

Namun Indonesia berulangkali mencap OPM sebagai kelompok kriminal dan menolak negosiasi dengan OPM.

Dua anggota parleman lokal Papua Nugini yang hadir dalam konpers dan mendukung OPM, mendesak pemerintah Papua Nugini mengubah kebijakannya terhadap Papua Barat untuk menyelesaikan konflik.

Jurnalis NBC Rose Amos, yang meliput konpers, mengatakan Gubernur Ibu Kota Papua Nugini, Powes Parkop, hadir dalam pertemuan itu dan mendukung pengubahan kebijakan pemerintah terhadap Papua Barat.

Dalam pertemuan di Port Moresby Papua Nugini, perwakilan OPM dan Tentara Pembebasan Papua Barat juga meminta PBB turun tangan terhadap konflik di Nduga, Papua Barat.

Credit TEMPO.CO

https://dunia.tempo.co/read/1171296/opm-menyatakan-perang-terhadap-pemerintah-ri

Tuntut Pembayaran Keamanan APEC, Polisi Papua Nugini Geruduk Parlemen

Polisi dan militer berjaga di luar gedung parlemen Papua Nugini. Foto/Istimewa

PORT MORESBY - Polisi, militer, dan sipir menyerbu parlemen Papua Nugini terkait pembayaran pertemuan puncak APEC yang diselenggarakan oleh negara pulau pasifik selatan yang miskin itu selama akhir pekan lalu.

Gambar diposting oleh anggota parlemen oposisi Bryan Kramer di media sosial menunjukkan jendela yang rusak, perabotan hancur, gambar robek di dinding dan tanaman terbalik.

"Titik pemeriksaan keamanan parlemen termasuk detektor logam dibuang dan pintu dihancurkan bersama dengan sistem penguncian pembacaan sidik jari mereka," kata Kramer seperti dikutip dari AP, Rabu (21/11/2018).

Ia mengatakan para pengunjuk rasa belum menerima bayaran yang dijanjikan untuk pekerjaan keamanan di KTT para pemimpin Pasifik yang diadakan di Port Moresby, sebuah kota yang digambarkan oleh Bank Dunia sebagai salah satu yang paling kejam di dunia karena pengangguran yang tinggi dan geng penjahat yang dikenal sebagai "raskols."

Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik dihadiri oleh Wakil Presiden AS Mike Pence, Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan lain-lain.

Kramer mengatakan ketika para pengunjuk rasa mencoba masuk ke Parlemen, ada konfrontasi antara keamanan Parlemen dan anggota pasukan keamanan.

"Kerusuhan ini meletus, beberapa staf diserang ketika mereka menuju ke Parlemen," ujarnya.

Kramer mengatakan dia tidak melihat ada yang menggunakan senjata dalam kerusuhan itu dan dia tidak menyadari ada luka serius, meskipun ada noda darah di seluruh gedung.

Kramer dan kawan-kawan oposisinya tetap berada di ruang rapat di gedung Parlemen selama 30 menit.

Setelah mengamuk, lebih dari 100 polisi, personil militer dan sipir menunggu di luar Parlemen menuntut untuk ditangani oleh pemerintah tentang tunjangan mereka, kata Kramer. Namun mereka akhirnya meninggalkan daerah itu.

Polisi yang bekerja kemudian memberikan keamanan bagi staf parlemen di gedung itu dan berpatroli di jalan-jalan sekitarnya.

Kekerasan di Parlemen bertepatan dengan laporan penjarahan bisnis di sekitarnya, karena para penjahat ternyata mengambil keuntungan dari kehancuran dalam hukum dan ketertiban.

Penjabat Komisioner Layanan Korektif Stephen Pokanis mengkonfirmasi kepada Australian Broadcasting Corp bahwa para pengunjuk rasa pergi ke Parlemen untuk menuntut pembayaran segera tunjangan APEC.

Papua Nugini Chief Executive Officer Koordinasi APEC Chris Hawkins mengatakan pembayaran tunjangan untuk personil keamanan setelah acara besar biasanya akan memakan waktu seminggu.

"Pertemuan itu berakhir dua hari yang lalu dan operasi keamanan kini mulai surut," kata Hawkins dalam sebuah pernyataan.

"Pembayaran tunjangan individu sudah dimulai dan anggota pasukan keamanan individu harus memeriksa rekening bank mereka ketika pembayaran dilakukan," imbuhnya.

Papua Nugini adalah negara Pasifik yang sebagian besar belum berkembang dari lebih dari 8 juta petani subsisten dengan kemiskinan, korupsi dan pelanggaran hukum yang meluas. 

Credit  sindonews.com

Amerika dan Cina Beda Pendapat, Deklarasi Pemimpin APEC Batal

Presiden Joko Widodo (tengah) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berfoto bersama dengan para petinggi dan presiden berbagai negara sebelum jamuan makan malam KTT APEC 2018 di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu 17 November 2018. ANTARA FOTO/REUTERS/David Gray

CB, Port Moresby – Para pemimpin dari 21 negara Asia Pasifik gagal menyepakati pernyataan bersama usai KTT APEC setelah terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah Amerika Serikat dan Cina terkait kebijakan perdagangan.

Kegagalan membuat deklarasi bersama ini merupakan pertama kalinya terjadi sejak forum Asia Pacific Economic Cooperation dibentuk di Canberra, Australia, pada 1989.
“Para pemimpin bersepakat untuk menyerahkan kepada Papua Nugini sebagai ketua untuk mengeluarkan pernyataan ketua atas nama semua anggota dari awalnya mengeluarkan deklarasi pemimpin seperti biasanya,” kata Zhang Xiaolong, juru bicara dari kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Channel News Asia pada Ahad, 18 November 2018.

Reuters melansir terjadi kompetisi antara AS dan Cina mengenai kawasan Pasifik dalam forum ini. AS dan negara Barat melancarkan respon terkoordinasi terhadap program pembangunan infrastruktur yang digelar pemerintah Cina yaitu Belt and Road Program.
“Kalian tahu dua raksasa di dalam ruangan,” kata Peter O’Neill, Perdana Menteri Papua Nugini, dalam jumpa pers penutupan acara ini saat ditanya media negara mana yang tidak bisa bersepakat.
O’Neill, yang menjadi ketua pertemuan, mengatakan isu yang mengganjal adalah apakah nama organisasi perdagangan dunia WTO dan reformasinya perlu disebut di dalam "Deklarasi Para Pemimpin".

“APEC tidak memiliki aturan mengenai WTO, itu adalah fakta. Masalah-masalah itu dapat dibahas di WTO,” kata dia. O’Neill mengatakan bakal menerbitkan pernyataan ketua tapi tidak menyebut kapan itu akan dilakukan.
Presiden AS, Donald Trump, tidak menghadiri pertemuan APEC dan menyerahkannya kepada Wakil Presiden Mike Pence. Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga tidak hadir.
Sedangkan Presiden Cina, Xi Jinping, tiba di lokasi pada Kamis, 15 November 2018, dan disambut secara besar-besaran oleh para pejabat PNG. Jinping lalu menyampaikan Belt and Road Program ini kepada para pemimpin Asia Pasifik.

AS, dan negara sekutu seperti Jepang, Australia, dan Selandia Baru, menyampaikan program senilai US$1.7 miliar atau sekitar Rp25 triliun sebagai tandingan program Cina untuk membangun listrik dan internet di Papua Nugini.
Pence, dalam pernyataan di APEC, mengatakan kebijakan tarif AS terhadap US$250 miliar atau sekitar Rp3.700 triliun impor dari Cina, tidak akan berakhir hingga Cina mengubah cara berdagangnya.
“Mereka memulai dengan praktek perdagangan, tarif dan kuota, transfer teknologi secara paksa, pencurian hak kekayaan intelektual. Itu lalu berkembang menjadi kebebasan navigasi di laut, keprihatinan mengenai Hak Asasi Manusia,” kata Pence kepada media.
Pence juga mengkritik kebijakan Belt dan Road Program dari Cina dengan mengatakan negara-negara jangan mengkompromikan kedaulatan dengan menerima utang. “Kami tidak menawarkan jalan satu arah seperti Program Sabuk itu,” kata dia dalam forum APEC.

Credit  tempo.co

AS-Australia Bangun Pangkalan Militer di Papua Nugini

Wakil Presiden AS Mike Pence. (Foto: Andrew Harnik/POOL Via REUTERS)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengumumkan menjalin kerja sama dengan Australia untuk membangun pangkalan angkatan laut baru di Papua Nugini. Rencana ini diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini pada hari ini, Sabtu (17/11).

Menurut Pence bahwa AS dan Australia juga akan bekerjasama dengan Lombrum Naval Base atau pangkalan angkatan laut milik pertahanan Papua Nugini.

"Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melidungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik," kata Pence dikutip dari AFP (17/11).


Australia sebelumnya sudah mengumumkan rencana untuk mengembangkan Lombrum Naval Base di Pulau Manus. Kerja sama ini dilihat sebagai bentuk 'pergerakan' atas pengaruh China di kawasan Pasifik.


Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus atau vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di pasifik Selatan.

Ketegangan antara China dan AS tampak jelas saat forum APEC yang diselenggarakan di Papua Nugini. China memang menancapkan pengaruhnya dengan mantap di kawasan Pasifik. Namun Pence menuduh China telah melakukan debt-trap diplomacy atau tipe hubungan diplomasi berdasarkan pinjaman yang dilakukan dalam hubungan bilateral antara dua negara untuk menekan negara kecil.

"Jangan menerima pinjaman yang mengorbankan kedaulatan Anda. Lindungi kepentingan Anda," kata dia dikutip dari ABC.


Presiden China, Xi Jinping pun mengutarakan pidato yang melawan pernyataan AS.

"Tak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menghentikan orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kita seharusnya menguatkan kerjasama," ujarnya.

"Arah mana yang mau kita pilih? Kerja sama atau konfrontasi, keterbukaan atau menutup salah satu pintu?"



Credit  cnnindonesia.com

Australia-Papua Nugini Berbagi Pangkalan Angkatan Laut

Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus. Foto/Istimewa

CANBERRA - Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa ia telah menandatangani perjanjian dengan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill. Keduanya sepakat bekerja sama untuk bersama-sama membangun kembali pangkalan angkatan laut di Lombrum, Pulau Manus. Australia akan membiayai sebagian besar biaya proyek ini.

"Inisiatif ini akan lebih meningkatkan interoperabilitas antara pasukan pertahanan kami, dan memperdalam kerja sama keamanan maritim kami, termasuk melalui peningkatan kunjungan kapal Australia dari waktu ke waktu," kata Morrison seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (2/11/2018).

Morrison juga menambahkan bahwa bekerja sama untuk meningkatkan pangkalan Lombrum akan memberikan kemitraan yang kuat dengan pemerintah nasional Papua Nugini dan lebih banyak peluang ekonomi bagi penduduk Pulau Manus.

Untuk diketahui, selama pecahnya Perang Dunia II, Amerika Serikat (AS) membangun banyak pangkalan angkatan laut di pasifik. Pangkalan-pangkan ini kemudian digunakan oleh Australia untuk memasok kapal angkatan lautnya pada medio tahun 1950-an dan 1960-an.

The Sydney Morning Herald menyebut bahwa langkah Australia menjadi mitra keamanan Papua Nugini dimaksudkan untuk melawan pertumbuhan pengaruh strategis China di kawasan tersebut.

China telah membantu pemerintah Papua Nugini mengembangkan infrastruktur, dan pemerintah Australia dilaporkan khawatir bahwa Beijing mungkin membiayai pelabuhan baru di Pulau Manus. Presiden China, Xi Jinping, dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kenegaraan penuh ke Papua Nugini dua hari sebelum pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang akan datang di Ibu Kota Papua Nugini, Port Moresby. KTT APEC selama seminggu akan dimulai pada 12 November.

Kepala Angkatan Laut Australia, Laksamana Muda Mike Noonan, mengatakan pembangunan kembali pangkalan Lombrum “sangat penting” untuk meningkatkan kemitraan dengan Papua Nugini. Ia menambahkan bahwa sekarang kapal Australia akan dapat mengunjungi pangkalan untuk resupplying.

“Kami beroperasi di dan sekitar wilayah itu secara rutin. Kami punya sejumlah kapal patroli yang beroperasi di sana melalui ujung utara Australia saat ini,” katanya. 

"Pangkalan itu akan membantu kapal Australia ketika ada persyaratan logistik bagi kami untuk muncul di sana dan mungkin menghabiskan beberapa hari di wilayah tersebut dengan melibatkan penduduk setempat,” tuturnya.

Fairfax Media melaporkan bahwa pangkalan itu akan menjadi tempat lebih banyak kapal patroli Australia dan Papua Nugini, yang dapat digunakan dalam latihan dan operasi gabungan. Namun, belum diketahui apakah kapal yang lebih besar, seperti frigat Australia, juga akan dapat berlabuh di pangkalan tersebut. Jika demikian, pangkalan Lombrum akan memungkinkan mereka untuk mengakses Samudra Pasifik dengan lebih mudah. 

Credit  sindonews.com

Selain Situbondo, Gempa Lebih Besar Juga Guncang Papua Nugini

Gempa magnitudo 6,4 mengguncang Situbondo, Jawa Timur, Indonesia, Kamis (11/10/2018). Tiga orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. Foto/USGS.gov

SYDNEY - Gempa bumi magnitudo 6,4 mengguncang Situbondo, Jawa Timur, pada Kamis (11/10/2018) menewaskan tiga orang. Pada saat yang bersamaan, gempa dengan kekuatan lebih besar, yakni magnitudo 7,0 mengguncang New Britain, Papua Nugini (PNG).

Meski kekuatan gempa lebih besar, tak ada laporan tentang kerusakan di wilayah PNG. Catata kekuatan gempa di PNG itu versi Survei Geologi Amerika Serikat (USGS).



Gempa di PNG menghantam sekitar 200 km (125 mil) barat daya kota Rabaul pada kedalaman hampir 40 km, tepat sebelum pukul 07.00 pagi waktu setempat.

"Kami merasakan gempa sedikit, tetapi itu tidak terlalu kuat," kata warga setempat, Constable Roy Michael, kepada Reuters melalui telepon dari kantor polisi Rabaul.

Dia mengatakan tidak ada kerusakan di kota tersebut, tetapi petugas belum dapat menghubungi desa yang lebih dekat ke pusat gempa.

Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengatakan gelombang yang tingginya kurang dari 0,3 meter berpotensi muncul di garis pantai di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Pusat Peringatan Tsunami Australia mengatakan garis pantainya tidak berisiko.

Kekuatan gempa di PNG ini awalnya bermagnitudo 7,3 namun diturunkan. Setidaknya dua gempa susulan dengan kekuatan lebih besar dari magnitudo 5 muncul sesaat. 

Sebelumnya diberitakan gempa bumi dengan mangnitudo 6,4 mengguncang Situbondo, Jawa Timur, mengakibatkan tiga orang tewas. Daerah terparah yang terdampak gempa ini berada di Sumenep, Jawa Timur.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pusat gempa berlokasi pada koordinat 7,47 LS dan 114,43 BT, atau 55 km sebelah timur laut Kabupaten Situbondo, pada kedalaman 12 km. Gempa tidak berpotensi tsunami.

"Data sementara dampak gempa dilaporkan tiga orang meninggal dunia dan beberapa rumah mengalami kerusakan. Daerah yang terparah adalah di Kecamatan Gayam Kabupaten Semenep Jawa Timur," kata Sutopo dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.

Tiga korban meninggal yakni, Nuril Kamiliya; warga Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Sumenep. H Nadhar warga Dusun Jambusok, Desa Prambanan, Gayam, Sumenep dan seorang pria yang belum diketahui identitasnya di Desa Prambanan, Gayam, Sumenep.



Credit  sindonews.com

Bendung China, Australia Ingin Markas Militer di Papua Nugini

Ilustrasi. (Lachlan Fearnley/Wikipedia)

Jakarta, CB -- Australia berencana membangun pangkalan angkatan laut baru di Papua Nugini guna membendung pengaruh China yang semakin meluas di kawasan Pasifik.

Surat kabar The Australian melaporkan Canberra saat ini tengah merampungkan perjanjian pembangunan fasilitas militer bersama itu dengan Papua Nugini. Basis angkatan laut rencananya akan dibangun di Pulau Manu.

Koran tersebut juga melaporkan sejumlah pejabat pertahanan Australia telah mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus guna meninjau potensi pembangunan.



Lawatan itu dilakukan tak lama setelah Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, mengunjungi Brisbane pada Juli lalu.


Tidak membantah atau pun mengonfirmasi rencana tersebut, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, hanya mengatakan "kawasan Pasifik adalah area prioritas yang strategis bagi kepentingan keamanan nasional Australia."

"Saya tidak akan berkomentar terhadap spekulasi terkait isu keamanan nasional, itu akan menjadi hal yang tidak pantas," kata Morrison, Rabu (19/9), seperti dikutip AFP.

Selain basis militer di Papua Nugini, tahun ini Negeri Kanguru juga berencana menegosiasikan perjanjian keamanan dengan Vanuatu serta membangun kabel komunikasi bawah laut bersama Pulau Solomon dan Papua Nugini.



Rencana basis militer besama itu muncul menyusul sebuah laporan yang menyatakan bahwa China tengah mendekati Vanuatu untuk membuka pangkalan militer di sana.

Beijing telah lama menggelontorkan miliaran dolar bantuan dan investasi infrastruktur bagi negara-negara pulau di Samudera Pasifik, kawasan yang dianggap penting secara strategis sebagai gerbang maritim ke Asia.

Canberra, yang memiliki riwayat kerja sama militer di kawasan itu dengan sekutu dekat Washington, telah lama mengawasi perluasan pengaruh China di kawasan.

Australia juga tak jarang mengkritik praktik "diplomasi halus" China di kawasan tersebut.




Credit  cnnindonesia.com

Papua Nugini Tegaskan Papua dan Papua Barat Wilayah Indonesia

Papua Nugini tegaskan Papua Barat dan Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia. Foto/Istimewa

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato menegaskan bahwa wilayah Papua dan Papua Barat adalah wilayah Indonesia. Ia juga menyatakan Papua Nugini sangat menghormati integritas wilayah Indonesia.

Berbicara pasca melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Pato menyatakan setiap pernyataan yang mengatasnamakan Papua Nugini, yang berisikan dukungan pada kemerdekaan Papua bukan berasal dari pemerintah Papua Nugini.

"Dalam isu kedaulatan dan integritas Indonesia dan Papua Nugini, kebijakan Papua Nugini dulu, sekarang dan di masa depan bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat tetap bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia," tegas Pato pada Kamis (19/7/2018).

Pato, dalam kesempatan itu meyakinkan Retno bahwa kebijakan Papua Nugini tidak akan berubah sampai kapanpun. Papua Nugini, lanjut Pato, akan terus mengakui Bumi Cendrawasih sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, Pato mengajak Indonesia untuk bekerja sama dalam membangun wilayah di perbatasan kedua negara. Menurutnya, kerja sama itu akan menguntungkan bagi warga kedua negara dan dapat mensejahterakan warga Papua yang hidup di dekat perbatasan.

Pada giliranya, Retno menyatakan Indonesia sangat menghormati integriras wilayah Indonesia dan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukunganya terhadap kedaulatan Indonesia.

"Hubungan kedua negara saling menghormati, termasuk saling menghormati integritas wilayah masing-masing negara," ungkap Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu.

Papua Nugini adalah satu dari sedikit negara di kawasan Pasifik yang menegaskan kedaulatan Indonesia di Papua. Seperti diketahui, banyak negara di Pasifik yang mendukung Organisasi Papua Merdeka.

Masih segar dalam ingatan, dua negara Pasifik yakni Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu mengecam Indonesia karena dinilai melakukan pelangaran di Papua. Keduanya tidak jarang mengungkapkan dukungan terhadap kemerdekaan Papua dari Indonesia. 

Credit  sindonews.com

Papua Nugini rusuh, keadaan darurat diberlakukan

Bendera Papua Nugini

Sydney (CB) - Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat, membekukan pemerintah provinsi dan mengirim pasukan ke dataran tinggi berbatu untuk memulihkan ketertiban setelah perusuh terus mengamuk dan membakar, kata pemerintah setempat.

iSeperti dikutip dari Reuters, kekerasan sering merusak pedalaman terpencil negara Pasifik kaya sumber daya itu, tempat perselisihan suku dan tanah membebani politik daerah.

Kerumunan bersenjata, yang marah atas kegagalan tentangan pengadilan terhadap pemilihan gubernur, membakar pesawat terbang, menjarah gudang dan membakar gedung di Mendi, ibu kota Provinsi Southern Highlands, minggu ini.

Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat sembilan bulan di provinsi itu dan menghentikan sementara pemerintahnya, kata Perdana Menteri Peter O`Neill pada Jumat.

"Tindakan orang-orang yang sembrono merusak properti di Mendi telah membuat jijik bangsa," kata O`Neill di lamannya.

"Polisi akan menyelidiki setiap penghasut, dan setiap orang yang terlibat dalam kerusuhan," tambahnya.

Thomas Eluh, seorang mantan polisi dan yang bertindak sebagai pengelola di provinsi tersebut, telah diberikan kekuatan darurat konstitusional.

Polisi, termasuk regu mobil, segera dikerahkan, bersama dengan penyelidik kriminal, tambah O`Neill .

Lebih dari 200 tentara Pasukan Pertahanan Papua Nugini akan diterbangkan ke Kota Mount Hagen pada Sabtu sebelum melakukan perjalanan ke Mendi, kata media Loop PNG.

Laporan gerakan pasukan tidak dapat dipastikan secara mandiri.

Penjarah menggeledah gudang pasokan bantuan gempa selama kerusuhan Mendi, kata Barclay Tenza, juru bicara bencana provinsi.

"Mereka mengambil semua bahan makanan," katanya melalui telepon dari Port Moresby.

Banyak warga masih menerima bantuan setelah gempa berkekuatan 7,5 Februari menewaskan 100 orang, menguji keuangan dan kemampuan salah satu negara termiskin di dunia itu.

Credit  antaranews.com

Papua Nugini Tarik Paksa Pengungsi dari Kamp Milik Australia

Kepolisian Papua Nugini memulai operasi untuk memaksa keluar para pengungsi yang masih berada di kamp milik Australia di Pulau Manus, Kamis (23/11) sore. (AAP/Refugee Action Coalition/via Reuters)

Jakarta, CB -- Kepolisian Papua Nugini memulai operasi untuk memaksa keluar para pengungsi yang masih berada di kamp milik Australia di Pulau Manus, Kamis (23/11) sore.

Komisioner kepolisian Papua Nugini, Gari Baki, mengatakan bahwa pada awal operasi ini, banyak pengungsi masih menolak pergi karena takut tidak diterima di lingkungan baru mereka.

Menurut Baki, sejumlah pengungsi juga khawatir kamp penampungan sementara mereka nantinya tak memiliki fasilitas yang memadai.

Amnesty International pun menyatakan kekhawatiran ini sangat wajar mengingat selama berada di Kamp Manus saja, sudah banyak warga lokal yang menyerang para pengungsi.


Namun, kepolisian akhirnya berhasil menyeret 50 dari sekitar 320 orang itu keluar dengan mengatakan bahwa keamanan dan fasilitas di kamp sementara sudah terjamin.

"Kami mengupayakan yang terbaik dan para pengungsi tak bisa terus keras kepala. Kami tidak memindahkan mereka ke hutan. Mereka akan dipindahkan ke dua pusat yang memiliki air, listrik, makanan, dan layanan kesehatan," katanya.

Puluhan pengungsi itu pun dibawa ke kamp-kamp penampungan sementara, sembari menunggu Australia mendapatkan negara ketiga yang mau menerima para pencari suaka itu.

"Masih banyak yang harus dikerjakan. Kami berharap, jumlah kedatangan orang yang hingga pagi ini mencapai sekitar 370 orang di pusat penampungan itu, dapat mulai berkurang sekarang," ujar Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton.


Dutton juga mengatakan, pemerintah masih harus mengurus sejumlah imigran yang ditahan karena melakukan protes ketika polisi Papua Nugini memaksa mereka keluar dari Kamp Manus, termasuk seorang jurnalis asal Iran, Behrouz Boochani.

Australia sendiri sebenarnya sudah menutup kamp itu sejak 30 Oktober lalu, setelah Mahkamah Agung Papua Nugini menyatakan pusat detensi itu tak sesuai konstitusi.

Tak lama setelah itu, Australia memutus aliran listrik dan menghentikan pasokan air ke kamp tersebut, kemudian meminta 600 pencari suaka yang ada di sana untuk pindah ke tiga pusat transisi terdekat.



Namun, sekitar 400 pengungsi menolak pergi. Mereka berkeras ingin dibawa ke Australia, sementara Canberra terus menegaskan bahwa mereka akan menempatkan para pengungsi itu di negara ketiga, termasuk Amerika Serikat.

Melalui kesepakatan pada masa pemerintahan Barack Obama, AS bersedia menampung 1.250 pengungsi dan pencari suaka Australia yang kini masih ditampung di kamp-kamp di Nauru dan Papua Nugini.

Sebagai timbal balik, Australia akan menerima pengungsi dari El Salvador, Guatemala, dan Honduras.

Namun hingga kini, baru 54 pengungsi yang terbang ke Washington, sementara ratusan imigran lainnya terperangkap di kamp-kamp di mana banyak pelanggaran HAM terjadi.


Credit  cnnindonesia.com

Papua Nugini Tutup Kamp Imigran Milik Australia

Sekitar 400 pengungsi di Kamp Manus, Papua Nugini, menolak pergi karena takut tak diterima oleh warga di sekitar pusat penampungan sementara lainnya. (Social Media/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Kepolisian Papua Nugini menutup kamp pengungsi yang didirikan oleh Australia di Pulau Manus pada Kamis (23/11), memaksa ratusan imigran untuk pergi.

Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton, memastikan adanya operasi tersebut dan mengatakan bahwa Canberra "sangat berharap semua orang keluar dari pusat penampungan Manus."

"Saya pikir, sangat memalukan melihat orang-orang masih di sana. Saya ingin semua orang keluar," ujar Dutton, sebagaimana dikutip AFP.

Operasi ini menjadi sorotan setelah seorang jurnalis asal Iran, Behrouz Boochani, berkicau melalui akun Twitter pribadinya dari dalam kamp.

"Polisi, pasukan khusus, ratusan pasukan polisi, masuk ke kamp penjara dan sekitar penjara. Pasukan angkatan laut sudah bersiaga di luar kamp penjara. Kami dalam waspada tinggi sekarang. Kami diserang," tulis Boochani.

Boochani mengatakan, situasi semakin genting, sementara dua pengungsi terluka dan butuh perawatan medis secepatnya.

Sejumlah pengungsi lain merilis foto melalui jejaring sosial, memperlihatkan polisi masuk ke kamp tersebut.

Seorang aktivis hak asasi manusia dari GetUp, Shen Narayanasamy, mengatakan bahwa dia sudah mendengar laporan kekerasan di luar kamp, meski kepolisian belum mengusir paksa para pencari suaka.

Australia sudah menutup kamp itu sejak 30 Oktober lalu, setelah Mahkamah Agung Papua Nugini menyatakan pusat detensi itu tak sesuai konstitusi.


Tak lama setelah itu, Australia memutus aliran listrik dan menghentikan pasokan air ke kamp tersebut, kemudian meminta 600 pencari suaka yang ada di sana untuk pindah ke tiga pusat transisi terdekat.

Namun, sekitar 400 pengungsi menolak pergi. Mereka mengaku takut warga di sekitar pusat transisi itu menolak keberadaan para pengungsi tersebut.

Mereka juga mengatakan, ketiga pusat transisi itu tak sepenuhnya beroperasi karena tak ada aliran air mau pun listrik. Keamanan di kamp tersebut pun dianggap sangat longgar.


Nasib para pengungsi ini pun terkatung-katung, sementara Australia tetap berkeras tak mau menampung para pengungsi yang sebenarnya mencari suaka ke negara mereka itu.

Australia terus menegaskan bahwa mereka akan menempatkan para pengungsi itu di negara ketiga, termasuk Amerika Serikat.

Melalui kesepakatan pada masa pemerintahan Barack Obama, AS bersedia menampung 1.250 pengungsi dan pencari suaka Australia yang kini masih ditampung di kamp-kamp di Nauru dan Papua Nugini.

Sebagai timbal balik, Australia akan menerima pengungsi dari El Salvador, Guatemala, dan Honduras.

Namun hingga kini, baru 54 pengungsi yang terbang ke Washington, sementara ratusan imigran lainnya terperangkap di kamp-kamp di mana banyak pelanggaran HAM terjadi.

Asosiasi Medis Australia pun mendesak Canberra untuk mengizinkan dokter masuk ke kamp-kamp tersebut untuk menolong para pengungsi, mengingatkan bahwa "situasi di Manus semakin buruk dan berbahaya."



Credit  cnnindonesia.com

Cina Bangun Infrastruktur di PNG, Australia Dikhawatirkan Tertinggal

Perdana Menteri PNG Peter O'Neill bersama Presiden China Xi Jinping saat bertemu dalam Pertemuan APEC di Vietnam.

CB, MELBOURNE -- Pemerintah Papua Nugini menandatangani sejumlah kesepakatan pembangunan infrastruktur dengan Cina sebagai bagian dari kebijakan Beijing mengenai One Belt, One Road.

Hal ini menurut Pemerintah PNG dimaksudkan untuk menciptakan "koridor perdagangan yang lebih efisien antara Asia Pasifik dan Australia Barat".
"Sejalan dengan berkembangannya inisiatif (One Belt, One Road) ini, kita melihat perbaikan infrastruktur di banyak negara berkembang," demikian dikatakan dalam pernyataan dari kantor Perdana Menteri Peter O'Neill kemarin.
Disebutkan, ada tiga kesepakatan yang ditandatangani dengan tujuan meningkatkan pertanian, transportasi dan pengiriman barang dan jasa ke wilayah terpencil di PNG. Selain itu juga untuk membantu masyarakat terlibat lebih aktif dalam perekonomian.
"Saya berterima kasih kepada Pemerintah Cina dan China Railway Company atas komitmen mereka terhadap Papua Nugini," kata pernyataan PM O'Neill.
"Dukungan Anda untuk Papua Nugini akan diingat untuk jangka panjang," tambahnya.
Pengumuman kesepakatan kedua negara tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran Oposisi Australia mengenai hilangnya pengaruh negara ini di Pasifik karena digantikan kekuatan dunia terutama Cina.
Juru bicara Oposisi urusan pertahanan Richard Marles dalam pidatonya ini di Lowy Institute menyatakan Pasifik merupakan "blind spot" keamanan terbesar Australia. Dia menambahkan adanya ketakutan menjadi "kekuatan kolonial yang angkuh" telah menghambat Australia untuk terlibat secara efektif di Pasifik.

Negara dengan pengaruh terbesar

PM Peter O'Neill bertemu delegasi Pemerintah Cina dan China Railroad Group sebelum penandatanganan MOU.

Supplied: PNG PMO

"Dengan mempertimbangkan tindakan kita di Pasifik, saya sering merasa ada naluri untuk menghindari tindakan sebagai suatu kekuatan kolonial yang angkuh," kata Marles.
"Sentimen ini motivasinya baik, tapi keliru. Apalagi, itu berisiko menjadi alasan untuk tidak bertindak," tambahnya.
"Negara kepulauan Pasifik memiliki dengan siapa mereka bermitra. Pandangan bahwa kita akan selalu menjadi mitra pilihan bukanlah suatu yang bisa kita jamin," katanya.

Juru bicara oposisi Australia urusan pertahanan Richard Marles.

"Negara yang paling peduli akan memiliki pengaruh terbesar," ujar Marles.
ABC mendapatkan informasi banyak tokoh senior di bidang keamanan nasional Australia juga menentang gagasan tersebut. Mereka meyakini tidak bijaksana jika semakin tergantung pada Cina. Kepada program Pacific Beat ABC, Marles menjelaskan meski Australia memiliki "komitmen signifikan" di Pasifik, namun Australia perlu berbuat lebih banyak.
"Dan harus lebih merupakan kebijakan keamanan nasional dan luar negeri kita yang fokus dan utama, bukan hanya sebagai sebuah ceruk dalam pandangan Australia," katanya.
"Saya ingin sekali melihat perubahan dimana Pasifik menjadi yang utama dalam pemikiran dan strategi kita sebagaimana hubungan utama lainnya, seperti dengan Amerika Serikat dan Cina," katanya.
Marles juga mengumumkan sebuah "Rencana Pasifik" dari Partai Buruh untuk sedapat mungkin menjadi "sahabat terbaik". "Membuat rencana dengan Pasifik juga akan memberitahu seluruh dunia tahu bahwa kita serius dengan tanggung jawab kita di Pasifik dan ingin ikut hadir," kata Marles.
"Sebuah rencana Pasifik akan menunjukkan negara tersebut adalah Australia," tambahnya.

Credit  republika.co.id/berita/australiaplus.com

Kamp ditutup, Australia harus bertanggung jawab atas ratusan pencari suaka

Ilustrasi kamp pengungsi. (REUTERS/Pascal Rossignol)

Sydney (CB) - Australia tidak diizinkan meninggalkan tanggung jawab hukum, keuangan dan moral bagi hampir 800 orang ketika menutup pusat penahanan pencari suaka di Papua Nugini pada Selasa, kata menteri imigrasi Papua Nugini.

Pembela hak asasi manusia memperingatkan akan bencana kemanusiaan, yang tampak, saat pusat penampungan pulau Manus ditutup jika kelompok tersebut tidak dimukimkan dengan baik, dengan ratusan tahanan menolak meninggalkan tempat itu karena takut menjadi sasaran penduduk setempat.

Menteri Imigrasi Papua Nugini Petrus Thomas mengatakan pada Minggu malam bahwa Australia akan tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan kelompok itu, yang ditahan di pusat didanai Australia tersebut lebih dari empat tahun.

Australia menolak mengizinkan pencari suaka tiba dengan kapal untuk mencapai pantai negaranya, menahan mereka di kamp di Papua Nugini dan Nauru di Pasifik Selatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia telah bertahun-tahun menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia di antara para tahanan yang terjadi di pusat-pusat penahanan tersebut.

"Ini adalah keadaan Papua Nugini bahwa selama ada satu individu dari pengaturan ini yang tetap berada di Papua Nugini, Australia akan terus memberikan dukungan finansial dan dukungan lainnya kepada Papua Nugini untuk mengelola orang-orang yang dipindahkan di bawah pengaturan, sampai orang terakhir pergi atau dimukimkan secara mandiri di Papua Nugini," kata Thomas dalam pernyataan dalam surat elektronik.

Australia telah mengatakan akan menghabiskan hingga 250 juta dolar Australia untuk menampung hampir 800 pengungsi dan para pencari suaka di Papua Nugini selama 12 bulan berikutnya, setelah menutup pusat penahanan kontroversialnya.

Pusat penahanan Manus dijadwalkan ditutup pada Selasa, setelah dinyatakan ilegal oleh pengadilan Papua Nugini, dengan 600 pria yang telah ditetapkan untuk pindah ke tiga kamp transit baru. Namun hanya di bawah 200 pria yang telah dipindahkan.

Meskipun ada ancaman bahwa layanan dasar seperti listrik dan air akan terputus, tahanan yang tersisa menolak untuk pindah, dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan mereka. Kekhawatiran akan kekerasan semakin parah setelah Papua Nugini mengirim pasukan keamanan ekstra ke kamp tersebut.

Pemindahan pria di tahanan tersebut dirancang sebagai tindakan sementara, yang memungkinkan Amerika Serikat untuk menyelesaikan pemeriksaan pengungsi sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pengungsi.

Australia mengatakan bahwa tahanan yang tidak dimukimkan kembali di Amerika Serikat akan diizinkan tinggal di Papua Nugini atau pulau kecil Nauru di Pasifik. Tapi, hampir semua pencari suaka menolak undangan menetap di kedua tempat itu. 

Credit  antaranews.com

Pencari Suaka Tolak Penutupan Pusat Detensi Papua Nugini

Ilustrasi pencari suaka di Manus Island Center. (AAP/Eoin Blackwell/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Ratusan pengungsi dan pencari suaka membarikade sebuah pusat detensi di Papua Nugini pada Selasa (31/10) untuk menolak upaya otoritas setempat dan Australia menutup fasilitas tersebut.

Para pemerhati hak asasi manusia memperingatkan risiko krisis kemanusiaan yang kemungkinan besar terjadi antara para penghuni pusat detensi Manus Island Centre dan pihak berwenang, sementara waktu tenggat penutupan kamp yang didanai Australia itu tiba hari ini.

Menyoroti kekhawatiran soal penolakan masyarakat lokal, pengacara sekitar 600 orang yang menolak direlokasi ke tiga fasilitas lain di Papua Nugini itu mengajukan gugatan di menit-menit terakhir untuk mencegah penutupan kamp dan relokasi para penghuninya ke negara ketiga.

Pusat detensi Manus selama ini menjadi titik kunci dalam kebijakan imigrasi kontroversial "Perbatasan Berdaulat" Australia. Negara tersebut menolak pencari suaka yang tiba menggunakan kapal, menahan mereka di sejumlah kamp Papua Nugini, Nauru dan Pasifik Selatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pegiat HAM sudah bertahun-tahun menyoroti masalah pelanggaran hak yang menimpa para penghuni tempat itu.

Nick McKim, senator Partai Hijau Australia yang berada di Manus, mengatakan otoritas berulang kali mematikan listrik di gedung tersebut semalam untuk membujuk para penghuninya agar mau pergi.

Para pejabat Papua Nugini juga memberi pemberi tahuan di kamp pada Selasa, memperingatkan bahwa listrik dan pasokan air akan dimatikan pada 17.00 waktu setempat, sementara makanan pun tak dikirim lagi ke lokasi tersebut.


Papua Nugini juga mengerahkan pasukan paramiliter untuk memantau proses penutupan.

"Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia," kata McKim kepada radio Australian Broadcasting Corp sebagaimana dikutip Reuters. "Mereka masih menjadi tanggung jawab Australia dan PBB telah berulang kali mengonfirmasinya."

Mahkamah Agung Papua Nugini pada tahun lalu memutuskan bahwa pusat Detensi Manus yang pertama kali dibuka pada 2001 silam beroperasi secara ilegal. Ditutup antara 2008 hingga 2011, fasilitas ini dibuka pada 2012 menyusul peningkatan jumlah pengungsi yang pada puncaknya mencapai lebih dari 20.500 orang di 2013. Dua tahun kemudian, pemerintah Australia menyatakan sudah tidak ada lagi kapal yang masuk.

Menteri Imigrasi Papua Nugini Petrus Thomas memeringatkan bahwa pihak Australia tidak bisa begitu saja mengabaikan tanggung jawab hukum, finansial dan moral atas para pengungsi.


Australia telah menyatakan akan menganggarkan lebih dari A$250 juta untuk memberi mereka tempat tinggal hingga setahun ke depan. Tidak sampai 200 orang yang sudah dipindahkan hingga saat ini.

Relokasi para pengungsi yang seluruhnya laki-laki itu merupaka langkah sementara untuk memberi Amerika Serikat waktu mengolah proses penerimaanpara pengungsi di bawah perjanjian pertukaran dengan Australia.

AS telah menyatakan akan membawa hingga 1.250 pengungsi dari dua pusat detensi yang berada di Pasifik, tapi sejauh ini hanya 25 orang yang telah diberi tempat pemukiman kembali. Sebagai imbalannya, Australia menyatakan akan menerima para pengungsi dari Amerika Tengah.

Sementara itu, Australia menyatakan para pengungsi yang tidak direlokasi ke AS akan diperbolehkan untuk tinggal di Papua Nugini atau Nauru. Namun, hampir semuanya menolak undangan untuk menetap secara permanen di kedua lokasi. Thomas mengatakan Papua Nugini tidak akan memaksa siapapun untuk tetap tinggal.

Aliran pengungsi tersebut selama ini berasal dari negara-negara yang dilanda perang seperti Suriah dan Afghanistan, juga Pakistan, Iran, Sri Lanka dan Myanmar.






Credit  cnnindonesia.com