CB, Jakarta - Dua menteri sayap kanan Israel mendesak agar pengeboman ke Jalur Gaza ditingkatkan setelah serangan udara balasan terhadap roket Hamas.
Menteri Pendidikan Israel Naftali Bennett, dan Menteri Kehakiman Ayelet Shaked, keduanya dari partai sayap kanan Hayemin Hehadash, menyerukan militer Israel untuk meningkatkan serangannya terhadap kantong Gaza yang dikepung, dikutip dari Middle East Monitor, 26 Maret 2019.
Tujuh orang Israel dilaporkan terluka setelah sebuah roket dari Gaza
menghantam utara Tel Aviv pada Senin dini hari. Serangan ini memaksa PM
Benjamin Netanyahu mempersingkat kunjungannya ke AS dua hari.
Bennett menyebut gencatan senjata yang ditengahi Mesir memalukan. Dia akan melakukan apapun agar gencatan senjata tidak terwujud.
"Tidak ada negara di dunia yang tidak akan membalas roket yang menyerang warganya dan tidak ada negara di dunia di mana darah warganya diabaikan seperti yang telah kita saksikan dalam beberapa hari terakhir," ujar Bennett.
Ayelet Shaked. Dailysabah.com
Sementara Ayelet Shaked juga menggunakan krisis yang sedang berlangsung di Gaza sebagai kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
"Hamas sama sekali tidak takut pada kita," katanya kepada surat kabar Israel sayap kanan Arutz Sheva.
"Fakta bahwa ada roket yang ditujukan ke seluruh Negara Israel tanpa halangan adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima."
Shaked juga mengkritik langkah Netanyahu terhadap Gaza terlalu lemah. Kritik terhadap pendekatan Netanyahu ke Jalur Gaza telah menjadi topik favorit politisi sayap kanan untuk beberapa waktu. Pada bulan November, perbedaan pendapat yang sama menyebabkan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman mengundurkan diri dan memaksa Netanyahu untuk mengambil alih kendali.
Kritikan ini muncul ketika Pemilu Israel semakin dekat pada 9 April. Times of Israel menunjukkan bahwa, beberapa minggu sebelum pemilu Israel 2009 dan 2013, pemerintah meluncurkan serangan militer 2008 dan 2012 terhadap Gaza setelah publik meminta aksi balasan atas tembakan roket dari Gaza, dan jika hal yang sama terjadi lagi, maka Israel dapat menghadapi "pemilu khaki", yakni istilah ketika Israel menggelar pemilu semasa perang.
Menteri Pendidikan Israel Naftali Bennett, dan Menteri Kehakiman Ayelet Shaked, keduanya dari partai sayap kanan Hayemin Hehadash, menyerukan militer Israel untuk meningkatkan serangannya terhadap kantong Gaza yang dikepung, dikutip dari Middle East Monitor, 26 Maret 2019.
Haaretz
melaporkan, serangan udara balasan dikerahkan ke target Hamas di Jalur
Gaza, setelah roket dari Gaza menghantam ibu kota Israel pada Senin
kemarin.
Bennett menyebut gencatan senjata yang ditengahi Mesir memalukan. Dia akan melakukan apapun agar gencatan senjata tidak terwujud.
"Tidak ada negara di dunia yang tidak akan membalas roket yang menyerang warganya dan tidak ada negara di dunia di mana darah warganya diabaikan seperti yang telah kita saksikan dalam beberapa hari terakhir," ujar Bennett.
Ayelet Shaked. Dailysabah.com
Sementara Ayelet Shaked juga menggunakan krisis yang sedang berlangsung di Gaza sebagai kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
"Hamas sama sekali tidak takut pada kita," katanya kepada surat kabar Israel sayap kanan Arutz Sheva.
"Fakta bahwa ada roket yang ditujukan ke seluruh Negara Israel tanpa halangan adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima."
Shaked juga mengkritik langkah Netanyahu terhadap Gaza terlalu lemah. Kritik terhadap pendekatan Netanyahu ke Jalur Gaza telah menjadi topik favorit politisi sayap kanan untuk beberapa waktu. Pada bulan November, perbedaan pendapat yang sama menyebabkan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman mengundurkan diri dan memaksa Netanyahu untuk mengambil alih kendali.
Kritikan ini muncul ketika Pemilu Israel semakin dekat pada 9 April. Times of Israel menunjukkan bahwa, beberapa minggu sebelum pemilu Israel 2009 dan 2013, pemerintah meluncurkan serangan militer 2008 dan 2012 terhadap Gaza setelah publik meminta aksi balasan atas tembakan roket dari Gaza, dan jika hal yang sama terjadi lagi, maka Israel dapat menghadapi "pemilu khaki", yakni istilah ketika Israel menggelar pemilu semasa perang.
Credit tempo.co
